RUU ASN Dorong Aparatur Negara Fokus Kinerja dan Tingkatkan Kapasitas

Uji Publik Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di sejumlah daerah. Uji publik ini melibatkan berbagai pihak untuk menampung usulan dan masukan untuk perbaikan manajemen ASN demi terwujudnya birokrasi yang profesional.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni mengungkapkan revisi UU ASN menjadi momentum untuk mengubah mindset ASN bahwa keberlangsungan karier mereka sebagai ASN nantinya akan ditentukan oleh kapasitas dan kinerja. ASN diharapkan bisa memberikan pelayanan publik agar negaranya berdaya saing sehingga masyarakatnya lebih sejahtera. Inilah cara pandang yang harus dimiliki ASN.

"Spirit dari revisi UU ASN ini adalah bagaimana ASN mulai berpikir hanya akan bertahan menjadi ASN bukan karena status ASN mereka, tapi karena kinerja dan terus mengembangkan kapasitasnya," ujar Alex dalam Uji Publik RUU ASN di Universitas Sam Ratulangi, Manado, Kamis (10/08).

 

 

Masifnya disrupsi digital, banyaknya millenials masuk ke dalam birokrasi pemerintahan, serta adanya pandemi Covid-19 mendorong pentingnya UU untuk direvisi. Alex menguraikan, terdapat sejumlah kluster yang menjadi pembahasan dalam RUU ASN mulai dari penguatan sistem merit, kesejahteraan, penataan tenaga non-ASN, hingga digitalisasi manajemen ASN.

RUU ASN mendorong ASN semakin profesional tanpa takut diintervensi oleh politisasi yang mempengaruhi netralitas mereka. Selain itu, RUU ASN juga mengakomodasi fleksibilitas dalam penetapan kebutuhan PNS dan PPPK. Sebelumnya Instansi pemerintah tidak fleksibel dalam mengalokasikan sumber dayanya untuk disesuaikan dengan perubahan strategi organisasi, karena setiap ada perubahan formasi pada jenis jabatan tertentu, harus seizin Menteri. Selain itu kebutuhan ASN juga ditetapkan harus berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab ABK)

"UU yang baru nanti metodologi yang bersifat teknis seperti Anjab ABK tidak disebutkan lagi di UU, sehingga pemilihan metodologi bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan jaman. Jumlah kebutuhan dan jenis jabatan juga nanti diserahkan ke instansinya karna instansinya yang lebih tahu kebutuhannya," tutur Alex.

Tak kalah penting, RUU ASN juga mengamodasi isu kesejahteraan ASN, khususnya ASN. Di dalam regulasi sebelumnya PPPK tidak memperoleh jaminan pensiun. Rancangan manajemen kesejahteraan terlalu rigid disebutkan di UU, sehingga pemerintah kesulitan untuk melakukan penyesuaian seandainya dibutuhkan.

Di dalam RUU ASN, Kesejahteraan PNS dan PPPK digabung dalam konsep penghargaan dan pengakuan  ASN yang merupakan bagian dari manajemen ASN secara keseluruhan. Perbaikan rancangan penghargaan dan pengakuan dilakukan secara menyeluruh dan dipersiapkan amanatnya untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran agar sistemnya semakin adil dan kompetitif.

"Kalau kita menuntut profesionalisme maka kita harus mempersiapkan sistem manajemen kesejahteraan yang juga adil dan kompetitif. Jadi nanti di undang-undang yang baru ini PPPK juga akan diberikan jaminan pensiun," imbuhnya.

Universitas Sam Ratulangi menjadi lokasi terakhir digelarnya uji publik RUU ASN. Sebelumnya telah digelar uji publik RUU ASN di Kota Semarang dan Kota Padang. Revisi UU ASN mendapat dukungan dari berbagai akademisi dan perwakilan perguruan tinggi di Indonesia. Salah satunya dari Rektor Universitas Sam Ratulangi Oktovian Berty Alexander Sompie.

 

 

Oktovian menilai, revisi UU ASN  penting untuk dilakukan untuk menjawab berbagai permasalahan di bidang aparatur negara, termasuk memberikan perlindungan hukum bagi tenaga non-ASN atau honorer. Ia berharap uji publik yang digelar Kementerian PANRB dapat memberikan suatu konsep tentang birokrasi optimal, andal, dan profesional yang memiliki sense of belonging dan sense of responsibility dalam melaksanakan tugas sebagai aparatur pemerintah. Serta tentunya memberikan kepastian status kepegawaian, kepastian dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat dan kesejahteraan ASN.

Pada uji publik RUU ASN di Unsrat, sejumlah akademisi dari berbagai latar belakang ilmu memberikan masukan terkait tujuh kluster pembahasan yang berkaitan dengan perbaikan manajemen SDM aparatur.

"Kami mengapresiasi Kementerian PANRB yang telah melibatkan akademisi, perwakilan perguruan tinggi, serta pemerintah daerah, baik provinsi kabupaten dan kota di Sulawesi Utara dalam revisi UU ASN ini," pungkasnya. (del/HUMAS MENPANRB)

Kementerian PANRB Terima Naskah Soal CPNS dan PPPK 2023, Kerahasiaan dan Keamanan jadi Prioritas

 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan serah terima naskah soal seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2023 di Jakarta, Kamis (10/08). Serah terima naskah soal tersebut dilakukan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek Ambar Musyarifah kepada Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Kementerian PANRB Aba Subagja.

Serah terima naskah soal juga dihadiri oleh unsur Panitia Seleksi Nasional dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). "Serah terima naskah soal ini sebagai rangkaian seleksi CASN pada tahun 2023, dimana pemerintah mengadakan seleksi tidak hanya PPPK saja namun juga CPNS. Dalam hal ini Panselnas telah menyiapkan tim terbaik dan tahapan yang ketat dalam penyusunan soal seleksi CASN 2023," kata Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Kementerian PANRB Aba Subagja.

Aba menjelaskan naskah soal yang diserahkan meliputi seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara bagi PPPK serta seleksi kompetensi dasar bagi CPNS. Penyusunan naskah soal tersebut melibatkan 173 penulis dari 35 perguruan tinggi dan lembaga.

Penyusunan naskah soal seleksi tersebut juga melalui beberapa tahapan, salah satunya yaitu proses telaah bahasa oleh para ahli bahasa. Telaah bahasa dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk memastikan bahwa soal yang disusun sesuai dengan kaidah penulisan bahasa yang baik dan benar.

Keseluruhan proses penyusunan soal, mulai dari penyusunan kisi-kisi hingga telaah bahasa telah menggunakan sistem pengamanan teknologi yang ketat yang digawangi oleh BSSN serta diawasi oleh Kementerian PANRB, BKN, BRIN, serta BPKP. "Hal ini sangat penting kami lakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dan kebocoran soal," tambahnya.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek Ambar Musyarifah mengatkan penyusunan kisi-kisi soal dibuat dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Seleksi CASN tahun sebelumnya. Selain itu panselnas juga mengelaborasi nilai-nilai ASN ber-AKHLAK. "Proses ini melibatkan unsur dari Kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan para pakar dari Perguruan Tinggi, yang didampingi oleh ahli konstruksi soal dari Pusat Asesmen Pendidikan Kemdikbudristek," kata Ambar. (kar/HUMAS MENPANRB)

Resmikan Gedung Baru KASN, Menteri PANRB: Optimalkan Kinerja untuk Tingkatkan Produktivitas ASN

 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meresmikan Grha Meritokrasi milik Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada pagi hari ini, Kamis (10/08). Dengan hadirnya gedung baru, Menteri Azwar Anas meminta agar KASN semakin produktif dalam menjalankan tugasnya.

"Selamat atas diresmikannya gedung Grha Meritokrasi sebagai gedung baru KASN. Gedung kantor itu bukan segalanya, tergantung penghuninya. Gedung ini harus segera dioptimalkan agar teman-teman di KASN menjadi semakin produktif," ujar Menteri Anas dalam acara Peresmian Grha Meritokrasi dan Penguatan Budaya KASN.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Anas juga menyampaikan bahwa saat ini kerja birokrasi difokuskan untuk memberikan dampak. Dirinya mengibaratkan bahwa birokrasi adalah mesin atau engine untuk meningkatkan layanan publik.

Untuk itu, pemerintah saat ini sedang berbenah terkait tumpang tindih kebijakan, penyederhanaan proses bisnis, manajemen kinerja, serta pembagian kewenangan. “Nah, berbagai masalah ini akan beres kalau birokrasinya bagus,” jelasnya.

Salah satu yang telah dilakukan oleh KASN adalah dengan memangkas proses bisnis birokrasi. Seperti di layanan penerapan sistem merit instansi pemerintah yang awalnya terdiri dari 14 tahap, kini telah menjadi 3 tahap. Layanan pengaduan, mediasi, dan perlindungan yang semula 5 tahap menjadi 3 tahap, serta layanan netralitas dari 11 tahap menjadi 4 tahap.

"Saya berharap kepada KASN apa yang dilakukan sudah bagus, kalau bisa ke depan ini ditingkatkan dan diperbaiki lagi," ungkap mantan Kepala LKPP ini.

Pemangkasan proses bisnis, yakni dari birokrasi yang panjang untuk diperpendek diharapkan dapat memberikan kepastian lama waktu pelayanan. Dirinya mengatakan hal seperti demikian yang harus ditingkatkan oleh instansi pemerintah dan ASN, sehingga kerja birokrasi lebih berdampak nyata.

"KASN tentu sudah bekerja dengan baik. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan oleh KASN dampaknya akan luas untuk mendorong birokrasi berkelas dunia. Terlebih dengan adanya gedung baru ini, diharapkan kinerja KASN ke depan akan lebih efisien,” pungkas Menteri Anas.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua KASN Agus Pramusinto menjelaskan bahwa Grha Meritokrasi bukan sekadar bangunan biasa. Gedung ini menjadi simbol komitmen bagi KASN untuk mengokohkan prinsip-prinsip sistem merit dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab KASN.

“Gedung Grha Meritokrasi ini menjadi semangat baru bagi KASN, untuk terus memberikan pemahaman yang benar dan implementasi yang baik mengenai meritokrasi agar menjadi pondasi kokoh dalam membangun birokrasi yang efisien, profesional, dan mampu bersaing secara global,” ungkapnya. (ald/HUMAS MENPANRB)

Menteri PANRB: Reformasi Birokrasi Harus jadi Mesin Pembangunan

 Reformasi birokrasi (RB) yang saat ini terus dilaksanakan oleh pemerintah menjadi mesin pembangunan. Baik tidaknya mesin birokrasi akan menentukan sejauh mana ketercapaian target-target pembangunan. Semakin baik birokrasinya, semakin cepat pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan penyelesaian berbagai permasalahan negara.

“Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, reformasi birokrasi perlu langsung menyasar pada masalah-masalah utama pembangunan yang apabila diselesaikan akan mempercepat dampak nyata,”. ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi dan Percepayan Layanan Kepegawaian Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, secara virtual, Rabu (09/08).

Untuk menjadikan reformasi birokrasi sebagai mesin pembangunan diperlukan beberapa upaya diantaranya perbaikan tumpang tindih kebijakan, penyederhanaan proses bisnis, manajemen kinerja, penerapan sistem merit, hingga peningkatan kapasitas SDM.

Menteri Anas menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo mengamanatkan reformasi birokrasi berdampak, reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas, serta birokrasi lincah dan cepat. Birokrasi, yang dulunya berbasis aturan, saat ini harus mengarah pada masa depan, yaitu berbasis kinerja, berdampak, kolaboratif, dan melayani masyarakat.

Percepatan dampak dari RB inilah yang dilakukan melalui Reformasi Birokrasi Tematik yakni Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, dan Prioritas Aktual Presiden.

Sementara itu dalam upaya menuju Human Capital Management, diperlukan empat langkah strategis. Mulai dari pengisian jabatan melalui mekanisme seleksi terbuka, memilih kandidat dengan performa yang baik, membangun talent pool, dan memprediksi kebutuhan talenta masa depan.

Dalam kesempatan yang sama Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto menyampaikan pelaksanaan reformasi birokrasi diwujudkan melaui peningkatan layanan kepegawaian berupa pemangkasan proses layanan baik mutasi, kenaikan pangkat, dan sebagainya yang sebelumnya rumit sekarang menjadi ringkas.

“Kegiatan rakor ini menjadi momentum kita untuk membangun komitmen positif bagaimana mengupayakan proses layanan kepegawaian semakin baik. Kemudian nantinya akan didukung instansi pemerintah agar masyarakat dapat merasakan proses layanan yang semakin baik,” katanya.

Turut hadir pula dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Menteri PANRB Bidang Administrasi Negara Herman, Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Anna Hasnah Hasaruddin, Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto, serta para kepala daerah dalam wilayah kerja Kanreg XII BKN. (byu/HUMAS MENPANRB)

Kawal Integrasi Layanan Portal Pelayanan Publik, Kementerian PANRB Gandeng Empat Kementeriaan Koordinator

Pemerintah saat ini tengah mengintegrasikan layanan prioritas pada Portal Pelayanan Publik. Mengakselerasi hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengandeng empat kementerian koordinator.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bertugas untuk mengoordinasikan pelaksanaan integrasi layanan tersebut. "Kami mohon dukungan dari Bapak/Ibu sekalian, untuk dapat memberikan dorongan dan mengawal dalam pelaksanaan integrasi layanan dalam Portal Pelayanan Publik agar membentuk life time services," ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa dalam Rapat Koordinasi Pembangunan dan Integrasi Portal Pelayanan Publik, di Jakarta, Selasa (08/08).

Dijelaskan, pada tahap awal layanan prioritas ini yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 132/2022 tentang Arsitektur SPBE, yaitu inisiatif strategis. Selain itu, layanan lain yang saat ini diprioritaskan adalah layanan tematik lintas batas negara, layanan transportasi, layanan pengaduan SP4N-LAPOR!.

Diah menjelaskan, layanan inisiatif strategis, layanan lintas batas, layanan transportasi, dan layanan pengaduan tersebut merupakan layanan milik kementerian dan lembaga yang ada dalam ruang lingkup kementerian koordinator. Mengenai inisiatif strategis, Diah meyebutkan ada enam layanan, yakni layanan pendidikan terintegrasi; layanan bantuan sosial terintegrasi; layanan penerbitan SIM Online; layanan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; layanan kesehatan trintegrasi; serta layanan perizinan terintegrasi.

Sementara, untuk layanan lintas batas negara terdiri dari dua layanan yaitu terkait paspor, dan visa. Sedangkan, layanan transportasi terdiri dari layanan uji kelaikan jalan, pemesanan tiket, tracking layanan transportasi, serta integrasi dengan face recognition boarding gate pada beberapa sarana transportasi.

 

Adapun tahap integrasi ke portal pelayanan publik ini melalui sembilan tahapan. Pertama, penentuan layanan yang diintegrasikan, kemudian perancangan proses bisnis integrasi layanan. Selanjutnya, penyusunan Perjanjian Kerja Sama dengan stakeholder yang terlibat (jika dibutuhkan).

Langkah selanjutnya yaitu pembangunan mini apps layanan. Kelima, integrasi mini apps dengan e-services, kemudian pelaksanaan uji coba layanan portal pelayanan publik. Tahapan ketujuh, pelaksanaan uji keamanan (ITSA) oleh BSSN, dilanjutkan dengan pelaksanaan usability testing. Terakhir, upload ke update production (playstore).

Untuk diketahui, pembangunan portal pelayanan publik ini sejalan dengan arahan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas yang menekan kan bahwa transformasi digital tidak harus menambah aplikasi. "Sejalan dengan arahan Bapak Menteri PANRB kita telah berkolaborasi membangun Portal Pelayanan Publik, yang memudahkan masyarakat dalam mendapat banyak pelayanan hanya dengan satu kali login," ungkap Diah.

Dalam diskusi yang dilakukan secara hibrida tersebut, masing-masing perwakilan dari Kementerian Koordinator merespon positif terkait pelaksanaan integrasi layanan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Peningkatan Pelayanan Barang dan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Dedy Hendra Effendy, ia menyampaikan dukungannya sejak awal pembangunan Portal Pelayanan Publik ini. “Pada prinsipnya kami dari kemenko polhukam akan setuju dan mendorong terus untuk pelaksanaan ini,” ungkapnya.

Sebagai informasi, Portal Pelayanan Publik dibangun berbasis citizen centric dimana masyarakat mendapatkan rekomendasi layanan yang dapat diakses berdasarkan karakteristik dari masyarakat seperti usia, domisili, ekonomi, gender, pendidikan, dan kesehatan maupun berbasis kewajiban dan hak. Portal pelayanan publik juga memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hak yang didapatkan serta kewajiban yang harus dipenuhi seperti bantuan sosial, prakerja, pajak, dan produk lainnya.

Turut hadir baik secara luring maupun daring dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Bidang Transformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Aris Dharmansyah Edisaputra; Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Edwin; Asisten Deputi Bidang Transformasi Digital Pelayanan Publik Kementerian PANRB Yanuar Ahmad; serta Kepala Biro Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Andi Rahmadi. (fik/HUMAS MENPANRB)

Unduh dan Instal ARKAS 4

Sebelum menggunakan ARKAS 4, Anda perlu mengunduh dan instal Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) di perangkat komputer Anda. Lakukan pengecekan arsitektur sistem operasi komputer Anda terlebih dahulu sebelum mengunduh ARKAS 4 dan pastikan perangkat komputer Anda tersambung dengan koneksi Internet.

Catatan! Bagi satuan pendidikan pengguna ARKAS 3,  Anda tidak perlu uninstall ARKAS 3 untuk meng-install ARKAS 4. Selanjutnya, pastikan untuk melakukan Sinkronisasi ARKAS 3 ke MARKAS dengan klik tombol Sinkron. Hal ini bertujuan untuk menyimpan data Anda ke dalam sistem MARKAS. Setelah berhasil sinkron, harap menutup ARKAS 3 terlebih dulu untuk melanjutkan proses instalasi ARKAS 4 pada perangkat Anda.

Penting! Sebelum menginstal ARKAS 4 Anda harus memperhatikan hal ini:
Untuk pengguna ARKAS 3, Anda tidak perlu meng-uninstall ARKAS yang sudah ada, Anda bisa langsung melanjutkan ke proses instalasi ARKAS 4. Namun, pastikan untuk melakukan Sinkronisasi ARKAS 3 ke MARKAS dengan klik tombol Sinkron. Hal ini bertujuan untuk menyimpan data Anda ke dalam sistem MARKAS. Setelah berhasil sinkron, harap menutup ARKAS 3 terlebih dulu untuk melanjutkan proses instalasi ARKAS 4 pada perangkat Anda.

Pastikan Anda meng-install ARKAS 4 di laptop yang sama dengan pengguna ARKAS 3 sebelumnya. Hal ini karena pada tahap selanjutnya akan terjadi Konversi Data Base (Konversi DB) dari ARKAS 3.4 dan ARKAS 4.

UnduhInstall

Silakan mengunduh ARKAS 4 dengan langkah berikut ini: 

1. Pastikan perangkat komputer Anda tersambung dengan koneksi Internet
   
2. Unduh installer ARKAS 4 dengan cara mengunjungi situs ARKAS arkas.kemdikbud.go.id dan akses Menu Unduhan.
3. Klik Unduh ARKAS 4
4. Unduh installer ARKAS 4 yang sesuai dengan arsitektur sistem operasi Windows (32-bit/64-bit) pada perangkat komputer Anda.

Simak video berikut ini untuk semakin mempermudah pemahaman dalam proses Unduh, Instal dan Konversi Data dari ARKAS 3 ke ARKAS 4.

Konversi Data

Jika sistem mendeteksi database ARKAS 3 pada perangkat yang sama, maka Anda akan diminta untuk Konversi Data terlebih dahulu, untuk memindahkan data sebelumnya. Penting! Harap menutup ARKAS 3 yang sedang dioperasikan, dan diharapkan untuk menggunakan ARKAS 4 pada perangkat yang telah terinstal ARKAS 3 agar proses Konversi Data pada ARKAS 4 berjalan dengan lancar.

1. Masukkan Kode Aktivasi yang diterima dari Dinas Pendidikan. Jika kode tersebut tidak dapat digunakan, Anda dapat berkoordinasi kembali dengan dinas untuk mengajukan pergantian Kode Aktivasi pada MARKAS.
2. Klik “Mulai Konversi”. Mohon menunggu hingga proses konversi data Anda berhasil, dan pastikan Anda terhubung ke koneksi internet yang lancar.
3. Anda akan menemukan tampilan ini jika proses konversi data Anda dari ARKAS versi sebelumnya berhasil dipindah ke versi terbaru
4. Saat ini Anda berada di tampilan Login untuk masuk ke aplikasi. Isi kolom dengan menuliskan alamat email dan password yang sama dengan ARKAS 3
5. Klik Masuk

6. Apabila muncul tampilan seperti di atas, proses Konversi Data Anda gagal disebabkan Anda belum menutup ARKAS 3 sebelum proses konversi. Klik Saya Mengerti, tutup ARKAS 3 dan silakan memulai kembali proses Konversi Data pada ARKAS 4. 

Simak video berikut ini untuk semakin mempermudah pemahaman dalam proses Unduh, Instal dan Konversi Data dari ARKAS 3 ke ARKAS 4.

Registrasi Akun & Login

Login ARKAS

Setelah memperbarui ke ARKAS 4 bagi pengguna lama ARKAS, sistem akan langsung menampilkan form Login karena di dalam database terdeteksi sudah ada akun yang pernah didaftarkan. Anda juga akan menemukan tampilan login setiap membuka aplikasi. Gunanya agar data-data yang ada pada aplikasi aman dan tidak dapat dibuka oleh selain pemilik akun atau yang bertanggung jawab terhadap keuangan satuan pendidikan. Perlu diketahui, hanya bendahara satuan pendidikan atau yang telah memiliki SK dari Kepala Satuan Pendidikan saja yang bertanggung jawab penuh terhadap pengoperasian ARKAS.

1. Masukkan Email yang sudah didaftarkan pada proses registrasi 
2. Masukkan Password atau kata sandi. Klik tombol mata untuk melihat password Anda
3. Lalu, Klik ‘Masuk’
4. Klik Daftarkan Email baru apabila Anda ingin mengganti akun atau email yang sebelumnya telah Anda daftarkan
5. Klik Reset Password untuk memperbarui password jika Anda lupa password akun yang sebelumnya telah Anda daftarkan
6. Berhasil! Anda akan langsung masuk ke laman utama menu Penganggaran

Perlu diketahui! Satuan pendidikan tetap dapat melakukan proses login meskipun perangkat tidak terkoneksi internet.

Cara Melakukan Reset Password/Lupa Password ARKAS 4

Reset Password

Apabila Anda lupa password, Anda dapat melakukan reset atau penggantian password secara mandiri. Pastikan Anda memasukkan email yang telah terdaftar sebelumnya. Apabila Anda memasukkan email baru, sistem akan mendeteksi eror sehingga Anda tidak bisa melanjutkan proses reset password.

1. Klik Reset Password

2. Masukkan email yang sudah didaftarkan pada ARKAS sebelumnya

3. Isi password baru

4. Ulangi isi password pada kolom Konfirmasi Password

5. Klik Reset Password

 

6. Klik Ya, Konfirmasi untuk memastikan bahwa Anda akan melakukan reset password

7. Mohon menunggu sistem memproses reset password Anda dan pastikan bahwa perangkat terhubung dengan jaringan internet yang lancar

 

 

Proses reset password berhasil, apabila Anda telah berhasil masuk ke laman utama ARKAS 4.

Menyunting Data Penanggung Jawab

Menyunting data penanggung jawab juga dapat dilakukan pada Menu Profil di Laman Utama ARKAS. Setelah Anda melakukan penyuntingan atau penggantian data penanggung jawab, maka data tersebut akan tersimpan di dalam ARKAS serta tertera pada seluruh berkas Kertas Kerja dan BKU.

 

1. Klik Menu Profil (Nama satuan pendidikan Anda) dan pilih menu Data Penanggung Jawab

 

Catatan!

1. Anda membutuhkan koneksi internet untuk menyunting data penanggung jawab

2. Anda dapat memperbarui kapan pun sesuai dengan adanya pergantian penanggung jawab di satuan pendidikan

3. Perubahan data penanggung jawab hanya tertera pada sesuatu yang belum disahkan/ditutup untuk RKAS dan BKU (pertahun)

4. Nama penanggung jawab di Kertas Kerja dan BKU bisa berbeda selama ada pergantian penanggung jawab

 

2. Masukkan nama dan NIP Kepala Sekolah

3. Masukkan nama dan NIP Bendahara Sekolah

4. Masukkan nama dan email Komite sekolah

5. Pilih Bulan Akhir periode jabatan pihak penanggung jawab

6. Jika Bulan Akhir yang Anda pilih bukan bulan Desember, maka akan muncul secara otomatis formulir untuk mengisi data penanggung jawab baru sehingga muncul tampilan yang terpisah antara Periode 1 dan Periode 2

7. Klik Perbarui

 

8. Klik Simpan Perubahan

 

9. Mohon menunggu dan pastikan Anda terkoneksi dengan internet yang lancar

10. Data penanggung jawab berhasil diperbarui

11. Catatan! Anda tidak dapat menyunting data penanggung jawab apabila belum melakukan Aktivasi Kertas Kerja dan saat tengah mengajukan pengesahan Kertas Kerja.

Sumber : https://pusatinformasi.rkas.kemdikbud.go.id/

Kementerian PANRB Siapkan Inovasi Pelayanan Publik untuk Dibawa ke Kancah Internasional

 Pemerintah kini tengah menyiapkan inovasi pelayanan publik terbaik untuk mengikuti kompetisi pelayanan publik internasional, di United Nations Public Service Awards (UNPSA). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) saat ini sedang mengkurasi database KIPP untuk mencari inovasi pelayanan publik yang sesuai dan layak untuk dikompetisikan dalam ajang UNPSA 2024.

Mengawali langkah tersebut, Kementerian PANRB menggelar Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi Penentuan Inovasi UNPSA 2024 bersama Tim Pendamping Penulisan Proposal untuk menentukan inovasi pelayanan publik terbaik yang akan dikirim ke UNPAS tersebut. “Diskusi pada hari ini dilakukan bersama untuk mengidentifikasi inovasi, membahas strategi, serta memberikan masukan pada inovasi yang akan diusulkan sesuai tiga kategori inovasi UNPSA 2024, untuk kemudian nanti dipersiapkan dan didaftarkan,” ungkap Ajib di Jakarta, Selasa (08/08).

UNPSA merupakan ajang penghargaan internasional paling prestisius dalam bidang pelayanan publik yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 2024, terdapat tiga kategori, yakni Inovasi pada Institusi Publik, Pelayanan Publik Responsif Gender, serta kategori khusus Mengatasi Perubahan Iklim.

Menyiapkan hal tersebut, Kementerian PANRB telah membuat daftar pendek dari inovasi-inovasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diklasifikasikan sesuai dengan kategori dari UNPSA. Bersama dengan Tim Pendamping Penulisan Proposal UNPSA, diskusi dilakukan secara mendalam untuk mengerucutkan daftar inovasi menjadi tiga inovasi per kategori sesuai dengan kriteria penilaian UNPSA.

Melansir dari lembar pendaftaran UNPSA, tiap inovasi yang didaftarkan akan dinilai berdasarkan tiga kriteria umum yang meliputi inovasi, dampak, serta kemampuan beradaptasi. Lebih lanjut, masing-masing kategori inovasi juga akan dilihat berdasarkan dua kriteria spesifik.

Untuk kategori Inovasi pada Institusi Publik, kriteria spesifik meliputi user-centered design serta keterbukaan dan transparansi. Kriteria spesifik pada kategori Pelayanan Publik Responsif Gender adalah pengarusutamaan gender dan inklusivitas. Sedangkan kategori Mengatasi Perubahan Iklim akan dinilai secara spesifik pada kriteria adaptasi iklim dan co-creation.

Ajib menyampaikan bahwa dalam menyiapkan inovasi untuk UNPSA 2024 ini terdapat beberapa tahapan. Diharapkan, pendalaman inovasi dan pendampingan intensif untuk penulisan proposal dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

“Sehingga persiapan UNPSA 2024 bisa selesai tepat waktu untuk dapat di-submit pada awal Oktober. Tentu tujuan utamanya adalah menang, sehingga kami meminta pendampingan yang maksimal agar hasilnya bisa sesuai harapan,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Tim Pendamping Penulisan Proposal UNPSA Budi Chaeruddin menyampaikan bahwa dengan adanya perubahan pada kategori dalam UNPSA tersebut, maka Kementerian PANRB bersama inovator dari inovasi yang terpilih nantinya harus bekerja lebih keras dalam melakukan pendalaman inovasi dan penulisan proposal agar sesuai dengan kriteria peniaian UNPSA. Dirinya menyampaikan bahwa data inovasi yang berasal dari KIPP telah cukup membantu, namun masih perlu dilakukan penyesuaian.

“Penyesuaian data proposal dan pendalaman inovasi harus dilakukan agar memenuhi indikator penilaian UNPSA. Dalam pendampingan pun akan dilakukan pendalaman inovasi sesuai dengan indikator penilaian, menyesuaikan syarat-syarat, kunjungan ke lapangan, kemudian dituangkan dalam penulisan proposal untuk didaftarkan,” pungkas Budi.

Pendampingan inovasi untuk dikompetisikan ke UNPSA ini akan dilakukan oleh Kementerian PANRB mulai pertengahan Agustus hingga Oktober 2023. Sebelumnya, Indonesia telah mendapatkan penghargaan juara pertama UNPSA pada 2018 melalui inovasi Penanganan Penyakit Malaria melalui Sistem EDAT dari Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni serta pada 2019 melalui serta PetaBencana.id dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (ald/HUMAS MENPANRB)