KITA SEHAT Diluncurkan, Kemenkes Perkuat Transformasi Layanan Kesehatan hingga Pelosok

 

Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Australia resmi meluncurkan program kemitraan KITA SEHAT (Indonesia–Australia Health Transformation Partnership) senilai hingga AUD100 juta. Program investasi bersama periode 2025–2033 ini difokuskan untuk memperkuat layanan kesehatan primer, ketahanan kesehatan, serta pendekatan One Health dari tingkat pusat hingga ke pelosok daerah.

Program tersebut diluncurkan di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, pada Senin (20/7). Kemitraan jangka panjang ini akan dilaksanakan dalam dua tahap dengan melibatkan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pertanian sebagai instansi pelaksana, berkoordinasi dengan Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia, serta didukung WHO, UNICEF, dan UNFPA sebagai mitra pembangunan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa setiap dukungan internasional harus dirancang secara taktis agar memberikan dampak nyata yang dapat langsung dirasakan masyarakat, terutama di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.

"Pemerintah harus menjaga masyarakat agar tetap sehat. Fokus utama harus berada pada layanan primer, baru kemudian layanan rujukan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Australia yang telah membantu Indonesia. Namun, saya juga membutuhkan target yang benar-benar spesifik dan fokus yang jelas. Jangan sampai kegiatannya banyak, tetapi hasilnya tidak terlihat. Saya meminta dukungan agar layanan primer berjalan baik, termasuk memastikan cakupan imunisasi meningkat hingga di atas 90 persen, pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis, penurunan stunting, serta pengendalian faktor risiko penyakit," tegas Menkes Budi.

Dari sisi perencanaan pembangunan nasional, Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menjelaskan bahwa pembangunan sektor kesehatan merupakan fondasi utama transformasi Indonesia sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045. Menurutnya, keberhasilan kemitraan ini tidak diukur dari aspek seremonial, melainkan dari kapasitas yang mampu dibangun dan ditinggalkan bagi Indonesia.

"Program KITA SEHAT bukan sekadar proyek kerja sama. Program ini adalah investasi bersama untuk membangun sistem kesehatan Indonesia yang lebih kuat, tangguh, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kita tidak mencari ketergantungan. Yang kita bangun melalui kemitraan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, dan mitra pembangunan ini adalah ruang untuk saling belajar, memperkuat kapasitas nasional, dan menghasilkan solusi bersama," kata Febrian.

Sementara itu, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Gita Kamath menyampaikan bahwa Australia memandang Indonesia sebagai mitra strategis utama, tidak hanya dalam hubungan bilateral, tetapi juga dalam membangun ketahanan kesehatan di kawasan Indo-Pasifik.

"KITA SEHAT mencerminkan kuatnya kemitraan kesehatan yang telah lama terjalin antara Australia dan Indonesia, serta komitmen bersama untuk mewujudkan kesehatan bagi semua. Selama lebih dari tiga dekade, Australia dan Indonesia telah bekerja sama memperkuat pelayanan kesehatan primer, mendukung imunisasi dan pengendalian penyakit, meningkatkan kesehatan ibu dan bayi, serta membangun sistem kesehatan yang lebih tangguh," ujar Gita Kamath.

Ia menambahkan bahwa melalui KITA SEHAT, Pemerintah Australia berkomitmen mendukung keberhasilan program hingga tahun-tahun mendatang melalui intervensi sistemik yang menjangkau masyarakat.

"Program KITA SEHAT akan memperkuat institusi, meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, memperbaiki sistem pelayanan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman kesehatan di masa depan. Australia bangga berdiri di samping Indonesia dalam menjalankan program ini dan kami berkomitmen terhadap kesuksesannya di masa depan," lanjutnya.

Sebagai langkah awal, program KITA SEHAT akan diimplementasikan secara intensif di tingkat nasional serta di tiga provinsi percontohan, yaitu Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua Barat Daya. Peluncuran program ini turut dihadiri Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, dan Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma sebagai bentuk komitmen daerah dalam mendukung replikasi inovasi dan praktik baik di tingkat lokal.

Dalam implementasinya, seluruh program akan mengintegrasikan pendekatan locally led (berbasis kepemimpinan lokal), kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI), serta ketahanan iklim untuk mempercepat terwujudnya target keadilan sosial "Kesehatan untuk Semua" menuju Indonesia Emas 2045.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (UW/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Sumber : https://kemkes.go.id/id/-kita-sehat-diluncurkan-kemenkes-perkuat-transformasi-layanan-kesehatan-hingga-pelosok

Menkes: Rokok Elektrik Sama Berbahayanya dengan Rokok Konvensional

 

Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa rokok elektrik bukanlah alternatif yang lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Justru, penggunaannya berpotensi meningkatkan risiko penyakit tidak menular sekaligus membuka celah penyalahgunaan narkotika, terutama di kalangan anak dan remaja.

Hal tersebut disampaikan Menkes saat menjadi narasumber pada Seminar Nasional Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2026 bertema "Tata Kelola Peredaran Rokok Elektrik: Bahaya, Sinergi, Pengawasan, dan Pencegahan Narkotika dalam Rokok Elektrik" yang diselenggarakan pada Senin (20/7/2026) di Aula Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Menkes menjelaskan bahwa salah satu mandat utama pemerintah di bidang kesehatan adalah meningkatkan angka harapan hidup masyarakat sekaligus memperpanjang usia hidup sehat.

"Target kita bukan hanya membuat masyarakat hidup lebih lama, tetapi juga hidup lebih sehat. Karena itu, kita harus mengendalikan faktor-faktor risiko utama penyebab penyakit, salah satunya adalah merokok," ujar Menkes.

Ia mengingatkan bahwa penyakit stroke, jantung, dan kanker masih menjadi penyebab kematian terbesar di Indonesia. Ketiga penyakit tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan kebiasaan merokok.

"Kalau ingin hidup lebih panjang, ingin tetap sehat sampai usia lanjut dan bisa menikmati waktu bersama anak cucu, berhentilah merokok. Dampaknya bukan hanya kepada perokok, tetapi juga kepada anggota keluarga yang menjadi perokok pasif," katanya.

Menkes menegaskan bahwa berdasarkan bukti ilmiah yang ada, rokok elektrik tidak lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Bahkan, sejumlah negara telah melarang peredaran rokok elektrik sebagai langkah perlindungan kesehatan masyarakat.

Selain risiko kesehatan, rokok elektrik juga semakin menjadi perhatian karena dapat disalahgunakan sebagai media konsumsi narkotika. Kondisi ini dinilai membahayakan, terutama karena perangkat tersebut banyak diminati oleh kelompok usia muda.

"Kementerian Kesehatan dan BNN memiliki pandangan yang sama. Rokok elektrik bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga berpotensi menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkotika," ujar Menkes.

Untuk memperkuat perlindungan masyarakat, Kementerian Kesehatan terus menyusun dan menerapkan berbagai kebijakan pengendalian produk tembakau dan rokok elektronik. Kebijakan tersebut meliputi pengaturan zat adiktif, pembatasan peredaran dan penjualan, pengaturan iklan, hingga penguatan ketentuan mengenai kemasan produk.

"Posisi Kementerian Kesehatan jelas. Rokok elektrik sama buruknya dengan rokok konvensional karena sama-sama membahayakan kesehatan dan dapat memperpendek usia harapan hidup masyarakat," tegas Menkes.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengatakan penyalahgunaan rokok elektrik untuk konsumsi narkotika merupakan ancaman baru yang harus diantisipasi bersama.

Menurutnya, meningkatnya penggunaan rokok elektrik di kalangan remaja, ditambah kemudahan modifikasi cairan (liquid) dengan berbagai zat psikoaktif, menjadi tantangan serius bagi upaya pencegahan narkotika di Indonesia.

Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap peredaran rokok elektrik tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat.

Melalui sinergi tersebut, pemerintah berharap pengendalian rokok elektrik dapat semakin efektif, tidak hanya untuk melindungi kesehatan masyarakat dari dampak zat adiktif, tetapi juga mencegah penyalahgunaannya sebagai sarana peredaran narkotika demi melindungi generasi muda Indonesia.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567 atau email kontak@kemkes.go.id. (DJ/HY)

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Aji Muhawarman, ST, MKM

Sumbe : https://kemkes.go.id/id/menkes-rokok-elektrik-sama-berbahayanya-dengan-rokok-konvensional

Jumlah Dokter Masih Minim, 4 Kampus di Bandung Kolaborasi Buka Prodi Dokter Spesialis dan Sub-spesialis

 

Kebutuhan terhadap jumlah dokter di Indonesia saat ini membuat empat universitas ternama di Jawa Barat resmi meluncurkan program kolaborasi strategis percepatan pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (Sp1) dan Sub Spesialis (Sp2) pada tahun 2026. Kolaborasi ini merupakan model nasional sinergi antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di Indonesia tanpa mengorbankan mutu pendidikan dan keselamatan pasien. Model kolaboratif ini dirancang sebagai solusi strategis dengan mengintegrasikan sumber daya lintas lembaga. Skema yang dikembangkan mencakup penyelarasan kurikulum berbasis kompetensi sesuai regulasi nasional, sistem penjaminan mutu terintegrasi, supervisi akademik bersama, dan optimalisasi rumah sakit pendidikan sebagai wahana klinis yang memenuhi standar.

Dilematis saat ini adalah ketika Indonesia masih menghadapi kekurangan dokter spesialis dan sub spesialis yang signifikan. Data nasional menunjukkan jumlah dokter spesialis baru berjumlah sekitar 47–55 ribu orang dari total dokter yang terdaftar, dengan rasio sekitar 0,17–0,21 dokter spesialis per 1.000 penduduk — jauh di bawah rasio ideal yang diproyeksikan sekitar 0,28 per 1.000 penduduk sesuai target standar pelayanan kesehatan nasional.

Hal ini berarti negara masih kekurangan sekitar sekitar 25.000–30.000 dokter spesialis untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan dasar dan lanjutan secara merata di seluruh wilayah.  Sebagai provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia, Jawa Barat turut merasakan dampak dari ketimpangan ini. Di banyak kabupaten/kota, rasio dokter spesialis masih jauh di bawah ideal, sementara kebutuhan layanan rujukan medis meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan kompleksitas kasus kesehatan. Percepatan pembukaan program studi ini merupakan bagian dari transformasi tata kelola pendidikan dokter spesialis dan sub spesialis secara sistemik dengan tetap menjaga mutu pendidikan yang baik. Setiap langkah akselerasi tetap menjunjung standar akademik, tata kelola yang baik, serta keselamatan pasien sebagai prioritas utama.

Dalam proses percepatan pembukaan prodi spesialis dan subspesialis secara nasional, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran membuka 1 program pendidikan spesialis Sp1 dan 5 program pendidikan dokter spesialis Sp2. Selain itu juga, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran menjalankan peran sebagai Pembina dari pembukaan 27 program studi spesialis Sp1 baru di 13 Fakultas Kedokteran mitra yang tersebar di seluruh Indonesia dan menjajaki kesiapan pembukaan program pendidikan spesialis Sp1 di 37 rumah sakit pendidikan penyelenggara utama yang telah ditunjuk. Kolaborasi di Jawa Barat ini melibatkan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Universitas Islam Bandung (Unisba), dan Universitas Kristen Maranatha. Keempat institusi ini sepakat untuk membangun ekosistem pendidikan kedokteran spesialis berbasis kolaborasi, bukan kompetisi. Kolaborasi saat ini menunjukkan bagaimana Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dapat bergerak serentak sebagai mitra sejajar demi memenuhi kebutuhan dokter spesialis di Indonesia.

Model kolaborasi ini tidak bersifat sentralistik, melainkan memperkuat institusi mitra satu sama lain agar memiliki kapasitas akademik dan tata kelola yang setara. Peluncuran program ini di berbagai tempat diharapkan menjadi referensi bagi wilayah lain dalam mengembangkan pendidikan dokter spesialis dan sub spesialis secara terukur, akuntabel, dan berbasis kebutuhan daerah. Saat ini keempat universitas di Jawa Barat dan berbagai universitas lain di Indonesia telah menegaskan komitmen jangka panjangnya bersama pemerintah daerah untuk menjaga harmonisasi kurikulum, pemetaan kebutuhan spesialis prioritas serta penguatan tata kelola pendidikan dan layanan kesehatan. Dengan semangat kebersamaan dalam satu komitmen kepemimpinan daerah juga mendukung agenda strategis nasional penguatan sumber daya manusia kesehatan. Langkah kolektif ini tidak hanya bertujuan menambah jumlah dokter spesialis dan sub-spesialis, tetapi juga memastikan kehadiran tenaga medis yang kompeten, berintegritas, dan siap melayani masyarakat secara merata di seluruh Indonesia.***

Sumber : https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-0110016992/jumlah-dokter-masih-minim-4-kampus-di-bandung-kolaborasi-buka-prodi-dokter-spesialis-dan-sub-spesialis?page=2

Ruang Kelas Kokoh dan Sanitasi Layak, Sekolah di Jember Rasakan Dampak Revitalisasi

 

Program Revitalisasi Satuan Pendidikan membawa perubahan nyata bagi sekolah-sekolah di daerah, tidak hanya menghadirkan ruang kelas yang lebih kokoh, aman, dan nyaman, tetapi juga memperbaiki fasilitas penunjang seperti toilet dan UKS yang sebelumnya sangat terbatas. Perbaikan infrastruktur ini berdampak langsung pada kenyamanan belajar, keamanan warga sekolah, hingga meningkatnya kepercayaan dan kebanggaan masyarakat terhadap satuan pendidikan.
 
Di Kabupaten Jember, manfaat tersebut dirasakan luas oleh sekolah penerima bantuan. Tidak sedikit sekolah yang sebelumnya mengalami kekurangan ruang kelas, bangunan rusak berat, hingga fasilitas sanitasi yang tidak layak. Kini, proses pembelajaran dapat berlangsung lebih optimal dalam lingkungan yang lebih sehat dan bersih.
 
Bebas Banjir dan Ruang Belajar Kembali pada Fungsinya

Kepala SMP Negeri 1 Balung, Mohammad Rokhim, menjelaskan bahwa sebelum revitalisasi, lokasi sekolah yang berdekatan dengan sawah menyebabkan area utara sekolah kerap terendam banjir saat musim hujan. Melalui program ini, sekolah bisa merehabilitasi ruang kelas dengan meninggikan lantai sekitar 25 cm dan tembok 70–100 cm untuk mencegah banjir. Hasilnya, ketika wilayah sekitar kembali dilanda banjir, sekolah tidak lagi terdampak.

“Anak-anak senang belajar di tempat baru yang lebih bersih, tinggi, dan sejuk. Suasana pembelajaran menjadi sangat kondusif,” ujar Rokhim.
 
Sebelumnya pula, untuk 24 rombongan belajar, hanya tersedia 20 ruang kelas, sehingga empat ruang lainnya terpaksa digunakan sebagai tempat belajar. Kini, sekolah mendapatkan ruang kelas baru yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga empat ruangan yang sempat dialihfungsikan dapat digunakan kembali sebagaimana mestinya.
 
Tambahan dua unit toilet baru serta rehabilitasi satu unit toilet lama juga memberikan dampak besar. “Bantuan ini sangat bermanfaat sekali bagi kami. Sebelumnya anak-anak kekurangan toilet dan air. Sekarang semuanya tercukupi,” tambahnya.
 
“Kini, anak-anak lebih leluasa belajar karena kelasnya cukup. Kemudian, teman-teman guru lebih senang karena ruangannya lebih bersih, sehat, luas,” pungkasnya.
 
Dari Kelas Bocor dan Sanitasi Minim, Kini Belajar Lebih Aman dan Nyaman

Kepala SMP Negeri 1 Sumberjambe, Maryanto, mengungkapkan bahwa sejak sekolah berdiri pada 1983, kondisi sarana dan prasarana sangat memprihatinkan. Dalam kurun waktu puluhan tahun, sekolah tersebut baru mendapatkan rehabilitasi tiga ruang kelas pada 2013. Dengan 18 rombongan belajar, sekolah kekurangan ruang kelas sehingga laboratorium IPA, ruang multimedia, hingga ruang OSIS terpaksa difungsikan sebagai ruang belajar. Tak hanya itu, sebagian kelas kondisinya rusak, sehingga siswa dipindahkan ke musala karena kondisi atap yang bocor dan membahayakan.
 
Ia juga menekankan bahwa persoalan sanitasi menjadi kondisi yang paling memprihatinkan. Sejak berdiri, sekolah hanya memiliki dua toilet, dan salah satunya rusak berat sehingga tidak dapat digunakan. Keterbatasan itu membuat sebagian siswa memilih pergi ke sungai.

Melalui revitalisasi senilai Rp1,9 miliar, kondisi sekolah berubah signifikan. Ruang kelas baru yang lebih kokoh dan nyaman membuat siswa lebih semangat dan gembira dalam belajar. Toilet yang dibangun pun sangat memadai, bahkan dilengkapi fasilitas ramah difabel. “Baru sekarang kita memiliki toilet yang sangat memadai, kebiasaan ke sungai sudah berubah. Anak-anak sangat bahagia,” ungkap Maryanto.
 
Ia berharap peningkatan fasilitas ini mendorong kesadaran masyarakat untuk pendidikan pun dapat meningkat. “Selama 18 tahun saya mengabdi, separuhnya sebagai kepala sekolah. Pak Presiden ini betul-betul luar biasa, baru sekarang ini mendapatkan bantuan miliaran,” pungkasnya.
 
Sekolah Kini Miliki UKS dan Bangunan Lebih Kokoh

Kepala SD Negeri Sukorejo 02, Ririn Husniyah, menyampaikan bahwa sebagai sekolah yang berada di desa, banyak bangunan yang sudah mulai keropos, terutama bagian reng dan tembok yang mengelupas. Melalui revitalisasi, sekolah mendapatkan rehabilitasi tiga ruang kelas, ruang administrasi, ruang perpustakaan, serta pembangunan UKS yang sebelumnya tidak dimiliki.
 
Sebelum adanya UKS, siswa yang sakit terpaksa beristirahat di perpustakaan atau ruang guru. Kini, sekolah memiliki ruang khusus untuk penanganan kesehatan siswa. “Dengan adanya revitalisasi, luar biasa sekali. Sekolah kami jadi bagus, dicat ulang, bangunan diperbaiki, dan insyaallah semakin kuat,” ujarnya.

Ia juga menilai mekanisme swakelola berjalan baik karena pihak sekolah terlibat langsung dalam proses pembangunan. “Saya bisa menjamin bangunannya kuat karena saya sendiri yang bertanggung jawab dalam proses pembangunan ini. Sudah kuat, bagus, dan lebih bermanfaat untuk anak-anak ke depannya,” tuturnya.
 
Peresmian Hasil Revitalisasi Satuan Pendidikan di Jember

Pada kesempatan tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, secara langsung meresmikan hasil Revitalisasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Jember. Di Kabupaten Jember, revitalisasi menjangkau 142 satuan pendidikan dengan total alokasi anggaran Rp101 miliar, meliputi 6 PAUD, 74 SD, 44 SMP, dan 18 SMA. Perbaikan ini menjadi jawaban atas berbagai persoalan yang selama ini dihadapi sekolah-sekolah di daerah, mulai dari kekurangan ruang kelas, bangunan rusak berat, hingga sanitasi yang tidak memadai.
 
“Revitalisasi Satuan Pendidikan tahun 2025, khususnya yang ada di Kabupaten Jember ini, terlaksana dengan sukses dan selesai 100 persen,” ujar Mendikdasmen di SMP Negeri 1 Balung.

 
Ia menegaskan bahwa pembaruan infrastruktur harus diiringi dengan pembaruan semangat belajar. “Jangan lupa, kalau ruang kelasnya baru, semangatnya harus baru,” pesannya.
 
Revitalisasi ini menjadi bukti bahwa investasi pada infrastruktur pendidikan bukan sekadar memperbaiki bangunan, tetapi menghadirkan rasa aman, nyaman, dan harapan baru bagi sekolah-sekolah di daerah. Dengan fasilitas yang layak dan memadai, proses pembelajaran dapat berlangsung lebih optimal, sehingga setiap anak Indonesia memiliki kesempatan belajar dalam lingkungan yang sehat dan bermartabat.*** (Penulis: Stephanie/Editor: Denty A., Seno H./Fotografer: Irfan)

 

Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Laman: kemendikdasmen.go.id
X: x.com/Kemdikdasmen
Instagram: instagram.com/kemendikdasmen
Facebook: facebook.com/kemendikdasmen
YouTube: KEMDIKDASMEN
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikdasmen.go.id
Siaran Pers Kemendikdasmen: kemdikdasmen.go.id/main/blog/category/siaran-pers

#PendidikanBermutuuntukSemua 
#KemendikdasmenRamah

Sumber: Siaran Pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 150/sipers/A6/II/2026

Kemenkes Buka Lowongan Tenaga Global Fund (GF-ATMR) Tahun 2026, Cek Formasi dan Syaratnya

 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) resmi mengumumkan pembukaan rekrutmen Tenaga The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, Malaria dan Resilient and Sustainable Systems for Health (GF-ATMR) untuk penempatan tahun 2026. Rekrutmen ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional di lingkungan Direktorat Penyakit Menular, Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit.

Berdasarkan Pengumuman Nomor KP.01.10/C.III/4980/2025, terdapat puluhan formasi yang dibuka dengan berbagai latar belakang pendidikan, mulai dari bidang kesehatan, keuangan, akuntansi, psikologi, hingga teknik informatika.

Beberapa posisi kunci yang ditawarkan dalam rekrutmen ini antara lain:

Project Manager Unit (PMU) Leader: Membutuhkan pendidikan minimal S1/S2 bidang kesehatan dengan pengalaman kerja minimal 10 tahun di bidang pengelolaan dana hibah.

Manajerial: Finance Manager, Planning Monitoring Evaluation (PME) Manager, serta berbagai posisi Koordinator untuk bidang HIV/AIDS, TB, Malaria, dan RSSH.

Staf Teknis: Planner Staff, Accounting Officer, Finance Officer, Internal Controller, hingga IT Coordinator.

Logistik dan Pengadaan: Logistics Planning Staff, Asset Management Staff, Distribution & Warehouse Staff, serta Procurement Staff.

Kualifikasi Umum

Secara umum, kandidat diwajibkan memiliki kemampuan bahasa Inggris yang fasih (lisan dan tulisan), mahir mengoperasikan Microsoft Office, serta mampu bekerja secara tim. Untuk posisi koordinator dan manajer, pelamar diwajibkan memiliki pengalaman kerja manajerial di bidang terkait minimal 3 hingga 5 tahun.

Selain itu, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan hibah menjadi nilai penting bagi sebagian besar formasi yang ditawarkan.

Proses Seleksi

Dokumen pengumuman ini telah ditandatangani secara elektronik oleh pihak berwenang di Kementerian Kesehatan menggunakan sertifikat dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE). Informasi lebih lanjut mengenai detail tugas dan pendaftaran dapat diakses melalui laman berikut : https://drive.google.com/file/d/1tYd5Qn9ZZvq5hWXVxFwbyr6FdmHD7CrK/view?usp=sharing

 

Unduh

 

Indonesia Health Profile 2024

 16 Dec 2025

 161

Indonesia Health Profile 2024 adalah publikasi tahunan komprehensif dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang berfungsi sebagai referensi kunci untuk perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan kesehatan nasional.

Disusun sebagai dasar bukti (evidence base) , dokumen ini secara khusus memetakan progres dan tantangan terkait implementasi Transformasi Sistem Kesehatan Enam Pilar yang fokus pada penguatan layanan primer, layanan rujukan, sistem pembiayaan, sumber daya manusia, dan teknologi. Data yang disajikan mencakup situasi demografi, fasilitas kesehatan, sumber daya manusia, dan pembiayaan kesehatan di tingkat nasional dan regional.

 

Indonesia Health Profile 2024.pdf

Sumber : https://kemkes.go.id/id/profil-kesehatan-indonesia-2024-kemenkes

 

Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/920/2025

 

Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/920/2025 secara resmi menetapkan Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan untuk periode lima tahunan, yaitu 2026 hingga 2030. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan tunggal yang wajib digunakan oleh seluruh jajaran pemerintahan (pusat hingga kabupaten/kota) dan pemangku kepentingan dalam perencanaan, penentuan target, dan monitoring program kesehatan yang spesifik. Tujuannya adalah memastikan program kesehatan tepat sasaran berdasarkan data kependudukan yang valid.

Data sasaran ini bersumber dari proyeksi penduduk BPS dan dirinci sangat detail berdasarkan umur, jenis kelamin, dan tingkat kabupaten/kota. Total terdapat 60 kategori sasaran yang spesifik, mencakup populasi umum, ibu hamil, bayi, balita, remaja, wanita usia subur, hingga kelompok usia lanjut risiko tinggi. Penetapan data ini menekankan pentingnya akurasi demografi dalam pelaksanaan program kesehatan nasional agar intervensi yang dilakukan oleh Kemenkes dan mitra-mitranya dapat mencapai hasil yang optimal.

 

KMK No. HK.01.07-MENKES-920-2025 ttg Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Th 2026-2030.pdf

Sumber : https://kemkes.go.id/id/kmk-data-sasaran-program-kesehatan-2026-2030

SANDBOX KESEHATAN 2025 RESMI DIBUKA!

 

Saatnya daftarkan inovasi teknologi kesehatanmu dan wujudkan dampak nyata bagi ekosistem kesehatan Indonesia.

Sandbox Kesehatan merupakan program akselerasi inovasi di sektor kesehatan yang digagas oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Program ini menyediakan berbagai skema pengujian, pendampingan, hingga rekomendasi bagi para inovator, baik individu, kelompok, maupun instansi pemerintah dan swasta, yang memiliki Inovasi Teknologi Kesehatan (ITK) dengan beragam tingkat kematangan, mulai dari ide dan prototipe hingga solusi yang telah siap diterapkan.

Melalui Sandbox Kesehatan, setiap inovasi didorong untuk berkembang agar mampu menjamin akses, mutu, dan keamanan layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Peserta berkesempatan mendapatkan bimbingan langsung dari para ahli, mengembangkan produk dan layanan, serta meraih Tanda Daftar ITK hingga status Direkomendasikan oleh Kemenkes RI.

Periode pendaftaran hingga 30 Desember 2025
Daftar dan cari tahu selengkapnya di: sandbox.kemkes.go.id

Sumber : https://kemkes.go.id/id/sandbox-kesehatan-2025-kemkes-dibuka

Replikasi Inovasi Jadi Langkah Strategis Tingkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

 

Isu mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi salah satu fokus program prioritas pemerintah dalam implementasi Reformasi Birokrasi Tematik di daerah. Melihat hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong untuk melakukan replikasi inovasi pelayanan publik, yang dianggap dapat membantu menyelesaikan permasalahan terkait perlindungan perempuan dan anak di daerah.

Melalui Forum Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (FRIPP), Kementerian PANRB memilih tiga inovasi terbaik yang dapat direplikasi. Tiga inovasi tersebut adalah OJOL BERLIAN (Ojek Online Bersama Lindungi Anak) dari Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur.

Kemudian inovasi LAPOR PAK (Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan) TANGKAS TUNTAS dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur; dan Nayaka Prana (Pelayanan Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak) dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Denpasar.

Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto mengatakan bahwa replikasi inovasi menjadi salah satu strategi yang tak terpisahkan dari proses penciptaan inovasi melalui gerakan One Agency One Innovation yang telah digaungkan oleh Kementerian PANRB sejak 2013.

“Replikasi inovasi pelayanan publik merupakan suatu proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam bentuk implementasi gagasan atau ide baru dari praktik baik inovasi baik sebagian atau keseluruhan daripada inovasi tersebut,” ujarnya dalam Forum Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (FRIPP) secara virtual, Jumat (08/09).

Lebih lanjut dikatakan, bahwa forum ini juga bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai inovasi, menjadi media berbagi pengetahuan mengenai inovasi, menjadi akselerator dalam percepatan replikasi, dan mendorong akselerasi pengembangan inovasi. Ia berharap melalui FRIPP, pemerintah daerah mendapatkan tambahan ilmu dan pengetahuan serta strategi dalam menciptakan iklim yang aman bagi para perempuan dan anak.

“Secara khusus, kami juga berharap Bapak/Ibu tergerak untuk mereplikasi inovasi ini untuk kemudian diterapkan di daerah masing-masing dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, salah satu inovator yaitu Kepala Seksi Pengembangan Instrumen, UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai, BKD Provinsi Kalimantan Timur Siti Mahmudah Indah Kurniawati memaparkan OJOL BERLIAN (Ojek Online Bersama Lindungi Anak). Untuk diketahui, OJOL BERLIAN merupakan mekanisme yang dibangun sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, perempuan dan penyandang disabilitas di Kota Samarinda khususnya pada layanan jasa transportasi online yang melibatkan rider maupun driver.

“Awalnya, berawal dari pola pikiran yang sederhana, khususnya saya sendiri tinggal di Kota Samarinda berharap bahwa anak-anak yang mengakses layanan ojek online itu bisa terlindungi dan tidak terpapar segala bentuk kekerasan seksual,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa sebelum inovasi ini digagas, Kota Samarinda memiliki angka kekerasan tertinggi di Kalimantan timur. Sehingga, perlu suatu proses pencegahan yang bisa dilaksanakan oleh seluruh masyarakat di Kota Samarinda. Sementara itu setelah inovasi tersebut diluncurkan, komunitas yang sebelumnya tidak bersinergi menjadi siap untuk menjadi agen perubahan (agen pelopor dan pelapor), dan stakeholder yang ada di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga ikut bergabung untuk memfasilitasi.

Sementara dari progres angka kekerasan, semakin banyak yang teredukasi dan semakin banyak yang paham, akan menumbuhkan kesadaran untuk melakukan aksi. “Ini yang perlu sekali dilakukan di masyarakat sebenarnya bahwa masyarakat itu bisa menjadi agennya pemerintah untuk hal-hal yang positif tergantung darimana dan bagaimana caranya pemerintah melakukan edukasi dan melakukan pengawasan terhadap apa yang sudah kita sampaikan,” jelasnya.

Turut hadir sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Denpasar I Gusti Agung Sri Wetrawati. (fik/HUMAS MENPANRB)

PPPK Jadi Prioritas Kebutuhan Seleksi CASN 2023

 

SIARAN PERS]

Nomor: 010/RILIS/BKN/VIII/2023

PPPK Jadi Prioritas Kebutuhan Seleksi CASN 2023

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi prioritas kebutuhan seleksi calon ASN tahun 2023 dengan alokasi sebesar 543.593 dari total formasi 572.496 yang ditetapkan pemerintah melalui Panita Seleksi Nasional atau Panselnas. Sementara kebutuhan pengadaan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dialokasikan sebesar 28.903 dari total formasi.

Berdasarkan kebutuhan ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK untuk seleksi CASN tahun ini, Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menyampaikan mekanisme pengadaan ASN 2023 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan kelompok jabatan ASN, yakni jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Kebutuhan jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan jumlah pegawai yang akan pensiun. Sementara untuk kelompok jabatan pelaksana (administrasi), selain disesuaikan dengan proyeksi pensiun pegawai juga menyesuaikan kebutuhan SDM yang bisa digantikan dengan proses digitalisasi.

Adapun kebutuhan PPPK pada seleksi CASN 2023 didominasi tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Sementara kebutuhan PNS dialokasikan untuk jabatan-jabatan fungsional atau keahlian lainnya sesuai kebutuhan instansi. Hal ini sejalan dengan target pemerintah yang memprioritaskan sektor kesehatan dan pendidikan.

Terkait pengisian jabatan ASN pada kedua sektor ini, Panselnas melalui BKN juga sudah melaksanakan seleksi PPPK Guru dan Tenaga Kesehatan formasi tahun 2022. Dengan rata-rata kelulusan yakni persentase kelulusan PPPK Guru mencapai 78,5% dan persentase kelulusan PPPK Tenaga Kesehatan sebesar 78,6% (data BKN per-tanggal 03 Agustus 2023).

Sementara untuk PPPK Teknis formasi tahun 2022, Plt. Kepala BKN menyebutkan persentase kelulusan sebelum ada kebijakan reformulasi sebesar 44%. “Tetapi dengan adanya kebijakan reformulasi yang ditetapkan Kementerian PANRB melalui Keputusan Menteri PANRB Nomor 571 Tahun 2023, BKN memperhitungkan persentase kelulusan PPPK Teknis bisa mencapai 69%,” terangnya dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2023, Kamis (03/8/2023) di Jakarta.

Format pdf siaran pers ini dapat diunduh pada tautan berikut.

sumber : https://www.bkn.go.id/

Banyuwangi Jadi Pilot Project Gerakan Anak Sehat untuk Cegah Stunting

 

Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Ibu Wury Maruf Amin bersama anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) melakukan peluncuran Gerakan Anak Sehat untuk Mencegah Stunting di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Kabupaten Banyuwangi (25/07).

Gerakan Anak Sehat ditujukan untuk Pencegahan Balita Stunting dengan meningkatkan status gizi balita melalui pemenuhan asupan gizi dan praktik pemberian makan keluarga serta peningkatan keterlibatan multipihak. Kabupaten banyuwangi menjadi pilot project dalam pelaksanaan program ini.

Gerakan ini dilakukan dengan pemberian makanan tambahan, edukasi dan penimbangan rutin pada balita berisiko stunting yang dilakukan oleh Posyandu, Puskesmas dan organisasi masyarakat dengan sasaran 351 balita di 4 kecamatan.

Hadir dalam kesempatan ini, Ida Gunadi Sadikin selaku Wakil Ketua Bidang 2 OASE-KIM sekaligus Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenkes.

Menurut Ida, program ini sudah disiapkan dari hasil riset dan kolaborasi dengan berbagai profesor, ahli gizi, dokter anak dan praktisi kesehatan.

''Kami berharap program ini berjalan sesuai dengan yang sudah disiapkan dan sejalan dengan program yang akan diluncurkan oleh Kemenkes,'' ujar Ida.

Gerakan ini bekerjasama dengan posyandu, yang akan memberikan makanan siap saji kepada target balita yang memiliki gizi kurang dan underweight setiap hari. Monitoring akan dilakukan setiap 14 hari terutama bagi balita yang mengalami underweight.

''Makanan siap saji ini di masak dan diantar langsung oleh Ibu-ibu kader yang ada di desa,'' tambah Lilik Umi Abdul Halim Iskandar selaku Pendamping dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar.

Dengan adanya gerakan ini diharapkan dapat memutus angka stunting di kabupaten Banyuwangi karena dimulai dari sebelum terjadinya stunting sehingga bisa dijalankan di daerah lain yang angka stuntingnya masih tinggi.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak[at]kemkes[dot]go[dot]id (AP).

Anggaran Kesehatan Menjadi Berbasis Kinerja, Ini Alasannya

 Pemerintah menetapkan merubah haluan anggaran kesehatan dari yang sebelumnya merupakan anggaran wajib (mandatory spending) menjadi anggaran berbasis kinerja. Hal ini dilandasi besarnya mandatory spending tidak menentukan kualitas dari keluaran (outcome) atau hasil yang dicapai.

''Dengan tidak adanya persentase angka di dalam Undang Undang Kesehatan, bukan berarti anggaran itu tidak ada, namun tersusun dengan rapi berdasarkan dengan rencana induk kesehatan dan berbasis kinerja berdasarkan input, output dan outcome yang akan kita capai, karena tujuannya jelas meningkatkan derajat kesehatan masyarakat indonesia setinggi tingginya. Jadi semua tepat sasaran, tidak buang buang uang,'' jelas Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. M. Syahril Rabu (12/07).

dr. Syahril mencontohkan kondisi saat ini dimana 300,000 rakyat kita setiap tahun wafat karena stroke. Lebih dari 6,000 bayi wafat karena kelainan jantung bawaan yang tidak bisa dioperasi. 5 juta balita hidup dalam kondisi stunting, kendati anggaran kesehatan yang digelontorkan sangat banyak.

''Artinya apa? Karena dulu pedoman belum ada, guideline belum ada, eh uangnya sudah ada. Akhirnya malah terjadi kebingungan. Perencanaan copy paste dari tahun sebelumnya ditambah inflasi sekian, akhirnya outcomenya ya begitu begitu saja, karena belum terarah dengan baik,'' lanjut dr. Syahril.

Jadi yang akan dilakukan mulai di tahun anggaran 2024, disusun terlebih dahulu rencana induk kesehatannya, bagaimana pembagian peran antara pusat dan daerah, targetnya nanti seperti apa. Jadi semua lebih terarah. Harapannya terjadi peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, lanjut dr. Syahril

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620 dan alamat email kontak[at]kemkes[dot]go[dot]id. (NI)

Kurang Aktivitas Fisik Sebabkan Obesitas

Ketua Tim Kerja Penyakit Diabetes Melitus dan Gangguan Metabolik dr. Esti Widiastuti, MScPH mengatakan salah satu faktor yang paling mempengaruhi seseorang menjadi obesitas adalah kurangnya aktifitas fisik.

Data Riskesdas 2018 menunjukkan angka nasional obesitas itu sekitar 21,8%. Angka ini berdasarkan pengukuran indeks massa tubuh. Riskesdas juga menunjukkan bahwa proporsi yang kurang aktivitas fisik itu cukup tinggi.

''Berbicara tentang obesitas itu berbicara bahwa apa yang masuk ke dalam tubuh dengan apa yang keluar. Tapi kalau apa yang masuk lebih banyak akhirnya menumpuk dan penumpukan kalori yang masuk itu akan menjadi lemak sehingga jadilah overweight dan obesitas,'' ujarnya pada konferensi pers di gedung Kemenkes, Jakarta, Selasa (11/7).

Dampaknya, lanjut dr. Esti, sebagian besar orang mengira bahwa obesitas menjadi faktor risiko untuk terjadinya penyakit-penyakit tidak menular lainnya. Penyebabnya adalah banyak faktor seperti aktivitas fisik kurang sementara asupan kalori cukup tinggi.

Hal ini dipengaruhi salah satunya oleh penggunaan ponsel pintar yang tidak terkontrol yang menyebabkan penggunanya malas bergerak. Kementerian Kesehatan memiliki strategi pencegahan melalui promosi kesehatan dan pengelolaan obesitas melalui pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular (PTM).

Promosi kesehatan dilakukan di fasilitas kesehatan primer atau Puskesmas dengan deteksi dini pengukuran berat badan dan lingkar perut, mengimbau masyarakat memperbaiki gaya hidup seperti tidak merokok, perbanyak aktivitas fisik, dan perbanyak makan protein, buah, dan sayur.

Sementara pengendalian faktor risiko PTM dilakukan dengan penatalaksanaan kasus obesitas yang adekuat, terapi obesitas seperti diet sehat, latihan fisik, modifikasi prilaku, pendekatan medis, dan rujukan.

Obesitas pada Anak

Plt Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dr. Lovely Daisy, MKM mengatakan obesitas sangat berisiko pada anak. Kasusnya bahkan 10 kali lipat meningkat selama 4 dekade dari tahun 1975 hingga 2016 usia 5 hingga 19 tahun.

''Obesitas dikaitkan dengan kurangnya aktivitas fisik. Kalau kita lihat data Riskesdas 2018 anak usia 10 sampai 14 tahun itu yang kurang aktivitas sebanyak 64%. Ini sebenarnya nyambung kalau kita ngukur tingkat kebugaran anak-anak sekolah itu sebagian besar tidak bugar, artinya memang ini risiko tinggi apalagi ditambah dengan pola konsumsi anak-anak kita yang kurang baik,'' ucap dr. Lovely.

Obesitas juga erat kaitannya dengan banyaknya anak-anak yang tidak sarapan sebelum sekolah. Masih berdasarkan Riskesdas 2018, sebanyak 65% anak-anak tidak sarapan, sehingga mereka memilih jajan makanan di sekolah tanpa pengawasan orang tua.

Perlu dilakukan pemantauan pertumbuhan pada anak yang dilakukan setiap bulan. Hal ini penting untuk mendeteksi adanya gangguan pertumbuhan baik untuk kekurangan maupun kelebihan gizi sehingga intervensi bisa cepat dilakukan.

Strategi pencegahan obesitas pada anak dapat dilakukan dengan pengaturan pola makan, yakni harus terjadwal, makan makanan pokok 3 kali sehari, dan makan makanan selingan dua kali sehari.

''Rutin melakukan aktivitas fisik dan orang tua harus menyediakan makanan yang bergizi seimbang dan membantu anak belajar lebih selektif dan sehat terhadap makanan yang dikonsumsi,'' katanya.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620 dan alamat email kontak[at]kemkes[dot]go[dot]id (D2).