Rabu, 09 Agustus 2023

Kementerian PANRB Siapkan Inovasi Pelayanan Publik untuk Dibawa ke Kancah Internasional

 Pemerintah kini tengah menyiapkan inovasi pelayanan publik terbaik untuk mengikuti kompetisi pelayanan publik internasional, di United Nations Public Service Awards (UNPSA). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) saat ini sedang mengkurasi database KIPP untuk mencari inovasi pelayanan publik yang sesuai dan layak untuk dikompetisikan dalam ajang UNPSA 2024.

Mengawali langkah tersebut, Kementerian PANRB menggelar Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi Penentuan Inovasi UNPSA 2024 bersama Tim Pendamping Penulisan Proposal untuk menentukan inovasi pelayanan publik terbaik yang akan dikirim ke UNPAS tersebut. “Diskusi pada hari ini dilakukan bersama untuk mengidentifikasi inovasi, membahas strategi, serta memberikan masukan pada inovasi yang akan diusulkan sesuai tiga kategori inovasi UNPSA 2024, untuk kemudian nanti dipersiapkan dan didaftarkan,” ungkap Ajib di Jakarta, Selasa (08/08).

UNPSA merupakan ajang penghargaan internasional paling prestisius dalam bidang pelayanan publik yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 2024, terdapat tiga kategori, yakni Inovasi pada Institusi Publik, Pelayanan Publik Responsif Gender, serta kategori khusus Mengatasi Perubahan Iklim.

20230808 FGD Inovasi Pelayanan Publik 3

Menyiapkan hal tersebut, Kementerian PANRB telah membuat daftar pendek dari inovasi-inovasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diklasifikasikan sesuai dengan kategori dari UNPSA. Bersama dengan Tim Pendamping Penulisan Proposal UNPSA, diskusi dilakukan secara mendalam untuk mengerucutkan daftar inovasi menjadi tiga inovasi per kategori sesuai dengan kriteria penilaian UNPSA.

Melansir dari lembar pendaftaran UNPSA, tiap inovasi yang didaftarkan akan dinilai berdasarkan tiga kriteria umum yang meliputi inovasi, dampak, serta kemampuan beradaptasi. Lebih lanjut, masing-masing kategori inovasi juga akan dilihat berdasarkan dua kriteria spesifik.

Untuk kategori Inovasi pada Institusi Publik, kriteria spesifik meliputi user-centered design serta keterbukaan dan transparansi. Kriteria spesifik pada kategori Pelayanan Publik Responsif Gender adalah pengarusutamaan gender dan inklusivitas. Sedangkan kategori Mengatasi Perubahan Iklim akan dinilai secara spesifik pada kriteria adaptasi iklim dan co-creation.

Ajib menyampaikan bahwa dalam menyiapkan inovasi untuk UNPSA 2024 ini terdapat beberapa tahapan. Diharapkan, pendalaman inovasi dan pendampingan intensif untuk penulisan proposal dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

20230808 FGD Inovasi Pelayanan Publik 9

“Sehingga persiapan UNPSA 2024 bisa selesai tepat waktu untuk dapat di-submit pada awal Oktober. Tentu tujuan utamanya adalah menang, sehingga kami meminta pendampingan yang maksimal agar hasilnya bisa sesuai harapan,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Tim Pendamping Penulisan Proposal UNPSA Budi Chaeruddin menyampaikan bahwa dengan adanya perubahan pada kategori dalam UNPSA tersebut, maka Kementerian PANRB bersama inovator dari inovasi yang terpilih nantinya harus bekerja lebih keras dalam melakukan pendalaman inovasi dan penulisan proposal agar sesuai dengan kriteria peniaian UNPSA. Dirinya menyampaikan bahwa data inovasi yang berasal dari KIPP telah cukup membantu, namun masih perlu dilakukan penyesuaian.

“Penyesuaian data proposal dan pendalaman inovasi harus dilakukan agar memenuhi indikator penilaian UNPSA. Dalam pendampingan pun akan dilakukan pendalaman inovasi sesuai dengan indikator penilaian, menyesuaikan syarat-syarat, kunjungan ke lapangan, kemudian dituangkan dalam penulisan proposal untuk didaftarkan,” pungkas Budi.

Pendampingan inovasi untuk dikompetisikan ke UNPSA ini akan dilakukan oleh Kementerian PANRB mulai pertengahan Agustus hingga Oktober 2023. Sebelumnya, Indonesia telah mendapatkan penghargaan juara pertama UNPSA pada 2018 melalui inovasi Penanganan Penyakit Malaria melalui Sistem EDAT dari Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni serta pada 2019 melalui serta PetaBencana.id dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (ald/HUMAS MENPANRB)

Tidak ada komentar: