Pelatihan Guru SD Mengajar Bahasa Inggris

 

Persiapan penerapan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib bagi murid kelas 3 SD pada 2027 mulai dilakukan pemerintah melalui peningkatan kemampuan tenaga pengajar. Program ini menyasar 58.482 guru sekolah dasar di berbagai wilayah Indonesia, dilansir dari Detikcom.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan program Pengembangan Kompetensi Guru SD dalam Mengajar Bahasa Inggris (PKGSD MBI). Kegiatan tersebut dirancang sebagai kursus intensif selama 10 hari untuk membekali guru kelas 3 SD dengan kemampuan mengajar bahasa Inggris.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Nunuk Suryani menjelaskan bahwa pelaksanaan program akan melibatkan perguruan tinggi yang mempunyai program studi pendidikan bahasa Inggris. Dari total 107 kampus yang tersedia, sebanyak 101 perguruan tinggi telah menyatakan kesediaannya untuk berpartisipasi.

Dalam acara Koordinasi dan Penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bantuan Pemerintah Pengembangan Kompetensi Guru Sekolah Dasar dalam Mengajar Bahasa Inggris (PKGSD MBI) di Hotel Merlynn Park Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026), Nunuk menjelaskan cakupan kerja sama tersebut.

"Ini melibatkan semua perguruan tinggi yang memiliki prodi bahasa Inggris, baik negeri maupun swasta," tuturnya.

Program PKGSD MBI dirancang menjangkau 58.482 sekolah yang berada di 19 provinsi, 227 kabupaten/kota, dan 2.717 kecamatan. Setiap sekolah memperoleh alokasi satu peserta sehingga jumlah guru yang mengikuti kegiatan tersebut mencapai 58.482 orang.

Untuk mengakomodasi seluruh peserta, pemerintah juga telah mempersiapkan 3.002 kelas pelatihan. Jumlah tersebut menjadi bagian dari perencanaan pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi guru di berbagai daerah.

"Dan nanti kami juga sudah menyiapkan 3.002 kelas pelatihan," jelas Nunuk.

Dalam penyelenggaraannya, perguruan tinggi mitra mendapatkan pembagian tugas yang mencakup empat bidang utama. Pembagian tanggung jawab tersebut meliputi:

• Pengelolaan bantuan pemerintah.
• Persiapan fasilitator dan sumber daya pelatihan serta penyelenggaraan kegiatan.
• Penyusunan laporan pelaksanaan program.
• Pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Nunuk menerangkan bahwa pembagian tanggung jawab tersebut diperlukan untuk mendukung kelancaran kegiatan. Koordinasi antara pemerintah dan perguruan tinggi juga menjadi bagian dari upaya menjaga efektivitas serta mutu pelatihan.

"Melalui pembagian peran ini dan koordinasi ini, diharapkan pelaksanaan program dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tetap menjaga kualitas pelatihan," jelas Nunuk.

Guru Mengikuti Kursus Selama 10 Hari

Materi PKGSD MBI disampaikan melalui kegiatan selama 10 hari dengan total beban 80 jam pelajaran. Komposisinya mencakup pembelajaran secara langsung dan kegiatan belajar mandiri yang harus diikuti peserta.

Dalam sesi tatap muka, guru mendapatkan kesempatan memperdalam penguasaan materi bahasa Inggris. Mereka juga diarahkan untuk menyusun perangkat pembelajaran, menjalani praktik mengajar, serta mengembangkan pendekatan pengajaran berdasarkan karakteristik peserta didik.

Pelaksanaan pertemuan langsung menggunakan sistem kunjungan perguruan tinggi ke sekolah atau kawasan yang menjadi sasaran program. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak perlu meninggalkan sekolah untuk mengikuti kegiatan di kampus.

Pengaturan waktu pelatihan juga mempertimbangkan kewajiban guru dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar. Mereka tetap dapat menyelesaikan jam pelajaran pertama, kedua, dan ketiga sebelum mengikuti sesi pelatihan.

"Bukan mengirim guru ke sekolah, tapi para pengajar itu datang ke lokasi karena supaya guru-guru tetap bisa mengajar jam pertama, kedua, ketiga setelah itu boleh mulai pelatihan. Jadi esensinya meskipun pelatihan guru, mereka tidak meninggalkan siswanya," sampai Nunuk.

Melibatkan Dinas Pendidikan dan Perguruan Tinggi

Selain bekerja sama dengan kampus, Kemendikdasmen menjalin koordinasi bersama dinas pendidikan tingkat kabupaten/kota di wilayah provinsi yang menjadi sasaran program. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pelatihan sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

Perguruan tinggi yang terlibat juga dapat menggunakan sumber daya akademik dan tenaga pendukung yang tersedia. Pemerintah telah menyiapkan fasilitator serta alumni PKGSD-MBI yang bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan ketersediaan di setiap wilayah.

Keterlibatan institusi pendidikan tinggi diharapkan dapat memperluas jangkauan pelatihan sekaligus mengoptimalkan kemampuan akademik, keilmuan, dan sumber daya manusia yang dimiliki kampus.

Nunuk turut menyoroti pentingnya keberlanjutan kerja sama antara pemerintah dan perguruan tinggi. Menurutnya, keterlibatan kampus tidak sebatas membantu penyelenggaraan kursus, tetapi juga dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui pendampingan kepada tenaga pengajar.

"Kami berharap kerja sama ini tidak hanya mendukung terlaksananya pelatihan, tetapi juga menjadi bagian dari kontribusi berkelanjutan perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk melalui pendampingan kepada guru sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat," ucapnya.

Sumber : https://koridor.co.id/

Alasan BGN Rekrut Pejabat KPK, Sudaryono: Perkuat Komitmen Anti Korupsi

 

Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat tata kelola kelembagaan dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penugasan dua personel yang memiliki pengalaman di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini menjadi bagian dari upaya BGN untuk membangun sistem penyelenggaraan program yang semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Kedua personel tersebut adalah Mungki Hadipratikno, mantan Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK yang kini menjabat sebagai Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, serta Haerudin, mantan Kepala Sekretariat Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang kini menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN.

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, penugasan dua personel dengan pengalaman di KPK tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola kelembagaan BGN. Pengalaman dan kompetensi keduanya diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan Program MBG yang semakin transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas.

"Kami menyambut baik dan mengapresiasi dukungan KPK dalam memperkuat tata kelola di lingkungan Badan Gizi Nasional. Ini adalah langkah kami perkuat komitmen anti korupsi. Bagi kami, integritas dan akuntabilitas bukan sekadar prinsip administratif, melainkan fondasi utama dalam menjalankan program sebesar MBG," ujar Sudaryono di Jakarta, pada Jumat (6/11).

Ia menegaskan, BGN berkomitmen untuk terus membangun sistem penyelenggaraan program yang mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, pengawasan, serta pencegahan potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar juga menyampaikan bahwa BGN terbuka terhadap berbagai masukan, kajian, dan rekomendasi KPK, termasuk hasil kajian mengenai potensi kerawanan korupsi dalam penyelenggaraan Program MBG.

"Setiap rekomendasi yang diberikan oleh KPK menjadi masukan penting bagi kami untuk melakukan pembenahan dan penyempurnaan sistem. Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan Program MBG berjalan sesuai ketentuan, memiliki mekanisme pengawasan yang kuat, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," katanya.

Menurut Sudaryono, penguatan tata kelola harus berjalan beriringan dengan percepatan pelaksanaan program. Besarnya cakupan dan manfaat Program MBG menuntut BGN untuk memiliki sistem kelembagaan yang kuat, sumber daya manusia yang profesional, serta mekanisme pengendalian dan pengawasan yang efektif.

"Program ini menyangkut kepentingan masyarakat luas, terutama pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar dijaga. Kita tidak hanya ingin program ini berjalan cepat dan menjangkau banyak penerima manfaat, tetapi juga harus tepat sasaran, berkualitas, efisien, dan bersih dari praktik korupsi," tegasnya.

Ia menambahkan, kolaborasi dengan KPK dan berbagai lembaga negara lainnya merupakan bagian dari komitmen BGN untuk memastikan setiap tahapan Program MBG dilaksanakan dengan standar tata kelola pemerintahan yang baik. BGN juga akan terus memperkuat koordinasi lintas lembaga guna memastikan rekomendasi perbaikan dapat ditindaklanjuti secara konkret, terukur, dan berkelanjutan.

"Prinsip kami jelas, pencegahan harus dilakukan sejak awal. Jangan menunggu muncul persoalan baru dilakukan pembenahan. Kita bangun sistem yang kuat, pengawasan yang berjalan, dan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap program ini dapat terus kita jaga," tutup Sudaryono.

Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional

Sumber : https://www.bgn.go.id/

Perkuat Kompetensi dan Budaya Digital ASN, Kementerian PANRB Libatkan Instansi Pusat dan Daerah

 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyusun acuan pengembangan kompetensi digital ASN dan penguatan budaya digital yang selaras dengan kebutuhan organisasi serta transformasi digital pemerintah. Untuk menyempurnakan kebijakan tersebut, Kementerian PANRB menggelar uji publik Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Kompetensi Digital ASN dan Budaya Digital di Lingkungan Instansi Pemerintah di Auditorium Balai Kota Bandung, Selasa (3/11/2026).

Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian PANRB Tri Atmojo Sejati menyampaikan bahwa uji publik menjadi ruang untuk memperoleh masukan substantif dari berbagai pemangku kepentingan sebelum rancangan peraturan ditetapkan. Keterlibatan instansi pemerintah diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan dapat dipahami dan diterapkan sesuai kebutuhan di lapangan.

“Kami akan lebih banyak mendengarkan masukan. Setelah itu, kami akan mencoba mengkaji bagaimana penyesuaian peraturan ini,” ujar Tri Sejati.

Menurutnya, pelibatan pemangku kepentingan merupakan bagian dari upaya menghadirkan partisipasi publik yang bermakna. Peserta juga memperoleh akses terhadap rancangan peraturan secara utuh sehingga dapat mencermati substansi yang nantinya akan diterapkan.

“Semakin banyak pihak yang membaca rancangan ini, semakin besar peluang kita menghasilkan aturan yang implementatif dan dapat dipahami sejak awal,” tegasnya.

Ia menjelaskan, rancangan tersebut merupakan tindak lanjut arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Kebijakan ini tidak dimaksudkan sebagai standar kompetensi jabatan, melainkan menjadi acuan kemampuan digital yang perlu dimiliki ASN berdasarkan kategori jabatan dan karakteristik tugas.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bandung telah melaksanakan uji kompetensi digital bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) terhadap lebih dari 2.311 ASN. Hasil pengukuran tersebut dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kapasitas aparatur sekaligus kebutuhan pengembangan kompetensinya.

“Hasilnya menjadi modal awal untuk mengenali kapasitas aparatur, memetakan kesenjangan kompetensi, dan menyusun pengembangan sumber daya manusia secara lebih terarah,” ungkap Iskandar.

Iskandar menambahkan, Pemerintah Kota Bandung juga telah mengembangkan Bandung Learning Center dan Assessment Center untuk meningkatkan kapasitas aparatur. Penguasaan teknologi, menurutnya, perlu disertai kemampuan mengolah data, menjaga keamanan informasi, serta menghadirkan inovasi dalam pelayanan publik.

“Masyarakat tidak menilai pemerintah dari seberapa canggih teknologi yang dimiliki, tetapi dari pelayanan yang mudah, cepat, dan pasti. Di sinilah ukuran keberhasilan transformasi digital,” tegas Iskandar.

Dalam sesi paparan, Asisten Deputi Manajemen Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Fahmi Alusi menjelaskan bahwa kerangka kompetensi digital ASN mencakup tiga kemampuan utama, yakni literasi digital, keahlian digital, dan kepemimpinan digital. Pengembangannya dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan, pembelajaran berkelanjutan, serta pengukuran melalui asesmen dan pengakuan hasil pembelajaran.

Selain kompetensi individu, rancangan kebijakan juga memuat penguatan budaya digital dalam empat dimensi, yaitu pelayanan digital, tata kelola digital, pembelajaran dan adaptasi digital, serta kolaborasi dan inovasi digital. Kerangka tersebut menjadi panduan bagi instansi pemerintah dalam membangun budaya kerja digital yang adaptif.

Masukan dari perwakilan instansi pusat dan daerah dalam uji publik ini akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan peraturan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengarahkan pengembangan kompetensi digital ASN dan budaya digital di lingkungan instansi pemerintah agar selaras dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi. (jne/HUMAS MENPANRB)

Sumber : https://www.menpan.go.id/

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Mandiri tentang Pembayaran Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Peserta Internsip Dokter Gigi dan Peserta Program Adaptasi

 

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Mandiri  diselenggarakan pada tanggal 22 Maret 2026 di Direktorat Jenderal SDMK mengenai pembayaran iuran peserta internsip dokter gigi dan peserta program adaptasi dihadiri oleh Jeffri Ardiyanto Direktur Pendayagunaan SDMK,. Ramdani Kepala Kantor Cabang Plaza BPJS Ketenagakerjaan,.  John Walter Vice President Bank Mandiri, Jakarta Selatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 mengatur bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan WNI lulusan luar negeri (LLN) yang akan berpraktik di Indonesia wajib menjalani evaluasi kompetensi dan saat dinyatakan kompeten akan mengikuti adaptasi selama 12 bulan. Ketentuan ini bertujuan memastikan bahwa setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan, termasuk lulusan luar negeri, memiliki kompetensi yang setara dan siap memberikan pelayanan yang aman dan bermutu bagi masyarakat.

Peserta adaptasi dan internsip ini ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK), daerah Bermasalah kesehatan dan daerah yang mengalami kekosongan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Penempatan ini sejalan dengan tujuan pemerataan distribusi tenaga kesehatan dan optimalisasi pendayagunaan SDM Kesehatan. Mereka yang bertugas hingga ke pelosok layak mendapatkan perlindungan yang pasti.

Karena itu, para peserta internsip dan adaptasi perlu mendapatkan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Negara hadir untuk memastikan bahwa mereka yang mengabdi bagi pelayanan kesehatan masyarakat juga terlindungi saat menjalankan tugasnya.

Dalam sambutannya Jeffri Ardiyanto berharap kerja sama ini dapat dilaksanakan dengan baik, sesuai ketentuan yang telah disepakati, serta menjadi landasan yang kuat bagi perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan di masa mendatang. Saya mengajak seluruh pihak untuk menindaklanjuti perjanjian ini secara konsisten dan tepat waktu. (Red/hlg) .

Sumber : https://ditjen-sdmk.kemkes.go.id/

Kapolri Suyudi Terbitkan SE: Larang Personel Polri Gunakan Vape, Berlaku di Dalam dan Luar Kantor

 

Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto melarang seluruh personel Polri menggunakan rokok elektrik atau vape, baik di lingkungan kerja maupun di luar kantor. 

Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik di Lingkungan Polri dan mulai berlaku sejak diterbitkan pada 30 Oktober 2026.

 “Melalui surat edaran tersebut, seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) dilarang menggunakan vape, baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir dalam siaran pers, Senin (2/11/2026).

Johnny mengatakan, kebijakan tersebut diterbitkan untuk mengantisipasi penyalahgunaan vape sebagai media peredaran narkotika.

Menurut dia, modus peredaran narkotika kini tidak hanya menggunakan cara konvensional.

Pelaku juga memanfaatkan narkotika berbentuk cair yang dapat disamarkan melalui perangkat vape.

“Hal ini menjadi perhatian serius karena secara kasatmata kandungannya tidak selalu dapat dibedakan antara cairan biasa dan cairan yang mengandung narkotika,” ujar Johnny. 

Salah satu yang menjadi perhatian Polri adalah penyalahgunaan vape untuk mengedarkan narkotika cair, termasuk etomidate. 

Zat tersebut telah diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025. Johnny mengatakan, larangan tersebut juga menjadi langkah pencegahan di internal Polri.

Dengan kebijakan ini, Polri tidak hanya menindak peredaran narkotika, tetapi juga berupaya mencegah penyalahgunaannya di lingkungan sendiri. 

“Polri menjadi bagian dari institusi yang mendukung sekaligus menginisiasi kebijakan pelarangan penggunaan vape di lingkungan internal sebagai bentuk komitmen nyata dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba,” tegas Johnny. 

Larangan berlaku bagi seluruh PNPP, mulai dari Mabes Polri, kepolisian daerah (Polda), kepolisian resor (Polres), hingga kepolisian sektor (Polsek). Personel yang melanggar akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. 

“Kami berharap langkah yang dimulai dari internal Polri ini dapat menjadi contoh dan diikuti oleh lingkungan institusi maupun elemen masyarakat lainnya. Upaya memerangi narkoba membutuhkan komitmen bersama, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga pencegahan dan perubahan perilaku,” jelasnya.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut diharapkan dapat membangun lingkungan kerja Polri yang disiplin dan profesional. 

Personel juga dituntut menjaga integritas serta menjadi teladan bagi masyarakat.

Sumber : https://nasional.kompas.com/read/2026/11/02/06534991/kapolri-suyudi-terbitkan-se-larang-personel-polri-gunakan-vape-berlaku-di

Pengumuman Seleksi Tenaga Kontrak GF-ATMR Direktorat Penyakit Menular 2026

 

PENGUMUMAN REKRUTMEN TENAGA THE GLOBAL FUND (GF-ATMR) TAHUN 2026

Direktorat Penyakit Menular, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia membuka seleksi penerimaan Tenaga The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, Malaria dan Resilient and Sustainable Systems for Health (GF-ATMR) untuk Tahun Anggaran 2026.

Kegiatan rekrutmen ini bertujuan untuk mendukung penguatan sistem kesehatan nasional dalam upaya penanggulangan penyakit menular serta mewujudkan ketahanan kesehatan di Indonesia.

Kami mengundang para profesional yang memenuhi kualifikasi untuk berkontribusi dalam program strategis ini. Informasi lengkap mengenai bidang kompetensi, persyaratan administrasi, dan mekanisme pendaftaran dapat diunduh melalui tautan resmi di bawah.

Batas waktu pendaftaran dan ketentuan lainnya berlaku sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi.

Unduh

Sumber : https://www.kemkes.go.id/id/rekrutmen-gf-atmr-kemenkes-2026

UNESCO Luncurkan Panduan Keluarga Era Digital, Kemendikdasmen Dorong Literasi Media Anak

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendukung penguatan literasi media dan informasi melalui peluncuran panduan keluarga UNESCO edisi bahasa Indonesia, Growing Up in a Connected World: A Family Guide for the Digital Age. Panduan ini diharapkan membantu orang tua dan pendidik mendampingi anak menggunakan teknologi secara aman, kritis, dan bertanggung jawab.

Peluncuran berlangsung dalam rangka Pekan Literasi Media dan Informasi Global 2026 di Jakarta, Kamis (29/10), melalui kolaborasi UNESCO, Kemendikdasmen, dan Yayasan AIERA. Panduan tersebut membahas kebiasaan digital yang sehat, perlindungan privasi, disinformasi, perundungan siber, hingga penggunaan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI).

Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Fadli Zon, menegaskan bahwa literasi media tidak sebatas kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup berpikir kritis, memeriksa kebenaran informasi, menghormati perbedaan, serta menggunakan informasi secara etis dan bertanggung jawab.

Menurutnya, ruang digital juga merupakan ruang budaya tempat nilai dan identitas dibentuk. Karena itu, keluarga perlu mendampingi anak membangun etika digital. “Orang tua tidak harus menguasai seluruh teknologi, tapi perlu hadir sebagai pendamping,” tuturnya.

Direktur Kantor Regional UNESCO Jakarta, Maki Katsuno-Hayashikawa, menekankan bahwa literasi media dan informasi merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, pendidik, keluarga, masyarakat sipil, perusahaan teknologi, dan kaum muda. Anak perlu dibekali kemampuan mengevaluasi informasi, memeriksa sumber, mengenali manipulasi, dan berinteraksi secara bertanggung jawab di ruang digital.

Spesialis Program Sektor Komunikasi dan Informasi UNESCO Jakarta, Virginia Antonelli, menjelaskan bahwa panduan ini disusun bersama 37 pakar dari berbagai disiplin ilmu untuk memberikan arahan praktis bagi keluarga. Ia menekankan bahwa anak membutuhkan orang dewasa yang dapat dipercaya, bersedia mendengarkan, dan mendukung mereka menghadapi tantangan digital.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kemendikdasmen, Yudhistira Nugraha, mengatakan bahwa kemampuan anak mengoperasikan teknologi belum tentu diikuti pemahaman tentang risiko penggunaannya. Karena itu, anak perlu dibiasakan memeriksa informasi, menilai keluaran AI, menjaga privasi, dan bertanggung jawab atas jejak digitalnya.

“Walaupun anak-anak kita mampu menggunakan teknologi, belum tentu mereka mampu untuk menggunakannya dengan bijak dan aman,” ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan literasi digital perlu berjalan seiring dengan pendidikan karakter dan komunikasi terbuka antara anak, keluarga, dan sekolah. Ia juga berharap panduan tersebut dapat diintegrasikan ke dalam Ruang Orang Tua pada platform Rumah Pendidikan agar lebih mudah diakses keluarga.

Perwakilan Yayasan AIERA, Suraida Syukur, menyampaikan bahwa penerjemahan panduan ke bahasa Indonesia bertujuan memperluas akses sekaligus mendekatkan isi panduan dengan konteks keluarga Indonesia. Ia berharap panduan ini tidak hanya dibaca, tetapi juga dimanfaatkan dalam diskusi dan pelatihan bagi orang tua serta pendidik di sekolah dan komunitas.

Melalui panduan ini, keluarga dan pendidik diharapkan semakin siap mendampingi anak menghadapi tantangan ruang digital, sekaligus membangun kebiasaan berpikir kritis, memeriksa informasi sebelum membagikannya, dan berinteraksi secara bertanggung jawab. Penulis: Rayhan/Editor: Denty/Fotografer: Shaka

Sumber : https://www.kemendikdasmen.go.id/berita/16378-unesco-luncurkan-panduan-keluarga-era-digital-kemendikdasmen-dorong-literasi-media-anak