Peringati HMKG ke-79, BMKG Perkuat Layanan untuk Mendukung Ketahanan Nasional

 

Pada puncak peringatan Hari Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (HMKG) ke-79 yang jatuh pada 21 Juli, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani, menjelaskan BMKG terus berkomitmen memperkuat layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan nasional.

Upaya tersebut sejalan dengan tema HMKG ke-79, “BMKG Hebat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur,” yang dimaknai sebagai semangat bagi seluruh insan BMKG untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, bekerja dengan integritas, serta mengabdi dengan tulus kepada masyarakat.

“Tema ‘BMKG Hebat’ bukan untuk menyatakan bahwa kami sudah hebat. Tema ini justru menjadi pengingat agar seluruh insan BMKG terus belajar, terus berbenah, dan terus meningkatkan kualitas pelayanan. Pada akhirnya, masyarakatlah yang akan menilai pengabdian kami,” kata Faisal di Jakarta, Selasa (21/7).

Memasuki usia hampir delapan dekade, BMKG terus memacu kualitas layanannya agar semakin adaptif dan andal dalam menghadapi tantangan kebencanaan serta perubahan iklim. Upaya ini bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat Indonesia bisa menikmati manfaat nyata dari kehadiran BMKG.

Sementara itu, Faisal mengingatkan bahwa kedaulatan bangsa tidak cuma bertumpu pada kekuatan pertahanan, melainkan juga pada pasokan informasi MKG yang cepat, akurat, dan menjangkau hingga pelosok terluar Nusantara.

Oleh karena itu, BMKG terus mendekatkan layanannya kepada masyarakat melalui 191 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Berbagai informasi yang mengalir dari BMKG tidak hanya menjadi dasar pengambilan kebijakan-kebijakan pemerintah, tetapi juga membantu langsung para petani, nelayan, pelaku transportasi, dunia usaha, hingga masyarakat umum dalam aktivitas sehari-hari.

Di sektor pertanian, informasi iklim menjadi acuan dalam penyusunan kalender tanam, pemilihan varietas tanaman, serta upaya mengurangi risiko gagal panen. Di sektor maritim, nelayan memanfaatkan layanan Indonesian Weather Information for Shipping (INA-WIS) untuk mendukung keselamatan pelayaran sekaligus membantu mengidentifikasi potensi daerah penangkapan ikan hingga 10 hari ke depan.

BMKG juga mendukung keselamatan transportasi darat, laut, dan udara melalui penyediaan informasi cuaca yang andal. Selain itu, data mikrozonasi dimanfaatkan sebagai salah satu referensi dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur tahan bencana. BMKG juga terus mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan melalui penyediaan data potensi angin, surya, dan panas bumi, serta berkontribusi dalam pemantauan titik panas (hotspot) untuk membantu pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

“Kami akan memberikan layanan terbaik selama 24 jam setiap hari agar masyarakat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami. Upaya ini merupakan bagian dari penguatan sistem Early Warning for Early Action untuk mendukung keselamatan masyarakat dan ketahanan nasional,” ujar Faisal.

Ketua Pelaksana HMKG ke-79, Irwan Slamet, menambahkan bahwa upaya peningkatan layanan tersebut didukung oleh penguatan kapasitas pengamatan, pengolahan, analisis, dan diseminasi informasi. Saat ini BMKG mengoperasikan sekitar 10.800 unit alat operasional utama (aloptama) yang terdiri atas alat pengamatan cuaca otomatis, radar cuaca, serta jaringan sensor seismometer yang tersebar di seluruh Indonesia.

Seluruh data tersebut terintegrasi dalam sistem Multi-Hazards Early Warning System (MHEWS) yang berpusat di Jakarta dengan pusat cadangan di Bali, serta didukung Supercomputer for Multi-hazard Operations and Numerical Modeling (SMONG) dan pemanfaatan artificial intelligence (AI) untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi layanan.

Untuk menjaga kesinambungan layanan, terutama di wilayah terluar dan perbatasan seperti Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Papua, BMKG menjalin kerja sama dengan berbagai mitra strategis dalam mengoptimalkan jaringan satelit. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan konektivitas kantor operasional tetap terjaga serta mendukung keberlangsungan pengiriman data dan informasi peringatan dini meskipun jaringan komunikasi utama mengalami gangguan.

Selain memperkuat teknologi, BMKG juga terus membangun kedekatan dengan masyarakat melalui berbagai program edukasi kebencanaan. Hingga saat ini, BMKG telah menyelenggarakan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) di 277 lokasi, Sekolah Lapang Iklim (SLI) di 831 lokasi, dan Sekolah Lapang Gempa Bumi dan Tsunami (SLGT) di 225 lokasi.

Melalui berbagai program tersebut, BMKG memadukan ilmu pengetahuan modern dengan kearifan lokal seperti ‘smong’ di Aceh, ‘pranata mangsa’ di Jawa, dan ‘tudang sipulung’ di Sulawesi agar informasi mitigasi bencana semakin mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat.

Menutup pesannya, Kepala BMKG menegaskan bahwa teknologi hanyalah sarana. Yang paling utama adalah memastikan setiap informasi yang disampaikan benar-benar dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

“BMKG akan terus meningkatkan kualitas layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika agar semakin bermanfaat bagi masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat adalah tujuan utama kami dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” pungkasnya.

 

Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama

Sumber : https://www.bmkg.go.id/siaran-pers/peringati-hmkg-ke-79-bmkg-perkuat-layanan-untuk-mendukung-ketahanan-nasional

Melalui Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami, BMKG Tingkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat Pesisir di Pacitan

 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman gempabumi dan tsunami melalui penyelenggaraan Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami (SLG) Tahun 2026. Kegiatan yang mengusung tema “Pahami Potensi dan Aksi Cepat Hadapi Gempabumi dan Tsunami Menuju Indonesia Emas 2045” tersebut diselenggarakan di Ruang Pertemuan Kantor Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026).

Kegiatan dibuka oleh Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, yang hadir didampingi Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riama, Direktur Perubahan Iklim BMKG A. Fachri Radjab, Kepala Balai Besar MKG Wilayah III Cahyo Nugroho, serta para Kepala UPT BMKG se-Jawa Timur.

Turut hadir Anggota Komisi V DPR RI Ali Mufthi, Wakil Bupati Pacitan Gagarin beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Pacitan, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pacitan Erwin Andri Atmoko, unsur relawan kebencanaan, Kepala Desa Sidomulyo beserta perangkat desa, tokoh agama, komunitas masyarakat, serta peserta Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami.

Dalam sambutannya, Faisal menegaskan bahwa Kabupaten Pacitan merupakan wilayah yang memiliki potensi gempabumi dan tsunami. Kondisi tersebut menjadikan peningkatan kapasitas masyarakat sebagai langkah penting untuk mengurangi risiko bencana.

“SLG adalah upaya BMKG untuk memastikan BPBD dan masyarakat di wilayah rawan gempa dan tsunami agar peduli dan siap merespons tanda-tanda bahaya alam, serta peringatan dini resmi dari BMKG. Hal ini sejalan dengan inisiatif global Early Warning, Early Action dan Early Warnings for All,” ujar Faisal.

Menurutnya, SLG menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat untuk memahami potensi gempabumi dan tsunami di wilayah masing-masing, sekaligus wadah untuk berlatih menyiapkan langkah-langkah penyelamatan diri saat menghadapi bencana.

“Gempabumi dan tsunami belum dapat diprediksi kejadiannya, tetapi kesiapsiagaan bisa kita bangun dan latih sejak dini, sembari terus berdoa agar kita terhindar dari bencana. Harapan saya nanti para peserta agar aktif bertanya dan berdiskusi, memanfaatkan kesempatan ini untuk merawat mitigasi gempabumi dan tsunami. Wajib bagi seluruh peserta untuk meneruskan pengetahuan penyelamatan yang telah didapat kepada keluarga dan teman-teman,” katanya.

Lebih lanjut, Faisal juga mengapresiasi berbagai upaya mitigasi yang telah dilakukan di Kabupaten Pacitan. Ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Desa Sidomulyo dan masyarakat yang telah meraih predikat Desa Tangguh Bencana Tsunami Tingkat Utama dari BNPB pada tahun 2024.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat masyarakat dalam membangun budaya kesiapsiagaan.

“Yang terpenting adalah memastikan keberlanjutannya, agar upaya-upaya kesiapsiagaan yang telah terbangun ini dapat terus dijaga. BMKG menilai Desa Sidomulyo telah memiliki kapasitas yang kuat untuk dapat segera diusulkan sebagai Tsunami Ready Community yang diakui UNESCO. Saat ini Indonesia memiliki 29 Tsunami Ready Community, dan harapannya Desa Sidomulyo dapat menggenapi angkanya menjadi 30 desa,” ujarnya.

Faisal juga memberikan apresiasi kepada Stasiun Geofisika Nganjuk dan Pusat Gempa Regional (PGR) Yogyakarta yang secara konsisten membangun sinergi dengan pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan literasi kebencanaan masyarakat.

“Hal ini menjadi bukti bahwa Kabupaten Pacitan merupakan salah satu daerah yang terus menjadi prioritas BMKG dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi ancaman gempabumi dan tsunami,” katanya.

Sementara itu, Kepala Stasiun Geofisika Nganjuk Iwan Setiawan menjelaskan bahwa penyelenggaraan SLG bertujuan memastikan informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami dapat dipahami dan ditindaklanjuti oleh seluruh pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Kegiatan tersebut juga bertujuan memperkuat koordinasi antara BMKG dan pemerintah daerah dalam penyebarluasan informasi gempabumi, serta mengoptimalkan peran BPBD sebagai simpul utama penyampaian informasi kebencanaan kepada masyarakat.

“Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman mengenai informasi gempabumi oleh BPBD dan para pihak terkait di daerah rawan bencana, serta mampu menentukan tindak lanjut setelah mendapatkan informasi tersebut,” ujar Iwan.

Ia menjelaskan bahwa peserta mendapatkan materi mengenai potensi sumber gempabumi dan tsunami, sistem informasi gempabumi BMKG, sistem peringatan dini tsunami, serta kesiapsiagaan menghadapi gempabumi melalui paparan, diskusi, tanya jawab, dan simulasi tabletop exercise.

Kegiatan ini diikuti oleh 53 peserta yang berasal dari unsur masyarakat, TNI, Polri, perangkat daerah, Forkopimda, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), tenaga kesehatan, tenaga pendidik, serta media.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR RI Ali Mufthi menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan SLG di Pacitan. Menurutnya, posisi geografis Pacitan yang berada di kawasan rawan gempa menjadikan edukasi dan pelatihan kebencanaan sebagai kebutuhan yang sangat penting.

“Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami bukan sekadar pelatihan teknis, tetapi merupakan komitmen bersama untuk memastikan masyarakat memiliki pengetahuan dan respons yang tepat saat bencana datang,” ujarnya.

Melalui penyelenggaraan Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami, BMKG terus mendorong penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam memahami risiko bencana, merespons peringatan dini secara tepat, serta membangun budaya kesiapsiagaan yang berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi ancaman gempabumi dan tsunami menuju Indonesia Emas 2045.

Sumber : https://www.bmkg.go.id/berita/utama/melalui-sekolah-lapang-gempabumi-dan-tsunami-bmkg-tingkatkan-kesiapsiagaan-masyarakat-pesisir-di-pacitan

Wagub Surya Semangati Anak-anak Asrama Dinsos di Gunungsitoli, Tekankan Pentingnya Berbuat Baik dan Meraih Cita-cita

 

Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya memberikan motivasi kepada puluhan siswa penerima manfaat yang tinggal di Asrama UPTD Pelayanan Sosial Anak Dinas Sosial Sumut. Ia mengajak para siswa untuk terus berbuat baik, tekun belajar, dan menjadikan keterbatasan sebagai semangat untuk meraih masa depan yang lebih baik.

 

Kunjungan tersebut merupakan agenda hari pertama program Berkantor di Nias. Di UPTD Pelayanan Sosial Anak Kota Gunungsitoli, Senin (20/7/2026), Wagub disambut dengan tarian dan nyanyian dari para siswa, kemudian meninjau fasilitas asrama, termasuk kamar tempat tinggal anak-anak.

 

Para siswa yang tinggal di asrama berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Kepulauan Nias. Mereka merupakan anak-anak dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Sebelum tinggal di asrama, sebagian di antaranya harus menempuh perjalanan sejauh 5 hingga 12 kilometer setiap hari untuk bersekolah.

 

 

Mendengar kisah tersebut, Surya memberikan pesan agar para siswa senantiasa menebarkan kebaikan kepada siapa pun. Menurutnya, setiap kebaikan yang dilakukan akan kembali kepada diri sendiri.

 

"Berikanlah yang terbaik yang kamu miliki, karena yang baik itu pasti akan kembali kepadamu. Apakah tutur katanya, perilakunya, budi bahasa, hatinya. Kepada siapa saja, terutama kepada guru, orang tua, kawan dan siapapun. Begitu juga sebaliknya, apa yang kita berikan, akan kembali ke kita," ujar Surya.

 

Beberapa siswa yang berdialog dengan Wagub di antaranya Denny Zebua (kelas III SMA) asal Kabupaten Nias, Agnes Zalukhu dan Intan Waruwu (kelas II SMA) asal Kabupaten Nias Utara, serta Tifon Harefa (kelas III SMA) asal Gunungsitoli Selatan.

 

Surya mengapresiasi perubahan kehidupan yang dirasakan para siswa selama tinggal di asrama. Ia berharap mereka terus meningkatkan prestasi dan mewujudkan cita-cita yang telah diimpikan.

 

"Saya dengar anak-anak hidupnya sudah enak di sini (Asrama UPTD Pelayanan Sosial Anak Dinsos Sumut), artinya kehidupan kalian lebih baik. Karena memang hari ini haruslah lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok, harus lebih baik dari hari ini. Dan cita-cita yang anak-anak sebutkan tadi, itu adalah keinginan yang sangat mulia. Dan saya juga mengapresiasi semua petugas yang mendampingi mereka, menjaga mereka selama di sini," kata Surya didampingi Kepala Dinas Sosial Sumut Adi Putra Parlaungan.

 

Dalam kesempatan itu juga dipaparkan rencana revitalisasi gedung Asrama dan Kantor UPTD Pelayanan Sosial Anak Gunungsitoli. Meski kondisi asrama masih tertata rapi dan bersih, sebagian bangunan dinilai sudah memerlukan pemugaran.

 

"Sebagaimana arahan Pak Gubernur (Bobby Nasution), bagaimana Kepulauan Nias sebagai daerah kategori 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar), kita harus mengentaskan kemiskinan. Kalau bisa tidak ada lagi yang tertinggal. Makanya kita minta dukungan semua pihak, pemerintah pusat, daerah termasuk masyarakat," ujar Surya.

 

Usai meninjau asrama, Wagub juga melihat langsung kondisi Kantor UPTD Pelayanan Sosial Anak Gunungsitoli yang masuk dalam rencana peningkatan sarana dan prasarana oleh Pemerintah Provinsi Sumut.

 

Sementara itu, mewakili para siswa, Agnes Zalukhu dan Intan Waruwu mengaku bersyukur mendapat kesempatan tinggal di asrama yang dikelola Dinas Sosial Sumut. Mereka bertekad belajar lebih giat dan berharap semakin banyak anak kurang mampu di Kepulauan Nias dapat memperoleh manfaat serupa.

 

"Kami semua sudah merasa bahagia tinggal di sini Pak. Tadinya saya takut karena jauh dari orang tua, kehidupannya tidak enak. Tetapi ternyata tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya. Semuanya baik, mereka (petugas dan teman-temannya) menyayangi saya. Dan kami berharap semoga lebih banyak lagi anak-anak di Kepulauan Nias (kurang mampu) bisa tinggal di tempat ini," pungkasnya. **(H13/DISKOMINFO SUMUT)

Sumber : https://sumutprov.go.id/artikel/artikel/wagub-surya-semangati-anak-anak-asrama-dinsos-di-gunungsitoli-tekankan-pentingnya-berbuat-baik-dan-meraih-cita-cita

Pemerintah Aceh Raih Tiga Penghargaan pada Forum Pemred Multimedia Award 2026

 

Pemerintah Aceh kembali mencatatkan capaian di tingkat nasional dengan meraih tiga penghargaan dalam ajang Forum Pemred Multimedia Award 2026 yang berlangsung di Hotel Alana, Yogyakarta, Sabtu (18/7/2026) malam.

Penganugerahan tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-3 Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia (FPRMI) yang mengangkat tema “Pers Kembali ke Rakyat.” Kegiatan ini menjadi wadah apresiasi bagi pemerintah, lembaga, dan tokoh yang dinilai konsisten mendorong keterbukaan informasi, membangun komunikasi publik yang efektif, serta menjalin kemitraan yang baik dengan media.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah Aceh menerima tiga penghargaan sekaligus. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dianugerahi Pena Emas FPRMI, penghargaan tertinggi organisasi tersebut, sekaligus dinobatkan sebagai Gubernur Terbaik Bidang Komunikasi dan Informasi. Sementara Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menerima penghargaan Mitra Pers Terbaik 2026.

Pena Emas FPRMI diberikan kepada tokoh yang dinilai memiliki kepemimpinan kuat, prestasi, serta komitmen dalam mewujudkan komunikasi publik yang terbuka, transparan, dan akuntabel. Adapun Forum Pemred Multimedia Award merupakan penghargaan tahunan bagi kepala daerah, pimpinan lembaga, anggota legislatif, maupun tokoh nasional yang dinilai berkontribusi terhadap penguatan keterbukaan informasi publik, kebebasan pers yang bertanggung jawab, dan sinergi antara pemerintah dengan media massa.

Ketiga penghargaan tersebut diterima Sekda Aceh M. Nasir yang hadir mewakili Pemerintah Aceh di hadapan para pemimpin redaksi media nasional, pejabat kementerian, kepala daerah, serta insan pers dari berbagai daerah.

Penghargaan itu menjadi pengakuan atas upaya Pemerintah Aceh dalam memperkuat tata kelola komunikasi publik yang transparan, responsif, dan informatif. Pemerintah Aceh juga dinilai berhasil membangun hubungan yang produktif dengan media serta meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan.

Pada malam penganugerahan, M. Nasir mendapat kesempatan menyampaikan sambutan mewakili seluruh penerima penghargaan. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa media memiliki peran penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ia mengatakan, hubungan antara pemerintah dan pers perlu terus dipelihara melalui komunikasi yang terbuka, saling menghargai, serta berorientasi pada kepentingan publik.

"Pemerintah Aceh menempatkan media massa sebagai mitra strategis pemerintah. Karena itu, kami terus mengajak insan pers untuk memberikan kritik yang konstruktif, mengawal jalannya program pembangunan, serta bersama-sama menjaga stabilitas dan kepercayaan publik melalui penyampaian informasi yang bertanggung jawab," ujar M. Nasir.

"Media tidak hanya dituntut mampu menyampaikan fakta, tetapi juga harus cermat dalam melakukan verifikasi, menjunjung tinggi etika jurnalistik, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Dengan demikian, media akan tetap menjadi pilar penting dalam memperkuat demokrasi, meningkatkan literasi publik, dan mendukung pembangunan daerah," katanya.

Usai menerima penghargaan, M. Nasir menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Aceh atas kerja bersama yang telah dilakukan di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah dan media menjadi modal penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain memperkuat kepercayaan publik, kolaborasi tersebut juga berperan dalam mempercepat penyebaran informasi pembangunan sekaligus menangkal penyebaran informasi yang menyesatkan.

"Penghargaan ini kami persembahkan untuk seluruh masyarakat Aceh dan insan pers yang selama ini menjadi mitra strategis dalam mengawal pembangunan daerah serta memperkuat keterbukaan informasi publik," tutupnya.

Malam penganugerahan Forum Pemred Multimedia Award 2026 dihadiri para pemimpin redaksi media nasional, pejabat kementerian, anggota legislatif, kepala daerah, serta tokoh media dan komunikasi dari berbagai daerah. Melalui tema “Pers Kembali ke Rakyat”, FPRMI menegaskan pentingnya peran pers sebagai mitra strategis dalam menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, beretika, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Sumber : https://www.acehprov.go.id/berita/kategori/pemerintahan/pemerintah-aceh-raih-tiga-penghargaan-pada-forum-pemred-multimedia-award-2026

KJP (Kartu Jakarta Pintar)

 

Sumber : https://www.jakarta.go.id/kjp-plus

Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus merupakan program strategis Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan akses kepada warga DKI Jakarta usia sekolah 6-21 tahun dari keluarga tidak mampu, agar dapat menuntaskan pendidikan wajib belajar 12 tahun atau Program Peningkatan Keahlian yang Relevan.

Persyaratan peneriman KJP Plus, yaitu :

1. Peserta Didik dengan usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun;
2. terdaftar sebagai Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Negeri atau Swasta di Provinsi DKI Jakarta;
3. memiliki nomor induk kependudukan sebagai penduduk Provinsi DKI Jakarta dan berdomisili di Provinsi DKI Jakarta; dan
4. memenuhi salah satu kriteria khusus sebagai penerima bantuan sosial, sebagai berikut:
5. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
6. Anak Panti Sosial, anak Penyandang Disabilitas dan anak dari Penyandang Disabilitas;
7. Anak dari Pengemudi Jaklingko yang mengemudikan Mikrotrans;
8. Anak dari penerima Kartu Pekerja Jakarta; atau
9. Anak Tidak Sekolah (ATS) yang sudah kembali bersekolah.

Cara Mendapatkan KJP Plus

1. Terdaftar dalam DTKS yang telah ditetapkan oleh Kemensos RI dan dinyatakan layak menerima bantuan sosial.

• Pengecekan status DTKS pada tautan : https://siladu.jakarta.go.id/page/home
• Untuk melakukan pendaftaran DTKS dapat menghubungi petugas Pusdatin Kesos tingkat kelurahan sesuai domisili, atau dapat melakukan pendaftaran secara online melalui tautan https://dtks.jakarta.go.id/ sesuai dengan jadwal pendaftaran DTKS.
• Jika sudah melakukan pendaftaran namun belum ditetapkan dalam DTKS, dapat melakukan pengecekan status pendaftaran DTKS pada tautan : https://dtks.jakarta.go.id/cek-pendaftaran/ atau dapat menghubungi menghubungi petugas Pusdatin Kesos tingkat kelurahan sesuai domisili untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait status pendaftaran DTKS.

2. UPT P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melakukan pemadanan data DTKS umur 6 sd 21 tahun dengan DAPODIK dan EMIS untuk memastikan status terdaftar sebagai peserta didik aktif pada satuan pendidikan baik Sekolah maupun Madrasah di Provinsi DKI Jakarta.
3. Peserta Didik yang sudah terdaftar dalam DTKS dan terdata dalam DAPODIK/EMIS, dikirimkan ke sekolah/madrasah untuk dilakukan verifikasi (verifikasi online melalui system kjp)
4. Sekolah/Madrasah mengumumkan Peserta Didik yang lolos verifikasi untuk melengkapi berkas persyaratan penerima bansos kJP Plus, sebagai berikut :
   
   • Mengisi surat permohonan KJP Plus
   • Surat pernyataan Ketaatan Pengguna KJP Plus
   • Fotocopy KTP orang tua/wali
   • Fotocopy Kartu Keluarga
5. Sekolah/Madrasah mengungah (upload) berkas persyaratan ke system kjp.
6. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melalui UPT P4OP melakukan verifikasi dan validasi calon penerima KJP Plus dari hasil verifikasi Sekolah/Madrasah.
7. Penerima dan Besaran KJP Plus ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Setelah penetapan penerima melalui Keputusan Gubernur,  status penerima KJP Plus dapat di cek melalui tautan : 

Hangat dan Menyenangkan, MPLS Ramah di SMPN 57 Jakarta Hadirkan Pengalaman Belajar yang Bermakna

 

Senyum, tawa, dan sapaan hangat menyambut langkah 216 murid baru yang memasuki gerbang SMP Negeri 57 Jakarta pada Senin (13/7). Di tengah rasa penasaran dan sedikit gugup menghadapi lingkungan baru, mereka disambut guru dan kakak-kakak Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) yang mengajak berkenalan, bermain, hingga saling mengenal. Suasana hangat itu menjadi awal perjalanan belajar yang memberi rasa aman sekaligus menyenangkan.

Pengalaman pertama di sekolah tersebut mencerminkan semangat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah yang terus didorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Bukan hanya mengenalkan lingkungan sekolah, MPLS juga menjadi ruang bagi peserta didik untuk membangun kepercayaan diri, menjalin pertemanan, dan mulai membentuk kebiasaan baik.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat, yang meninjau langsung pelaksanaan MPLS di SMP Negeri 57 Jakarta menegaskan bahwa pembentukan karakter dimulai sejak hari pertama sekolah. "Tahun ini, tema utamanya adalah memperkenalkan sekaligus menguatkan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, karena inti pembelajaran adalah pembiasaan," ujarnya di Jakarta, Senin (13/7).

Ia menjelaskan, kebiasaan tersebut meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur lebih awal. Menurutnya, keberhasilan membangun kebiasaan itu memerlukan sinergi antara sekolah dan keluarga karena sebagian besar praktiknya berlangsung di rumah.

Komitmen itu diwujudkan SMP Negeri 57 Jakarta melalui persiapan yang dilakukan sejak proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Kepala SMP Negeri 57 Jakarta, Agustin Kantiastuti, mengatakan sekolah juga melibatkan orang tua melalui sosialisasi agar memahami seluruh rangkaian kegiatan MPLS.

"Kami memastikan seluruh kegiatan berlangsung aman, tanpa perpeloncoan, tanpa bullying, dan tanpa kekerasan. Kami ingin membuktikan bahwa SMP Negeri 57 melaksanakan MPLS yang Ramah," katanya.

Suasana positif tersebut turut dibangun oleh para pengurus OSIS. Ketua Pelaksana MPLS, Ersa, menjelaskan bahwa berbagai kegiatan seperti yel-yel, ice breaking, dan aktivitas kelompok dirancang agar murid baru lebih cepat beradaptasi dan merasa diterima sebagai bagian dari keluarga besar sekolah.

Kehangatan itu dirasakan langsung oleh para peserta didik. Syifa Indah mengaku merasa nyaman karena sambutan kakak-kakak OSIS membuatnya semakin percaya diri mengikuti kegiatan. Hal serupa disampaikan Rizki. Rasa gugup yang sempat muncul perlahan berubah menjadi semangat setelah merasakan suasana MPLS yang bersahabat.

Bagi para orang tua, hari pertama sekolah juga menjadi awal harapan baru. Retno, salah satu orang tua murid, berharap lingkungan belajar yang aman dan mendukung dapat membantu putranya berkembang, baik dalam prestasi maupun karakter.

MPLS Ramah di SMP Negeri 57 Jakarta menunjukkan bahwa hari pertama sekolah dapat menjadi pengalaman yang meninggalkan kesan positif. Melalui kolaborasi sekolah, guru, OSIS, orang tua, dan seluruh warga sekolah, Kemendikdasmen terus mendorong penyelenggaraan MPLS yang bebas dari perundungan, perpeloncoan, dan segala bentuk kekerasan sebagai fondasi tumbuhnya karakter Anak Indonesia Hebat sejak langkah pertama di sekolah.

 

Siaran Pers Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 580/sipers/A6/VII/2026

Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Laman: kemendikdasmen.go.id
X: x.com/Kemdikdasmen
Instagram: instagram.com/kemendikdasmen
Facebook: facebook.com/kemendikdasmen
YouTube: KEMDIKDASMEN
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemendikdasmen.go.id
Siaran Pers Kemendikdasmen: kemendikdasmen.go.id/pencarian/siaran-pers

Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak Perkuat Sinergi Perlindungan Anak di Satuan Pendidikan

 

Bertepatan dengan dimulainya Tahun Ajaran 2026/2027 dan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah, Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak (Gernas RANA) di Satuan Pendidikan resmi diluncurkan sebagai upaya memperkuat perlindungan anak melalui lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan.
 
Peluncuran Gernas RANA menjadi momentum untuk mengonsolidasikan upaya perlindungan anak secara lebih terpadu dan berkelanjutan melalui kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Gerakan ini menegaskan komitmen bersama untuk memastikan setiap anak Indonesia memperoleh hak belajar di lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya secara utuh, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun digital.
 
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa menciptakan ruang aman dan nyaman bagi anak sangat penting bagi masa depan bangsa. Menurutnya, dampak kekerasan terhadap anak dapat memengaruhi perkembangan mereka dalam jangka panjang.
 
Ia menjelaskan, ruang aman dan nyaman bagi anak harus diwujudkan di empat lingkungan utama, yakni keluarga sebagai tempat pertama anak memperoleh kasih sayang, satuan pendidikan, ruang publik, serta ruang digital yang kini menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan anak.
 
“Kalian semua berhak berada di lingkungan yang aman dan nyaman. Kalau melihat atau mengalami kekerasan, jangan ragu melapor kepada guru maupun orang tua. Kita harus bersama-sama menjaga agar sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan untuk belajar,” pesan Menko Pratikno kepada para murid.
 
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa semangat Gernas RANA sejalan dengan komitmen Kemendikdasmen dalam membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026. Implementasi ini juga telah dimulai sejak hari pertama peserta didik memasuki sekolah melalui pelaksanaan MPLS Ramah.
 
“Melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak, kami tidak hanya ingin menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga, masyarakat, dan ruang digital,” ujar Mendikdasmen.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menekankan bahwa perlindungan anak tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat agar anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan mereka. “Bunda berharap mulai saat ini kita saling menjaga teman, saling menghormati, dan tidak ada lagi bullying di mana pun anak-anakku berada. Mari kita jaga bersama-sama,” tutur Menteri Arifah.
 
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal, Gogot Suharwoto, menjelaskan bahwa momentum peluncuran Gernas RANA sekaligus menjadi penguatan implementasi berbagai kebijakan Kemendikdasmen yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.
 
Kemendikdasmen telah mengintegrasikan semangat Gernas RANA melalui sejumlah kebijakan, antara lain MPLS Ramah, Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, serta Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Pembatasan Penggunaan Gawai di Satuan Pendidikan. Ketiga kebijakan tersebut menjadi fondasi dalam mewujudkan satuan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal.
 
Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak Dirasakan di Berbagai Daerah
 
Semangat menciptakan ruang aman dan nyaman juga dirasakan langsung oleh peserta didik di berbagai daerah. Putri, siswi SMA Negeri 4 Pekanbaru, mengaku merasakan suasana yang hangat sejak mengikuti MPLS di sekolah barunya.
 
“Kami tidak hanya diperkenalkan dengan lingkungan sekolah, tetapi juga mendapat banyak edukasi yang sudah disiapkan sekolah. Saya berharap semua murid baru bisa memperoleh pembelajaran yang bermanfaat selama MPLS,” ujarnya.
 
Hal serupa disampaikan Kepala TK IT Ar Rajwaa Samarinda, Nuridah. Menurutnya, menciptakan ruang aman dan nyaman dimulai dari hal-hal sederhana, seperti menyambut setiap anak dengan senyum, salam, dan sapa agar mereka merasa diterima sejak hari pertama. Sekolah juga memastikan lingkungan belajar tetap bersih, aman, serta menyediakan sarana bermain yang sesuai dengan usia anak sehingga mereka dapat belajar dan berkembang dengan nyaman.

 

Siaran Pers  Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah  Nomor: 581/sipers/A6/VII/2026

 

Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Laman: kemendikdasmen.go.id
X: x.com/Kemdikdasmen
Instagram: instagram.com/kemendikdasmen
Facebook: facebook.com/kemendikdasmen
YouTube: KEMDIKDASMEN
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemendikdasmen.go.id