Brand Fashion Marimekko Hadir di Indonesia, Bawa Motif Bunga Ikonik yang Penuh Warna

 

Siapa tak kenal Marimekko? Brand asal Finlandia yang identik dengan permainan motif dan warna dalam dunia fashion. Bagi pencinta fashion, desainnya bukan sekadar khas, tetapi juga menawarkan karakter yang kuat sekaligus memberi ruang untuk mengekspresikan gaya personal. Selama lebih dari tujuh dekade, rumah desain asal Finlandia ini menjadikan printmaking sebagai bagian penting dari identitasnya. Motif tidak sekadar menjadi ornamen pada kain, tetapi bahasa visual yang membawa karakter dan keceriaan ke dalam keseharian.

Kabar baiknya, keindahan desain tersebut telah hadir di Indonesia. Marimekko resmi hadir melalui shop-in-shop di SEIBU Grand Indonesia, SOGO Plaza Senayan, SOGO Pondok Indah Mall 2, dan SOGO Bali Collection. "Kami sangat senang melihat begitu banyak orang hadir untuk mengeksplorasi dunia Marimekko yang penuh warna dan keceriaan," ujar President dan CEO Marimekko, Tiina Alahuhta-Kasko, saat peluncuran Marimekko di Pondok Indah Mall 2, Jakarta Selatan, Selasa (29/9/2026).

Ia mengatakan, kehadiran Marimekko di Indonesia bukan sekadar memperluas pasar, tapi menjadi kesempatan untuk mempertemukan estetika khas Finlandia dengan kultur lokal yang juga memiliki tradisi panjang dalam seni, tekstil, dan craft. "Kami sangat antusias bahwa hari ini kami bermitra dengan MAP Group untuk membawa brand yang indah ini ke Indonesia. Kami tidak sabar melihat bagaimana motif dan warna Marimekko mulai menyebar di Indonesia," katanya.

Motif Bunga Poppy yang Ikonik

Salah satu motif yang paling lekat dengan Marimekko adalah Unikko. Motif bunga poppy yang diperkenalkan pada 1964 tersebut menjadi salah satu simbol visual rumah desain ini dan terus diterjemahkan ke dalam berbagai produk, dari fashion hingga home décor. 

Namun, kekuatan Marimekko justru tidak berhenti pada motif ikonik. Ada kebebasan untuk menjadikannya bagian dari gaya personal. Motif Marimekko yang kuat bukan berarti harus selalu tampil sebagai statement yang mendominasi dalam keseluruhan penampilan, tapi dengan padu padan warna atau siluet yang lebih sederhana, justru bisa menciptakan tampilan yang lebih berkarakter.

" Apa yang membuat Marimekko menarik adalah kombinasi identitas desain yang sangat kuat dengan kebebasan untuk membuatnya personal. Marimekko tidak pernah menentukan siapa yang harus memakainya atau bagaimana cara memakainya," ujar Managing Director SOGO Department Stores, Handaka Santosa, dalam kesempatan yang sama. 

Sementara itu, Creative Director Marimekko, Rebecka Bay mengatakan, Indonesia menawarkan sumber inspirasi yang menarik, karena memiliki kekayaan tradisi dalam seni dan kerajinan. Menurutnya, ini bisa membuka kemungkinan adanya pertukaran ide antara dua budaya besar. 

"Saya pribadi sangat terinspirasi melihat tradisi Indonesia, termasuk woodblock printing dan craft dalam printmaking," ujar Rebecka. "Saya merasa ada kesempatan bagi kita untuk saling menginspirasi dan terus membangun hubungan ini lebih jauh," imbuhnya.

Menghadirkan Keceriaan melalui Desain

Kehadiran Marimekko juga membawa filosofi desain yang sejak awal menjadi bagian dari DNA brand. Didirikan oleh Armi Ratia pada 1951, Marimekko dibangun dengan misi menghadirkan keceriaan dalam kehidupan sehari-hari melalui desain.

Filosofi tersebut terasa relevan ketika fashion semakin dipandang sebagai medium untuk menunjukkan identitas personal. Alih-alih menawarkan formula tentang bagaimana seseorang harus berpakaian, Marimekko memberi ruang bagi pemakainya untuk menentukan sendiri bagaimana motif dan warna tersebut menjadi bagian dari gaya mereka. 

Bagi Senior Vice President Asia Pacific East Region Marimekko, Natacha Defrance, Indonesia menjadi bagian dari perjalanan ekspansi brand di Asia Tenggara. “Kami sangat antusias meluncurkan Marimekko di Indonesia melalui kerja sama dengan mitra waralaba kami, MAP Group," ujar Natacha.

Peluncuran di Indonesia menambah jaringan Marimekko di Asia Tenggara yang sebelumnya telah hadir di Thailand, Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Secara global, Marimekko kini memiliki lebih dari 170 toko dan shop-in-shop, dengan lebih dari 90 di antaranya berada di Asia.

Koleksi yang hadir di Indonesia mencakup busana, tas, aksesori, hingga produk home décor. Semuanya membawa benang merah yang sama, yakni permainan warna, motif, dan desain yang memungkinkan setiap orang menerjemahkan Marimekko dengan caranya sendiri.

Sumber : https://lifestyle.kompas.com/read/2026/10/05/093100120/brand-fashion-marimekko-hadir-di-indonesia-bawa-motif-bunga-ikonik-yang?page=2

Pendaftar TKA Jenjang SMA Tahun 2026 Meningkat 9,8 Persen

 

Sebanyak 4.215.314 murid jenjang SMA, SMK, MA, dan satuan pendidikan sederajat  telah melakukan pendaftaran Tes Kemampuan Akademik (TKA) Tahun 2026.  Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.863.957 murid telah melengkapi proses pendaftaran dan berpotensi terus bertambah setelah proses penyelesaian data residu dilakukan. Pendaftar TKA tahun 2026 ini meningkat 345.790 murid atau 9,8 persen dibandingkan TKA Tahun 2025 yang mencatat 3.518.167 murid.

Pendaftaran TKA Tahun 2026 resmi ditutup pada 27 September 2026. Selanjutnya, Kemendikdasmen bersama pemerintah daerah dan satuan pendidikan melanjutkan proses pemutakhiran dan penyelesaian data residu. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan data calon peserta lengkap dan sesuai sebelum memasuki tahapan pelaksanaan TKA yang dijadwalkan berlangsung pada 26 Oktober hingga 8 November 2026.

Selanjutnya, Kemendikdasmen menyiapkan pelaksanaan TKA meliputi kesiapan satuan pendidikan, infrastruktur, sistem, serta koordinasi dengan pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama, perguruan tinggi negeri, dan berbagai pemangku kepentingan terkait.

Kepala Badan Kebijakan dan Pengembangan Mutu Pendidikan (BKPDM), Toni Toharudin, menyampaikan bahwa peningkatan jumlah calon pendaftar menunjukkan semakin luasnya partisipasi satuan pendidikan dalam pelaksanaan TKA.

Toni menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, satuan pendidikan, guru, orang tua, dan calon peserta yang telah mendukung proses pendaftaran TKA 2026. Kolaborasi seluruh pihak menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan pelaksanaan asesmen di berbagai wilayah Indonesia.

TKA merupakan asesmen untuk memperoleh informasi mengenai capaian kemampuan akademik peserta didik. Hasil TKA dapat dimanfaatkan sebagai salah satu informasi untuk melihat kesiapan peserta didik melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, mendukung proses penerimaan murid baru, serta menjadi data bagi pemangku kepentingan dalam meningkatkan mutu pembelajaran.

“TKA bukan penentu kelulusan dan tidak menggantikan penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan. TKA melengkapi informasi mengenai capaian belajar peserta didik sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan pendidikan, “ungkap Toni.

Menjelang pelaksanaan, Toni mengajak seluruh peserta didik mempersiapkan diri dengan belajar sungguh-sungguh secara wajar dan tetap menjaga kesehatan. Satuan pendidikan juga diharapkan memastikan kesiapan teknis serta memberikan pendampingan kepada peserta didik agar pelaksanaan TKA berlangsung tertib dan lancar.

Sumber : https://puslapdik.kemendikdasmen.go.id/pendaftar-tka-jenjang-sma-tahun-2026-meningkat-98-persen/

KKP Dorong Hilirisasi Produk Nonpangan di Sukabumi

 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong pengembangan industri diversifikasi produk non pangan skala mikro dan kecil berbasis potensi lokal di Sukabumi, Jawa Barat.  Langkah tersebut menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan sekaligus memperkuat ekonomi sirkular di tingkat lokal. 

"Industri diversifikasi juga mendukung implementasi ekonomi biru yang menekankan pada prinsip keberlanjutan ekologi," terang Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Plt. Dirjen PDSPKP), Erwin Dwiyana di Jakarta, Jumat (2/10).

Erwin menilai volume hasil samping aktivitas pendaratan, penanganan, dan pengolahan ikan—seperti kepala, tulang, kulit, sisik, hingga jeroan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu Sukabumi, yang mencapai 50-100 Kg/hari sebagai potensi untuk menghasilkan produk bernilai tambah seperti tepung ikan. 

Sebaliknya, potensi tersebut bisa mengakibatkan pencemaran jika tidak dikelola dengan baik. "Ini bukan sekadar penanganan limbah produksi perikanan, tapi membuka peluang usaha produk nonpangan dan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja," sambungnya.

Sebagai produk nonpangan, tepung ikan dibutuhkan untuk bahan baku pakan. Karenanya, melalui penguatan peran lintas sektor seperti pengelola PPN, pemerintah daerah, pelaku usaha perikanan, Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi selaku offtaker, hingga unit pakan mandiri bersertifikat CPPIB (Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik), Erwin optimis ekosistem ekonomi baru dapat dirancang secara terintegrasi dan memberikan kepastian pasar.

"Pengolahan ini sekaligus mendukung program nasional seperti Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan Budidaya Tematik," jelas Erwin.

Perwakilan dari BBPBAT Sukabumi, Susi Rosellia, menekankan pentingnya produksi tepung ikan lokal untuk menopang ketahanan industri pakan nasional. Tepung ikan lokal bermutu tinggi dengan kandungan protein sesuai standar SNI 2715:2013 mutlak diperlukan guna menekan biaya produksi pakan dan mendukung keberlanjutan industri akuakultur di Tanah Air.

"Ketergantungan terhadap pakan dan bahan baku impor seperti tepung ikan masih cukup tinggi, dan pengolahan sisa industri adalah solusi kemandirian budidaya," kata Susi.

Sementara Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, Sri Padmoko, menyambut baik langkah KKP yang memulai inisiatif pemanfaatan produk nonpangan di wilayahnya. Terlebih potensi sisa pengolahan fillet ikan di Sukabumi, bisa mencapai 500 Kg/hari atau sekira 10 ton/bulan. 

"Potensi ini terbukti bernilai tinggi jika dikelola secara terstruktur melalui kemitraan yang jelas antarstakeholder," tutupnya.

Sebagai informasi, sebagai langkah awal, KKP telah menggelar Sosialisasi Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan Non Pangan yang telah dilaksanakan pada 10 September 2026 di Palabuhanratu. Sosialisasi tersebut melibatkan PPN Palabuhanratu, BBAT Sukabumi, Dinas KP Sukabumi, dan Akademisi khususnya dari Sekolah Vokasi IPB.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) menjadi langkah strategis untuk memperkuat hilirisasi perikanan. Program tersebut sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan di berbagai daerah.

Sumber : https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-dorong-hilirisasi-produk-nonpangan-di-sukabumi-7p4r.html

Gemarikan Jadi Gerakan Nasional, KKP Jamin Kualitas dan Pasokan Ikan bagi Masyarakat

 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan ketersediaan, keamanan, dan kualitas pasokan ikan nasional dari hulu hingga hilir untuk mendukung Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), yang kini resmi menjadi gerakan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2026.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut, program Gemarikan merupakan langkah strategis pemerintah untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul melalui peningkatan konsumsi ikan sebagai sumber protein yang sehat, bergizi, dan berkelanjutan. 

“Ikan merupakan pilar penting dalam mencukupi kebutuhan protein masyarakat, terlebih kita hidup di negara maritim. Tugas kami memastikan terpenuhinya kebutuhan ikan di masyarakat dengan kualitas yang baik, apalagi Gemarikan kini menjadi gerakan nasional,” ungkap Menteri Trenggono dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Jumat (2/10). 

Dalam menyediakan ikan yang berkualitas bagi masyarakat, KKP menerapkan pendekatan hulu-hilir melalui pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Program ini menjadi bagian dari upaya terintegrasi untuk meningkatkan produksi, memperkuat rantai pasok dan nilai produk perikanan, sekaligus mendukung pemenuhan gizi masyarakat.

“Intervensi di sektor hulu difokuskan pada peningkatan produktivitas nelayan dan pembudidaya melalui berbagai program strategis, seperti Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Budidaya Ikan Darat Tematik, Revitalisasi Tambak Pantura, Modernisasi Kapal Ikan, serta Budidaya Udang Terintegrasi,” lanjut Menteri Trenggono.

Sementara itu Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf dalam acara Forum Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026 tentang Gemarikan di Semarang, Jawa Tengah, pada Rabu (30/9) lalu, menjelaskan, pendekatan hulu-hilir diterapkan untuk memperkuat rantai nilai perikanan secara menyeluruh. 

“Di sisi hilir, peningkatan produksi tersebut ditopang oleh sistem penyimpanan dan distribusi yang andal, pemanfaatan Unit Pengolahan Ikan (UPI) berstandar, serta strategi promosi dan pemasaran modern. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah, menjaga mutu, dan memperkuat daya saing produk perikanan,” ujar Wamen Didit.

Wamen Didit menambahkan, terbitnya Perpres Nomor 74 Tahun 2026 menandai transformasi Gemarikan dari gerakan edukasi konsumsi ikan menjadi bagian dari strategi terintegrasi dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Intervensi diarahkan secara lebih terstruktur kepada kelompok sasaran strategis, antara lain ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak-anak, dan remaja.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan (Wamenko Pangan) Hanif Faisol Nurofiq pada acara serupa, menegaskan bahwa Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan kini tidak lagi sekadar menjadi kampanye untuk mengajak masyarakat mengonsumsi ikan, tetapi telah berkembang menjadi gerakan nasional yang dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan terintegrasi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan.

Menurut Wamenko Hanif, Gemarikan memiliki posisi strategis dalam mendukung swasembada pangan, pemenuhan gizi masyarakat, pembangunan sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi.

“Ketika kita berbicara mengenai ikan, kita tidak hanya berbicara tentang sektor kelautan dan perikanan. Kita berbicara tentang ketahanan pangan, kualitas gizi masyarakat, pembangunan sumber daya manusia, hilirisasi, hingga pertumbuhan ekonomi,” ujar Wamenko Hanif.

Wamenko Hanif menegaskan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Pangan berperan memastikan kebijakan, program, dan kegiatan terkait Gemarikan berjalan dalam arah dan sasaran yang selaras melalui sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan.

“Gemarikan bukan semata-mata program untuk meningkatkan angka konsumsi ikan. Yang jauh lebih penting adalah kontribusinya terhadap pembangunan manusia Indonesia. Anak-anak yang hari ini memperoleh pangan bergizi adalah generasi produktif Indonesia di masa depan,” tuturnya.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menekankan pentingnya membangun kebiasaan mengonsumsi ikan yang dimulai dari lingkungan keluarga. Karena itu, Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) memiliki peran strategis dalam menggerakkan masyarakat untuk membiasakan konsumsi ikan sejak dini melalui edukasi dan berbagai kegiatan nyata hingga tingkat desa dan kelurahan.

Sumber : https://kkp.go.id/news/news-detail/gemarikan-jadi-gerakan-nasional-kkp-jamin-kualitas-dan-pasokan-ikan-bagi-masyarakat-8M4L.html

Program KNMP Lahirkan Hilirisasi Perikanan di Lampung Selatan

 

Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, mendorong peningkatan nilai tambah ikan belo (Anodontostoma selangkat) dan ikan selangat (Anodontostoma chacunda) yang sebelumnya dijual dengan harga sekitar Rp700–Rp1.000 per kilogram. Melalui pengolahan menjadi produk fillet, komoditas tersebut kini memiliki nilai jual hingga Rp13.000–Rp14.000 per kilogram.

"Ikan dari nelayan saat ini dihargai Rp2.000/kg olen offtaker, kemudian menjadi ikan fillet dengan harga jual Rp13.000-14.000/kg. Artinya nilainya mengalami kenaikan signifikan," terang Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Plt. Dirjen PDSPKP), Erwin Dwiyana melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (2/10).

Proses fillet ikan belo dan ikan selangat dilakukan di area penanganan cold storage di lokasi KNMP. Kegiatan ini menunjukkan operasional KNMP tidak hanya mendukung produktivitas perikanan di hulu, tapi juga menciptakan usaha turunan di hilir. Terlebih, KNMP Ketapang berhasil memberdayakan 11 perempuan-istri nelayan sebagai tenaga kerja.

"Tentu ini kabar menggembirakan bahwa KNMP Ketapang bisa menjadi simpul hilirisasi yang menyerap sekaligus memberdayakan masyarakat pesisir," katanya.

Direktur Pengolahan Ditjen PDSPKP, Budi Yuwono mengapresiasi KNPM Ketapang yang juga berhasil menyulap limbah ikan seperti isi perut, tulang, dan kepala ikan menjadi bahan baku tepung ikan. Limbah tersebut dihargai Rp3.000–Rp4.000/kg sekaligus menjadi bukti penerapan zero waste.

"Kami sangat mengapresiasi bahwa hilirisasi juga mengubah limbah menjadi emas. Jadi tidak ada satu bagian pun yang terbuang," ujar Budi.

Budi berharap keberhasilan KNMP Ketapang menjadi dorongan sekaligus energi bagi KNMP lain, yang memiliki komoditas serupa. "Kami percaya optimalisasi KNMP mampu mewujudkan kesejahteraan nelayan dan kejayaan maritim Indonesia," tutupnya. 

Sumber: HUMAS DITJEN PDSPKP/https://kkp.go.id/news/news-detail/program-knmp-lahirkan-hilirisasi-perikanan-di-lampung-selatan-1GRP.html

Menkeu Suahasil Nazara Tegaskan Komitmen Jaga Kredibilitas Fiskal Indonesia

 

Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga kredibilitas dan keberlanjutan fiskal Indonesia dengan senantiasa menerapkan disiplin fiskal, konsistensi kebijakan, serta komunikasi yang terbuka dengan pasar. Hal tersebut disampaikan Menkeu dalam wawancara program Insight with Haslinda Amin Bloomberg TV di Jakarta, Jumat (2/10).

Menkeu Suahasil menjelaskan, Indonesia telah membangun kredibilitas fiskal selama bertahun-tahun dan komitmen tersebut akan terus dilanjutkan untuk menjaga APBN tetap sehat dalam menjalankan fungsinya.

“Indonesia telah sangat kredibel dalam 20–25 tahun terakhir. Aturan fiskal kita tetap berlaku dan dari waktu ke waktu, kita perlu memperbarui komitmen untuk mematuhinya dan memastikan APBN terus menumbuhkan ekonomi, melindungi masyarakat, serta tetap kredibel dan sehat,” tegas Menkeu.

Menkeu menambahkan kredibilitas fiskal tidak hanya ditentukan oleh angka-angka APBN, tetapi juga kualitas kebijakan dan kemampuan pemerintah mengomunikasikan arah kebijakan kepada masyarakat, pelaku usaha, dan komunitas internasional.

“Komunikasi adalah salah satu hal penting yang ditunggu masyarakat. Namun, hal penting lainnya adalah kualitas kebijakan. Bukan hanya angka APBN, tetapi yang lebih penting adalah apa tujuan dari kebijakan tersebut,” imbuhnya.

Dalam pengelolaan fiskal, Menkeu Suahasil juga menekankan pentingnya menjaga disiplin terhadap aturan defisit. Menurut Menkeu, batas defisit maksimal 3 persen PDB dan merupakan parameter yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sekaligus menjadi salah satu sinyal disiplin fiskal kepada investor.

“Saat ini kami berkomitmen pada aturan defisit fiskal 3 persen dan maksimal rasio utang 60 terhadap PDB. Ini memberikan sinyal kepercayaan kepada pasar bahwa kami dapat terus menjalankannya,” ujar Menkeu.

Selain itu, upaya menjaga kredibilitas fiskal juga dilakukan melalui koordinasi erat dengan otoritas di sektor keuangan. Menkeu menjelaskan sebagai koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Kementerian Keuangan akan memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

“Kita harus menunjukkan kepada para ekonom bahwa kita menjaga perekonomian ini. Kita memahami mandat masing-masing, bersedia berkoordinasi dan berkomunikasi, serta konsisten dengan mandat masing-masing dan di waktu yang bersamaan memastikan arus pertukaran informasi terus mengalir,” jelas Menkeu.

Di akhir sesi wawancara, Menkeu Suahasil kembali menegaskan komitmennya untuk terus mengelola APBN dengan kredibel dan akan terus bekerja sama dengan seluruh pihak sehingga APBN mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, melindungi masyarakat, serta tetap kredibel menjaga keberlanjutan fiskal.

“Untuk melakukan itu, saya akan bekerja sangat erat dengan setiap institusi di Indonesia. Kami bekerja sama dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan, itu juga sangat penting, kemudian kita mengelola Indonesia tentu bukan hanya dari pemerintah pusat, tetapi juga dengan berbicara dengan banyak pemerintah daerah,” pungkas Menkeu. (lh/al)

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Menkeu-Suahasil-Interview-BloombergTV

Siaran Pers: Pemerintah Apresiasi DPR Atas Disahkannya RUU APBN Tahun 2027 Menjadi Undang-Undang

 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2027 untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Kesepakatan tersebut tercapai dalam Rapat Paripurna DPR yang membahas Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang APBN TA 2027 pada Selasa (29/09) di Jakarta.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPR atas dukungan dan persetujuannya terhadap RAPBN 2027. Persetujuan tersebut menunjukkan hasil dari proses pembahasan yang dinamis dan konstruktif antara Pemerintah dan DPR.

“Atas nama Pemerintah, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas dukungan dan persetujuannya terhadap RAPBN 2027 untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang. Persetujuan ini merupakan hasil dari proses pembahasan yang sangat dinamis dan konstruktif antara Pemerintah dan DPR,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara saat menyampaikan Pendapat Akhir Pemerintah terhadap RUU APBN TA 2027 mewakili Presiden RI.

Meskipun pembahasan RAPBN Tahun 2027 dilaksanakan di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, Menkeu memastikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat.

Sepanjang tahun 2026, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan, sekaligus memberikan stimulus dalam menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Namun, pemerintah memastikan bahwa fleksibilitas tersebut tetap dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan disiplin fiskal.

“Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, arsitektur RAPBN 2027 didesain untuk menjawab dua kebutuhan sekaligus, yaitu merespons ketidakpastian global dan mempercepat agenda pembangunan nasional, tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal,” ungkap Menkeu.

Pemerintah dan DPR menyepakati bahwa strategi ekonomi dan fiskal 2027 yang tertuang dalam RAPBN 2027 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan. Kebijakan fiskal 2027 dirancang tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur, dengan defisit sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan desain tersebut, APBN 2027 dipastikan tetap pro-growth, pro-welfare, sekaligus berkelanjutan.

Selanjutnya, pendapatan negara diperkirakan sebesar Rp3.435,1 triliun, belanja negara sebesar Rp4.106,3 triliun dan ditopang pembiayaan yang inovatif dan terukur sebesar Rp671,2 triliun.

“Angka-angka ini bukan sekadar target fiskal. Di baliknya terdapat tanggung jawab Pemerintah untuk menjaga momentum pembangunan sekaligus memastikan setiap rupiah dikelola secara hati-hati dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia,” terang Menkeu.

Selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa negara hadir dalam setiap denyut nadi kehidupan rakyat, antara lain melalui Anggaran Pendidikan sebesar Rp824,0 triliun, Anggaran Perlindungan Sosial sebesar Rp539,7 triliun, Anggaran Ketahanan Pangan sebesar Rp195,3 triliun, dan Transfer ke Daerah dialokasikan sebesar Rp735,0 triliun.

“APBN dan APBD menjadi satu kesatuan, bekerja dalam satu tarikan napas bersama agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang semakin nyata dan merata bagi masyarakat. Sinergi pusat dan daerah diarahkan untuk membangkitkan ekonomi, melindungi rakyat, meningkatkan kualitas layanan publik, dan menghadirkan kesejahteraan dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote,” paparnya.

RAPBN 2027, lanjutnya, difokuskan untuk mendukung 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dan satu program pendukung (enabler), yang meliputi 60 program kerja. Kedelapan klaster PKPN tersebut, yaitu kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; dan penurunan kemiskinan. Sementara itu, program pendukung adalah penguatan di bidang pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.

Untuk mendukung pengelolaan APBN yang sehat dan kredibel tersebut, APBN 2027 disusun dengan berlandaskan asumsi dasar ekonomi makro yang telah disepakati Pemerintah dan DPR, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0 persen; inflasi sebesar 2,5 persen; suku bunga SBN 10 tahun di kisaran 6,9 persen; dan nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar AS. Sementara itu, Indonesian Crude Price (ICP) disepakati sebesar US$75 per barel, dengan lifting minyak sebesar 612,5 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 954 ribu barel setara minyak per hari.

Menkeu menambahkan, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi faktor pendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,0 persen hingga 6,5 persen; tingkat pengangguran terbuka berada pada rentang 4,30 persen hingga 4,87 persen; Rasio Gini ditargetkan terus membaik, dalam rentang 0,360 hingga 0,365; Indeks Modal Manusia (IMM) juga ditargetkan membaik menjadi 0,575. Sementara itu, proporsi lapangan kerja formal mencapai 40,81 persen.

“Ke depan, Pemerintah mengharapkan dukungan dan kerja sama dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam mengawal pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2027. Dengan sinergi yang kuat, kami yakin APBN 2027 dapat dilaksanakan secara efektif dan akuntabel untuk menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan, dan akselerasi meningkatkan kesejahteraan,” pungkas Menkeu.
 

***

Deni Surjantoro
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Pemerintah-Apresiasi-DPR-Atas-Disahkannya-RUU-APBN