Tampilkan postingan dengan label KEBUDAYAAN. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label KEBUDAYAAN. Tampilkan semua postingan

Senin, 13 Juli 2026

Usulan Pahlawan Sutan Takdir Alisjahbana, Gus Ipul: Pejuang Bahasa Indonesia

 


Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menghadiri acara seminar pengusulan Sutan Takdir Alisjahbana (STA) sebagai Pahlawan Nasional di Auditorium Universitas Nasional, Jakarta Selatan, Selasa (30/6/2026).

Sutan Takdir Alisjahbana dikenal sebagai tokoh yang berperan besar dalam modernisasi bahasa Indonesia hingga menjadi bahasa persatuan nasional.

Rekam jejaknya meliputi penulisan tata bahasa Indonesia pertama pada era pendudukan Jepang, pelopor angkatan Pujangga Baru melalui karya sastra dan polemik kebudayaan, serta upaya mendirikan Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan (YMIK).

Dalam sambutannya, Gus Ipul menyampaikan salah satu warisan terbesar Sutan Takdir Alisjahbana adalah perjuangannya mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa modern. Bahasa yang saat ini digunakan dimanapun, dan semua dirumuskan melalui perjuangan panjang, salah satunya melalui tenaga dan buah pikir Sutan Takdir Alisjahbana.

"Ada yang berjuang merebut kemerdekaan, ada pula yang mengisi kemerdekaan dengan bahasa pendidikan dan kebudayaan. Keduanya sama-sama penting, sebab setelah sebuah bangsa merdeka, masih ada pertanyaan besar. Bangsa seperti apa yang ingin kita bangun, dan bagaimana rakyat dari berbagai daerah dapat hidup sebagai satu bangsa," katanya.

Lebih jauh, Gus Ipul menjelaskan Sutan Takdir Alisjahbana dikenal sebagai sastrawan, ahli bahasa, pemikir kebudayaan, pendidik, dan pendiri lembaga pendidikan. Namun ada hal yang lebih besar ketika perjalan hidupnya ditelaah sebagai satu kesatuan.

"Ia ikut membangun cara bangsa Indonesia berpikir. Ia tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia untuk menulis, tetapi ikut mempersiapkannya agar mampu menjadi bahasa persatuan, bahasa pendidikan, dan bahasa ilmu pengetahuan," jelasnya.

Seminar yang diselenggarakan oleh Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Nasional (Unas) ini dihadiri oleh kurang lebih 350 peserta. Seminar Nasional menjadi salah satu tahapan dalam pengusulan gelar Pahlawan Nasional. 

Gus Ipul berharap proses pengusulan bisa berjalan lancar tahun ini, dan Sutan Takdir Alisjahbana menjadi salah satu Pahlawan Nasional yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Ini ada hal yang baru yang memang ini dibuka kesempatan oleh Bapak Presiden Prabowo untuk kita bisa mengusulkan tokoh-tokoh yang mungkin selama ini belum menjadi perhatian bersama kita, seperti STA, Sutan Takdir Alisjahbana," kata Gus Ipul ditemui usai acara.

Sementara itu, Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Nasional Nana Yuliana selaku Ketua Panitia Seminar menyampaikan pemikiran Sutan Takdir Alisjahbana masih sangat relevan untuk melihat kembali arah budaya Indonesia ditengah persaingan global menuju Indonesia Emas 2045, yang menekankan pembangunan manusia yang berkarakter.

"Dengan jasa dan pemikiran beliau yang begitu banyak, Universitas Nasional dengan dukungan Bapak/Ibu semuanya, akan mengajukan STA sebagai calon penerima gelar pahlawan pada tahun 2026 ini," kata Nana.

Sebagai informasi, turut hadir Mantan Menteri Tenaga Kerja 1999-2000 Prof. Bomer Pasaribu, Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2014-2016 Prof. Yuddy Chrisnandi, Rektor Universitas Nasional El Amry Bermawi Putera, Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kemenbud Restu Gunawan, Keluarga Besar Sutan Takdir Alisjahbana, Para Wakil Rektor Universitas Nasional, Para Pembicara Seminar, serta pejabat terkait lainnya.

Sumber : https://kemensos.go.id/pencarian/Usulan-Pahlawan-Sutan-Takdir-Alisjahbana,-Gus-Ipul:-Pejuang-Bahasa-Indonesia

Rabu, 08 Juli 2026

Sejarah Kota Medan

 


Kota Medan

Kota Medan awalnya merupakan sebuah perkampungan kecil yang terletak di pertemuan dua sungai, yaitu Sungai Deli dan Sungai Babura. Nama Medan diyakini berasal dari kata Tamil "Maidan" atau "Medan", yang berarti tanah lapang atau dataran.

Masa Awal (Abad ke-16 - 18)

Sekitar abad ke-16, wilayah Medan masih berupa kampung nelayan dan pertanian yang dikuasai oleh Kerajaan Aru (Haru). Setelah kerajaan itu runtuh, muncul Kesultanan Deli, yang dipimpin oleh Tuanku Gocah Pahlawan, seorang bangsawan keturunan India dan Aceh. Beliau mendirikan pusat pemerintahan di daerah Labuhan Deli, yang kini termasuk wilayah Medan bagian utara.

Masa Kesultanan Deli (Abad ke-19)

Pada abad ke-19, di bawah kepemimpinan Sultan Ma’mun Al Rasyid Perkasa Alamsyah, Kesultanan Deli berkembang pesat. Tahun 1869, Medan resmi dijadikan ibu kota Kesultanan Deli menggantikan Labuhan. Pusat pemerintahan dipindahkan ke Istana Maimun, yang hingga kini menjadi ikon kota.

Masa Penjajahan Belanda

Kehadiran bangsa Belanda membawa perubahan besar. Pada tahun 1863, seorang pengusaha Belanda bernama Jacob Nienhuys membuka perkebunan tembakau Deli, yang terkenal di Eropa karena kualitasnya yang tinggi. Industri ini menarik banyak pekerja dari Jawa, Tionghoa, dan India, sehingga Medan tumbuh menjadi kota multietnis.

Belanda kemudian mengembangkan infrastruktur seperti jalan, rel kereta api, pelabuhan Belawan, dan menjadikan Medan sebagai pusat perdagangan dan administrasi di Sumatera Timur.

Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, Medan menjadi salah satu kota penting di Pulau Sumatera. Pada 1947, status Medan ditetapkan sebagai kota besar (stad gemeente). Kemudian, pada 1950, Medan resmi menjadi kota otonom di bawah Pemerintah Republik Indonesia.

Sumber : https://medantourism.medan.go.id/sejarah

Sejarah Kota Banda Aceh

 Banda Aceh sebagai ibukota Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada abad ke-14. Kesultanan Aceh Darussalam dibangun di atas puing-puing kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha yang pernah ada sebelumnya, seperti Kerajaan Indra Purba, Kerajaan Indra Purwa, Kerajaan Indra Patra, dan Kerajaan Indrapura (Indrapuri). Dari batu nisan Sultan Firman Syah, salah seorang sultan yang pernah memerintah Kesultanan Aceh, didapat keterangan bahwa Kesultanan Aceh beribukota di Kutaraja (Banda Aceh). (H. Mohammad Said a, 1981:157).

Kemunculan Kesultanan Aceh Darussalam yang beribukota di Banda Aceh tidak lepas dari eksistensi Kerajaan Islam Lamuri. Pada akhir abad ke-15, dengan terjalinnya suatu hubungan baik dengan kerajaan tetangganya, maka pusat singgasana Kerajaan Lamuri dipindahkan ke Meukuta Alam (Rusdi Sufi & Agus Budi Wibowo a, 2006:72-73). Lokasi istana Meukuta Alam berada di wilayah Banda Aceh.

Sultan Ali Mughayat Syah memerintah Kesultanan Aceh Darussalam yang beribukota di Banda Aceh, hanya selama 10 tahun. Menurut prasasti yang ditemukan dari batu nisan Sultan Ali Mughayat Syah, pemimpin pertama Kesultanan Aceh Darussalam ini meninggal dunia pada 12 Dzulhijah Tahun 936 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 1530 Masehi. Kendati masa pemerintahan Sultan Mughayat Syah relatif singkat, namun ia berhasil membangun Banda Aceh sebagai pusat peradaban Islam di Asia Tenggara. Pada masa ini, Banda Aceh telah berevolusi menjadi salah satu kota pusat pertahanan yang ikut mengamankan jalur perdagangan maritim dan lalu lintas jemaah haji dari perompakan yang dilakukan armada Portugis.

 

Pada masa Sultan Iskandar MudaBanda Aceh tumbuh kembali sebagai pusat perdagangan maritim, khususnya untuk komoditas lada yang saat itu sangat tinggi permintaannya dari Eropa. Iskandar Muda menjadikan Banda Aceh sebagai taman dunia, yang dimulai dari komplek istana. Komplek istana Kesultanan Aceh juga dinamai Darud Dunya (Taman Dunia).

 

Pada masa agresi Belanda yang kedua, terjadi evakuasi besar-besaran pasukan Aceh keluar dari Banda Aceh yang kemudian dirayakan oleh Van Swieten dengan memproklamirkan jatuhnya kesultanan Aceh dan merubah nama Banda Aceh menjadi Kuta Raja. Setelah masuk dalam pangkuan Pemerintah Republik Indonesia baru sejak 28 Desember 1962 nama kota ini kembali diganti menjadi Banda Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal 9 Mei 1963 No. Des 52/1/43-43

 

Pada tanggal 26 Desember 2004, kota ini dilanda gelombang pasang tsunami yang diakibatkan oleh gempa 9,2 Skala Richter di Samudera Indonesia. Bencana ini menelan ratusan ribu jiwa penduduk dan menghancurkan lebih dari 60% bangunan kota ini. Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan Pemerintah Kota Banda Aceh, jumlah penduduk Kota Banda Aceh hingga akhir Mei 2012 adalah sebesar 248.727 jiwa.

Pemerintahan

 

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 Kecamatan, 17 Mukim, 70 Desa dan 20 Kelurahan. Walikota Banda Aceh yang sekarang adalah Mawardi Nurdin.[3] Ia terpilih dalam Pilkada pada 11 Desember 2006, yang berpasangan dengan Illiza Saaduddin Djamal (politisi Partai Persatuan Pembangunan). Sebelumnya, Mawardi yang merupakan Kepala Dinas Perkotaan dan Permukiman Kota Banda Aceh, juga pernah menjabat sebagai Pejabat Sementara (PjS) Walikota Banda Aceh yang dilantik Wakil Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Azwar Abubakar pada 8 Februari 2005. Pelantikan itu sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21/52/2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Walikota Banda Aceh. Mawardi Nurdin menjabat sebagai Walikota Banda Aceh setelah wali kota sebelumnya Syarifudin Latief dipastikan meninggal dunia akibat bencana tsunami. Dalam surat keputusan itu juga disebutkan masa menjabat sebagai PjS Walikota Banda Aceh paling lama enam bulan sejak pelantikan.

Sumber : https://inspektorat.bandaacehkota.go.id/2013/10/28/sejarah-kota-banda-aceh/

Sejarah Sabang

 Sekitar tahun 301 sebelum Masehi, seorang Ahli bumi Yunani, Ptolomacus berlayar ke arah timur dan berlabuh di sebuah pulau tak terkenal di mulut selat Malaka, pulah Weh! Kemudian dia menyebut dan memperkenalkan pulau tersebut sebagai Pulau Emas di peta para pelaut.

Pada abad ke 12, Sinbad mengadakan pelayaran dari Sohar, Oman, jauh mengarungi melalui rute Maldives, Pulau Kalkit (India), Sri Langka, Andaman, Nias, Weh, Penang, dan Canton (China). Sinbad berlabuh di pulau Weh dan menamainya Pulau Emas.

Pedagang Arab yang berlayar sampai ke pulau Web menamakannya Shabag yang berarti Gunung meletus. Mungkin dari sinilah kata Sabang berasal, dari Shabag. Dari sumber lain dikatakan bahwa nama pulau Weh berasal dari bahasa Aceh yang berarti terpisah. Pulau ini pernah dipakai oleh Sultan Aceh untuk mengasingkan orang-orang buangan.

Sebelum terusan Suez dibuka tahun 1869, kepulauan Indonesia dicapai melalui Selat Sunda dari arah Benua Afrika, namun setelah terusan Suez dibuka maka jalur ke Indonesia menjadi lebih pendek yaitu melalui Selat Malaka. Karena kealamian pelabuhan dengan perairan yang dalam dan terlindungi alam dengan baik, pemerintah Hindia Belanda pada saat itu memutuskan untuk membuka Sabang sebagai dermaga. Pulau Weh dan kota Sabang sebelum Perang Dunia II adalah pelabuhan terpenting di selat Malaka, jauh lebih penting dibandingkan Temasek (sekarang Singapura). Dikenal luas sebagai pelabuhan alam bernama Kolen Station yang dioperasikan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1881.

Pada tahun 1883, dermaga Sabang dibuka untuk kapal berdermaga oleh Asosiasi Atjeh. Awalnya, pelabuhan tersebut dijadikan pangkalan batubara untuk Angkatan Laut Kerajaan Belanda, tetapi kemudian juga mengikutsertakan kapal pedagang untuk mengirim barang ekspor dari Sumatra bagian utara. Pada tahun 1887, Firma Delange dibantu Sabang Haven memperoleh kewenangan menambah, membangun fasilitas dan sarana penunjang pelabuhan. Era pelabuhan bebas di Sabang dimulai pada tahun 1895, dikenal dengan istilah Vrij Haven dan dikelola oleh Sabang Maatschaappij.

Saat ini setiap tahunnya, 50.000 kapal melewati Selat Malaka sehingga pada tahun 2000, pemerintah Indonesia menyatakan Sabang sebagai Zona Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk mendapatkan keuntungan dengan mendirikan pelabuhan Sabang tersebut sebagai pusat logistik untuk kapal luar negeri yang melewati Malaka. Prasarana untuk dermaga, pelabuhan, gudang dan fasilitas untuk mengisi bahan bakar sedang dikembangkan.

Hal yang paling penting bagi sejarah Weh adalah sejak adanya pelabuhan di Sabang. Sekitar tahun 1900, Sabang adalah sebuah desa nelayan dengan pelabuhan dan iklim yang baik. Kemudian belanda membangun depot batubara di sana, pelabuhan diperdalam, mendayagunakan dataran, sehingga tempat yang bisa menampung 25.000 ton batubara telah terbangun. Kapal Uap, kapal laut yang digerakkan oleh batubara, dari banyak negara, singgah untuk mengambil batubara, air segar dan fasilitas-fasilitas yang ada lainnya. Sebelum Perang Dunia II, pelabuhan Sabang sangat penting dibanding Singapura. Di saat Kapal laut bertenaga diesel digunakan, maka Singapura menjadi lebih dibutuhkan, dan Sabang pun mulai dilupakan.

Pada tahun 1970, pemerintahan Republik Indonesia merencanakan untuk mengembangkan Sabang di berbagai aspek, termasuk perikanan, industri, perdagangan dan lainnya. Pelabuhan Sabang sendiri akhirnya menjadi pelabuhan bebas dan menjadi salah satu pelabuhan terpenting di Indonesia. Tetapi akhirnya ditutup pada tahun 1986.

Sejarah Nama Sabang dan Pulau Weh

Berbicara mengenai sejarah, nama Sabang sendiri berasal dari bahasa Arab, Shabag yang artinya gunung meletus. Mengapa gunung meletus? mungkin dahulu kala masih banyak gunung berapi yang masih aktif di Sabang, hal ini masih bisa dilihat di gunung berapi di Jaboi dan Gunung berapi di dalam laut Pria Laot.

Sekitar tahun 301 sebelum Masehi, seorang Ahli bumi Yunani, Ptolomacus berlayar ke arah timur dan berlabuh di sebuah pulau tak terkenal di mulut selat Malaka, pulah Weh! Kemudian dia menyebut dan memperkenalkan pulau tersebut sebagai Pulau Emas di peta para pelaut.

Pada abad ke 12, Sinbad mengadakan pelayaran dari Sohar, Oman, jauh mengarungi melalui rute Maldives, Pulau Kalkit (India), Sri Langka, Andaman, Nias, Weh, Penang, dan Canton (China). Sinbad berlabuh di sebuah pulau dan menamainya Pulau Emas, pulau itu yang dikenal orang sekarang dengan nama Pulau Weh.

Sedangkan Pulau Weh berasal dari kata dalam bahasa Aceh, “Weh” yang artinya pindah, menurut sejarah yang beredar Pulau Weh pada mulanya merupakan satu kesatuan dengan Pulau Sumatra, karena sesuatu hal akhirnya Pulau Weh, me-weh-kan diri ke posisinya yang sekarang. Makanya pulau ini diberi nama Pulau Weh. Berdasarkann sejarah penuturan dari warga di Gampong Pie Ulee Lheueh, Pulau Weh sebelumnya bersambung dengan Ulee Lheue. Ulee Lheue di Banda Aceh sebenarnya adalah Ulee Lheueh (yang terlepas). Beredar kabar juga Gunung berapi yang meletus dan menyebabkan kawasan ini terpisah. Seperti halnya Pulau Jawa dan Sumatera dulu, yang terpisah akibat Krakatau meletus. Pulau Weh terkenal dengan pulau We tanpa H, ada yang beranggapan kalau pulau weh diberi nama pulau we karena bentuknya seperti huruf W.

sejarah Pulau Weh adalah sejak adanya pelabuhan di Kota Sabang. Sekitar tahun 1900, Sabang adalah sebuah desa nelayan dengan pelabuhan dan iklim yang baik.

Kemudian Belanda membangun depot batubara di sana, pelabuhan diperdalam, mendayagunakan dataran, sehingga tempat yang bisa menampung 25.000 ton batubara telah terbangun. Kapal Uap, kapal laut yang digerakkan oleh batubara, dari banyak negara, singgah untuk mengambil batubara, air segar dan fasilitas-fasilitas yang ada lainnya, hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya bangunan-bangunan peninggalan Belanda.

Sebelum Perang Dunia II, pelabuhan Sabang sangat penting dibanding Singapura. Namun, di saat Kapal laut bertenaga diesel digunakan, maka Singapura menjadi lebih dibutuhkan, dan Sabang pun mulai dilupakan.

Runtutan Sejarah Kota Sabang

Titik nol Indonesia dimulai dari pulau ini. Pulau yang terletak di ujung terluar dan merupakan pintu gerbang wilayah barat negeri ini. Berbagai nama dan julukan telah disebutkan oleh para pelaut untuk pulau kecil yang memiliki keindahan alam hingga ke dasar lautnya ini. Bahkan berbagai penafsiran juga telah diberikan terhadap nama terkininya yang hanya terdiri dari tiga huruf : w-e-h.

Pulau Weh memiliki dua teluk yang dalam dan terlindung, yaitu Sabang dan Balohan, sebagai pelabuhan alam. Juga sumber air bersih dan letak yang strategis. Jadi tak mengherankan bila berbagai peristiwa telah terjadi di pulau ini. Setelah pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869, kepulauan Indonesia tidak lagi dicapai dari selatan, yaitu melalui Selat Sunda. Tetapi melalui sepanjang rute yang lebih utara, yaitu Selat Malaka, dan tentu saja melewati pulau Weh. Sayangnya data tertulis hanya merekam angka 1881 sebagai tahun terawal pulau Weh tercatat dalam sejarah tulisan yang otentik.

Tahun 1881 Belanda mendirikan Kolen Station di teluk Sabang yang yang terkenal dengan pelabuhan alamnya. Tahun 1883 Didirikannya Atjeh Associate oleh Factorij van de Nederlandsche Handel Maatschappij (Factory of Netherlands Trading Society) dan De Lange & Co. di Batavia (Jakarta) untuk mengoperasikan pelabuhan dan stasiun batubara di Sabang. Pelabuhan itu dimaksudkan sebagai stasiun batubara untuk Angkatan Laut Belanda, tetapi kemudian juga melayani kapal dagang umum. Tahun 1895 Kolenstation selesai dibangun dan bisa menampung 25.000 ton batubara yang berasal dari tambang batubara Ombilin di Sumatera Barat. Pelabuhan juga menyediakan bahan bakar minyak yang dikirim dari Palembang. Kapal uap dari banyak negara, singgah untuk mengambil bahan bakar batubara, air segar dan fasilitas-fasilitas yang ada lainnya. Sebelum Perang Dunia II, pelabuhan Sabang sangat penting dibanding Singapura.

Tahun 1896 Sabang dibuka sebagai pelabuhan bebas (vrij haven) untuk perdagangan umum dan sebagai pelabuhan transito barang-barang terutama dari hasil pertanian Deli yang telah menjadi daerah perkebunan tembakau semenjak tahun 1863 dan hasil perkebunan berupa lada, pinang, dan kopra dari Aceh sendiri, sehingga Sabang mulai dikenal oleh lalu lintas perdagangan dan pelayaran dunia.

Tahun 1899 Ernst Heldring mengenali potensi Sabang sebagai pelabuhan internasional dan mengusulkan pengembangan pelabuhan Sabang pada Nederlandsche Handel Maatschappij dan beberapa perusahaan Belanda lainnya melalui bukunya yang berjudul Oost Azie en Indie. Tahun 1899 Balthazar Heldring selaku direktur NHM merubah Atjeh Associate menjadi N.V. Zeehaven en Kolenstation Sabang te Batavia (Sabang Seaport and Coal Station of Batavia) yang kemudian dikenal dengan Sabang Maatschappij dan merehab infrastruktur pelabuhan agar layak menjadi pelabuhan bertaraf internasional. Tahun 1903 CJ Karel Van Aalst sebagai direktur NHM yang baru, mengatur layanan dwi-mingguan antara pelabuhan Sabang dan negeri Belanda, melibatkan Stoomvaart Maatschappij Nederland (Netherlands Steamboat Company) dan Rotterdamsche Lloyd. Selain itu, dia juga mengatur suntikan modal penting bagi Sabang Maatschappij dengan NHM sebagai pemegang saham mayoritas.

Tahun 1910 didirikan stasiun radio pemancar (Radio Zendstation te Sabang) di Ie Meulee (salah satu dari tujuh radio pemancar di Hindia Belanda Timur) untuk kemudahan komunikasi antara Belanda dan wilayah koloninya.

Tahun 1942 Pada PD II, Sabang diduduki oleh Jepang dan dijadikan basis pertahanan wilayah barat. Sabang sebagai pelabuhan bebas ditutup.

Tahun 1945 Sabang mendapat dua kali serangan dari pasukan Sekutu dan menghancurkan sebagian infrastruktur. Kemudian Indonesia Merdeka tetapi Sabang masih menjadi wilayah koloni Belanda.

Tahun 1950 Setelah KMB, Belanda mengembalikan Sabang kepada Indonesia. Upacara penyerahannya berlangsung di gedung Controleur (gedung Dharma Wanita sekarang). Kemudian melalui keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Serikat Nomor 9/MP/50, Sabang menjadi Basis Pertahanan Maritim Republik Indonesia. Sabang Maatschappij dilikuidasi. Prosesnya selesai tahun 1959. Semua aset Pelabuhan Sabang Maatschappij dibeli oleh Pemerintah Indonesia.

Tahun 1963, Tim Peneliti dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh bekerja sama dengan gabungan Pengurus Exsport Indonesia Sumatera melakukan penelitian terhadap kemungkinan Sabang dibuka kembali menjadi pelabuhan bebas, karena letaknya sangat strategis dalam sektor perdagangan antar Negara. Kemudian melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1963, Sabang ditetapkan sebagai Pelabuhan Bebas (Free Port), dan pelaksanaannya diserahkan kepada Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE).

Tahun 1964 Dibentuklah suatu lembaga Komando Pelaksana Pembangunan Proyek Pelabuhan Bebas Sabang (KP4BS) melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 22 Tahun 1964.

Tahun 1965 Kotapraja Sabang dibentuk dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1965.

Tahun 1970, dikeluarkan UU No. 3 tahun 1970 dan No. 4 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok daerah perdagangan bebas dengan pelabuhan Sabang dan tentang daerah perdagangan bebas dengan pelabuhan bebas untuk masa 30 tahun, dengan fungsi sbb :

1. Mengusahakan persediaan (stockpiling) barang-barang konsumsi dan produksi untuk perdagangan impor, ekspor, re-ekspor maupun industri.

2. Melakukan peningkatan mutu (upgrading), pengolahan (processing), manufacturing, pengepakan (packing), pengepakan ulang (repacking), dan pemberian tanda dagang (marking).

3. Menumbuhkan dan memperkembangkan industri, lalu lintas perdagangan, dan perhubungan.

4. Menyediakan dan memperkembangkan prasarana dan memperlancar fasilitas pelabuhan, memperkembangkan pelabuhan, pelayaran, perdagangan transito, dan lain-lain.

5. Mengusahakan memperkembangkan kepariwisataan dan usaha-usaha ke arah terjelma dan terbinanya shopping centre. -Mengusahakan dan memperkembangkan kegiatan-kegiatan lainnya khususnya dalam sektor perdagangan, maritim, perhubungan, perbankan dan peransuransian.

Tahun 1985 Status Sabang sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang ditutup oleh Pemerintah RI melalui Undang-undang No. 10 Tahun 1985, dengan alasan maraknya penyeludupan dan akan dibukanya Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Tahun 1993 Posisi Sabang mulai diperhitungkan kembali dengan dibentuknya Kerjasama Ekonomi Regional Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT).

Tahun 1997 Dilaksanakannya Jambore Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang diprakarsai BPPT di Pantai Gapang, Sabang, untuk mengkaji kembali pengembangan Sabang.

Tahun 1998 Kota Sabang dan Kecamatan Pulo Aceh dijadikan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang bersama-sama KAPET lainnya diresmikan oleh Presiden BJ Habibie dengan Keppres No. 171 tanggal 26 September 1998.

Tahun 2000 Presiden KH. Abdurrahman Wahid mencanangkan Sabang sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan tanggal 22 Januari 2000 diterbitkan Inpres No. 2 Tahun 2000

Tanggal 1 September 2000 diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Tanggal 21 Desember 2000 diterbitkan Undang-undang No. 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Tahun 2002 Aktivitas pelabuhan Sabang mulai berdenyut kembali dengan masuknya barang-barang dari luar negeri ke kawasan Sabang.

Tahun 2004 Aktivitas ini terhenti karena Aceh ditetapkan sebagai Daerah Darurat Militer.

Tanggal 26 Desember 2004 Sabang juga mengalami Gempa dan Tsunami. Kemudian Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias menetapkan Sabang sebagai tempat transit udara dan laut untuk bantuan korban tsunami dan pengiriman material konstruksi dan lainnya yang akan dipergunakan di daratan Aceh.

Paskaperjanjian damai antara Pemerintah RI dengan GAM pada 15 Agustus 2005, Sabang kembali berdenyut. Wisatawan asing pun kembali berdatangan menikmati pesona pantai paling barat Indonesia ini.

Dari Berbagai Sumber

Sumber : https://www.sabangkota.go.id/halaman/sejarah-sabang

Jumat, 12 Juni 2026

Kampung china bengkulu - 明古鲁唐人街

Kampung China Bengkulu terletak di Kelurahan Malabro, Kecamatan Teluk Segara. Kampung China terletak tepat di depan Benteng Marlborough. Selain itu Kampung China merupakan pusat pemerintahan Kolonial Inggris sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah. Kampung China juga merupakan pusat perdagangan di Kota Bengkulu karena letaknya yang tak jauh dari pelabuhan di Pantai Tapak Paderi

Sejarah Kampung China Bengkulu

Provinsi Bengkulu dibentuk pada tahun 1968. Provinsi tersebut terletak di wilayah pantai barat Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dengan garis pantai sepanjang 525 km. Bengkulu dikembangkan oleh Inggris sejak tahun 1685 yang diberi nama Bencoolen. Bengkulu dikuasai Inggris dari tahun 1685-1824 dan kemudian diserahkan kepada Belanda sesuai dengan isi Traktat London.[2]

Kampung China sudah berdiri di Bengkulu sejak 1600 tahun lalu saat Inggris masih berkuasa di Bengkulu. Masyarakat Tionghoa mulai mengungsi setelah diizinkan masuk oleh kongsi dagang Inggris East India Company (EIC).[3] Awalnya orang-orang China yang masuk ke Bengkulu adalah kelompok-kelompok kecil. Mereka merupakan kelompok dari orang-orang miskin yang merantau dan belum mempunyai tempat tinggal yang menetap (selalu berpindah-pindah dari tempat satu ketempat yang lain). Orang-orang China yang datang ke Bengkulu sebagian ada yang bekerja sebagai buruh dan petani.[4] Sebelum masyarakat China menetap di Kota Bengkulu, mereka lebih dulu singgah di dua daerah yaitu Manna, Bengkulu Selatan dan Muara Aman, Kabupaten Lebong. Mereka yang datang dari Manna ke Bengkulu dengan mata pencaharian dari sektor perkebunan, sedangkan masyarakat yang berasal dari Muara Aman bekerja dalam sektor tambang emas. Prof. Dr. Abdullah Siddik dalam buku Sejarah Bengkulu 1500-1990 mengatakan, warga keturunan Tionghoa menetap di Bengkulu mulai tahun 1689 setelah diizinkan oleh Kongres Dagang Inggris East India Company(EIC).

Pada tahun 1714, telah banyak masyarakat China yang menetap di Ujung Karang (Kota Bengkulu sekarang). Mereka ada yang bekerja sebagai buruh perkebunan dan ada juga yang bekerja sebagai pedagang. Mereka diberi hak khusus oleh Wakil Gubernur Joseph Collet saat itu. Warga Cina pada masa itu dipimpin oleh seorang kapitan.

Pelabuhan di Ujung Karang telah menjadi pusat perdagangan di Bengkulu saat itu. Pada tahun 1766, penduduk Kota Bengkulu telah mencapai 10.000 jiwa. Penduduk tersebut terdiri dari Etnis Melayu yang mayoritas, beberapa ratus orang China, orang-orang Bugis yang menjadi tentara kompeni dan pegawai kompeni Inggris, serta para budak dari sejumlah daerah.[5] Para warga Etnis Melayu dan beberapa ratus orang China, Bugis yang menjadi tentara kompeni dan pegawai kompeni Inggris, serta para budak dari sejumlah daerah.

Perkembangan Kampung China di Bengkulu

Masa tahun 1970-an merupakan periode kejayaan Kampung China. Dulu sebagian besar warga Bengkulu pergi kesini untuk berbelanja. Beragam jenis barang diperdagangkan mulai dari makanan, sembako, pakaian, peralatan elektronik dan rumah tangga. Namun demikian, pada tahun 1990-an terjadi masa kemunduran Kampung China. Pusat-pusat perekonomian baru mulai muncul seiring dengan berkembangnya waktu. Seiring perkembangan zaman, Kota Bengkulu mengalami perluasaan daerah. Pengembangan kota diarahkan ke Jalan Lingkar Timur dan Lingkar Barat yang dibangun oleh Gubernur Bengkulu ketiga, Suprapto. Kedua jalan tersebut menjadi pusat perekonomian baru. Para pengusaha yang bermukim di Kampung China pun berpindah bisnis ke lokasi tersebut. Lambat laun Kampung China yang dulu ramai kini menjadi sepi.

Arsitektur Kampung China

Potret Kampung China

Orang-orang China yang berada di Kampung China itu mereka memperkuat identitas. Selain memperkuat identitas Bahasa Jawa, mereka juga membangun rumah dengan langgam motif yang sama. Mungkin hal tersebut merupakan warisan nenek moyang dari Tionghoa. Selain langgam motif yang sama, terdapat juga ragam Arsitektur yang khas. Arsitektur Kampung China memiliki bagian yang bergaya Eropa, tapi China juga mempunyai ciri khas nya tersendiri karena bawaan dari nenek moyang. Kalau dilihat dari ragam motif yang ada di Kampung China yang sekarang, terdapat huruf-huruf kanji seperti garis dan palang-palang yang ternyata memiliki bentuk yang sama. Jika di Jawa ada bentuk Limahasa, bentuk-bentuk rumah 4 persegi yang sama, maka di Bengkulu terdapat bentuk panggung yang sama, karena mereka punya warisan tradisional yang mematenkannya secara turun temurun. Namun demikian, untuk bangunan rumah yang terletak di Kampung China Kota Bengkulu ini memiliki bentuk rumah panggung bergaya Eropa dan tidak meninggalkan ciri khas dari nenek moyang mereka seperti ragam motif huruf-huruf kanji, garis-garis, dan palang-palang yang dipatenkan secara turun-temurun.[6]

Keadaan Kampung China Sekarang

Saat ini hanya tersisa 20 buah rumah toko berarsitektur China di kawasan tersebut. Meski berdampingan dengan Pantai Zakat, Benteng Marlborough, serta pusat kuliner laut yang menjadi salah satu titik keramaian di kota Bengkulu, Kampung China tetap sepi bagaikan rumah tanpa penghuni. Pada jam 8 malam ke atas pun sudah sulit menemukan kendaraan yang melewati kawasan tersebut. Belum lagi kawasan tersebut gelap, karena lampu jalan yang padam. Bahkan lampu lampion China yang menghiasi jalanan yang menjadi tempat nongkrong anak muda di pinggiran pun sudah habis, gelap, dan sunyi. Saat ini Kampung China tinggal menunggu puncak untuk benar-benar menjadi bagian yang terlupakan. Akhirnya, sekarang Kampung China atau Pecinan di Kota Bengkulu pun seakan hidup segan mati enggan. Kiranya semoga tahun naga air Kampung China atau Pecinan ini bisa kembali berwarna dan ramai kembali sebagai tempat bersejarah di Kota Bengkulu.[7]

Referensi

  1.  "Kilas Balik Sejarah Kampung Cina atau Chinatown di Kota Bengkulu"Tribunbengkulu.com. Diakses tanggal 2023-12-06.
  2.  Feraro, 
  3.  Feraro, 
  4.  listiana, ranti (25 january 2022). [file:///C:/Users/UIN%20FAS/Downloads/3923-15378-1-PB.pdf "akulturasi arsitektur rumah tua di Kampung China Kota Bengkulu sebagai sumber pembelajaran sejarah"] (PDF)jurnal program studi pendidikan sejarah10 (1): 128. ;
  5.  Media, Kompas Cyber (2012-04-03). "Jejak Sejarah Terlindas Roda Zaman Halaman all"KOMPAS.com. Diakses tanggal 2023-12-12.
  6.  listiana, ranti (25 januari 2022). [file:///C:/Users/UIN%20FAS/Downloads/3923-15378-1-PB.pdf "Akulturasi Arsitektur Rumah Tua di Kampung Cina Kota Bengkulu sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah"] (PDF)Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah10 (1): 134–135. ;
  7.  "Kampung Cina Bengkulu, Sejarah dan Asal Usul Etnis Cina di Bumi Rafflesia"Tribunbengkulu.com. Diakses tanggal 2023-12-12.