5 Taman di Jakarta yang Buka 24 Jam, Bisa Jadi Pilihan Wisata Malam Gratis

 

Jakarta kini menawarkan pilihan baru bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana kota setelah matahari terbenam.  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta resmi mengoperasikan lima taman selama 24 jam sebagai alternatif wisata malam selain pusat perbelanjaan dan kawasan kuliner.

Pengoperasian taman itu menjadi bagian dari transformasi Jakarta menuju kota global yang menyediakan ruang publik berkualitas bagi warga dan wisatawan. Taman-taman tersebut dapat diakses sepanjang hari dengan ruang hijau yang aman, nyaman, dan gratis.

Lima taman yang menjadi pionir yakni Lapangan Banteng dan Taman Menteng di Jakarta Pusat, serta Taman Ayodya, Taman Langsat, dan Taman Literasi Martha Christina Tiahahu di Jakarta Selatan. Masing-masing taman menawarkan karakter dan aktivitas berbeda sesuai minat pengunjung.

5 karakter taman 24 jam

Taman Lapangan Banteng menjadi pilihan untuk menikmati suasana malam Jakarta. Air mancur menari, amfiteater terbuka, plaza komunitas, dan jalur pedestrian yang tertata menyediakan ruang bersantai sekaligus lokasi berburu fotografi perkotaan. Saat malam, pencahayaan artistik memberikan nuansa berbeda di kawasan tersebut.

Bagi wisatawan yang menyukai olahraga, Taman Menteng memiliki lapangan basket, area joging, dan ruang terbuka yang ramai digunakan komunitas olahraga. Suasana tersebut memungkinkan pengunjung melihat aktivitas masyarakat Jakarta hingga malam hari.

Pilihan lainnya adalah Taman Literasi Martha Christina Tiahahu di kawasan Blok M. Taman ini memadukan ruang hijau dengan fasilitas membaca, area diskusi, akses Wi-Fi, dan ruang komunitas. Lokasinya yang terhubung dengan mass rapid transit (MRT) Jakarta juga memudahkan wisatawan yang menggunakan transportasi umum.

Sementara itu, Taman Ayodya dan Taman Langsat menawarkan suasana lebih tenang dengan danau, pepohonan rindang, serta jalur pejalan kaki. Kedua taman ini cocok bagi wisatawan yang ingin bersantai setelah menjelajahi hiruk-pikuk ibu kota.

Untuk mendukung kenyamanan wisatawan, seluruh taman dilengkapi penerangan LED, kamera CCTV, petugas keamanan dan kebersihan, toilet, musala, hingga mesin penjual otomatis. Fasilitas tersebut mendukung wisata malam di ruang terbuka bagi keluarga maupun wisatawan solo.

Pengalaman itu juga dirasakan Erwin Ernowo yang rutin berlatih bersama komunitas basket di Taman Menteng.
"Saya bersama teman-teman komunitas basket sering latihan di sini. Selain area outdoor dengan udara yang segar, kami juga bisa latih tanding dengan tim lain. Bahkan, kadang mendapat informasi jadwal pertandingan dari tim basket idola kita," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (8/9/2026). 

Bagi industri pariwisata, kehadiran taman 24 jam memperkaya pilihan atraksi urban di Jakarta. Wisatawan tidak hanya dapat mengenal ibu kota melalui gedung pencakar langit, pusat belanja, atau wisata kuliner, tetapi juga melalui ruang publik yang hidup sepanjang hari. Dengan akses melalui MRT, TransJakarta, maupun transportasi daring, taman-taman itu berpotensi menjadi salah satu pilihan dalam itinerary wisata malam di Jakarta.

Transformasi tersebut menunjukkan bahwa daya tarik kota modern tidak hanya dibangun melalui infrastruktur megah, tetapi juga ruang publik yang menghadirkan pengalaman wisata inklusif, berkelanjutan, dan dekat dengan kehidupan warga.

Sumber : https://megapolitan.kompas.com/read/2026/09/09/09010011/5-taman-di-jakarta-yang-buka-24-jam-bisa-jadi-pilihan-wisata-malam-gratis

Awal Sejarah Kabupaten Garut

 

Awal mula sejarah kabupaten Garut berawal dari kabupaten Limbangan, yang dirubah menjadi kabupaten Garut yang ibu kotanya terletak di Suci pada tahun 1811 oleh Daendles. Dengan alasan bahwasanya pada akhir – akhir sebelum dipindahkan produksi kopi yang ada di Limbangan menurun drastis hingga titik paling rendah, dan bupati menolak menanam bila (indigo)(Toha, 2020).

Akhir masa hampa kabupaten di Limbangan dan sekitarnya dengan dibentuknya Afdeling baru oleh Letnan Jendral Raffles pada tahun 1813 merupakan awal sejarah kabupatin atau kabupaten Garut (Nisa & C. Arief Gumbira, 2015).

Sebelum Garut ini menjadi kota yang asari yang makmur, dulu pada saat tentara Jepang menjajah Indonesia, Garut ini dikuasai oleh tentara Jepang secara penuh, penduduk tentara Jepang membubarkan sekolah-sekolah yang ada di kota Garut, yang merupakan warisan dari Belanda. Pada tahun 1942 sekolah baru bisa dibuka lagi dengan julukan Sekolah Rakyat, lama sekolah tersebut sama seperti sekolah dasar yaitu enam tahun, sama juga seperti pada saat penjajahan Belanda. Dan pada tahun 1942 juga dibuka sekolah tingkat pertama, semua sekolah dasar itu derajat nya sama tidak disbandingbandingkan atau diskriminasi, dengan adanya penghapusan diskriminasi ini sangat bermanfaat sekali, semua masyarakat bisa merasakan sekolah tanpa adanya status social (Sofianto, 2014).

Bahwasanya telah diterangkan berhubungan dengan dibentuknya Afdeling baru yang dinamakan Afdeling Limbangan, kewajiban Raffles harus membentuk kabupaten – kabupaten baru, yaitu Limbangan dan Sukapura untuk meningkatkan kelancaran daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah. Pembentukan dua kabupaten baru tersebut harus terlebih dahulu membubarkan salah satu kabupaten yaitu kabupaten Parakan muncang. Tindakan “Hersteilen” (memperbaiki atau pembentukan kembali) penghapusan kabupaten Limbangan dan Sukapura yang dilakukan oleh GG Daendels dan menimbulkan kesulitan dan hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, adalah langkah pertama yang diambil oleh Raffles dalam rangka reorganisasi dan hervorming (Nisa & C. Arief Gumbira, 2015).

Meskipun nama-nama kabupaten yang baru dibentuk itu sama dengan kabupaten yang telah dihapuskan, yaitu Limbangan dan Sukapura namun dua kabupaten tersebut adalah berlainan dalam pengertian bahwa secara yuridis formal bukan atau tidak merupakan kelanjutan kabupaten lama. Orang yang membentuk luas wilayahnya, bupati maupun alasan, landasan, maksud dan tujuan bahkan ibu kotanya adalah berbeda. Secara yuridis formal dan “staatkunding” (tata negara, tata pemerintahan, atau lebih tepat dan terbatas lagi tata pemerintah di daerah) maka pembentukan kabupaten Limbangan dan Sukapura itu merupakan pembentukan kabupaten baru dan penghapusan kabupaten lama merupakan akhir kabupaten tersebut. Banyak perubahan dan segala sesuatu hamper baru, yang masih sama atau tidak berubah sama sekali hanyalah nama kabupaten saja, mungkin dikarenakan nama tersebut sudah dikenal di kalangan pemerintah atau pengguna nama yang sama itu sekedar untuk mempermudah, karna kalau merubah nama akan menimbulkan kesulitan bagi pemerintah atau masyarakat untuk mengenalnya.

Wilayah kabupaten Limbangan yang beribukota di Garut yang mana didalam naskah ini disebutkan secara singkat sebagai kabupaten Limbangan – Garut, terdiri dari distrik-distrik: 1. Wanakerta 2. Wanaraja, 3. Suci dan 4. Panembong. Distrik Wanakerta dan Wanaraja berasal dari kabuten Limbangan lama, sedangkan distrik Suci dan Panembong berasal dari kabupaten Sukapura lama. Yang sangat menarik hati bahwa distrik Limbangan dimasukan, dengan demikian kabupaten baru Limbangan - Garut adalah kabupaten Limbangan tanpa Limbangan.

Seperti telah diterangkan, bupati pertama kabupaten Limbangan – Garut ialah Tumenggung Adiwijaya, putra sulung pangeran Surya Nagara alias Pangeran Kusumadinata yang lebih terkenal dengan sebutan Pangeran Kornel jiak demikian kepindahan Tumenggung Adiwijaya dari kabupaten Parakanmuncang ke kabupaten baru Limbangan – Garut bisa diartikan sebagai kembalinya kedudukan kebupatian keturunan Limbangan seperti diketahui, menurut garis keturunan laki-laki yang secara adat bisa dipergunakan, para putra, cucu dan cicit Raden Surianagara adalah turunan Tumenggung Wangsadita (1). Tumenggung Wangsadita (1) bupati Limbangan, berputera sulung Raden Surianagara, yang berputera Adipati Kusumadinata, yang berputera Pangeran Surianagara alias Pangeran Kusumadinata, yang terkebal sebagai Pangeran Kornel. Putera sulung pangeran Kornel adalah Tumengung Adiwijaya dengan kata lain, jika Tumenggung Adiwijaya memakai gelar – “Surianagara” maka ialah Surianagara IV.

Sebelum menjadi bupati Limbangan, Tumenggung Adiwijaya adalah bupati Parakanmuncang, 1806 – 1813. Kemudian karena kabupatian Parakanmuncang dihapuskan maka Tumenggung Adiwijaya adalah mertua Tumenggung Wangsa Kusuma (II), bupati Limbangan terakhir karena kabupatian Limbangan terakhir kareana kabupaten Limbangan dihapuskan. Tumenggung Adiwijaya menikah dengan Nyi Raden Tejamantri, cucu Tumenggung Suriadipraja (II) bupati Limbangan 1753 _ 1763 (Nisa & C. Arief Gumbira, 2015).

Telah diterangkan bahwasanya Adipati Adiwijaya wafat pada bulan Agustus 1831. Beliau diganti oleh puteranya bernama Raden Jayanegara. Ketika ketika itu beliau sedang menjadi patih kabupaten Limbangan – Garut. Setelah menjadi bupati beliau memakai gelar Tumenggung Kusumadinata (1831 – 1833).

Tumenggung Kusumadinata yang saat itu sedang menjabat sebagai bupati kabupaten Garut kemudian diganti oleh mantunya yang bernama Rasen Jayaningrat yang pada saat itu beliau menjabat sebagai patih, kemudian beliau menggantikan mertuanya Tumenggung Kusumadinata menjadi bupati kabupaten Garut, Raden Jayaningrat saat masih kecil baliau bernama Raden Abas, ketika ayahnya wafat, pada saat itu Abas masih berumur 4 tahun. Sebagai balas budi atas kebaikan Adipati Aria Wiratanudatar VI kepada pangeran Surianagara alias pangeran Kornel ketika pangeran Kornel melarikan diri dari sumedang ke Cianjur, karena akan ditangkap atau dibunuh oleh mertua yang khawatir akan dipilih dari kedudukannya sebagai bupati Sumedang, maka Raden Abas dibawa ke Sumedang. Raden Abas dibesarkan oleh Raden Kornel, bahkan setelah dewasa Raden Abas dinikahkan dengan keluarga pangeran kornel yang bernama Nyi Raden Purnama, yaitu puteri Tumenggung Kusumadinata, Bupati Limbangan – Garut. Ketika Raden Jayanagara masih menjabat sebagai patih kabupaten Limbangan – Garut, Raden Abas menjadi wedana Pasangrahan. Dan waktu Raden Jayanagara menjadi bupati Limbangan – Garut, Raden Abas yang memakai nama Raden Jayaningrat, mengganti mertua menjadi patih kabupaten Limbangan – Garut. Kemudian pada waktu itu Raden Jayaningrat menjadi bupati kabupaten Limbangan – Garut dengan gelar Tumenggung Kusumadinata dan kemudian pindah ke Sumedang, maka Raden Jayaningrat diangkat menjadi bupati kabupaten Limbangan – Garut mengganti mertua dengan gelar Adipati Aria Surianatakusumah (1833 – 1871). Adipati Aria Surianatakusumah menikahi puteri Raden Dirapraja turunan Limbangan yang bernama Nyi Raden Mantria, berhilir Sunan Cipancar dan mempunyai Putera sebanyak 13 orang.

1. Raden Jenong, yang nantinya menjadi bupati Garut dengan gelar Adipati Aria Wiratanudatar VIII; 

2. Raden Jayadiningrat, Wedana Wanaraja dan kakek penyusun naskah sejarah ini; 

3. Nyi Raden Omi, Isteri bupati Lebak; 

4. Nyi Raden Raja Puteri; 

5. Raden Sulaeman; 

6. Nyi Raden Aisah; 

7. Nyi Raden Raja Permas; 

8. Raden Enoh (Aom Bingoh) 

9. Nyi Raden Hadijah (Raja Nagara) 

10. Nyi Raden Alkijah (Raja Retna), beliau itu adalah puteri yang menikah dengan Patih Sukabumi, Raden Suria Nata Legawa, Putera Raden H. Muh. Musa, penghulu di Garut yang terkenal di kabupaten Garut. Raden Suria Nata Legawa mempunyai Putera bernama Raden Suria Nata Legawa (I) yang menjadi bupati Garut mengganti Adipati Aria Wiratanudatar VIII pada tahun 1916. Putera lainnya ialah Raden Suria Nata Atmaja (Raden Abas) yang menjadi bupati Cianjur dan Raden Prawirakusumah, Bupati Serang (yang terakhir ini berlainan Ibu). 

11. Raden Ahmad Kosasih, Wedana Cidamar; 

12. Nyi Raden Fatimah; 

13. Raden Mohamad Ali (Nisa & C. Arief Gumbira, 2015)

Sumber : https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jat/article/download/10418/5680

Sejarah Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan

 

Sejarah Kota Parepare 

Awal perkembangannya, perbukitan yang sekarang ini disebut kota Parepare, dahulunya adalah merupakan semak-semak belukar yang diselangselingi oleh lubang-lubang tanah yang agak miring sebagai tempat yang pada keseluruhannya tumbuh secara liar tidak teratur, mulai dari utara (Cappa Ujung) hingga ke jurusan selatan kota. 

Kemudian dengan melalui proses perkembangan sejarah sedemikian rupa dataran itu dinamakan kota Parepare. Kota Parepare ditenggarai sebagian orang berasal dari kisah Raja Gowa, dalam satu kunjungan persahabatan Raja Gowa XI, Manrigau Dg. Bonto Karaeng Tunipallangga (1547-1566) berjalan-jalan dari kerajaan Bacukiki ke kerajaan Soreang.’Sebagai seorang raja yang dikenal sebagai ahli strategi dan pelopor pembangunan, kerajaan Gowa tertarik dengan pemandangan yang indah pada hamparan ini dan spontan menyebut “Bajiki Ni Pare” artinya “(pelabuhan di kawasan ini) di buat dengan baik”. 

Parepare ramai dikunjungi termasuk orangorang Melayu yang datang berdagang ke kawasan Suppa. 1 Kata Parepare punya arti tersendiri dalam bahasa Bugis, kata Parepare bermakna “Kain Penghias” yang digunakan di acara semisal pernikahan, hal ini dapat kita lihat dalam buku sastra lontara La Galigo yang disusun oleh Arung Pancana Toa Naskah NBG 188 yang terdiri dari 12 jilid yang berjumlah halamannya 2851, kata Parepare terdapat dibeberapa tempat di antaranya pada jilid 2 hal. 62 baris no. 30 yang berbunyi “pura makkenna linro langkana Parepare “(Kain Penghias dengan istana sudah dipasang).

’Melihat posisi yang strategis sebagai pelabuhan yang terlindungi oleh tanjung di depannya, serta memang sudah ramai dikunjungi orang-orang, maka Belanda pertama kali merebut tempat ini kemudian pertama kali merebut tempat di wilayah bagian tengah Sulawesi Selatan. Disinilah Belanda bermarkas untuk melebarkan sayapnya dan merambah seluruh dataran timur dan utara Sulawesi Selatan. Hal ini yang berpusat di Parepare untuk wilayah Ajatappareng. 

Pada zaman Hindia Belanda, di kota Parepare, berkedudukan seorang Asisten Residen dan seorang Controlur atau Gezag Hebber sebagai pimpinan pemerintah Hindia Belanda dengan status wilayah pemerintah yang dinamakan “AfdelingParepare” yang meliputi,’Onder Afdeling Barru, Onder Afdeling Sidenreng Rappang, Onder Afdeling Enrekang, Onder Afdeling Pinrang dan Order Afdeling Parepare. Struktur pemerintahan ini, berjalan hingga pecahnya Perang Dunia II yaitu pada saat terhapusnya pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1942. Pada zaman kemerdekaan Indonesia tahun 1945, struktur pemerintahan disesuaikan dengan undang-undang no.1 tahun 1945 (Komite Nasional Indonesia).

’Dan selanjutnya undang-undang nomor 2 tahun 1948, dimana struktur pemerintahannya juga mengalami perubahan, yaitu di daerah hanya ada Kepala Daerah atau Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) dan tidak ada lagi semacam Asisten Residen atau Ken Karikan.2 Pada waktu status Parepare tetap menjadi Afdeling yang wilayahnya tetap meliputi 5 daerah seperti yang disebutkan sebelumnya.

Dengan keluarnya Undang-Undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan dan pembagian daerah-daerah tingkat II dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan, maka ke empat Onder Afdeling tersebut menjadi kabupaten tingkat II, yaitu masing-masing kabupaten tingkat II Barru, Sidenreng Rappang, Enrekang dan Pinrang,’sedangkan Parepare sendiri berstatus kota Praja tingkat II Parepare. Kemudian pada tahun 1963 istilah kota Praja diganti menjadi Kotamadya dan setelah keluarnya UU no. 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, maka status Kotamadya berganti menjadi “kota” sampai sekarang. Didasarkan pada tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah Wali Kotamadya pertama H. Andi Mannaungi pada tanggal 17 Februari 1960, maka dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 3 tahun 1970 ditetapkan hari kelahiran Kotamadya Parepare tanggal 17 Februari 1960.

Sumber : https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2389/4/16.3100.039%20BAB%204.pdf

5 Destinasi Wisata di Tasikmalaya

 

Tasikmalaya merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat dan memiliki julukan “Kota Sang Mutiara dari Priangan Timur”. Tasikmalaya terbilang mudah dijangkau menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, bus, atau kereta api. Objek wisata di Tasikmalaya juga cukup beragam, mulai dari pemandangan alam menakjubkan hingga budaya lokal yang turun-temurun. Berikut rekomendasi tempat wisata yang dapat Anda kunjungi saat liburan.

1. Taman Wisata Karang Resik
Taman Wisata Karang Resik merupakan salah satu tempat rekreasi terbesar di Tasikmalaya yang cocok dikunjungi bersama keluarga atau teman. Letaknya, di Jalan Mohamad Hatta, Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Objek wisata Tasikmalaya ini menawarkan berbagai kegiatan menarik, seperti naik wahana flying fox, sepeda gantung, menjelajahi museum 3D, dan berfoto dengan lukisan trick art yang unik. Taman ini juga menawarkan kebun bunga yang indah serta berbagai kegiatan outbound yang menantang.

2. Pantai Karang Tawulan
Pantai Karang Tawulan terletak di kawasan Cimanuk, Kalapa Genep, Cikalong, Tasikmalaya. Jaraknya sekitar 90 km dari Kota Tasikmalaya. Wisata alam ini dapat diakses selama 24 jam. Salah satu objek wisata alam Tasikmalaya ini memiliki deburan ombak dan batu karang yang menambah kecantikan pantai. Selain itu, pantai ini memiliki gardu pandang untuk menikmati pemandangan pantai dan spot foto yang indah.

3. Gunung Galunggung
Objek wisata Gunung Galunggung terletak di kawasan Perhutani, Desa Linggajati, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya dengan ketinggian sekitar 2.167 mdpl. Tempat wisata ini menawarkan beberapa wahana wisata, termasuk kawah Galunggung, pemandian air panas, curug, camping ground, dan trek bersepeda downhill. Harga tiket masuknya beragam, mulai Rp15.000 – Rp25.000.

4. Pantai Cipatujah
Objek wisata Tasikmalaya Pantai Cipatujah memiliki luas sekitar 115 hektare. Keindahan pantai yang kaya akan terumbu karang ini dapat terlihat dari perpaduan pantai yang landai, ombak besar, perkebunan kelapa, dan padang rumput luas. Di pantai berpasir besi ini, para peternak kerbau sering menggembalakan ternaknya di padang rumput sekitar pantai. Untuk menikmati liburan di Pantai Cipatujah, Anda akan dikenakan tiket masuk Rp5.000.

5. Kampung Naga
Kampung Naga merupakan desa adat yang masih mempertahankan gaya hidup lokal dan arsitektur Sunda kuno. Tempat ini menawarkan pengalaman wisata budaya Sunda. Kampung ini secara administratif termasuk bagian dari wilayah Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya. Kampung ini dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sangat teguh memegang adat istiadat leluhur Sunda. Mirip dengan permukiman Badui, Kampung Naga menjadi objek kajian antropologi yang menarik tentang kehidupan masyarakat pedesaan Sunda, terutama selama masa peralihan dari pengaruh Hindu ke Islam di Jawa Barat.

Sumber : https://marmaracakes.com/kamu-harus-tahu-5-destinasi-wisata-hits-di-tasikmalaya/

Sejarah Kabupaten Rejang Lebong

 

Sejarah Rejang Lebong pada masa kolonialisme bermula ketika Inggris dan Belanda mulai menjajah Kota Bengkulu. Masyarakat Rejang yang mendiami daerah pedalaman atau pegunungan di Kabupaten Rejang Lebong tidak pernah mengalami penjajahan karena faktor geografis. Kabupeten Rejang Lebong dulunya adalah gabungan dari Provinsi Sumatera Selatan. Pusat perkotaan Rejang Lebong dahulunya terletak di Kepahiang, sedangkan Curup sendiri masih berbentuk pasar atau pekan Curup dan belum bisa di katakan kota. Setelah Kesultanan Palembang jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1 Juli 1821 tidak membuat wilayah Depati Tiang Empat tunduk terhadap Belanda. Hal tersebut karena adanya perlawanan dari rakyat, salah satunya ketika rakyat menghadang Kapten De Leau berkunjung ke pos Belanda di Keban.^[1]

Pada tahun 1838, pasukan militer Belanda dikirim ke wilayah Rejang untuk menuntut kematian Asisten Residen Bogearl. Hal ini menyebabkan perlawanan dari rakyat, sehingga pada tahun 1856 diadakan perundingan dengan Depat Tiang Empat di Kepahiang. Hasil perundingan menyatakan Depati Tiang Empat akan tunduk kepada Belanda dengan syarat adat dan pustaka tidak boleh dirusak dan diganggu oleh Belanda. Rejang Lebong dimasukan kedalam Karesidenan Palembang. Dengan adanya perundingan ini, wilayah Rejang Lebong menjadi berada di bawah pemerintahan Belanda tahun 1859-1942.^[2]

Setelah perjanjian itu telah disepakati bersama, dengan sahnya wilayah Rejang Lebong dibawah pemerintahan Belanda. Belanda menguras kekayaan alam yang ada, salah satunya hasil bumi seperti rempah-rempah dan bahkan Belanda membuka tambang emas yang ada di Lebong, hasil ini di bawah ke negara Belanda bahkan di jual ke negara-negara Eropa. Sehingga tahun 1942 setelah pecah perang pasifik dan Hindia Belanda terlibat di dalamnya, membuat Belanda harus berhenti menjajah di Rejang Lebong dan diambil alih oleh Jepang. Berbagai upaya yang dilakukan pemimpin dan tentara untuk melespaskan kesengsaraan rakyat Curup dari penjajahan Jepang.

Berbagai upaya yang dilakukan pemimpin dan tentara untuk melespaskan kesengsaraan rakyat Curup dari penjajahan Jepang.^[3] Namun, masyarakat Rejang Lebong kalah persenjataan, akhirnya Jepang dapat memasuki Tabarenah. Dengan keadaan yang sulit para pemuda tetap saja melakukan persiapan untuk melakukan perlawanan, Bertepatan pada tanggal 2 Januari 1946 dinyatakan maklumat perdamaian yang ditandatangani oleh Residen Ir. Indra Caya, Butaityo Inomia, dan kepala pemerintahan Negeri Kepahiang, M. Amin. Setelah Jepang meninggalkan Indonesia, peristiwa-peristiwa lain juga terjadi seperti terlihat ketika pasukan Belanda mencoba merebut kembali wilayah jajahanya pada tahun 1948-1949 salah satunya Rejang Lebong.

Dari perristiwa sejarah tersebut, dibuatlah sebuah monumen perjuangan Tabarena yang terletak di Kecamatan Bermani Uluu, Kabupaten Rejang Lebong. monumen ini merupakan tonggak sejarah perjuangan masyarakat Rejang Lebong melawan penjajah. Selain monumen ini juga terdapat taman makam pahlawan dan jembatan Tabarenah. Jembatan Tabarenah sempat dibom dinamit oleh pejuang, dengan tujuan menghalau tentara Jepang agar tidak bisa masuk ke Tabarenah.

Referensi

1. ^ Sidik, Abdullah (1996). Sejarah Bengkulu 1500-1990. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 104. ISBN 979-407-907-3.
2. ^ Peneliti, Tim (1983). Sejarah Perlawanan Terhadap Imperalisme Dan Kolonilisme di Daerah Bengkulu. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Budaya. hlm. 53.
3. ^ Peneliti, Tim (1983). Sejarah Perlawanan Terhadap Imperalisme Dan Kolonialisme di Daerah Bengkulu. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Budaya. hlm. 53.

Sumber : https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sejarah_Kabupaten_Rejang_Lebong

Asal Mula Kemunculan Nama Makassar dan Kota Makassar

 

Banyak orang yang salah kaprah menilai arti nama Makassar berasal dari kata “kasar.” Padahal, sejarah penamaan kota ini sangat unik.

Banyak orang yang salah kaprah menilai arti nama Makassar berasal dari kata “kasar.” Padahal, sejarah penamaan Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan ini, sangat bernuansa islami, yakni ditandai dengan diterimanya agama Islam oleh Raja Gowa dan Tallo sebagai agama resmi kerajaan pada abad ke 16.

Kata Makassar dalam Kitab Negarakretagama.

Sampai abad ke-10, sejarah mengenai negeri ini masih gelap dan sangat kurang tanda-tandanya yang dapat memberikan harapan akan tersingkapnya masa gelap abad-abad lalu itu, untuk diketahui dengan jelas oleh generasi sekarang.

Gowa atau Makassar belum ditemukan jejak-jejaknya pada abad ke-11 dan bahkan sampai abad ke-12. Barulah kemudian sebuah kitab dari peradaban di pulau Jawa, Negarakretagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca pada masa Gajah Mada tahun 1364, pada kitab itu ditemukan kata Makassar.

Dalam kitab itu disebutkan daerah taklukan kerajaan Majapahit di Sulawesi di antaranya, Bantayan (Bantaeng), Luwuk (Luwu), Udamakatraya (Kep. Talaud), Makassar, Butun (Buton), Banggawi (Banggai), Kunir (Pulau Kunyit), Selaya (Selayar), Solot (Solor).

Apakah yang dimaksud Makassar dalam Negarakretagama itu adalah sebuah negeri, seperti yang dipahami dengan tempat yang disebut sebagai Kota Makassar sekarang? Tidak ditemukan penjelasan lebih lanjut. Tetapi yang dimaksud Makassar sebagai sebuah negeri adalah jelas seperti halnya Bantayan (Bantaeng), Butun (Buton), Selaya (Selayar), Luwuk (Luwu), dan sebagainya, niscaya letaknya di Sulawesi bagian selatan.

Somba Opu, cikal bakal kemunculan Kota Makassar.

Kemunculan Kota Makassar sebagai kota pelabuhan yang dikenal oleh dunia internasional sangat erat hubungannya dengan tumbuhnya kerajaan Gowa. Kerajaan Gowa awalnya mulai berdiri sekitar abad ke-14 sebagai kerajaan agraria dengan ibukota berada di Bukit Tamalate yang jauh dari laut.

Pada abad ke-16, pada masa pemerintahan raja Tumapa’risi’ Kallona (1510-1546), raja ini memindahkan Ibukota kerajaan Gowa dari Bukit Tamalate ke pinggir laut yang kemudian dibangun menjadi kota baru yang diberi nama Somba Opu. Kota ini dikelilingi oleh benteng yang terbuat dari tanah liat dan di dalamnya dibangun istana kerajaan Gowa yang baru.

Kemudian pada masa pemerintahan Tunipallangga Ulaweng (1546-1566), benteng kota Somba Opu diganti dengan batu bata dan mulai dipersenjatai dengan meriam-meriam. Sejak saat itu kerajaan Gowa tumbuh pesat sebagai kerajaan maritim dengan beribukota di kota Somba Opu yang ramai dikunjungi oleh kapal-kapal niaga dari berbagai bangsa untuk melakukan perdagangan.

Lukisan Kota Somba Opu.

Asal mula kemunculan nama Makassar.

Kemunculan nama Makassar sangat erat kaitannya dengan penyebaran agama Islam di Sulawesi. Nama Makassar muncul karena kepercayaan masyarakat Makassar bahwa di tempat inilah Rasulullah Muhammad saw, pernah menjelmakan diri. Cerita ini sampai sekarang terkenal dan dapat dikatakan telah menjadi suatu cerita rakyat.

Dikatakan bahwa masuknya Islam di Sulawesi di bawah oleh tiga orang datu bersaudara yang berasal dari Koto Tengah, Minangkabau. Mereka adalah Datu Sulaeman yang menyebarkan agama Islam di Luwu, Datu ri Tiro yang menyebarkan agama Islam di Bulukumba, dan Datu Ribandang yang menyebarkan agama Islam di kerajaan Gowa.

Datu Ribandang tiba di kerajaan Gowa dan turun dari perahunya di pantai Tallo pada tahun 1605. Setibanya di pantai, ia melakukan shalat dan membuat orang-orang di kerajaan Gowa yang melihatnya terheran-heran. Setelah penguasa Tallo menerima kabar itu, ia pun berkeinginan di pagi hari buta ke pantai untuk menyaksikannya. Tetapi di tengah perjalanan ke pantai, ia bertemu seorang laki-laki bersorban hijau dan berjubah putih tepat di gerbang istananya.

Orang itu menjabat tangan raja Tallo kemudian menuliskan kalimat syahadat di telapak tangan raja Tallo seraya berkata, “perlihatkan telapak tangan baginda kepada orang pendatang yang ada di pantai itu!” Setelah berkata demikian, orang yang bersorban hijau dan berjubah putih itu tiba-tiba menghilang.

Setelah raja Tallo tiba di pantai tempat Datu Ribandang menambatkan perahunya, maka berbuatlah raja Tallo seperti yang dipesankan oleh orang yang berjubah putih itu. Maka bertanyalah Datu Ribandang setelah membaca apa yang tertulis di tangan raja Tallo, “tahukah baginda siapa gerangan yang menulis di atas telapak tangan baginda?”

Raja Tallo menjawab, “tidak.” Datu Ribandang melanjutkan, “baginda telah menerima Islam langsung dari Rasulullah Muhammad saw sendiri, karena yang menemui baginda dan menulis di atas telapak tangan baginda, niscaya adalah Nabi Muhammad saw. yang telah menjelmakan diri di negeri baginda ini.”

Orang-orang Gowa lalu mengatakan peristiwa itu “Makkasaraki Nabiya” yang artinya Nabi telah menampakkan atau menjelmakan diri. Dari perkataan inilah muncul nama Makassar. Demikian, maka raja Tallo dianggap telah memeluk Islam sebelum diajari ajaran-ajaran tentang Islam oleh Datu Ribandang.

Raja Tallo pun memperkenalkan Datu Ribandang degan pembesar-pembesar kerajaan Gowa, termasuk dengan raja Gowa yang bernama Mangerangi Daeng Manrabbia yang nanti lebih dikenal dengan nama Sultan Alauddin.

Menurut manuskrip kuno Lontara Gowa-Tallo, pada tanggal 9 Jumadil-Awal 1014 H, atau bertepatan pada tanggal 22 September 1605 M, mula-mula raja Tallo yang mengucapkan kalimat Syahadat dan sesudah itu barulah Raja Gowa Sultan Alauddin.

Dua tahun kemudian, seluruh rakyat Gowa dinyatakan memeluk agama Islam, ditandai dengan upacara sembahyang shalat Jumat bersama yang pertama di masjid Tallo pada tanggal 9 November 1607, tanggal inilah yang ditetapkan sebagai hari jadi Kota Makassar di kemudian hari.

Sumber : https://www.terkuno.id/2025/02/asal-mula-kemunculan-nama-makassar-dan.html

Sejarah Kota Gorontalo Berawal Dari Kerajaan

 

Kota Gorontalo lahir pada hari Kamis, 18 Maret 1728 M atau 6 Syakban 1140 Hijriyah. Pada tanggal 16 Februari 2001, kota Gorontalo resmi ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Gorontalo (UU No. 38 Tahun 2000 pasal 7). Sebelum terbentuknya Provinsi Gorontalo, kota Gorontalo merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Gorontalo adalah kotamadya resmi yang dibentuk pada tanggal 20 Mei 1960 dan kemudian menjadi Kotamadya Gorontalo pada tahun 1965. Gorontalo adalah salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia Timur yaitu dari Ternate, Gorontalo, dan Bone (BPCB Gorontalo, 2014) Provinsi Gorontalo di Indonesia merupakan provinsi ke 32 yang ditetapkan pada bulan Desember tahun 2000. Gorontalo merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki adat istiadat yang masih dipertahankan sampai sekarang, adapun adat dari Gorontalo yang bertuliskan “Adat bersendikan sara, sara bersendikan kitabullah”.

Secara historis, Gorontalo telah menjadi pusat penyebaran Islam di Indonesia Timur, sejak zaman pra-kolonial. Provinsi ini juga merupakan pusat dari banyak kerajaan Gorontaloan yang merdeka. Belanda datang pada awal abad ke-17, menaklukkan kerajaan-kerajaan lokal dan akhirnya mencaplok wilayah itu ke Hindia Belanda. Gorontalo sempat diduduki Jepang selama Perang Dunia II, sebelum akhirnya menjadi bagian dari Republik Indonesia yang merdeka. Gorontalo dimasukkan ke dalam provinsi Sulawesi Utara, tetapi setelah jatuhnya Suharto, pemerintah memutuskan untuk membuat provinsi baru, karena perbedaan budaya dan agama dengan provinsi mayoritas kristen di Sulawesi Utara dan juga sebagai bagian dari desentralisasi negara (Purwanto, 2020). Oleh karena itu, provinsi baru dibentuk pada tanggal 5 Desember 2000.

Pada saat ini Gorontalo terkenal dengan banyak sekali wisata serta kebudayaan dan tradisi yang sangat beragam, selain itu Gorontalo juga terkenal dengan salah satu budaya kerajinan yang sudah ada sejak dulu kala. Karawo adalah salah satu kerajinan asli dari Gorontalo. Sulaman karawo tercipta dan berasal dari gagasan pembuatan kerajinan sulam karawo yang terbentur pada pelarian tekanan dan kecemasan berlebihan terhadap penjajah Belanda yang menyebabkan kehidupan penduduk Gorontalo menjadi terisolir (Gema Industri Kecil, 1976).

Sejak itulah kerajinan tersebut dikenal sebagai ciptaan nenek moyang dan kemudian dikonstruksi menjadi simbol budaya dan merupakan kearifan lokal kepada penduduk setempat sampai dengan saat ini yang kemudian menyebar secara keseluruhan wilayah Gorontalo. Karawo sendiri merupakan sebuah budaya hingga ada sampai saat ini dan menjadikan karawo sebagai ciri khas. Kerawang atau karawo bisa didapatkan dari sebuah proses menyulam dengan membuka dan menarik benang dari kain yang telah dipilih kemudian benang tersebut membentuk sebuah ragam hias tertentu.

Sulaman karawo merupakan seni kerajinan tangan yang memiliki keunikan tersendiri, karawo terbentuk dari kata mokarawo yang berarti mengiris dan melubang. Proses pengerjaannya membutuhkan ketelitian, kesabaran, ketelatenan, kejelian, dan kepekaan arena semua proses pengerjaannya tanpa menggunakan teknologi mesin (handmade masterpiece), mulai dari desain, mengiris bahan, mencabut benang, mengerawang, dan menyulam (Rahmatiah, 2015). Karena sulam karawo merupakan jalinan benang yang kait-mengait satu dengan yang lainnya dan membentuk satu motif yang indah, maka sulam karawo dalam kehidupan masyarakat memiliki beberapa dimensi antara lain: agama, sosial, budaya, dan ekonomi. Dimensi tersebut mengkonstruksi tindakan individu dalam memaknai keberadaan sulam karawo. Tradisi mokarawo sebagai kearifan lokal ditransmisikan secara turun temurun melalui proses transfer of knowledge secara alami (outodidak) Sangat disayangkan, apabila tradisi yang ada sejak lama tidak dieksplorasi, inovasi, dimodifikasi, dan dielaborasi demi mempertahankan eksistensinya untuk dapat dimanfaatkan menjadi sumber kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, diperlukan proses transformasi secara menyeluruh (tata nilai, perilaku individu, struktur sosial masyarakat agar tetap survive dan berdaya saing di pasar global. Sulam karawo tidak lagi dicap sebagai karya “usang atau tempo dulu” karena motif desain yang ditampilkan mengikuti perkembangantran mode atau life style berbusana masa kini, namun tetap harus mempertahankan aura sebagai ciri khasnya. Letak “Aura” kerajinan sulam karawo pada teknik pengerjaannya yang khas.

Kerawang atau karawo sendiri merupakan sulaman kain khas daerah yang lahir dari kerajinan dan ketekunan masyarakat Gorontalo sejak abad ke-17 dalam menyulam kain membentuk pola dan motif, yang telah menjadi nilai identitas dan budaya masyarakat Gorontalo. Saat ini sulaman karawo menjadi komoditas unggulan di Provinsi Gorontalo, sehingga berbagai program pengembangan kerajinan sulam karawo yang kini telah memperoleh hak paten dari Pemerintah Indonesia, semakin diberdayakan untuk pengembangan ekonomi kerakyatan sekaligus menjaga dan melestarikan warisan budaya Gorontalo. Sulaman karawo, selain digunakan pada perancangan kain busana pria dan wanita, juga bisa ditemukan dalam sulaman sapu tangan, kipas, kerudung, mukena, taplak meja, tas, dompet, sandal dan lain sebagainya. Dalam pembuatan ragam hias karawo dibutuhkan minimal tiga orang dengan tugas masing-masing, yang mana orang pertama sebagai pembuat ragam hias dengan menggambar pada kertas, kemudian orang selanjutnya sebagai pengurai dan pengiris dikain yang telah ditetapkan untuk pebuatan motif karawo sesuai dengan motif dirancang terlebih dahulu, dan orang terakhir bertugas sebagai yang akan menyulam kain yang kemudian kain tersebut benangnya telah diurai.

Motif serta benang menjadi aspek dalam melakukan pengembangan dalam pembuatan sulaman karawo, hal ini dalam beberapa tahun kebelakang terlihat bahwa pengrajin karawo dalam pembuatan sulaman karawo bertujuan untuk memperindah sulaman yang tidak berakhir hanya pada penyusunan pola serta motif yang selalu berulang atau repitisi pada motif tertentu. Selain itu karawo sendiri adalah sebuah karya yang telah menyimpan banyak sejarah dalam hal perkembangan pada kehidupan sosial bermasyarakat di Gorontalo dan para leluhur di Gorontalo sendiri telah membangun karawo sebagai warisan budaya yang kemudian di terapkan pada setiap produk karawo yang mana di setiap karawo tersimpan makna serta filosofi budaya yang terkandung dari motif karawo yang mana semakin terabaikan oleh masyarakat Gorontalo itu sendiri. 

Karawo sendiri sudah banyak diketahui oleh masyarakat luas di Gorontalo, dengan mengajukan beberapa kusioner masyarakat paham dan mengetahui karawo di Gorontalo, karawo sendiri juga sudah mempunyai banyak ragam motif karawo dan seiring berjalannya waktu motif karawo semakin berkembang dan semakin bervariatif. akan tetapi masyarakat luas masih kurang perhatian terhadap karawo itu sendiri, padahal karawo sudah mempunyai banyak motif karawo yang bisa mereka aplikasikan ke kegiatan sehari-hari.

Sumber : https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5240/7/UNIKOM_Wira%20Pratama%20Rumambie_11.%20Bab%20I.pdf 

Usulan Pahlawan Sutan Takdir Alisjahbana, Gus Ipul: Pejuang Bahasa Indonesia

 

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menghadiri acara seminar pengusulan Sutan Takdir Alisjahbana (STA) sebagai Pahlawan Nasional di Auditorium Universitas Nasional, Jakarta Selatan, Selasa (30/6/2026).

Sutan Takdir Alisjahbana dikenal sebagai tokoh yang berperan besar dalam modernisasi bahasa Indonesia hingga menjadi bahasa persatuan nasional.

Rekam jejaknya meliputi penulisan tata bahasa Indonesia pertama pada era pendudukan Jepang, pelopor angkatan Pujangga Baru melalui karya sastra dan polemik kebudayaan, serta upaya mendirikan Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan (YMIK).

Dalam sambutannya, Gus Ipul menyampaikan salah satu warisan terbesar Sutan Takdir Alisjahbana adalah perjuangannya mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa modern. Bahasa yang saat ini digunakan dimanapun, dan semua dirumuskan melalui perjuangan panjang, salah satunya melalui tenaga dan buah pikir Sutan Takdir Alisjahbana.

"Ada yang berjuang merebut kemerdekaan, ada pula yang mengisi kemerdekaan dengan bahasa pendidikan dan kebudayaan. Keduanya sama-sama penting, sebab setelah sebuah bangsa merdeka, masih ada pertanyaan besar. Bangsa seperti apa yang ingin kita bangun, dan bagaimana rakyat dari berbagai daerah dapat hidup sebagai satu bangsa," katanya.

Lebih jauh, Gus Ipul menjelaskan Sutan Takdir Alisjahbana dikenal sebagai sastrawan, ahli bahasa, pemikir kebudayaan, pendidik, dan pendiri lembaga pendidikan. Namun ada hal yang lebih besar ketika perjalan hidupnya ditelaah sebagai satu kesatuan.

"Ia ikut membangun cara bangsa Indonesia berpikir. Ia tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia untuk menulis, tetapi ikut mempersiapkannya agar mampu menjadi bahasa persatuan, bahasa pendidikan, dan bahasa ilmu pengetahuan," jelasnya.

Seminar yang diselenggarakan oleh Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Nasional (Unas) ini dihadiri oleh kurang lebih 350 peserta. Seminar Nasional menjadi salah satu tahapan dalam pengusulan gelar Pahlawan Nasional. 

Gus Ipul berharap proses pengusulan bisa berjalan lancar tahun ini, dan Sutan Takdir Alisjahbana menjadi salah satu Pahlawan Nasional yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Ini ada hal yang baru yang memang ini dibuka kesempatan oleh Bapak Presiden Prabowo untuk kita bisa mengusulkan tokoh-tokoh yang mungkin selama ini belum menjadi perhatian bersama kita, seperti STA, Sutan Takdir Alisjahbana," kata Gus Ipul ditemui usai acara.

Sementara itu, Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Nasional Nana Yuliana selaku Ketua Panitia Seminar menyampaikan pemikiran Sutan Takdir Alisjahbana masih sangat relevan untuk melihat kembali arah budaya Indonesia ditengah persaingan global menuju Indonesia Emas 2045, yang menekankan pembangunan manusia yang berkarakter.

"Dengan jasa dan pemikiran beliau yang begitu banyak, Universitas Nasional dengan dukungan Bapak/Ibu semuanya, akan mengajukan STA sebagai calon penerima gelar pahlawan pada tahun 2026 ini," kata Nana.

Sebagai informasi, turut hadir Mantan Menteri Tenaga Kerja 1999-2000 Prof. Bomer Pasaribu, Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2014-2016 Prof. Yuddy Chrisnandi, Rektor Universitas Nasional El Amry Bermawi Putera, Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kemenbud Restu Gunawan, Keluarga Besar Sutan Takdir Alisjahbana, Para Wakil Rektor Universitas Nasional, Para Pembicara Seminar, serta pejabat terkait lainnya.

Sumber : https://kemensos.go.id/pencarian/Usulan-Pahlawan-Sutan-Takdir-Alisjahbana,-Gus-Ipul:-Pejuang-Bahasa-Indonesia

Sejarah Kota Medan

 

Kota Medan

Kota Medan awalnya merupakan sebuah perkampungan kecil yang terletak di pertemuan dua sungai, yaitu Sungai Deli dan Sungai Babura. Nama Medan diyakini berasal dari kata Tamil "Maidan" atau "Medan", yang berarti tanah lapang atau dataran.

Masa Awal (Abad ke-16 - 18)

Sekitar abad ke-16, wilayah Medan masih berupa kampung nelayan dan pertanian yang dikuasai oleh Kerajaan Aru (Haru). Setelah kerajaan itu runtuh, muncul Kesultanan Deli, yang dipimpin oleh Tuanku Gocah Pahlawan, seorang bangsawan keturunan India dan Aceh. Beliau mendirikan pusat pemerintahan di daerah Labuhan Deli, yang kini termasuk wilayah Medan bagian utara.

Masa Kesultanan Deli (Abad ke-19)

Pada abad ke-19, di bawah kepemimpinan Sultan Ma’mun Al Rasyid Perkasa Alamsyah, Kesultanan Deli berkembang pesat. Tahun 1869, Medan resmi dijadikan ibu kota Kesultanan Deli menggantikan Labuhan. Pusat pemerintahan dipindahkan ke Istana Maimun, yang hingga kini menjadi ikon kota.

Masa Penjajahan Belanda

Kehadiran bangsa Belanda membawa perubahan besar. Pada tahun 1863, seorang pengusaha Belanda bernama Jacob Nienhuys membuka perkebunan tembakau Deli, yang terkenal di Eropa karena kualitasnya yang tinggi. Industri ini menarik banyak pekerja dari Jawa, Tionghoa, dan India, sehingga Medan tumbuh menjadi kota multietnis.

Belanda kemudian mengembangkan infrastruktur seperti jalan, rel kereta api, pelabuhan Belawan, dan menjadikan Medan sebagai pusat perdagangan dan administrasi di Sumatera Timur.

Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, Medan menjadi salah satu kota penting di Pulau Sumatera. Pada 1947, status Medan ditetapkan sebagai kota besar (stad gemeente). Kemudian, pada 1950, Medan resmi menjadi kota otonom di bawah Pemerintah Republik Indonesia.

Sumber : https://medantourism.medan.go.id/sejarah

Sejarah Kota Banda Aceh

 Banda Aceh sebagai ibukota Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada abad ke-14. Kesultanan Aceh Darussalam dibangun di atas puing-puing kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha yang pernah ada sebelumnya, seperti Kerajaan Indra Purba, Kerajaan Indra Purwa, Kerajaan Indra Patra, dan Kerajaan Indrapura (Indrapuri). Dari batu nisan Sultan Firman Syah, salah seorang sultan yang pernah memerintah Kesultanan Aceh, didapat keterangan bahwa Kesultanan Aceh beribukota di Kutaraja (Banda Aceh). (H. Mohammad Said a, 1981:157).

Kemunculan Kesultanan Aceh Darussalam yang beribukota di Banda Aceh tidak lepas dari eksistensi Kerajaan Islam Lamuri. Pada akhir abad ke-15, dengan terjalinnya suatu hubungan baik dengan kerajaan tetangganya, maka pusat singgasana Kerajaan Lamuri dipindahkan ke Meukuta Alam (Rusdi Sufi & Agus Budi Wibowo a, 2006:72-73). Lokasi istana Meukuta Alam berada di wilayah Banda Aceh.

Sultan Ali Mughayat Syah memerintah Kesultanan Aceh Darussalam yang beribukota di Banda Aceh, hanya selama 10 tahun. Menurut prasasti yang ditemukan dari batu nisan Sultan Ali Mughayat Syah, pemimpin pertama Kesultanan Aceh Darussalam ini meninggal dunia pada 12 Dzulhijah Tahun 936 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 1530 Masehi. Kendati masa pemerintahan Sultan Mughayat Syah relatif singkat, namun ia berhasil membangun Banda Aceh sebagai pusat peradaban Islam di Asia Tenggara. Pada masa ini, Banda Aceh telah berevolusi menjadi salah satu kota pusat pertahanan yang ikut mengamankan jalur perdagangan maritim dan lalu lintas jemaah haji dari perompakan yang dilakukan armada Portugis.

 

Pada masa Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh tumbuh kembali sebagai pusat perdagangan maritim, khususnya untuk komoditas lada yang saat itu sangat tinggi permintaannya dari Eropa. Iskandar Muda menjadikan Banda Aceh sebagai taman dunia, yang dimulai dari komplek istana. Komplek istana Kesultanan Aceh juga dinamai Darud Dunya (Taman Dunia).

 

Pada masa agresi Belanda yang kedua, terjadi evakuasi besar-besaran pasukan Aceh keluar dari Banda Aceh yang kemudian dirayakan oleh Van Swieten dengan memproklamirkan jatuhnya kesultanan Aceh dan merubah nama Banda Aceh menjadi Kuta Raja. Setelah masuk dalam pangkuan Pemerintah Republik Indonesia baru sejak 28 Desember 1962 nama kota ini kembali diganti menjadi Banda Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal 9 Mei 1963 No. Des 52/1/43-43

 

Pada tanggal 26 Desember 2004, kota ini dilanda gelombang pasang tsunami yang diakibatkan oleh gempa 9,2 Skala Richter di Samudera Indonesia. Bencana ini menelan ratusan ribu jiwa penduduk dan menghancurkan lebih dari 60% bangunan kota ini. Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan Pemerintah Kota Banda Aceh, jumlah penduduk Kota Banda Aceh hingga akhir Mei 2012 adalah sebesar 248.727 jiwa.

Pemerintahan

 

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 Kecamatan, 17 Mukim, 70 Desa dan 20 Kelurahan. Walikota Banda Aceh yang sekarang adalah Mawardi Nurdin.^[3] Ia terpilih dalam Pilkada pada 11 Desember 2006, yang berpasangan dengan Illiza Saaduddin Djamal (politisi Partai Persatuan Pembangunan). Sebelumnya, Mawardi yang merupakan Kepala Dinas Perkotaan dan Permukiman Kota Banda Aceh, juga pernah menjabat sebagai Pejabat Sementara (PjS) Walikota Banda Aceh yang dilantik Wakil Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Azwar Abubakar pada 8 Februari 2005. Pelantikan itu sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21/52/2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Walikota Banda Aceh. Mawardi Nurdin menjabat sebagai Walikota Banda Aceh setelah wali kota sebelumnya Syarifudin Latief dipastikan meninggal dunia akibat bencana tsunami. Dalam surat keputusan itu juga disebutkan masa menjabat sebagai PjS Walikota Banda Aceh paling lama enam bulan sejak pelantikan.

Sumber : https://inspektorat.bandaacehkota.go.id/2013/10/28/sejarah-kota-banda-aceh/