Perkuat Kompetensi dan Budaya Digital ASN, Kementerian PANRB Libatkan Instansi Pusat dan Daerah

 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyusun acuan pengembangan kompetensi digital ASN dan penguatan budaya digital yang selaras dengan kebutuhan organisasi serta transformasi digital pemerintah. Untuk menyempurnakan kebijakan tersebut, Kementerian PANRB menggelar uji publik Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Kompetensi Digital ASN dan Budaya Digital di Lingkungan Instansi Pemerintah di Auditorium Balai Kota Bandung, Selasa (3/11/2026).

Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian PANRB Tri Atmojo Sejati menyampaikan bahwa uji publik menjadi ruang untuk memperoleh masukan substantif dari berbagai pemangku kepentingan sebelum rancangan peraturan ditetapkan. Keterlibatan instansi pemerintah diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan dapat dipahami dan diterapkan sesuai kebutuhan di lapangan.

“Kami akan lebih banyak mendengarkan masukan. Setelah itu, kami akan mencoba mengkaji bagaimana penyesuaian peraturan ini,” ujar Tri Sejati.

Menurutnya, pelibatan pemangku kepentingan merupakan bagian dari upaya menghadirkan partisipasi publik yang bermakna. Peserta juga memperoleh akses terhadap rancangan peraturan secara utuh sehingga dapat mencermati substansi yang nantinya akan diterapkan.

“Semakin banyak pihak yang membaca rancangan ini, semakin besar peluang kita menghasilkan aturan yang implementatif dan dapat dipahami sejak awal,” tegasnya.

Ia menjelaskan, rancangan tersebut merupakan tindak lanjut arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Kebijakan ini tidak dimaksudkan sebagai standar kompetensi jabatan, melainkan menjadi acuan kemampuan digital yang perlu dimiliki ASN berdasarkan kategori jabatan dan karakteristik tugas.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bandung telah melaksanakan uji kompetensi digital bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) terhadap lebih dari 2.311 ASN. Hasil pengukuran tersebut dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kapasitas aparatur sekaligus kebutuhan pengembangan kompetensinya.

“Hasilnya menjadi modal awal untuk mengenali kapasitas aparatur, memetakan kesenjangan kompetensi, dan menyusun pengembangan sumber daya manusia secara lebih terarah,” ungkap Iskandar.

Iskandar menambahkan, Pemerintah Kota Bandung juga telah mengembangkan Bandung Learning Center dan Assessment Center untuk meningkatkan kapasitas aparatur. Penguasaan teknologi, menurutnya, perlu disertai kemampuan mengolah data, menjaga keamanan informasi, serta menghadirkan inovasi dalam pelayanan publik.

“Masyarakat tidak menilai pemerintah dari seberapa canggih teknologi yang dimiliki, tetapi dari pelayanan yang mudah, cepat, dan pasti. Di sinilah ukuran keberhasilan transformasi digital,” tegas Iskandar.

Dalam sesi paparan, Asisten Deputi Manajemen Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Fahmi Alusi menjelaskan bahwa kerangka kompetensi digital ASN mencakup tiga kemampuan utama, yakni literasi digital, keahlian digital, dan kepemimpinan digital. Pengembangannya dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan, pembelajaran berkelanjutan, serta pengukuran melalui asesmen dan pengakuan hasil pembelajaran.

Selain kompetensi individu, rancangan kebijakan juga memuat penguatan budaya digital dalam empat dimensi, yaitu pelayanan digital, tata kelola digital, pembelajaran dan adaptasi digital, serta kolaborasi dan inovasi digital. Kerangka tersebut menjadi panduan bagi instansi pemerintah dalam membangun budaya kerja digital yang adaptif.

Masukan dari perwakilan instansi pusat dan daerah dalam uji publik ini akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan peraturan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengarahkan pengembangan kompetensi digital ASN dan budaya digital di lingkungan instansi pemerintah agar selaras dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi. (jne/HUMAS MENPANRB)

Sumber : https://www.menpan.go.id/

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Mandiri tentang Pembayaran Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Peserta Internsip Dokter Gigi dan Peserta Program Adaptasi

 

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Mandiri  diselenggarakan pada tanggal 22 Maret 2026 di Direktorat Jenderal SDMK mengenai pembayaran iuran peserta internsip dokter gigi dan peserta program adaptasi dihadiri oleh Jeffri Ardiyanto Direktur Pendayagunaan SDMK,. Ramdani Kepala Kantor Cabang Plaza BPJS Ketenagakerjaan,.  John Walter Vice President Bank Mandiri, Jakarta Selatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 mengatur bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan WNI lulusan luar negeri (LLN) yang akan berpraktik di Indonesia wajib menjalani evaluasi kompetensi dan saat dinyatakan kompeten akan mengikuti adaptasi selama 12 bulan. Ketentuan ini bertujuan memastikan bahwa setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan, termasuk lulusan luar negeri, memiliki kompetensi yang setara dan siap memberikan pelayanan yang aman dan bermutu bagi masyarakat.

Peserta adaptasi dan internsip ini ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK), daerah Bermasalah kesehatan dan daerah yang mengalami kekosongan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Penempatan ini sejalan dengan tujuan pemerataan distribusi tenaga kesehatan dan optimalisasi pendayagunaan SDM Kesehatan. Mereka yang bertugas hingga ke pelosok layak mendapatkan perlindungan yang pasti.

Karena itu, para peserta internsip dan adaptasi perlu mendapatkan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Negara hadir untuk memastikan bahwa mereka yang mengabdi bagi pelayanan kesehatan masyarakat juga terlindungi saat menjalankan tugasnya.

Dalam sambutannya Jeffri Ardiyanto berharap kerja sama ini dapat dilaksanakan dengan baik, sesuai ketentuan yang telah disepakati, serta menjadi landasan yang kuat bagi perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan di masa mendatang. Saya mengajak seluruh pihak untuk menindaklanjuti perjanjian ini secara konsisten dan tepat waktu. (Red/hlg) .

Sumber : https://ditjen-sdmk.kemkes.go.id/

Kapolri Suyudi Terbitkan SE: Larang Personel Polri Gunakan Vape, Berlaku di Dalam dan Luar Kantor

 

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto melarang seluruh personel Polri menggunakan rokok elektrik atau vape, baik di lingkungan kerja maupun di luar kantor. 

Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik di Lingkungan Polri dan mulai berlaku sejak diterbitkan pada 30 Oktober 2026.

 “Melalui surat edaran tersebut, seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) dilarang menggunakan vape, baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir dalam siaran pers, Senin (2/11/2026).

Johnny mengatakan, kebijakan tersebut diterbitkan untuk mengantisipasi penyalahgunaan vape sebagai media peredaran narkotika.

Menurut dia, modus peredaran narkotika kini tidak hanya menggunakan cara konvensional.

Pelaku juga memanfaatkan narkotika berbentuk cair yang dapat disamarkan melalui perangkat vape.

“Hal ini menjadi perhatian serius karena secara kasatmata kandungannya tidak selalu dapat dibedakan antara cairan biasa dan cairan yang mengandung narkotika,” ujar Johnny. 

Salah satu yang menjadi perhatian Polri adalah penyalahgunaan vape untuk mengedarkan narkotika cair, termasuk etomidate. 

Zat tersebut telah diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025. Johnny mengatakan, larangan tersebut juga menjadi langkah pencegahan di internal Polri.

Dengan kebijakan ini, Polri tidak hanya menindak peredaran narkotika, tetapi juga berupaya mencegah penyalahgunaannya di lingkungan sendiri. 

“Polri menjadi bagian dari institusi yang mendukung sekaligus menginisiasi kebijakan pelarangan penggunaan vape di lingkungan internal sebagai bentuk komitmen nyata dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba,” tegas Johnny. 

Larangan berlaku bagi seluruh PNPP, mulai dari Mabes Polri, kepolisian daerah (Polda), kepolisian resor (Polres), hingga kepolisian sektor (Polsek). Personel yang melanggar akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. 

“Kami berharap langkah yang dimulai dari internal Polri ini dapat menjadi contoh dan diikuti oleh lingkungan institusi maupun elemen masyarakat lainnya. Upaya memerangi narkoba membutuhkan komitmen bersama, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga pencegahan dan perubahan perilaku,” jelasnya.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut diharapkan dapat membangun lingkungan kerja Polri yang disiplin dan profesional. 

Personel juga dituntut menjaga integritas serta menjadi teladan bagi masyarakat.

Sumber : https://nasional.kompas.com/read/2026/11/02/06534991/kapolri-suyudi-terbitkan-se-larang-personel-polri-gunakan-vape-berlaku-di

Pengumuman Seleksi Tenaga Kontrak GF-ATMR Direktorat Penyakit Menular 2026

 

PENGUMUMAN REKRUTMEN TENAGA THE GLOBAL FUND (GF-ATMR) TAHUN 2026

Direktorat Penyakit Menular, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia membuka seleksi penerimaan Tenaga The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, Malaria dan Resilient and Sustainable Systems for Health (GF-ATMR) untuk Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan rekrutmen ini bertujuan untuk mendukung penguatan sistem kesehatan nasional dalam upaya penanggulangan penyakit menular serta mewujudkan ketahanan kesehatan di Indonesia.

Kami mengundang para profesional yang memenuhi kualifikasi untuk berkontribusi dalam program strategis ini. Informasi lengkap mengenai bidang kompetensi, persyaratan administrasi, dan mekanisme pendaftaran dapat diunduh melalui tautan resmi di bawah.

Batas waktu pendaftaran dan ketentuan lainnya berlaku sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi.

Unduh

Sumber : https://www.kemkes.go.id/id/rekrutmen-gf-atmr-kemenkes-2026

UNESCO Luncurkan Panduan Keluarga Era Digital, Kemendikdasmen Dorong Literasi Media Anak

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendukung penguatan literasi media dan informasi melalui peluncuran panduan keluarga UNESCO edisi bahasa Indonesia, Growing Up in a Connected World: A Family Guide for the Digital Age. Panduan ini diharapkan membantu orang tua dan pendidik mendampingi anak menggunakan teknologi secara aman, kritis, dan bertanggung jawab.

Peluncuran berlangsung dalam rangka Pekan Literasi Media dan Informasi Global 2026 di Jakarta, Kamis (29/10), melalui kolaborasi UNESCO, Kemendikdasmen, dan Yayasan AIERA. Panduan tersebut membahas kebiasaan digital yang sehat, perlindungan privasi, disinformasi, perundungan siber, hingga penggunaan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI).

Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Fadli Zon, menegaskan bahwa literasi media tidak sebatas kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup berpikir kritis, memeriksa kebenaran informasi, menghormati perbedaan, serta menggunakan informasi secara etis dan bertanggung jawab.

Menurutnya, ruang digital juga merupakan ruang budaya tempat nilai dan identitas dibentuk. Karena itu, keluarga perlu mendampingi anak membangun etika digital. “Orang tua tidak harus menguasai seluruh teknologi, tapi perlu hadir sebagai pendamping,” tuturnya.

Direktur Kantor Regional UNESCO Jakarta, Maki Katsuno-Hayashikawa, menekankan bahwa literasi media dan informasi merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, pendidik, keluarga, masyarakat sipil, perusahaan teknologi, dan kaum muda. Anak perlu dibekali kemampuan mengevaluasi informasi, memeriksa sumber, mengenali manipulasi, dan berinteraksi secara bertanggung jawab di ruang digital.

Spesialis Program Sektor Komunikasi dan Informasi UNESCO Jakarta, Virginia Antonelli, menjelaskan bahwa panduan ini disusun bersama 37 pakar dari berbagai disiplin ilmu untuk memberikan arahan praktis bagi keluarga. Ia menekankan bahwa anak membutuhkan orang dewasa yang dapat dipercaya, bersedia mendengarkan, dan mendukung mereka menghadapi tantangan digital.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kemendikdasmen, Yudhistira Nugraha, mengatakan bahwa kemampuan anak mengoperasikan teknologi belum tentu diikuti pemahaman tentang risiko penggunaannya. Karena itu, anak perlu dibiasakan memeriksa informasi, menilai keluaran AI, menjaga privasi, dan bertanggung jawab atas jejak digitalnya.

“Walaupun anak-anak kita mampu menggunakan teknologi, belum tentu mereka mampu untuk menggunakannya dengan bijak dan aman,” ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan literasi digital perlu berjalan seiring dengan pendidikan karakter dan komunikasi terbuka antara anak, keluarga, dan sekolah. Ia juga berharap panduan tersebut dapat diintegrasikan ke dalam Ruang Orang Tua pada platform Rumah Pendidikan agar lebih mudah diakses keluarga.

Perwakilan Yayasan AIERA, Suraida Syukur, menyampaikan bahwa penerjemahan panduan ke bahasa Indonesia bertujuan memperluas akses sekaligus mendekatkan isi panduan dengan konteks keluarga Indonesia. Ia berharap panduan ini tidak hanya dibaca, tetapi juga dimanfaatkan dalam diskusi dan pelatihan bagi orang tua serta pendidik di sekolah dan komunitas.

Melalui panduan ini, keluarga dan pendidik diharapkan semakin siap mendampingi anak menghadapi tantangan ruang digital, sekaligus membangun kebiasaan berpikir kritis, memeriksa informasi sebelum membagikannya, dan berinteraksi secara bertanggung jawab. Penulis: Rayhan/Editor: Denty/Fotografer: Shaka

Sumber : https://www.kemendikdasmen.go.id/berita/16378-unesco-luncurkan-panduan-keluarga-era-digital-kemendikdasmen-dorong-literasi-media-anak

Dengan Dukungan BKN, Prof. Zudan Dorong Pemprov Sulawesi Tengah Jadi Instansi ke-350 yang Terapkan Manajemen Talenta

 

Humas BKN, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan, mendorong sekaligus mendukung penerapan manajemen talenta di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dukungan ini disampaikan melalui pendampingan yang diberikan BKN dalam Ekspose Manajemen Talenta yang dihadiri langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK Pemprov Sulawesi Tengah, Rabu (28/10/2026) di Kantor BKN Pusat, Jakarta. Melalui proses ini, Pemprov Sulawesi Tengah diharapkan menjadi instansi ke-350 yang siap menerapkan manajemen talenta.

Terkait perkembangan penerapan manajemen talenta nasional, Prof. Zudan, menyampaikan bahwa penerapannya di instansi pemerintah terus menunjukkan perkembangan positif. Sepanjang 2025 hingga 2026, sebanyak 349 instansi baru tercatat siap menerapkan manajemen talenta. Ia berharap Pemprov Sulawesi Tengah dapat menyusul capaian tersebut. “Alhamdulillah, dari tahun 2025 sampai 2026, kita berada di jalur yang tepat. Minat para gubernur, bupati, wali kota, dan menteri untuk menerapkan manajemen talenta tinggi sekali. Hanya dalam satu tahun, bertambah 349 instansi baru yang siap menerapkannya. Semoga hari ini Sulawesi Tengah menjadi instansi yang ke-350,” ujarnya.

Perkembangan positif ini menurutnya merupakan salah satu bagian dari fondasi penting dalam membangun birokrasi yang kuat dan mendukung kemajuan negara. Birokrasi, tentara, dan kepolisian merupakan tiga pilar penting dalam penyelenggaraan negara, dengan penguatan birokrasi salah satunya dilakukan melalui penerapan manajemen talenta ASN. Melalui sistem ini, instansi pemerintah dapat mengidentifikasi dan menempatkan pegawai berdasarkan kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, serta kebutuhan organisasi.

Pemetaan talenta juga memungkinkan instansi menyiapkan kandidat suksesor untuk mengisi jabatan yang dibutuhkan sehingga proses pengisian jabatan dapat berlangsung lebih cepat dan terencana. “Dinamika perubahan sekarang sangat cepat, sehingga kepala daerah harus bisa memilih SDM dengan cepat. Kalau dengan open bidding, butuh waktu sekitar tiga bulan. Dengan manajemen talenta, cukup satu minggu. Kenapa? Karena kandidatnya sudah disiapkan,” jelasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyampaikan bahwa penataan birokrasi menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan visi dan misi pembangunan daerah berjalan efektif. Ia menekankan perlunya membangun budaya kerja ASN yang berbasis data, mendorong inovasi, serta memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Melayani rakyat secara profesional adalah tugas utama kita. Ciri birokrat pelayan adalah mereka yang diangkat melalui proses sistem merit. Kalau diangkat karena kedekatan, biasanya masih bergaya penguasa. Sebaliknya, yang diangkat melalui semua tahapan sistem akan menyayangi jabatannya dan merasa harus melayani rakyat dengan baik,” ungkap Anwar.

Dalam ekspose tersebut, Pemprov Sulawesi Tengah memaparkan progres pembangunan manajemen talenta, termasuk penyusunan rencana suksesi bagi ASN di lingkungan pemerintah provinsi. Dengan jumlah 18.491 ASN, tahapan yang disiapkan meliputi identifikasi jabatan kosong, pemetaan talenta untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator, penyiapan kandidat suksesor, serta pendalaman terhadap kandidat yang telah dipetakan. Pemprov Sulawesi Tengah juga merancang program pengembangan talenta melalui coaching dan mentoring, rotasi dan mutasi, serta pendampingan untuk meningkatkan kinerja pegawai. Dalam pengelolaan data dan pemetaan talenta, Pemprov Sulawesi Tengah memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA) BKN.

Pada kesempatan tersebut, BKN turut menekankan pentingnya partisipasi aktif ASN dalam memperbarui data kepegawaian melalui fitur Lemari Digital pada aplikasi MyASN. Kelengkapan data, mulai dari riwayat pendidikan dan pelatihan hingga pengembangan kompetensi, menjadi dasar untuk mengidentifikasi potensi dan kapasitas pegawai secara akurat. Dengan data yang mutakhir, pemetaan talenta dapat dilakukan secara lebih objektif sehingga pengembangan karier ASN selaras dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi.

Dalam proses penyempurnaan penerapan manajemen talenta, BKN juga memberikan masukan kepada Pemprov Sulawesi Tengah untuk memastikan prinsip kesetaraan dan keadilan diterapkan bagi seluruh ASN. BKN menyampaikan bahwa standar waktu penyelesaian layanan adalah lima hari kerja, dengan harapan perbaikan dokumen dapat ditindaklanjuti dalam satu hingga dua hari. Penyempurnaan tersebut diperlukan agar instrumen manajemen talenta memenuhi ketentuan dan dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Sumber : https://www.bkn.go.id/dengan-dukungan-bkn-prof-zudan-dorong-pemprov-sulawesi-tengah-jadi-instansi-ke-350-yang-terapkan-manajemen-talenta/

Download Perangkat Ajar Kurikulum Merdeka Terbaru (ATP, CP, KKTP, Prota, Promes & Modul Ajar)

 

Perangkat Ajar Terbaru
Terakhir diperbarui: 8 September 2026
Status: Koleksi diperbarui bertahap; ketersediaan berbeda menurut kelas dan mata pelajaran
Format: Word (.docx), Excel (.xlsx), PDF (sesuai ketersediaan)

Halaman ini merupakan pusat kumpulan Perangkat Ajar Kurikulum Merdeka terbaru untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Seluruh perangkat pembelajaran disusun berdasarkan jenis dokumen, jenjang pendidikan, serta kebutuhan guru agar lebih mudah ditemukan dan digunakan sebagai referensi dalam menyusun proses pembelajaran.

Melalui halaman ini Anda dapat mengunduh berbagai perangkat pembelajaran terbaru seperti Modul Ajar, ATP (Alur Tujuan Pembelajaran), CP (Capaian Pembelajaran), KKTP, Program Tahunan (Prota), Program Semester (Promes), serta berbagai dokumen pendukung lainnya untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK.

Seluruh perangkat ajar dikumpulkan dalam satu halaman agar guru tidak perlu mencari dari berbagai sumber. Dokumen tersedia dalam format Word, Excel maupun PDF sesuai ketersediaan, sehingga dapat dijadikan referensi maupun disesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-masing.

Apa Itu Perangkat Ajar?

Perangkat Ajar adalah kumpulan dokumen yang disusun guru sebagai panduan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran di sekolah. Perangkat ini berfungsi sebagai pedoman agar kegiatan belajar mengajar berlangsung secara sistematis, terarah, serta selaras dengan ketentuan kurikulum yang berlaku.

Dalam implementasi Kurikulum Merdeka, perangkat ajar tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administrasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam merancang pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi peserta didik. Guru memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan perangkat pembelajaran sesuai karakteristik siswa, kondisi sekolah, serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

Perangkat Ajar Kurikulum Merdeka yang dapat digunakan sebagai referensi oleh guru SD, SMP, SMA, maupun SMK. Seluruh dokumen disusun secara sistematis sehingga lebih mudah ditemukan berdasarkan jenis perangkat, jenjang pendidikan, kelas, maupun mata pelajaran.

Jenis Perangkat Ajar yang Tersedia

Perangkat pembelajaran terdiri dari berbagai dokumen yang saling melengkapi. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, namun seluruhnya bertujuan membantu guru menyusun pembelajaran yang efektif, terukur, dan sesuai dengan Capaian Pembelajaran (CP).

Modul Ajar

Modul Ajar merupakan panduan pelaksanaan pembelajaran yang memuat tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan, media pembelajaran, asesmen, hingga refleksi. Dokumen ini menjadi acuan utama guru saat melaksanakan proses belajar mengajar di kelas.

ATP (Alur Tujuan Pembelajaran)

ATP berisi urutan tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis berdasarkan Capaian Pembelajaran. Dokumen ini membantu guru merencanakan proses belajar selama satu fase atau satu tahun pelajaran.

CP (Capaian Pembelajaran)

CP merupakan kompetensi yang diharapkan dikuasai peserta didik pada akhir suatu fase pembelajaran. Dokumen ini menjadi dasar penyusunan ATP, Modul Ajar, serta berbagai perangkat pembelajaran lainnya.

KKTP

KKTP atau Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran digunakan sebagai acuan dalam menentukan tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran melalui berbagai bentuk asesmen yang dilakukan guru.

Program Tahunan (Prota)

Program Tahunan memuat rencana umum pembelajaran selama satu tahun pelajaran. Dokumen ini membantu guru mengatur distribusi materi sesuai kalender pendidikan dan alokasi waktu yang tersedia.

Program Semester (Promes)

Program Semester merupakan penjabaran Program Tahunan ke dalam satu semester. Dokumen ini membantu guru mengatur urutan materi, jadwal pembelajaran, serta target capaian dalam setiap semester.

Hubungan Antar Perangkat Ajar

Meskipun memiliki fungsi yang berbeda, seluruh perangkat ajar saling berkaitan dalam proses perencanaan pembelajaran. Penyusunan perangkat biasanya diawali dengan mengacu pada Capaian Pembelajaran (CP). Selanjutnya guru menyusun Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) sebagai urutan tujuan yang akan dicapai. Berdasarkan ATP tersebut, guru mengembangkan Modul Ajar untuk pelaksanaan kegiatan belajar di kelas. Selama proses pembelajaran berlangsung, guru menggunakan KKTP sebagai acuan dalam melakukan asesmen, sementara Program Tahunan (Prota) dan Program Semester (Promes) membantu mengatur distribusi materi sesuai kalender akademik.

Modul Ajar
Kumpulan Modul Ajar Kurikulum Merdeka terbaru untuk SD, SMP, SMA, dan SMK yang disusun berdasarkan kelas, fase, serta mata pelajaran.

✓ Semua Jenjang
✓ Semua Mata Pelajaran
✓ Format Word & PDF
✓ Selalu Diperbarui

LIHAT MODUL AJAR

ATP (Alur Tujuan Pembelajaran)
Download ATP terbaru sebagai acuan penyusunan tujuan pembelajaran berdasarkan Capaian Pembelajaran pada setiap fase.

✓ SD
✓ SMP
✓ SMA
✓ SMK

DOWNLOAD ATP

Capaian Pembelajaran (CP)
Temukan dokumen Capaian Pembelajaran terbaru berdasarkan fase dan mata pelajaran sebagai dasar penyusunan perangkat ajar. Cari Sekolah

✓ Fase A–F
✓ Semua Mapel
✓ Terbaru

LIHAT CP

KKTP
Kumpulan KKTP terbaru yang dapat digunakan sebagai referensi dalam menyusun asesmen dan mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran.

✓ Semua Jenjang
✓ Mudah Diedit
✓ Gratis

LIHAT KKTP

Program Tahunan (Prota)
Program Tahunan terbaru untuk membantu guru menyusun distribusi materi pembelajaran selama satu tahun pelajaran. Cari Modul Ajar

✓ Semua Kelas
✓ Semua Jenjang
✓ Mengikuti Kalender  Pendidikan

LIHAT PROTA

Program Semester (Promes)
Download Program Semester terbaru sebagai pelengkap perangkat pembelajaran untuk setiap semester.

✓ Semester Ganjil
✓ Semester Genap
✓ Semua Jenjang

LIHAT PROMES

Sumber : https://www.gurumaju.com/2026/07/perangkat-ajar.html