Sejarah Kabupaten Rejang Lebong

 

Sejarah Rejang Lebong pada masa kolonialisme bermula ketika Inggris dan Belanda mulai menjajah Kota Bengkulu. Masyarakat Rejang yang mendiami daerah pedalaman atau pegunungan di Kabupaten Rejang Lebong tidak pernah mengalami penjajahan karena faktor geografis. Kabupeten Rejang Lebong dulunya adalah gabungan dari Provinsi Sumatera Selatan. Pusat perkotaan Rejang Lebong dahulunya terletak di Kepahiang, sedangkan Curup sendiri masih berbentuk pasar atau pekan Curup dan belum bisa di katakan kota. Setelah Kesultanan Palembang jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1 Juli 1821 tidak membuat wilayah Depati Tiang Empat tunduk terhadap Belanda. Hal tersebut karena adanya perlawanan dari rakyat, salah satunya ketika rakyat menghadang Kapten De Leau berkunjung ke pos Belanda di Keban.^[1]

Pada tahun 1838, pasukan militer Belanda dikirim ke wilayah Rejang untuk menuntut kematian Asisten Residen Bogearl. Hal ini menyebabkan perlawanan dari rakyat, sehingga pada tahun 1856 diadakan perundingan dengan Depat Tiang Empat di Kepahiang. Hasil perundingan menyatakan Depati Tiang Empat akan tunduk kepada Belanda dengan syarat adat dan pustaka tidak boleh dirusak dan diganggu oleh Belanda. Rejang Lebong dimasukan kedalam Karesidenan Palembang. Dengan adanya perundingan ini, wilayah Rejang Lebong menjadi berada di bawah pemerintahan Belanda tahun 1859-1942.^[2]

Setelah perjanjian itu telah disepakati bersama, dengan sahnya wilayah Rejang Lebong dibawah pemerintahan Belanda. Belanda menguras kekayaan alam yang ada, salah satunya hasil bumi seperti rempah-rempah dan bahkan Belanda membuka tambang emas yang ada di Lebong, hasil ini di bawah ke negara Belanda bahkan di jual ke negara-negara Eropa. Sehingga tahun 1942 setelah pecah perang pasifik dan Hindia Belanda terlibat di dalamnya, membuat Belanda harus berhenti menjajah di Rejang Lebong dan diambil alih oleh Jepang. Berbagai upaya yang dilakukan pemimpin dan tentara untuk melespaskan kesengsaraan rakyat Curup dari penjajahan Jepang.

Berbagai upaya yang dilakukan pemimpin dan tentara untuk melespaskan kesengsaraan rakyat Curup dari penjajahan Jepang.^[3] Namun, masyarakat Rejang Lebong kalah persenjataan, akhirnya Jepang dapat memasuki Tabarenah. Dengan keadaan yang sulit para pemuda tetap saja melakukan persiapan untuk melakukan perlawanan, Bertepatan pada tanggal 2 Januari 1946 dinyatakan maklumat perdamaian yang ditandatangani oleh Residen Ir. Indra Caya, Butaityo Inomia, dan kepala pemerintahan Negeri Kepahiang, M. Amin. Setelah Jepang meninggalkan Indonesia, peristiwa-peristiwa lain juga terjadi seperti terlihat ketika pasukan Belanda mencoba merebut kembali wilayah jajahanya pada tahun 1948-1949 salah satunya Rejang Lebong.

Dari perristiwa sejarah tersebut, dibuatlah sebuah monumen perjuangan Tabarena yang terletak di Kecamatan Bermani Uluu, Kabupaten Rejang Lebong. monumen ini merupakan tonggak sejarah perjuangan masyarakat Rejang Lebong melawan penjajah. Selain monumen ini juga terdapat taman makam pahlawan dan jembatan Tabarenah. Jembatan Tabarenah sempat dibom dinamit oleh pejuang, dengan tujuan menghalau tentara Jepang agar tidak bisa masuk ke Tabarenah.

Referensi

1. ^ Sidik, Abdullah (1996). Sejarah Bengkulu 1500-1990. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 104. ISBN 979-407-907-3.
2. ^ Peneliti, Tim (1983). Sejarah Perlawanan Terhadap Imperalisme Dan Kolonilisme di Daerah Bengkulu. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Budaya. hlm. 53.
3. ^ Peneliti, Tim (1983). Sejarah Perlawanan Terhadap Imperalisme Dan Kolonialisme di Daerah Bengkulu. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Budaya. hlm. 53.

Sumber : https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sejarah_Kabupaten_Rejang_Lebong

Asal Mula Kemunculan Nama Makassar dan Kota Makassar

 

Banyak orang yang salah kaprah menilai arti nama Makassar berasal dari kata “kasar.” Padahal, sejarah penamaan kota ini sangat unik.

Banyak orang yang salah kaprah menilai arti nama Makassar berasal dari kata “kasar.” Padahal, sejarah penamaan Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan ini, sangat bernuansa islami, yakni ditandai dengan diterimanya agama Islam oleh Raja Gowa dan Tallo sebagai agama resmi kerajaan pada abad ke 16.

Kata Makassar dalam Kitab Negarakretagama.

Sampai abad ke-10, sejarah mengenai negeri ini masih gelap dan sangat kurang tanda-tandanya yang dapat memberikan harapan akan tersingkapnya masa gelap abad-abad lalu itu, untuk diketahui dengan jelas oleh generasi sekarang.

Gowa atau Makassar belum ditemukan jejak-jejaknya pada abad ke-11 dan bahkan sampai abad ke-12. Barulah kemudian sebuah kitab dari peradaban di pulau Jawa, Negarakretagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca pada masa Gajah Mada tahun 1364, pada kitab itu ditemukan kata Makassar.

Dalam kitab itu disebutkan daerah taklukan kerajaan Majapahit di Sulawesi di antaranya, Bantayan (Bantaeng), Luwuk (Luwu), Udamakatraya (Kep. Talaud), Makassar, Butun (Buton), Banggawi (Banggai), Kunir (Pulau Kunyit), Selaya (Selayar), Solot (Solor).

Apakah yang dimaksud Makassar dalam Negarakretagama itu adalah sebuah negeri, seperti yang dipahami dengan tempat yang disebut sebagai Kota Makassar sekarang? Tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut. Tetapi yang dimaksud Makassar sebagai sebuah negeri adalah jelas seperti halnya Bantayan (Bantaeng), Butun (Buton), Selaya (Selayar), Luwuk (Luwu), dan sebagainya, niscaya letaknya di Sulawesi bagian selatan.

Somba Opu, cikal bakal kemunculan Kota Makassar.

Kemunculan Kota Makassar sebagai kota pelabuhan yang dikenal oleh dunia internasional sangat erat hubungannya dengan tumbuhnya kerajaan Gowa. Kerajaan Gowa awalnya mulai berdiri sekitar abad ke-14 sebagai kerajaan agraria dengan ibukota berada di Bukit Tamalate yang jauh dari laut.

Pada abad ke-16, pada masa pemerintahan raja Tumapa’risi’ Kallona (1510-1546), raja ini memindahkan Ibukota kerajaan Gowa dari Bukit Tamalate ke pinggir laut yang kemudian dibangun menjadi kota baru yang diberi nama Somba Opu. Kota ini dikelilingi oleh benteng yang terbuat dari tanah liat dan di dalamnya dibangun istana kerajaan Gowa yang baru.

Kemudian pada masa pemerintahan Tunipallangga Ulaweng (1546-1566), benteng kota Somba Opu diganti dengan batu bata dan mulai dipersenjatai dengan meriam-meriam. Sejak saat itu kerajaan Gowa tumbuh pesat sebagai kerajaan maritim dengan beribukota di kota Somba Opu yang ramai dikunjungi oleh kapal-kapal niaga dari berbagai bangsa untuk melakukan perdagangan.

Lukisan Kota Somba Opu.

Asal mula kemunculan nama Makassar.

Kemunculan nama Makassar sangat erat kaitannya dengan penyebaran agama Islam di Sulawesi. Nama Makassar muncul karena kepercayaan masyarakat Makassar bahwa di tempat inilah Rasulullah Muhammad saw, pernah menjelmakan diri. Cerita ini sampai sekarang terkenal dan dapat dikatakan telah menjadi suatu cerita rakyat.

Dikatakan bahwa masuknya Islam di Sulawesi di bawah oleh tiga orang datu bersaudara yang berasal dari Koto Tengah, Minangkabau. Mereka adalah Datu Sulaeman yang menyebarkan agama Islam di Luwu, Datu ri Tiro yang menyebarkan agama Islam di Bulukumba, dan Datu Ribandang yang menyebarkan agama Islam di kerajaan Gowa.

Datu Ribandang tiba di kerajaan Gowa dan turun dari perahunya di pantai Tallo pada tahun 1605. Setibanya di pantai, ia melakukan shalat dan membuat orang-orang di kerajaan Gowa yang melihatnya terheran-heran. Setelah penguasa Tallo menerima kabar itu, ia pun berkeinginan di pagi hari buta ke pantai untuk menyaksikannya. Tetapi di tengah perjalanan ke pantai, ia bertemu seorang laki-laki bersorban hijau dan berjubah putih tepat di gerbang istananya.

Orang itu menjabat tangan raja Tallo kemudian menuliskan kalimat syahadat di telapak tangan raja Tallo seraya berkata, “perlihatkan telapak tangan baginda kepada orang pendatang yang ada di pantai itu!” Setelah berkata demikian, orang yang bersorban hijau dan berjubah putih itu tiba-tiba menghilang.

Setelah raja Tallo tiba di pantai tempat Datu Ribandang menambatkan perahunya, maka berbuatlah raja Tallo seperti yang dipesankan oleh orang yang berjubah putih itu. Maka bertanyalah Datu Ribandang setelah membaca apa yang tertulis di tangan raja Tallo, “tahukah baginda siapa gerangan yang menulis di atas telapak tangan baginda?”

Raja Tallo menjawab, “tidak.” Datu Ribandang melanjutkan, “baginda telah menerima Islam langsung dari Rasulullah Muhammad saw sendiri, karena yang menemui baginda dan menulis di atas telapak tangan baginda, niscaya adalah Nabi Muhammad saw. yang telah menjelmakan diri di negeri baginda ini.”

Orang-orang Gowa lalu mengatakan peristiwa itu “Makkasaraki Nabiya” yang artinya Nabi telah menampakkan atau menjelmakan diri. Dari perkataan inilah muncul nama Makassar. Demikian, maka raja Tallo dianggap telah memeluk Islam sebelum diajari ajaran-ajaran tentang Islam oleh Datu Ribandang.

Raja Tallo pun memperkenalkan Datu Ribandang degan pembesar-pembesar kerajaan Gowa, termasuk dengan raja Gowa yang bernama Mangerangi Daeng Manrabbia yang nanti lebih dikenal dengan nama Sultan Alauddin.

Menurut manuskrip kuno Lontara Gowa-Tallo, pada tanggal 9 Jumadil-Awal 1014 H, atau bertepatan pada tanggal 22 September 1605 M, mula-mula raja Tallo yang mengucapkan kalimat Syahadat dan sesudah itu barulah Raja Gowa Sultan Alauddin.

Dua tahun kemudian, seluruh rakyat Gowa dinyatakan memeluk agama Islam, ditandai dengan upacara sembahyang shalat Jumat bersama yang pertama di masjid Tallo pada tanggal 9 November 1607, tanggal inilah yang ditetapkan sebagai hari jadi Kota Makassar di kemudian hari.

Sumber : https://www.terkuno.id/2025/02/asal-mula-kemunculan-nama-makassar-dan.html

Sejarah Kota Gorontalo Berawal Dari Kerajaan

 

Kota Gorontalo lahir pada hari Kamis, 18 Maret 1728 M atau 6 Syakban 1140 Hijriyah. Pada tanggal 16 Februari 2001, kota Gorontalo resmi ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Gorontalo (UU No. 38 Tahun 2000 pasal 7). Sebelum terbentuknya Provinsi Gorontalo, kota Gorontalo merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Gorontalo adalah kotamadya resmi yang dibentuk pada tanggal 20 Mei 1960 dan kemudian menjadi Kotamadya Gorontalo pada tahun 1965. Gorontalo adalah salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia Timur yaitu dari Ternate, Gorontalo, dan Bone (BPCB Gorontalo, 2014) Provinsi Gorontalo di Indonesia merupakan provinsi ke 32 yang ditetapkan pada bulan Desember tahun 2000. Gorontalo merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki adat istiadat yang masih dipertahankan sampai sekarang, adapun adat dari Gorontalo yang bertuliskan “Adat bersendikan sara, sara bersendikan kitabullah”.

Secara historis, Gorontalo telah menjadi pusat penyebaran Islam di Indonesia Timur, sejak zaman pra-kolonial. Provinsi ini juga merupakan pusat dari banyak kerajaan Gorontaloan yang merdeka. Belanda datang pada awal abad ke-17, menaklukkan kerajaan-kerajaan lokal dan akhirnya mencaplok wilayah itu ke Hindia Belanda. Gorontalo sempat diduduki Jepang selama Perang Dunia II, sebelum akhirnya menjadi bagian dari Republik Indonesia yang merdeka. Gorontalo dimasukkan ke dalam provinsi Sulawesi Utara, tetapi setelah jatuhnya Suharto, pemerintah memutuskan untuk membuat provinsi baru, karena perbedaan budaya dan agama dengan provinsi mayoritas kristen di Sulawesi Utara dan juga sebagai bagian dari desentralisasi negara (Purwanto, 2020). Oleh karena itu, provinsi baru dibentuk pada tanggal 5 Desember 2000.

Pada saat ini Gorontalo terkenal dengan banyak sekali wisata serta kebudayaan dan tradisi yang sangat beragam, selain itu Gorontalo juga terkenal dengan salah satu budaya kerajinan yang sudah ada sejak dulu kala. Karawo adalah salah satu kerajinan asli dari Gorontalo. Sulaman karawo tercipta dan berasal dari gagasan pembuatan kerajinan sulam karawo yang terbentur pada pelarian tekanan dan kecemasan berlebihan terhadap penjajah Belanda yang menyebabkan kehidupan penduduk Gorontalo menjadi terisolir (Gema Industri Kecil, 1976).

Sejak itulah kerajinan tersebut dikenal sebagai ciptaan nenek moyang dan kemudian dikonstruksi menjadi simbol budaya dan merupakan kearifan lokal kepada penduduk setempat sampai dengan saat ini yang kemudian menyebar secara keseluruhan wilayah Gorontalo. Karawo sendiri merupakan sebuah budaya hingga ada sampai saat ini dan menjadikan karawo sebagai ciri khas. Kerawang atau karawo bisa didapatkan dari sebuah proses menyulam dengan membuka dan menarik benang dari kain yang telah dipilih kemudian benang tersebut membentuk sebuah ragam hias tertentu.

Sulaman karawo merupakan seni kerajinan tangan yang memiliki keunikan tersendiri, karawo terbentuk dari kata mokarawo yang berarti mengiris dan melubang. Proses pengerjaannya membutuhkan ketelitian, kesabaran, ketelatenan, kejelian, dan kepekaan arena semua proses pengerjaannya tanpa menggunakan teknologi mesin (handmade masterpiece), mulai dari desain, mengiris bahan, mencabut benang, mengerawang, dan menyulam (Rahmatiah, 2015). Karena sulam karawo merupakan jalinan benang yang kait-mengait satu dengan yang lainnya dan membentuk satu motif yang indah, maka sulam karawo dalam kehidupan masyarakat memiliki beberapa dimensi antara lain: agama, sosial, budaya, dan ekonomi. Dimensi tersebut mengkonstruksi tindakan individu dalam memaknai keberadaan sulam karawo. Tradisi mokarawo sebagai kearifan lokal ditransmisikan secara turun temurun melalui proses transfer of knowledge secara alami (outodidak) Sangat disayangkan, apabila tradisi yang ada sejak lama tidak dieksplorasi, inovasi, dimodifikasi, dan dielaborasi demi mempertahankan eksistensinya untuk dapat dimanfaatkan menjadi sumber kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, diperlukan proses transformasi secara menyeluruh (tata nilai, perilaku individu, struktur sosial masyarakat agar tetap survive dan berdaya saing di pasar global. Sulam karawo tidak lagi dicap sebagai karya “usang atau tempo dulu” karena motif desain yang ditampilkan mengikuti perkembangantran mode atau life style berbusana masa kini, namun tetap harus mempertahankan aura sebagai ciri khasnya. Letak “Aura” kerajinan sulam karawo pada teknik pengerjaannya yang khas.

Kerawang atau karawo sendiri merupakan sulaman kain khas daerah yang lahir dari kerajinan dan ketekunan masyarakat Gorontalo sejak abad ke-17 dalam menyulam kain membentuk pola dan motif, yang telah menjadi nilai identitas dan budaya masyarakat Gorontalo. Saat ini sulaman karawo menjadi komoditas unggulan di Provinsi Gorontalo, sehingga berbagai program pengembangan kerajinan sulam karawo yang kini telah memperoleh hak paten dari Pemerintah Indonesia, semakin diberdayakan untuk pengembangan ekonomi kerakyatan sekaligus menjaga dan melestarikan warisan budaya Gorontalo. Sulaman karawo, selain digunakan pada perancangan kain busana pria dan wanita, juga bisa ditemukan dalam sulaman sapu tangan, kipas, kerudung, mukena, taplak meja, tas, dompet, sandal dan lain sebagainya. Dalam pembuatan ragam hias karawo dibutuhkan minimal tiga orang dengan tugas masing-masing, yang mana orang pertama sebagai pembuat ragam hias dengan menggambar pada kertas, kemudian orang selanjutnya sebagai pengurai dan pengiris dikain yang telah ditetapkan untuk pebuatan motif karawo sesuai dengan motif dirancang terlebih dahulu, dan orang terakhir bertugas sebagai yang akan menyulam kain yang kemudian kain tersebut benangnya telah diurai.

Motif serta benang menjadi aspek dalam melakukan pengembangan dalam pembuatan sulaman karawo, hal ini dalam beberapa tahun kebelakang terlihat bahwa pengrajin karawo dalam pembuatan sulaman karawo bertujuan untuk memperindah sulaman yang tidak berakhir hanya pada penyusunan pola serta motif yang selalu berulang atau repitisi pada motif tertentu. Selain itu karawo sendiri adalah sebuah karya yang telah menyimpan banyak sejarah dalam hal perkembangan pada kehidupan sosial bermasyarakat di Gorontalo dan para leluhur di Gorontalo sendiri telah membangun karawo sebagai warisan budaya yang kemudian di terapkan pada setiap produk karawo yang mana di setiap karawo tersimpan makna serta filosofi budaya yang terkandung dari motif karawo yang mana semakin terabaikan oleh masyarakat Gorontalo itu sendiri. 

Karawo sendiri sudah banyak diketahui oleh masyarakat luas di Gorontalo, dengan mengajukan beberapa kusioner masyarakat paham dan mengetahui karawo di Gorontalo, karawo sendiri juga sudah mempunyai banyak ragam motif karawo dan seiring berjalannya waktu motif karawo semakin berkembang dan semakin bervariatif. akan tetapi masyarakat luas masih kurang perhatian terhadap karawo itu sendiri, padahal karawo sudah mempunyai banyak motif karawo yang bisa mereka aplikasikan ke kegiatan sehari-hari.

Sumber : https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5240/7/UNIKOM_Wira%20Pratama%20Rumambie_11.%20Bab%20I.pdf 

Usulan Pahlawan Sutan Takdir Alisjahbana, Gus Ipul: Pejuang Bahasa Indonesia

 

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menghadiri acara seminar pengusulan Sutan Takdir Alisjahbana (STA) sebagai Pahlawan Nasional di Auditorium Universitas Nasional, Jakarta Selatan, Selasa (30/6/2026).

Sutan Takdir Alisjahbana dikenal sebagai tokoh yang berperan besar dalam modernisasi bahasa Indonesia hingga menjadi bahasa persatuan nasional.

Rekam jejaknya meliputi penulisan tata bahasa Indonesia pertama pada era pendudukan Jepang, pelopor angkatan Pujangga Baru melalui karya sastra dan polemik kebudayaan, serta upaya mendirikan Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan (YMIK).

Dalam sambutannya, Gus Ipul menyampaikan salah satu warisan terbesar Sutan Takdir Alisjahbana adalah perjuangannya mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa modern. Bahasa yang saat ini digunakan dimanapun, dan semua dirumuskan melalui perjuangan panjang, salah satunya melalui tenaga dan buah pikir Sutan Takdir Alisjahbana.

"Ada yang berjuang merebut kemerdekaan, ada pula yang mengisi kemerdekaan dengan bahasa pendidikan dan kebudayaan. Keduanya sama-sama penting, sebab setelah sebuah bangsa merdeka, masih ada pertanyaan besar. Bangsa seperti apa yang ingin kita bangun, dan bagaimana rakyat dari berbagai daerah dapat hidup sebagai satu bangsa," katanya.

Lebih jauh, Gus Ipul menjelaskan Sutan Takdir Alisjahbana dikenal sebagai sastrawan, ahli bahasa, pemikir kebudayaan, pendidik, dan pendiri lembaga pendidikan. Namun ada hal yang lebih besar ketika perjalan hidupnya ditelaah sebagai satu kesatuan.

"Ia ikut membangun cara bangsa Indonesia berpikir. Ia tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia untuk menulis, tetapi ikut mempersiapkannya agar mampu menjadi bahasa persatuan, bahasa pendidikan, dan bahasa ilmu pengetahuan," jelasnya.

Seminar yang diselenggarakan oleh Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Nasional (Unas) ini dihadiri oleh kurang lebih 350 peserta. Seminar Nasional menjadi salah satu tahapan dalam pengusulan gelar Pahlawan Nasional. 

Gus Ipul berharap proses pengusulan bisa berjalan lancar tahun ini, dan Sutan Takdir Alisjahbana menjadi salah satu Pahlawan Nasional yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Ini ada hal yang baru yang memang ini dibuka kesempatan oleh Bapak Presiden Prabowo untuk kita bisa mengusulkan tokoh-tokoh yang mungkin selama ini belum menjadi perhatian bersama kita, seperti STA, Sutan Takdir Alisjahbana," kata Gus Ipul ditemui usai acara.

Sementara itu, Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Nasional Nana Yuliana selaku Ketua Panitia Seminar menyampaikan pemikiran Sutan Takdir Alisjahbana masih sangat relevan untuk melihat kembali arah budaya Indonesia ditengah persaingan global menuju Indonesia Emas 2045, yang menekankan pembangunan manusia yang berkarakter.

"Dengan jasa dan pemikiran beliau yang begitu banyak, Universitas Nasional dengan dukungan Bapak/Ibu semuanya, akan mengajukan STA sebagai calon penerima gelar pahlawan pada tahun 2026 ini," kata Nana.

Sebagai informasi, turut hadir Mantan Menteri Tenaga Kerja 1999-2000 Prof. Bomer Pasaribu, Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2014-2016 Prof. Yuddy Chrisnandi, Rektor Universitas Nasional El Amry Bermawi Putera, Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kemenbud Restu Gunawan, Keluarga Besar Sutan Takdir Alisjahbana, Para Wakil Rektor Universitas Nasional, Para Pembicara Seminar, serta pejabat terkait lainnya.

Sumber : https://kemensos.go.id/pencarian/Usulan-Pahlawan-Sutan-Takdir-Alisjahbana,-Gus-Ipul:-Pejuang-Bahasa-Indonesia

Sejarah Kota Medan

 

Kota Medan

Kota Medan awalnya merupakan sebuah perkampungan kecil yang terletak di pertemuan dua sungai, yaitu Sungai Deli dan Sungai Babura. Nama Medan diyakini berasal dari kata Tamil "Maidan" atau "Medan", yang berarti tanah lapang atau dataran.

Masa Awal (Abad ke-16 - 18)

Sekitar abad ke-16, wilayah Medan masih berupa kampung nelayan dan pertanian yang dikuasai oleh Kerajaan Aru (Haru). Setelah kerajaan itu runtuh, muncul Kesultanan Deli, yang dipimpin oleh Tuanku Gocah Pahlawan, seorang bangsawan keturunan India dan Aceh. Beliau mendirikan pusat pemerintahan di daerah Labuhan Deli, yang kini termasuk wilayah Medan bagian utara.

Masa Kesultanan Deli (Abad ke-19)

Pada abad ke-19, di bawah kepemimpinan Sultan Ma’mun Al Rasyid Perkasa Alamsyah, Kesultanan Deli berkembang pesat. Tahun 1869, Medan resmi dijadikan ibu kota Kesultanan Deli menggantikan Labuhan. Pusat pemerintahan dipindahkan ke Istana Maimun, yang hingga kini menjadi ikon kota.

Masa Penjajahan Belanda

Kehadiran bangsa Belanda membawa perubahan besar. Pada tahun 1863, seorang pengusaha Belanda bernama Jacob Nienhuys membuka perkebunan tembakau Deli, yang terkenal di Eropa karena kualitasnya yang tinggi. Industri ini menarik banyak pekerja dari Jawa, Tionghoa, dan India, sehingga Medan tumbuh menjadi kota multietnis.

Belanda kemudian mengembangkan infrastruktur seperti jalan, rel kereta api, pelabuhan Belawan, dan menjadikan Medan sebagai pusat perdagangan dan administrasi di Sumatera Timur.

Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, Medan menjadi salah satu kota penting di Pulau Sumatera. Pada 1947, status Medan ditetapkan sebagai kota besar (stad gemeente). Kemudian, pada 1950, Medan resmi menjadi kota otonom di bawah Pemerintah Republik Indonesia.

Sumber : https://medantourism.medan.go.id/sejarah

Sejarah Kota Banda Aceh

 Banda Aceh sebagai ibukota Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada abad ke-14. Kesultanan Aceh Darussalam dibangun di atas puing-puing kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha yang pernah ada sebelumnya, seperti Kerajaan Indra Purba, Kerajaan Indra Purwa, Kerajaan Indra Patra, dan Kerajaan Indrapura (Indrapuri). Dari batu nisan Sultan Firman Syah, salah seorang sultan yang pernah memerintah Kesultanan Aceh, didapat keterangan bahwa Kesultanan Aceh beribukota di Kutaraja (Banda Aceh). (H. Mohammad Said a, 1981:157).

Kemunculan Kesultanan Aceh Darussalam yang beribukota di Banda Aceh tidak lepas dari eksistensi Kerajaan Islam Lamuri. Pada akhir abad ke-15, dengan terjalinnya suatu hubungan baik dengan kerajaan tetangganya, maka pusat singgasana Kerajaan Lamuri dipindahkan ke Meukuta Alam (Rusdi Sufi & Agus Budi Wibowo a, 2006:72-73). Lokasi istana Meukuta Alam berada di wilayah Banda Aceh.

Sultan Ali Mughayat Syah memerintah Kesultanan Aceh Darussalam yang beribukota di Banda Aceh, hanya selama 10 tahun. Menurut prasasti yang ditemukan dari batu nisan Sultan Ali Mughayat Syah, pemimpin pertama Kesultanan Aceh Darussalam ini meninggal dunia pada 12 Dzulhijah Tahun 936 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 1530 Masehi. Kendati masa pemerintahan Sultan Mughayat Syah relatif singkat, namun ia berhasil membangun Banda Aceh sebagai pusat peradaban Islam di Asia Tenggara. Pada masa ini, Banda Aceh telah berevolusi menjadi salah satu kota pusat pertahanan yang ikut mengamankan jalur perdagangan maritim dan lalu lintas jemaah haji dari perompakan yang dilakukan armada Portugis.

 

Pada masa Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh tumbuh kembali sebagai pusat perdagangan maritim, khususnya untuk komoditas lada yang saat itu sangat tinggi permintaannya dari Eropa. Iskandar Muda menjadikan Banda Aceh sebagai taman dunia, yang dimulai dari komplek istana. Komplek istana Kesultanan Aceh juga dinamai Darud Dunya (Taman Dunia).

 

Pada masa agresi Belanda yang kedua, terjadi evakuasi besar-besaran pasukan Aceh keluar dari Banda Aceh yang kemudian dirayakan oleh Van Swieten dengan memproklamirkan jatuhnya kesultanan Aceh dan merubah nama Banda Aceh menjadi Kuta Raja. Setelah masuk dalam pangkuan Pemerintah Republik Indonesia baru sejak 28 Desember 1962 nama kota ini kembali diganti menjadi Banda Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal 9 Mei 1963 No. Des 52/1/43-43

 

Pada tanggal 26 Desember 2004, kota ini dilanda gelombang pasang tsunami yang diakibatkan oleh gempa 9,2 Skala Richter di Samudera Indonesia. Bencana ini menelan ratusan ribu jiwa penduduk dan menghancurkan lebih dari 60% bangunan kota ini. Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan Pemerintah Kota Banda Aceh, jumlah penduduk Kota Banda Aceh hingga akhir Mei 2012 adalah sebesar 248.727 jiwa.

Pemerintahan

 

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 Kecamatan, 17 Mukim, 70 Desa dan 20 Kelurahan. Walikota Banda Aceh yang sekarang adalah Mawardi Nurdin.^[3] Ia terpilih dalam Pilkada pada 11 Desember 2006, yang berpasangan dengan Illiza Saaduddin Djamal (politisi Partai Persatuan Pembangunan). Sebelumnya, Mawardi yang merupakan Kepala Dinas Perkotaan dan Permukiman Kota Banda Aceh, juga pernah menjabat sebagai Pejabat Sementara (PjS) Walikota Banda Aceh yang dilantik Wakil Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Azwar Abubakar pada 8 Februari 2005. Pelantikan itu sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21/52/2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Walikota Banda Aceh. Mawardi Nurdin menjabat sebagai Walikota Banda Aceh setelah wali kota sebelumnya Syarifudin Latief dipastikan meninggal dunia akibat bencana tsunami. Dalam surat keputusan itu juga disebutkan masa menjabat sebagai PjS Walikota Banda Aceh paling lama enam bulan sejak pelantikan.

Sumber : https://inspektorat.bandaacehkota.go.id/2013/10/28/sejarah-kota-banda-aceh/

Sejarah Sabang

 Sekitar tahun 301 sebelum Masehi, seorang Ahli bumi Yunani, Ptolomacus berlayar ke arah timur dan berlabuh di sebuah pulau tak terkenal di mulut selat Malaka, pulah Weh! Kemudian dia menyebut dan memperkenalkan pulau tersebut sebagai Pulau Emas di peta para pelaut.

Pada abad ke 12, Sinbad mengadakan pelayaran dari Sohar, Oman, jauh mengarungi melalui rute Maldives, Pulau Kalkit (India), Sri Langka, Andaman, Nias, Weh, Penang, dan Canton (China). Sinbad berlabuh di pulau Weh dan menamainya Pulau Emas.

Pedagang Arab yang berlayar sampai ke pulau Web menamakannya Shabag yang berarti Gunung meletus. Mungkin dari sinilah kata Sabang berasal, dari Shabag. Dari sumber lain dikatakan bahwa nama pulau Weh berasal dari bahasa Aceh yang berarti terpisah. Pulau ini pernah dipakai oleh Sultan Aceh untuk mengasingkan orang-orang buangan.

Sebelum terusan Suez dibuka tahun 1869, kepulauan Indonesia dicapai melalui Selat Sunda dari arah Benua Afrika, namun setelah terusan Suez dibuka maka jalur ke Indonesia menjadi lebih pendek yaitu melalui Selat Malaka. Karena kealamian pelabuhan dengan perairan yang dalam dan terlindungi alam dengan baik, pemerintah Hindia Belanda pada saat itu memutuskan untuk membuka Sabang sebagai dermaga. Pulau Weh dan kota Sabang sebelum Perang Dunia II adalah pelabuhan terpenting di selat Malaka, jauh lebih penting dibandingkan Temasek (sekarang Singapura). Dikenal luas sebagai pelabuhan alam bernama Kolen Station yang dioperasikan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1881.

Pada tahun 1883, dermaga Sabang dibuka untuk kapal berdermaga oleh Asosiasi Atjeh. Awalnya, pelabuhan tersebut dijadikan pangkalan batubara untuk Angkatan Laut Kerajaan Belanda, tetapi kemudian juga mengikutsertakan kapal pedagang untuk mengirim barang ekspor dari Sumatra bagian utara. Pada tahun 1887, Firma Delange dibantu Sabang Haven memperoleh kewenangan menambah, membangun fasilitas dan sarana penunjang pelabuhan. Era pelabuhan bebas di Sabang dimulai pada tahun 1895, dikenal dengan istilah Vrij Haven dan dikelola oleh Sabang Maatschaappij.

Saat ini setiap tahunnya, 50.000 kapal melewati Selat Malaka sehingga pada tahun 2000, pemerintah Indonesia menyatakan Sabang sebagai Zona Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk mendapatkan keuntungan dengan mendirikan pelabuhan Sabang tersebut sebagai pusat logistik untuk kapal luar negeri yang melewati Malaka. Prasarana untuk dermaga, pelabuhan, gudang dan fasilitas untuk mengisi bahan bakar sedang dikembangkan.

Hal yang paling penting bagi sejarah Weh adalah sejak adanya pelabuhan di Sabang. Sekitar tahun 1900, Sabang adalah sebuah desa nelayan dengan pelabuhan dan iklim yang baik. Kemudian belanda membangun depot batubara di sana, pelabuhan diperdalam, mendayagunakan dataran, sehingga tempat yang bisa menampung 25.000 ton batubara telah terbangun. Kapal Uap, kapal laut yang digerakkan oleh batubara, dari banyak negara, singgah untuk mengambil batubara, air segar dan fasilitas-fasilitas yang ada lainnya. Sebelum Perang Dunia II, pelabuhan Sabang sangat penting dibanding Singapura. Di saat Kapal laut bertenaga diesel digunakan, maka Singapura menjadi lebih dibutuhkan, dan Sabang pun mulai dilupakan.

Pada tahun 1970, pemerintahan Republik Indonesia merencanakan untuk mengembangkan Sabang di berbagai aspek, termasuk perikanan, industri, perdagangan dan lainnya. Pelabuhan Sabang sendiri akhirnya menjadi pelabuhan bebas dan menjadi salah satu pelabuhan terpenting di Indonesia. Tetapi akhirnya ditutup pada tahun 1986.

Sejarah Nama Sabang dan Pulau Weh

Berbicara mengenai sejarah, nama Sabang sendiri berasal dari bahasa Arab, Shabag yang artinya gunung meletus. Mengapa gunung meletus? mungkin dahulu kala masih banyak gunung berapi yang masih aktif di Sabang, hal ini masih bisa dilihat di gunung berapi di Jaboi dan Gunung berapi di dalam laut Pria Laot.

Sekitar tahun 301 sebelum Masehi, seorang Ahli bumi Yunani, Ptolomacus berlayar ke arah timur dan berlabuh di sebuah pulau tak terkenal di mulut selat Malaka, pulah Weh! Kemudian dia menyebut dan memperkenalkan pulau tersebut sebagai Pulau Emas di peta para pelaut.

Pada abad ke 12, Sinbad mengadakan pelayaran dari Sohar, Oman, jauh mengarungi melalui rute Maldives, Pulau Kalkit (India), Sri Langka, Andaman, Nias, Weh, Penang, dan Canton (China). Sinbad berlabuh di sebuah pulau dan menamainya Pulau Emas, pulau itu yang dikenal orang sekarang dengan nama Pulau Weh.

Sedangkan Pulau Weh berasal dari kata dalam bahasa Aceh, “Weh” yang artinya pindah, menurut sejarah yang beredar Pulau Weh pada mulanya merupakan satu kesatuan dengan Pulau Sumatra, karena sesuatu hal akhirnya Pulau Weh, me-weh-kan diri ke posisinya yang sekarang. Makanya pulau ini diberi nama Pulau Weh. Berdasarkann sejarah penuturan dari warga di Gampong Pie Ulee Lheueh, Pulau Weh sebelumnya bersambung dengan Ulee Lheue. Ulee Lheue di Banda Aceh sebenarnya adalah Ulee Lheueh (yang terlepas). Beredar kabar juga Gunung berapi yang meletus dan menyebabkan kawasan ini terpisah. Seperti halnya Pulau Jawa dan Sumatera dulu, yang terpisah akibat Krakatau meletus. Pulau Weh terkenal dengan pulau We tanpa H, ada yang beranggapan kalau pulau weh diberi nama pulau we karena bentuknya seperti huruf W.

sejarah Pulau Weh adalah sejak adanya pelabuhan di Kota Sabang. Sekitar tahun 1900, Sabang adalah sebuah desa nelayan dengan pelabuhan dan iklim yang baik.

Kemudian Belanda membangun depot batubara di sana, pelabuhan diperdalam, mendayagunakan dataran, sehingga tempat yang bisa menampung 25.000 ton batubara telah terbangun. Kapal Uap, kapal laut yang digerakkan oleh batubara, dari banyak negara, singgah untuk mengambil batubara, air segar dan fasilitas-fasilitas yang ada lainnya, hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya bangunan-bangunan peninggalan Belanda.

Sebelum Perang Dunia II, pelabuhan Sabang sangat penting dibanding Singapura. Namun, di saat Kapal laut bertenaga diesel digunakan, maka Singapura menjadi lebih dibutuhkan, dan Sabang pun mulai dilupakan.

Runtutan Sejarah Kota Sabang

Titik nol Indonesia dimulai dari pulau ini. Pulau yang terletak di ujung terluar dan merupakan pintu gerbang wilayah barat negeri ini. Berbagai nama dan julukan telah disebutkan oleh para pelaut untuk pulau kecil yang memiliki keindahan alam hingga ke dasar lautnya ini. Bahkan berbagai penafsiran juga telah diberikan terhadap nama terkininya yang hanya terdiri dari tiga huruf : w-e-h.

Pulau Weh memiliki dua teluk yang dalam dan terlindung, yaitu Sabang dan Balohan, sebagai pelabuhan alam. Juga sumber air bersih dan letak yang strategis. Jadi tak mengherankan bila berbagai peristiwa telah terjadi di pulau ini. Setelah pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869, kepulauan Indonesia tidak lagi dicapai dari selatan, yaitu melalui Selat Sunda. Tetapi melalui sepanjang rute yang lebih utara, yaitu Selat Malaka, dan tentu saja melewati pulau Weh. Sayangnya data tertulis hanya merekam angka 1881 sebagai tahun terawal pulau Weh tercatat dalam sejarah tulisan yang otentik.

Tahun 1881 Belanda mendirikan Kolen Station di teluk Sabang yang yang terkenal dengan pelabuhan alamnya. Tahun 1883 Didirikannya Atjeh Associate oleh Factorij van de Nederlandsche Handel Maatschappij (Factory of Netherlands Trading Society) dan De Lange & Co. di Batavia (Jakarta) untuk mengoperasikan pelabuhan dan stasiun batubara di Sabang. Pelabuhan itu dimaksudkan sebagai stasiun batubara untuk Angkatan Laut Belanda, tetapi kemudian juga melayani kapal dagang umum. Tahun 1895 Kolenstation selesai dibangun dan bisa menampung 25.000 ton batubara yang berasal dari tambang batubara Ombilin di Sumatera Barat. Pelabuhan juga menyediakan bahan bakar minyak yang dikirim dari Palembang. Kapal uap dari banyak negara, singgah untuk mengambil bahan bakar batubara, air segar dan fasilitas-fasilitas yang ada lainnya. Sebelum Perang Dunia II, pelabuhan Sabang sangat penting dibanding Singapura.

Tahun 1896 Sabang dibuka sebagai pelabuhan bebas (vrij haven) untuk perdagangan umum dan sebagai pelabuhan transito barang-barang terutama dari hasil pertanian Deli yang telah menjadi daerah perkebunan tembakau semenjak tahun 1863 dan hasil perkebunan berupa lada, pinang, dan kopra dari Aceh sendiri, sehingga Sabang mulai dikenal oleh lalu lintas perdagangan dan pelayaran dunia.

Tahun 1899 Ernst Heldring mengenali potensi Sabang sebagai pelabuhan internasional dan mengusulkan pengembangan pelabuhan Sabang pada Nederlandsche Handel Maatschappij dan beberapa perusahaan Belanda lainnya melalui bukunya yang berjudul Oost Azie en Indie. Tahun 1899 Balthazar Heldring selaku direktur NHM merubah Atjeh Associate menjadi N.V. Zeehaven en Kolenstation Sabang te Batavia (Sabang Seaport and Coal Station of Batavia) yang kemudian dikenal dengan Sabang Maatschappij dan merehab infrastruktur pelabuhan agar layak menjadi pelabuhan bertaraf internasional. Tahun 1903 CJ Karel Van Aalst sebagai direktur NHM yang baru, mengatur layanan dwi-mingguan antara pelabuhan Sabang dan negeri Belanda, melibatkan Stoomvaart Maatschappij Nederland (Netherlands Steamboat Company) dan Rotterdamsche Lloyd. Selain itu, dia juga mengatur suntikan modal penting bagi Sabang Maatschappij dengan NHM sebagai pemegang saham mayoritas.

Tahun 1910 didirikan stasiun radio pemancar (Radio Zendstation te Sabang) di Ie Meulee (salah satu dari tujuh radio pemancar di Hindia Belanda Timur) untuk kemudahan komunikasi antara Belanda dan wilayah koloninya.

Tahun 1942 Pada PD II, Sabang diduduki oleh Jepang dan dijadikan basis pertahanan wilayah barat. Sabang sebagai pelabuhan bebas ditutup.

Tahun 1945 Sabang mendapat dua kali serangan dari pasukan Sekutu dan menghancurkan sebagian infrastruktur. Kemudian Indonesia Merdeka tetapi Sabang masih menjadi wilayah koloni Belanda.

Tahun 1950 Setelah KMB, Belanda mengembalikan Sabang kepada Indonesia. Upacara penyerahannya berlangsung di gedung Controleur (gedung Dharma Wanita sekarang). Kemudian melalui keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Serikat Nomor 9/MP/50, Sabang menjadi Basis Pertahanan Maritim Republik Indonesia. Sabang Maatschappij dilikuidasi. Prosesnya selesai tahun 1959. Semua aset Pelabuhan Sabang Maatschappij dibeli oleh Pemerintah Indonesia.

Tahun 1963, Tim Peneliti dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh bekerja sama dengan gabungan Pengurus Exsport Indonesia Sumatera melakukan penelitian terhadap kemungkinan Sabang dibuka kembali menjadi pelabuhan bebas, karena letaknya sangat strategis dalam sektor perdagangan antar Negara. Kemudian melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1963, Sabang ditetapkan sebagai Pelabuhan Bebas (Free Port), dan pelaksanaannya diserahkan kepada Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE).

Tahun 1964 Dibentuklah suatu lembaga Komando Pelaksana Pembangunan Proyek Pelabuhan Bebas Sabang (KP4BS) melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 22 Tahun 1964.

Tahun 1965 Kotapraja Sabang dibentuk dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1965.

Tahun 1970, dikeluarkan UU No. 3 tahun 1970 dan No. 4 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok daerah perdagangan bebas dengan pelabuhan Sabang dan tentang daerah perdagangan bebas dengan pelabuhan bebas untuk masa 30 tahun, dengan fungsi sbb :

1. Mengusahakan persediaan (stockpiling) barang-barang konsumsi dan produksi untuk perdagangan impor, ekspor, re-ekspor maupun industri.

2. Melakukan peningkatan mutu (upgrading), pengolahan (processing), manufacturing, pengepakan (packing), pengepakan ulang (repacking), dan pemberian tanda dagang (marking).

3. Menumbuhkan dan memperkembangkan industri, lalu lintas perdagangan, dan perhubungan.

4. Menyediakan dan memperkembangkan prasarana dan memperlancar fasilitas pelabuhan, memperkembangkan pelabuhan, pelayaran, perdagangan transito, dan lain-lain.

5. Mengusahakan memperkembangkan kepariwisataan dan usaha-usaha ke arah terjelma dan terbinanya shopping centre. -Mengusahakan dan memperkembangkan kegiatan-kegiatan lainnya khususnya dalam sektor perdagangan, maritim, perhubungan, perbankan dan peransuransian.

Tahun 1985 Status Sabang sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang ditutup oleh Pemerintah RI melalui Undang-undang No. 10 Tahun 1985, dengan alasan maraknya penyeludupan dan akan dibukanya Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Tahun 1993 Posisi Sabang mulai diperhitungkan kembali dengan dibentuknya Kerjasama Ekonomi Regional Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT).

Tahun 1997 Dilaksanakannya Jambore Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang diprakarsai BPPT di Pantai Gapang, Sabang, untuk mengkaji kembali pengembangan Sabang.

Tahun 1998 Kota Sabang dan Kecamatan Pulo Aceh dijadikan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang bersama-sama KAPET lainnya diresmikan oleh Presiden BJ Habibie dengan Keppres No. 171 tanggal 26 September 1998.

Tahun 2000 Presiden KH. Abdurrahman Wahid mencanangkan Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan tanggal 22 Januari 2000 diterbitkan Inpres No. 2 Tahun 2000

Tanggal 1 September 2000 diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Tanggal 21 Desember 2000 diterbitkan Undang-undang No. 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Tahun 2002 Aktivitas pelabuhan Sabang mulai berdenyut kembali dengan masuknya barang-barang dari luar negeri ke kawasan Sabang.

Tahun 2004 Aktivitas ini terhenti karena Aceh ditetapkan sebagai Daerah Darurat Militer.

Tanggal 26 Desember 2004 Sabang juga mengalami Gempa dan Tsunami. Kemudian Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias menetapkan Sabang sebagai tempat transit udara dan laut untuk bantuan korban tsunami dan pengiriman material konstruksi dan lainnya yang akan dipergunakan di daratan Aceh.

Paskaperjanjian damai antara Pemerintah RI dengan GAM pada 15 Agustus 2005, Sabang kembali berdenyut. Wisatawan asing pun kembali berdatangan menikmati pesona pantai paling barat Indonesia ini.

Dari Berbagai Sumber

Sumber : https://www.sabangkota.go.id/halaman/sejarah-sabang