Menteri Desa Yandri Susanto Tegaskan KDMP Sahabat Warung Kelontong

 

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Yandri Susanto, menegaskan bahwa kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sama sekali tidak dimaksudkan untuk menyingkirkan warung atau toko kelontong di perdesaan. Justru sebaliknya, KDMP hadir sebagai mitra kolaboratif yang akan bersinergi dengan para pedagang kecil agar ekosistem ekonomi desa semakin kuat dan berdaya saing. Penegasan ini disampaikan Mendes Yandri saat membuka Musyawarah Daerah DPD APDESI Merah Putih Provinsi Banten di Aston Anyer Beach Hotel, Jumat (7/8/2026).
Mendes Yandri menjelaskan bahwa KDMP merupakan infrastruktur negara yang dirancang untuk menyalurkan barang-barang bersubsidi seperti gas melon, pupuk, dan beras SPHP secara langsung kepada masyarakat. Dengan memangkas rantai distribusi yang selama ini terlalu panjang, harga pun menjadi lebih terjangkau dan stok selalu tersedia tepat waktu. "KDMP akan membuat masyarakat benar-benar menikmati subsidi pemerintah. Perpres tentang komitmen BUMN untuk menyalurkan barang bersubsidi melalui Kopdes segera terbit, sehingga KDMP akan hidup dengan margin keuntungan dan ongkos kirim yang jelas," ujarnya penuh keyakinan.
Lebih dari sekadar penyalur logistik, KDMP juga akan berfungsi sebagai off taker atau pembeli hasil produksi desa. Ketika harga ikan nelayan merosot, KDMP dengan fasilitas cold storage siap menyerapnya. Gabah petani pun akan dibeli dan disimpan di gudang yang tersedia, didukung truk logistik yang memudahkan distribusi antardesa. Sistem ini memungkinkan desa nelayan dan desa pertanian saling bertukar kebutuhan, menciptakan kemandirian ekonomi yang selama ini hanya menjadi impian.
Mendes Yandri mengajak seluruh kepala desa, perangkat desa, BPD, dan masyarakat untuk menyukseskan program mulia gagasan Presiden Prabowo Subianto ini. Meski masih dalam proses pematangan operasional dengan target 35.000 KDMP selesai akhir Agustus, ia memastikan ekosistemnya sedang dibangun secara serius. "Nantinya, aset KDMP menjadi milik desa, 20 persen keuntungan menjadi pendapatan asli desa, dan sisanya dibagi kepada rakyat desa," pungkasnya. Ini adalah momentum kebangkitan desa menuju kesejahteraan kolektif.
 
foto : Humas Kemendesa PDT

Sumber : https://ditjenpdp.kemendesa.go.id/berita/menteri-desa-yandri-susanto-tegaskan-kdmp-sahabat-warung-kelontong-id

Temui Korban Gempa Bumi NTT, Menkeu dan Komisi XI DPR RI Pastikan Dukungan Terus Berlanjut

 

Kemenkeu – Pemerintah memastikan dukungan bagi masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak berhenti pada fase tanggap darurat, tetapi terus berlanjut untuk fase pemulihan pascabencana. Hal tersebut menjadi disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, saat mengunjungi sejumlah wilayah terdampak gempa di NTT bersama pimpinan Komisi XI DPR RI pada Rabu (19/8).

Dalam kunjungan tersebut, Menkeu Purbaya bersama Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, melihat langsung kondisi masyarakat, meninjau permukiman dan fasilitas yang mengalami kerusakan, serta berdialog dengan masyarakat serta pemerintah daerah mengenai kebutuhan penanganan pascagempa.

“Kami ingin melihat langsung kondisi masyarakat dan mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Penanganan korban gempa tidak hanya membutuhkan bantuan segera, tetapi juga dukungan untuk pemulihan kehidupan masyarakat setelah bencana,” tegas Menkeu Purbaya.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyampaikan bahwa kunjungan bersama tersebut penting untuk memastikan aspirasi masyarakat terdampak dapat diterima secara langsung dan menjadi perhatian pemerintah.

“Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terdampak benar-benar teridentifikasi. Apa yang mereka butuhkan, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun pemulihan, harus menjadi perhatian bersama,” jelas Misbakhun.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait agar dukungan dapat diberikan secara cepat dan tepat sasaran.

“Kita harus memastikan masyarakat tidak berjalan sendiri menghadapi dampak bencana. Kebutuhan mereka harus segera dipetakan dan ditindaklanjuti melalui koordinasi yang baik,” ujarnya.

Hasil kunjungan dan dialog tersebut akan menjadi bahan bagi pemerintah dan DPR RI untuk terus memantau perkembangan penanganan pascagempa di NTT serta menentukan dukungan yang diperlukan. Langkah tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, perbaikan fasilitas yang terdampak, hingga dukungan bagi masyarakat untuk memulihkan kehidupan dan aktivitas masyarakat.

“Kami akan terus berkoordinasi agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditindaklanjuti. Pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dan dukungan yang mereka perlukan dalam menghadapi situasi ini,” pungkas Menkeu.

Kunjungan Menkeu bersama pimpinan Komisi XI DPR RI tersebut menegaskan komitmen serta sinergi pemerintah dan DPR RI dalam memastikan penanganan bencana dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (lh/al)

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Menkeu-Purbaya-Tinjau-Gempa-NTT

Kado Istimewa HUT ke-81 RI: Anak Gajah Sumatera Lahir Sehat di PKG Jalur 21 Padang Sugihan

 

Palembang, 18 Agustus 2026. Kebahagiaan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia semakin lengkap dengan lahirnya seekor anak gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) di Pusat Konservasi Gajah (PKG) Jalur 21 Padang Sugihan, Sumatera Selatan, pada Senin (17/8/2026).

Anak gajah berjenis kelamin betina tersebut lahir sehat dari indukan betina bernama Lestari dan indukan jantan bernama Gapula. Di bawah penanganan intensif tim medis dan mahout (pawang gajah) Sugito, proses kelahiran diperkirakan berlangsung pada Senin (17/8/2026) pagi hari antara pukul 06.00 hingga 10.00 WIB. Tak lama setelah lahir, bayi gajah tersebut sudah mampu berdiri tegak dan menyusu secara normal pada induknya.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan, Daniwari Widiyanto menyampaikan bahwa peristiwa ini merupakan kado alam yang sangat bermakna bagi upaya konservasi satwa dilindungi di Indonesia, khususnya pada momen bersejarah Hari Kemerdekaan.

Mengingat kondisi cuaca di area ruang terbuka PKG Jalur 21 saat ini sangat panas, tim medis BKSDA Sumsel langsung melakukan intervensi dan tindakan penanganan khusus. Petugas menyiapkan naungan (shelter) yang cukup serta memastikan pasokan air minum dan fasilitas mandi tercukupi untuk menjaga suhu tubuh serta daya tahan induk dan anakan pascalahiran.

Selain itu, tim dokter hewan dan mahout terus memberikan pengawasan ekstra dengan memperketat ketersediaan nutrisi pakan harian serta menambahkan suplemen buah-buahan untuk mempercepat pemulihan fisik gajah Lestari.

Guna memastikan tumbuh kembang bayi gajah berjalan optimal, BKSDA Sumsel memberlakukan pemantauan intensif selama 7x24 jam penuh. Tim di lapangan mencatat secara berkala perkembangan perilaku, respons fisik, serta kondisi fisiologis induk maupun anak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) kesehatan satwa captive di PKG Jalur 21.

Kelahiran ini menjadi bukti nyata komitmen Kementerian Kehutanan bersama BKSDA Sumatera Selatan dalam menjaga kelestarian gajah Sumatera agar terus berkembang biak dan terlindungi secara berkelanjutan di habitatnya.

---

Informasi lebih lanjut:
Kepala Balai KSDA Sumatera Selatan,
Daniwari Widiyanto

Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Kehutanan,
Ristianto Pribadi

Website: www.kehutanan.go.id⁠
Youtube: Kementerian Kehutanan
Facebook: Kementerian Kehutanan
Instagram: Kemenhut
Twitter/X: @kemenhut_ri

Pendaftaran Seleksi Terbuka dan Kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Pertanian

 

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan, jadwal, serta tahapan, selengkapnya silahkan download file dilink ini.

Sumber : https://www.pertanian.go.id/?show=news&act=view&id=8055

Pascagempa M7,7, Dua Rumah Sakit Lapangan Dikirim ke Manggarai dan Nagekeo

 

Memasuki hari ketiga pascagempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 7,7 pada Senin (17/8/2026), tim pencarian dan pertolongan (SAR) masih melakukan penyisiran di sejumlah wilayah terdampak. Lebih dari 60 warga dilaporkan meninggal dunia akibat bencana tersebut.

Operasi pencarian dan pertolongan dikoordinasikan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dengan melibatkan ribuan personel gabungan. Kekuatan tersebut terdiri atas 63 personel Basarnas dan 1.799 organisasi/relawan SAR.

"Pada hari ketiga pascagempa, Basarnas tidak lagi menerima laporan mengenai warga hilang di wilayah terdampak. Meski demikian, personel tetap dikerahkan secara optimal, khususnya di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, untuk memastikan tidak ada warga yang membutuhkan pertolongan terlewatkan," kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).

Selain operasi pencarian dan pertolongan, pelayanan medis darurat terus dilakukan sejak gempa terjadi pada Sabtu (15/8/2026). Pos komando akan mengoperasikan rumah sakit lapangan untuk memberikan pelayanan kepada korban gempa maupun masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.

Dua rumah sakit lapangan telah dikirim ke Kabupaten Manggarai dan Nagekeo. Fasilitas tersebut disiapkan untuk memberikan pelayanan kesehatan setelah sejumlah rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya mengalami kerusakan akibat guncangan gempa.

Operasional rumah sakit lapangan akan didukung tim Emergency Medical Team (EMT) dari Kementerian Kesehatan.

Sebelumnya, pada Minggu (16/8/2026), Kementerian Kesehatan melalui Pusat Krisis mengaktifkan Health Emergency Operation Center (HEOC) di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota di wilayah terdampak bencana. Aktivasi tersebut dilakukan di sejumlah lokasi strategis untuk memperkuat koordinasi penanganan darurat kesehatan.

Dalam pelayanan kesehatan darurat, Kementerian Kesehatan juga memobilisasi dua tim manajemen krisis kesehatan yang masing-masing ditugaskan ke Kabupaten Sikka dan Ende.

Selain itu, dua tim EMT diterjunkan untuk memberikan pelayanan. Satu tim mencakup Kabupaten Ende, Nagekeo, dan Manggarai Barat, sedangkan tim lainnya melayani Kabupaten Sikka.

Dukungan kesehatan juga diperkuat dengan pengiriman obat-obatan, bahan medis habis pakai, emergency kit, tenda pos kesehatan, konsentrator oksigen, dan perlengkapan medis lainnya. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak turut mendapat dukungan personel TNI dan Polri.

Dampak Kerusakan

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di wilayah terdampak terus memutakhirkan data kerusakan bangunan, khususnya rumah warga.

Di Kabupaten Nagekeo, tercatat 116 unit rumah rusak berat (RB), enam unit rusak sedang (RS), dan 42 unit rusak ringan (RR).

Di Kabupaten Ende, kerusakan meliputi 108 unit rumah RB, 85 unit rumah RS, dan 268 unit rumah RR.

Kabupaten Manggarai mencatat 761 unit rumah RB, 76 unit rumah RS, dan 147 unit rumah RR.

Sementara itu, di Kabupaten Manggarai Timur terdapat 23 unit rumah RB, 15 unit rumah RS, dan 11 unit rumah RR. Kabupaten Manggarai Barat mencatat 481 unit rumah RB, 202 unit rumah RS, dan 231 unit rumah RR.

Di Kabupaten Ngada, total kerusakan mencapai 1.796 unit rumah. BPBD masih melakukan pendataan dan verifikasi untuk memastikan tingkat kerusakan tersebut.

Adapun di Kabupaten Sikka, jumlah rumah terdampak terdiri atas 145 unit rumah RB, 16 unit rumah RS, dan 12 unit rumah RR.

Selain rumah warga, guncangan gempa juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas umum, antara lain tempat ibadah, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, perkantoran, serta akses jalan.

Hingga Senin (17/8/2026), Pos Pendamping Nasional mencatat sebanyak 1.576 kali gempa susulan dengan magnitudo terbesar mencapai M6,2. Sementara itu, BMKG mencatat 54 gempa susulan yang dirasakan masyarakat.

Aktivitas gempa masih fluktuatif dan pola peluruhan belum terlihat jelas. Kondisi tersebut diperkirakan mulai lebih stabil dalam dua hingga tiga minggu ke depan.

Sumber : https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/pascagempa-m7-7-dua-rumah-sakit-lapangan-dikirim-ke-manggarai-dan-nagekeo

Orkestrasi Kawal Program Prioritas, Kementerian PANRB Kolaborasi Bersama Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN/Bappenas dalam Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara

 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berkolaborasi bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) untuk berpartisipasi dalam Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara dengan menggunakan kendaraan karnaval kemerdekaan, di Lapangan Monas, Jakarta, Senin (17/8/2026). Karnaval ini disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Karnaval dibuka dengan penampilan 'Pagelaran Sabang-Merauke hanya Indonesia yang Punya'. Acara dilanjutkan dengan karnaval mobil hias dari seluruh kementerian/lembaga/BUMN Danantara yang menampilkan program kerja dan capaian instansi pemerintah.

Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy turut hadir untuk mengikuti karnaval mobil hias. Karnaval ini adalah sebagai bentuk dukungan terhadap budaya nusantara yang merupakan wujud persatuan, kekayaan budaya dan semangat kebangsaan, dalam parade ini masyarakat juga dapat melihat kinerja pemerintah yang telah dilakukan.

Kendaraan karnaval milik ketiga kementerian itu mengusung tema Kinerja Terpadu Mengawal Program Prioritas, hal ini mencerminkan kolaborasi dari Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN/Bappenas memiliki satu tujuan yaitu mengorkestrasi program kerja prioritas nasional untuk mewujudkan ekonomi tumbuh lebih tinggi, kesejahteraan meningkat lebih cepat menuju Indonesia Emas 2045. Adapun Kementerian PANRB dalam hal ini berperan menggerakkan kinerja serta tata kelola pemerintahan, Kementerian Keuangan kekuatan penganggaran, dan Kementerian Bappenas menyusun perencanaan pembangunan.

Terdapat delapan langkah strategis transformasi melayani negeri yang dijabarkan Kementerian PANRB pada desain truk yang dihias. Pertama adalah Manajemen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah untuk mendorong seluruh instansi bergerak secara terpadu dalam mengawal program prioritas. Kedua, Organisasi Pemerintah yang Agile agar birokrasi mampu bergerak cepat, lincah, adaptif, dan berdampak.

Selanjutnya langkah ketiga yaitu Transformasi Tata Kelola dengan menggeser orientasi kerja dari sekadar pemenuhan prosedur menuju pencapaian dampak yang terukur. Keempat, ASN Unggul untuk Indonesia melalui pengembangan talenta terbaik yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan prima.

Kemudian langkah selanjutnya yaitu, Pengelolaan Konflik Kepentingan, yang merupakan bagian dari penguatan integritas aparatur tanpa kompromi. Keenam, Budaya Kerja BerAKHLAK sebagai fondasi untuk membangun budaya organisasi yang kuat dan kinerja yang hebat.

Langkah transformasi melayani negeri yang ketujuh yaitu, Pemerintah Digital Terintegrasi dengan mengubah ego sistem menjadi ekosistem digital pemerintahan yang terpadu. Terakhir, kedelapan, Omni Kanal Layanan Publik untuk menghadirkan pengalaman pelayanan yang mudah, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Menteri Rini menuturkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia sebagai momen persatuan dan saling menguatkan untuk masyarakat yang terdampak bencana alam di sejumlah daerah, termasuk di Nusa Tenggara Timur (NTT). “Tentunya hari ini kita merayakan usia kemerdekaan kita ke-81 tahun itu dalam keadaan yang tidak mudah. Masih ada saudara-saudara kita masih di pengungsian, karena kemarin kita baru saja ada gempa bumi di NTT. Tentunya saya juga ingin menyampaikan rasa duka cita dan berharap saudara-saudara kita segera mendapatkan bantuan dan diberikan kekuatan,” pungkasnya. (HUMAS MENPANRB)

Sumber : https://menpan.go.id/site/berita-terkini/orkestrasi-kawal-program-prioritas-kementerian-panrb-kolaborasi-bersama-kementerian-keuangan-dan-kementerian-ppn-bappenas-dalam-karnaval-bersatu-harmoni-nusantara

PENERIMAAN TARUNA BARU BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan membuka kesempatan bagi putra dan putri terbaik Bangsa Indonesia untuk dididik menjadi Taruna/Taruni Diklat Perhubungan yang profesional dalam dunia transportasi, melalui program studi sebagai berikut:

*)DETAIL ALUR PENDAFTARAN SIPENCATAR JALUR REGULER POLA PEMBIBITAN PERGURUAN TINGGI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN:

1. Peserta mendaftar melalui Portal Pendaftaran SSCASN https://dikdin.bkn.go.id.
2. Peserta membuat akun SSCASN Sekolah Kedinasan dan mencetak kartu informasi akun.
3. Peserta Log in ke SSCASN Sekolah Kedinasan dengan menggunakan NIK dan Password yang telah didaftarkan.
4. Peserta mengupload swafoto dan memilih Sekolah Kedinasan.
5. Peserta melakukan pembayaran formulir pendaftaran. Pengumuman tatacara pembayaran dapat dilihat pada https://sipencatar.kemenhub.go.id.
6. Peserta mengupload berkas dan bukti pembayaran formulir pendaftaran, melengkapi biodata, mengecek resume pada portal SSCASN.
7. Verifikator Instansi melakukan verifikasi data atau berkas peserta yang telah masuk.
8. Peserta Login ke SSCASN mengecek status kelulusan verifikasi administrasi.
9. Peserta Login pada akun pedaftaran SSCASN untuk mendapatkan kode billing pembayaran Seleksi Kompetensi Dasar yang harus dibayar oleh peserta yang lulus seleksi Administrasi.
10. Peserta mencetak Kartu Ujian di SSCASN setelah pembayaran terkonfirmasi oleh sistem.
11. Peserta mengikuti proses Seleksi Kompetensi Dasar Bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
12. Informasi status kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar akan diumumkan oleh Panitia Seleksi Sekolah Kedinasan pada Portal https://sipencatar.kemenhub.go.id.
13. Peserta yang dinyatakan lulus SKD melakukan registrasi pada portal pendaftaran https://sipencatar.kemenhub.go.id.

Sumber : https://ptdisttd.ac.id/halaman-penerimaan