10 Bidang Prioritas Beasiswa Garuda, Segera Buka untuk Tahun 2027

 

Program beasiswa kuliah S1, Beasiswa Garuda dari pemerintah akan segera dibuka pendaftarannya untuk tahun akademik 2027/2028. 

Beasiswa ini bertujuan membantu putra-putri terbaik di Indonesia untuk menempuh pendidikan S1 di perguruan tinggi terbaik dunia di dalam dan luar negeri.  

Sumber pendanaan Beasiswa Garuda berasal dari Dana Abadi Pendidikan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti saintek). Lewat akun Instagram @beasiswagaruda.ri dikutip Jumat (16/10/2026), Beasiswa Garuda menginformasikan 10 bidang prioritas yang dapat dipilih sebagai jurusan kuliah pendaftar kelak.

"Masih bingung mau fokus studi di bidang apa? Coba simak 10 bidang prioritas Beasiswa Garuda yang relevan dengan kebutuhan bangsa dan perkembangan global. 

Mulai dari teknologi terdepan hingga kebijakan publik yang berdampak, bidang kesehatan yang sangat relevan dengan rekayasa genetika atau metode terapi biomedis terkini, semikonduktor dengan temuan material material baru untuk batere mobil listrik ataupun teknologi terdepan energi terbarukan," ungkap pihak terkait.

10 Bidang Prioritas Beasiswa Garuda 2027

1. Digitalisasi AI dan Semikonduktor 

2. Energi 

3. Hilirisasi dan Industrialisasi 

4. Kesehatan 

5. Ketahanan Pangan 

6. Maritim 

7. Material dan Manufaktur Maju 

8. Pertahanan 

9. Kebijakan Publik dan Hukum 

10. Bisnis dan Ekonomi

Syarat utama 

Meski pun belum ada tanggal pasti dimulai pendaftaran, syarat-syarat utama ini mungkin bisa ditelaah dahulu untuk meyakinkan diri menuju keputusan mendaftar kelak. 

1. Tidak perlu LoA. Penerima beasiswa akan diberikan kesempatan untuk memperoleh LoA di program studi sesuai prioritas nasional sampai dengan satu tahun setelah ditetapkan sebagai penerima beasiswa. 

2. Tes IQ minimal 120 dari Biro Konsultasi Psikologi Universitas di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi dengan akreditasi Baik. 

Adapun tes IQ termaksud minimal mencakup kompetensi verbal, numerik, spasial, memori, pemrosesan informasi, dan logika.

3. IELTS overall score 6.5, dengan setiap band tidak kurang dari 6.0, atau TOEFL ITP minimal skor 550. 

4. SAT minimal 1200. Bagi yang tidak mempunyai hasil tes SAT atau hasil tes SAT kurang dari 1200 maka wajib mengikuti Tes Bakat Skolastik (TBS) yang akan diselenggarakan oleh Beasiswa Garuda.

Komponen beasiswa

1. Dana Pendidikan: 

a. biaya SPP (tuition fee) 

b. biaya pendaftaran 

c. biaya tunjangan buku 

2. Dana Pendukung:  

a. biaya transportasi 

b. biaya aplikasi visa 

c. biaya asuransi kesehatan 

d. biaya kedatangan 

e. biaya hidup bulanan 

f. biaya keadaan darurat (force majeure).  

Sumber : https://www.kompas.com/edu/read/2026/10/16/141058171/10-bidang-prioritas-beasiswa-garuda-segera-buka-untuk-tahun-2027?page=2

Prabowo Setuju Siswa Bisa Tidak Naik Kelas Mulai 2027/2028, Efektifkah untuk Pendidikan?

 

Setelah bertahun-tahun siswa SD hingga SMA dipastikan naik kelas secara otomatis, pemerintah kini bersiap mengembalikan aturan yang sempat ditinggalkan, yaitu siswa memiliki potensi bisa tidak naik kelas.  

Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menyetujui kebijakan ini. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan kebijakan tidak naik kelas otomatis akan mulai diberlakukan pada tahun ajaran 2027/2028.  

Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti mengatakan rencana tersebut telah disampaikan langsung kepada Presiden dan mendapat persetujuan. 

“Melalui kebijakan tidak naik kelas secara otomatis, pemerintah berharap peserta didik lebih termotivasi untuk belajar, meningkatkan penguasaan materi, serta membangun karakter dan mental yang kuat,” ujar Abdul Mu’ti, dikutip dari Antara, Sabtu (17/10/2026).  

Selain mekanisme kenaikan kelas, pemerintah juga menyiapkan kebijakan baru mengenai penjurusan peserta didik yang telah mendapat persetujuan Presiden dan sedang disiapkan aturan pelaksanaannya.  Regulasi dan petunjuk teknisnya saat ini masih dalam proses pengkajian.  

Kebijakan baru ini mengakhiri era di mana kenaikan kelas hampir pasti terjadi di zaman Kurikulum Merdeka.  Lantas, apakah langkah ini akan memperbaiki kualitas pendidikan?

Dampak jika semua siswa pasti naik kelas

Kepada Kompas.com, Selasa (20/10/2026), pemerhati pendidikan yang juga dosen Universitas Multimedia Nusantara (UMN) dan Anggota BSNP, Doni Koesoema A, menilai dampak serius dari kebijakan semua siswa pasti naik kelas.

“Ya tentu saja anak-anak ini nanti akan lulus, apalagi biasanya tidak naik kelas atau naik kelas dikaitkan dengan kelulusan. Jadi semua anak naik kelas, semua anak lulus,” kata Doni. Jika kebijakan ini tidak disertai pertimbangan matang, seperti yang terjadi selama ini, motivasinya hilang. 

“Anak-anak yang malas dan rajin semuanya sama naik kelas. Atau semuanya mendapatkan nilai minimal sehingga mereka akan tetap naik kelas. Ini tidak membentuk karakter mereka, menurut saya,” tegasnya. 

Namun, menurut Doni, urgensi mengembalikan aturan ini perlu dilihat bukan sekadar soal menghukum siswa, melainkan bagaimana mengembalikan fungsi pendidikan karakter dan penguasaan kompetensi.

Doni menekankan, kebijakan naik atau tidak naik kelas sebenarnya bukan inti utama dalam proses pendidikan.

“Bagaimana mekanisme dan sistem yang mengatur supaya sistem pendidikan kita itu membangun semangat belajar dari anak. Belajar itu kan memang ada kemajuannya. Tidak bisa semua anak itu terpromosikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), tidak ada standar baku untuk kenaikan kelas. Yang dikunci oleh negara adalah Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

“Jadi yang dikunci sebenarnya adalah kelulusannya. Kalau pada akhir kelas SD, 6 SD anak belum memenuhi standar tertentu, ya dia tidak boleh lulus. 

Begitu harusnya,” kata Doni. Artinya, kebijakan yang harus diutamakan pertama-tama adalah lulus atau tidak lulus, yang harus berbasis Standar Nasional Pendidikan. Selama ini, semua siswa diluluskan meskipun belum memenuhi standar tersebut.

Kebijakan naik kelas vs tidak naik kelas

Dalam banyak kajian literatur, kebijakan sekolah bisa baik dan bisa tidak, tergantung pada tiga hal. Yaitu infrastruktur yang dibangun, kolaborasi antara sekolah, guru, dan orangtua di dalam ekosistem, dan iklim pembelajaran di sekolah. 

“Kalau sistemnya tidak mendukung, ya kebijakan naik kelas akan menjadi sesuatu yang demoralisasi, menurunkan semangat bagi para guru dan semangat para siswa-siswa,” jelasnya. 

Dampaknya nyata, siswa yang rajin menjadi tidak termotivasi karena yang tidak rajin pun tetap naik kelas. Guru pun menjadi frustrasi. 

“Buat apa mendidik bagus-bagus anak-anak itu semuanya pada akhirnya toh harus naik kelas meskipun dia nakal, kurang ajar, atau apapun, dia harus naik kelas atau lulus. Jadi harus dilihat secara komprehensif dan utuh,” papar Doni.

Apa yang perlu disiapkan pemerintah?

Jika merujuk pada pernyataan Mendikdasmen Abdul Mu’ti, evaluasi kenaikan kelas ke depan tidak hanya mengacu pada kemampuan akademik atau penguasaan materi, tetapi juga perkembangan karakter peserta didik.  

Inilah titik temu dengan kritik Doni Koesoema, bahwa aturan tidak naik kelas jangan berdiri sendiri. Di mana pemerintah perlu menyiapkan: 

Standar yang jelas dan adil: Kriteria tidak naik kelas harus transparan, berbasis SKL, bukan sekadar nilai rapor atau subjektivitas guru. 

Sistem pendampingan, bukan hukuman: Siswa yang tidak naik kelas harus mendapat program remedial, konseling, dan pelibatan orangtua, bukan stigma. 

Penguatan guru: Guru harus diberi kewenangan dan pelatihan untuk melakukan asesmen autentik, bukan dipaksa meluluskan semua siswa karena tekanan administratif. 

Kembalinya aturan tidak naik kelas pada 2027/2028 bisa menjadi momentum untuk mengembalikan marwah belajar.  

Namun tanpa ekosistem yang mendukung, kebijakan ini hanya akan memindahkan masalah: dari siswa yang dipaksa lulus, menjadi siswa yang tinggal kelas tanpa solusi. 

Kini, saat presiden sudah setuju, bola ada di Kemendikdasmen untuk memastikan aturannya tidak sekadar membuat siswa takut tidak naik kelas, tetapi benar-benar membuat mereka mau belajar.

Sumber : https://www.kompas.com/tren/read/2026/10/20/153000765/prabowo-setuju-siswa-bisa-tidak-naik-kelas-mulai-2027-2028-efektifkah-untuk?page=2

20 Inovasi Pelayanan Publik Maju ke Tahap Presentasi dan Wawancara KIPP PRO Tahun 2026

 

Sebanyak 20 inovasi pelayanan publik telah ditetapkan sebagai Finalis Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) PRO Tematik Tahun 2026. Inovasi yang lolos menjadi finalis tersebut merupakan hasil seleksi dari Tim Evaluasi atas 151 proposal inovasi yang lulus seleksi administrasi.

Penentuan Finalis KIPP PRO Tahun 2026 ini tercantum dalam surat Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB dengan Nomor B/408/PP.00.05/2026 tertanggal 16 Oktober 2026. Finalis KIPP PRO ini merupakan hasil penilaian dari Tim Evaluasi yang telah dilakukan pada 6-8 Oktober 2026 lalu.

“Berdasarkan hasil penilaian dan sidang pleno, Tim Evaluasi mengusulkan sebanyak 20 inovasi sebagai Finalis KIPP PRO Tematik tahun 2026,” sebagaimana surat yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Otok Kuswandaru ini.

Kategori dalam KIPP PRO tahun ini adalah Layanan Jemput Bola, Layanan Tatap Muka, Layanan Elektronik, dan Layanan Multikanal. Finalis dari tiap kategori terdiri dari lima inovasi pelayanan publik.

Surat ini juga menekankan bahwa daftar finalis yang tercantum dalam surat ini disampaikan berdasarkan urutan alfabetis dan tidak merepresentasikan urutan nilai. Hasil penilaian proposal dapat dilihat pada situs Sinovik melalui tautan https://sinovik.menpan.go.id.

Tahap selanjutnya adalah penilaian presentasi dan wawancara yang akan dilakukan oleh Tim Panel Independen. Tahap ini akan berlangsung secara virtual pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Finalis KIPP PRO Tematik Tahun 2026

Kategori Layanan Jemput Bola

• Pemerintah Kabupaten Bangkalan – DUWE’ BERES (Beres Sake’na, Beres KTP na)

• Pemerintah Kota Batu – Jebol Pak Bahir (Jemput Bola Pelayanan Akta Kelahiran Bayi Baru Lahir)

• Pemerintah Kabupaten Bintan – Bayi Ceria – Bayi Lahir, Cepat Registrasi, dan Dapat Identitas Anak

• Pemerintah Kota Mojokerto – Kerapu Enak (Kerja Sama Kartu Identitas Anak (KIA))

• Pemerintah Kota Sawahlunto – Kartu Keluarga, Dokumen Akta Kelahiran Dapat Kubawa Pulang (Kado Anandaku)

Kategori Layanan Tatap Muka

• Pemerintah Kabupaten Bangli – Gentha Bangli (Gerakan Terpadu Hak Anak Bangli)

• Pemerintah Kabupaten Bombana – SAMATO (Measa Moawa Otolu)

• Pemerintah Kabupaten Mempawah – Ular Siak (Pulang Lahir Siap Bawa Akte)

• Pemerintah Kabupaten Pasuruan – Si Pena Pasti (Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Pasien Persalinan RSUD Gratis)

• Pemerintah Kabupaten Pinrang – Lentera Emas (Layanan Persalinan Terpadu untuk Pemenuhan Identitas dan Jaminan Kesehatan Bayi Baru Lahir di Puskesmas)

Kategori Layanan Elektronik

• Pemerintah Kabupaten Banggai Laut – SiTANDUK (Sistem Terpadu Administrasi Kependudukan)

• Pemerintah Kabupaten Banjarnegara – PANDUSALURING (Pelayanan Administrasi Kependudukan dari Desa dan Kelurahan secara Daring)

• Pemerintah Kabupaten Barru – Sistem Identitas Kelahiran Cepat, Instan, dan Legal (SIKECIL) BERAKTA

• Pemerintah Kabupaten Demak – Dukcapil Berbakat (Dukcapil bersama Fasilitas Kesehatan Menyambut Bayi Baru Lahir dengan KK, Akta Kelahiran, dan KIA)

• Pemerintah Kota Surabaya – Bunda Jelita (Bersama Urus Kelahiran dan Identitas Anak – Jejaring Lintas Layanan Kependudukan dan Kesehatan)

Kategori Layanan Multikanal

• Pemerintah Kabupaten Bantaeng – Bayi Lahir Langsung dapat Dokumen Administrasi Kependudukan (BALLADA ADMINDUK)

• Pemerintah Kabupaten Grobogan – Lentera KIA (Lahir Mendapatkan Akta Kelahiran beserta Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak)

• Pemerintah Kabupaten Mimika – LALA PU KAKA

• Pemerintah Kabupaten Wonogiri – Anak Lantip (Anak Lahir Administrasi Kependudukan Tertib)

• Pemerintah Provinsi Jawa Tengah – Serayu Emas (Sistem Emergency dan Rujukan Aman yang Unggul Emergency Maternal-neonatal, Administrasi, dan Sinergi)

(ald/HUMAS MENPANRB)

Sumber : https://www.menpan.go.id/posts/20-inovasi-pelayanan-publik-maju-ke-tahap-presentasi-dan-wawancara-kipp-pro-tahun-2026

Cara Mudah Mengenali Produk Kepegawaian Resmi dari BKN

Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat untuk lebih cermat mengenali dokumen resmi kepegawaian yang diterbitkan BKN, termasuk Surat Keputusan (SK). Langkah ini penting untuk mengantisipasi penyalahgunaan dokumen dan mencegah penipuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN, Wisudo Putro Nugroho, menjelaskan bahwa masyarakat perlu memahami perbedaan dokumen yang merupakan produk BKN dan dokumen kepegawaian yang diterbitkan oleh instansi lain. Pengenalan tersebut dapat dilakukan dengan mencermati identitas dokumen serta memanfaatkan informasi dan fitur identifikasi kategori produk BKN melalui portal Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).

“BKN mengimbau ASN dan masyarakat untuk tidak terburu-buru menyimpulkan keaslian suatu dokumen hanya berdasarkan tampilan atau nomor yang tercantum. Apabila terdapat keraguan mengenai status suatu SK, lakukan konfirmasi melalui unit pengelola kepegawaian instansi terkait atau kanal resmi BKN sesuai dengan kewenangannya,” pesan Wisudo di Kantor Pusat BKN, Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Untuk membantu masyarakat mengenali produk resmi BKN, berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan:

1. Periksa identitas penerbit dokumen
Cermati instansi yang menerbitkan dokumen, identitas pejabat berwenang, serta informasi administrasi yang tercantum. Pastikan penerbit dokumen sesuai dengan jenis keputusan atau layanan kepegawaian yang dimaksud.

2. Scan Qr-code di Smartphone
Keabsahan dokumen resmi dari BKN juga bisa dicek dengan mudah melalui scan Qr-code di smartphone.

3. Cermati nomor dan informasi dalam SK
Perhatikan nomor surat keputusan, tanggal penerbitan, identitas pihak yang tercantum, serta informasi lainnya. Namun, nomor dan tampilan dokumen saja tidak cukup untuk memastikan keasliannya.

4. Kenali kategori produk BKN melalui portal SIASN
Manfaatkan informasi dan fitur identifikasi kategori SK produk BKN yang tersedia melalui portal SIASN melalui scan Qr-code untuk membantu mengenali dokumen yang termasuk produk BKN, dan membedakannya dari dokumen yang bukan merupakan produk BKN. Pastikan penggunaan fitur dilakukan melalui portal resmi.

5. Pastikan mekanisme penerbitan dokumen
Pahami bahwa dokumen kepegawaian dapat diterbitkan oleh instansi yang berbeda sesuai kewenangan masing-masing. Karena itu, penting untuk memastikan apakah dokumen tersebut memang diterbitkan oleh BKN atau oleh instansi pengelola kepegawaian lainnya.

6. Lakukan konfirmasi jika masih ragu
Apabila terdapat informasi yang tidak sesuai atau status dokumen belum dapat dipastikan, ASN dan masyarakat dapat menghubungi unit pengelola kepegawaian instansi terkait atau kanal resmi BKN sesuai kewenangannya. Hindari langsung mempercayai atau menyebarluaskan dokumen yang belum terverifikasi.

Melalui langkah-langkah tersebut, BKN berharap ASN dan masyarakat semakin memahami cara mengenali produk resmi kepegawaian dan lebih waspada terhadap potensi pemalsuan dan penyalahgunaan dokumen. BKN juga mengingatkan masyarakat agar selalu mengutamakan verifikasi melalui sumber resmi sebelum mempercayai informasi atau mengambil tindakan berdasarkan suatu dokumen kepegawaian.

Penulis: ber
Editor: des

Sumber : https://www.bkn.go.id/cara-mudah-mengenali-produk-kepegawaian-resmi-dari-bkn/

Prof. Zudan Arahkan Sembilan Paradigma Baru Asesmen bagi 74 Lembaga Terakreditasi BKN

Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara resmi menyerahkan Sertifikat Akreditasi kepada Lembaga Penilaian Kompetensi, baik di lingkup instansi pemerintah maupun lembaga swasta pada periode tahun ini, Rabu (14/10/2026) di Kantor Pusat BKN, Jakarta. Sebagai instansi pembina penilaian kompetensi ASN, penyerahan akreditasi ini merupakan wujud komitmen BKN dalam menjamin mutu dan standar pelaksanaan penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) secara profesional dan akuntabel serta memberikan gambaran kompetensi ASN yang akurat.

Dalam arahannya, Kepala BKN, Prof. Zudan, menyampaikan perlunya konsolidasi dan penguatan kualitas birokrasi secara berkelanjutan agar pengembangan talenta ASN tidak berhenti pada proses asesmen semata. “Kekuatan negara tercermin pada kekuatan TNI, Polri, dan birokrasi. Tiga pilar ini. Kalau tiga pilar ini kuat, maka negaranya akan kuat. Inilah mengapa kami terus mengkonsolidasikan dengan Ibu, Bapak semua. Tidak boleh ada yang terlewat hasilnya, sekali dipakai setelah itu hilang. Maka, Ibu Bapak, ada sembilan paradigma yang harus kita pakai bersama-sama,” tegas Prof. Zudan.

Lebih lanjut, Prof menyampaikan sembilan paradigma baru asesmen ASN yang perlu diterapkan secara bersama-sama. Pertama, mengembangkan asesmen menjadi profil talenta yang berkelanjutan dengan memantau perkembangan kinerja ASN, baik yang meningkat, stagnan, maupun menurun. Kedua, mendorong asesmen berbasis simulasi menjadi bukti kerja nyata melalui penggunaan prediktor kinerja. Ketiga, memperkuat learning agility atau kemampuan belajar cepat sebagai bagian penting dari potensi ASN dalam menghadapi perubahan cara kerja dan pengambilan keputusan.

Kemudian yang keempat, yakni menyesuaikan profil kompetensi dengan karakteristik jabatan agar asesmen tidak menggunakan pendekatan one-size-fits-all atau satu pendekatan untuk semua jabatan. Kelima, mengembangkan asesmen kepemimpinan yang mampu mengidentifikasi kemampuan mengambil keputusan dalam tekanan, menghadapi tantangan, dan menjaga profesionalisme. Keenam, mengoptimalkan jalur karier fungsional dan struktural untuk mendukung mobilitas serta pengembangan talenta ASN.

Adapun yang ketujuh, yakni dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan big data guna mendukung pekerjaan yang lebih cepat dan berbasis data. Kedelapan, melakukan kalibrasi sistem secara berkelanjutan melalui pendekatan Plan-Do-Check-Action (PDCA), mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, hingga perbaikan. Kesembilan, menterjemahkan hasil asesmen menjadi rencana pengembangan individu, bukan sekedar gerbang yang meloloskan atau menggugurkan.

Menurutnya, upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif dan akuntabel guna mendukung pembangunan nasional. “Kita masih perlu terus mencari ASN hebat untuk mewujudkan Asta Cita Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Oleh karena itu, dukungan, bantuan, dan upaya para lembaga yang terakreditasi ini memiliki peran yang sangat penting, terutama untuk memperkuat satu pilar bernegara, yaitu birokrasi,” tutup Prof Zudan.

Pada kesempatan itu, BKN memberikan akreditasi kepada 14 instansi pusat/daerah, dan lembaga swasta untuk periode tahun 2026. Tercatat sebanyak 11 penerima memperoleh kategori A dan tiga penerima memperoleh kategori B. Penyerahan ini juga dihadiri oleh 74 lembaga terakreditasi lainnya dari BKN.

Berikut daftar penerima beserta kategori dan nilai akreditasinya sbb:

No.	Instansi/Lembaga	Kategori	Nilai
1	Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Lampung – Unit Pelaksana Teknis Daerah Penilaian Kompetensi ASN	A	93,76
2	Badan Pengawas Obat dan Makanan – Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	A	93,78
3	PT Persona Optima Indonesia (Persona Consulting)	A	90,50
4	Badan Riset dan Inovasi Nasional – Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	B	70,71
5	PT Enigma Putra Mandiri	B	62,06
6	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk – Unit Assessment Center Indonesia	A	91,69
7	BKPSDM Pemerintah Provinsi Bali – UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	A	97,16
8	BKPSDM Pemerintah Kota Yogyakarta – UPT Penilaian Kompetensi Pegawai	A	91,10
9	Psikodista Konsultan – PT Psikodista Jaya, Divisi Assessment Center	A	89,83
10	Kementerian Sosial – Assessment and Development Center, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	A	88,47
11	Komisi Pemilihan Umum – Assessment Center	B	72,22
12	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia – Subbagian Penilaian Kompetensi Biro Sumber Daya Manusia	A	90,43
13	Kementerian Pertahanan – Pusat Pengelolaan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertahanan dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan	A	94,46
14	Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta – UPT Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai	A	95,06

Penulis: dinda
Dokumentasi: arka/Ribka/Salsa/Kirei
Editor: des

Sumber : https://www.bkn.go.id/prof-zudan-arahkan-sembilan-paradigma-baru-asesmen-bagi-74-lembaga-terakreditasi-bkn/