Cara Cek 75 Ribu Daftar Nama PPPK Kemenag Lulus Seleksi Administrasi BKN 2022

 

Top adalah kata yang tepat bagi para PPPK yang telah lulus seleksi administrasi BKN 2022, Kemenag telah mengumumkan 75 ribu daftar nama, silakan cek nama kamu.

Cara cek 75 ribu daftar nama calon PPPK Kemenag telah dinyatakan berhasil lanjut berarti namanya tertera pada pengumuman hasil seleksi administrasi BKN 2022.

Cara cek selengkapnya daftar nama yang berhasil akan dibagikan pada artikel ini, sebanyak 75 ribu PPPK Kemenag dinyatakan lulus seleksi administrasi BKN 2022.

Bagi para calon PPPK Kemenag atau Kementerian Agama berjumlah 75.083 yang namanya tertera pada pengumuman hasil seleksi administrasi BKN 2022 sudah bisa sedikit lega.

Selanjutnya tentu masih perlu berjuang dan pasti lanjut ke seleksi kompetensi yang lebih sulit daripada sebelumnya.

Masih ada kurang lebih tiga belas tahap lanjutan lagi yang akan dijelaskan pada artikel di bawah ini beserta gambaran umum jadwalnya.

Bagi yang telah lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT).

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi silakan untuk memilih titik lokasi ujian terlebih dahulu dan mencetak “Kartu Tanda Peserta Ujian” melalui laman sscasn.bkn.go.id atau kemenag.go.id.

Seluruh tahapan di atas bermuara pada ujung yang sama yaitu usul penetapan NI PPPK untuk mendapatkan nomor induk.

Dimana PPPK diwajibkan untuk mengisi Data Riwayat Hidup (DRH) terlebih dahulu dan juga dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Bagi pelamar yang tidak lulus dapat melakukan sanggahan dalam periode masa sanggah yaitu 16 - 18 Januari 2023.

Tidak perlu khawatir bagi yang tidak lulus masih ada kesempatan untuk mengajukan sanggahan terhadap dokumen yang telah diunggah.

Walaupun terdapat larangan yang tak boleh dilakukan pada saat masa pengajuan sanggahan ini agar sanggahan dapat diverifikasi ulang oleh panitia.

Perlu diperhatikan bagi PPPK 2022 Kemenag yang ingin melakukan sanggahan agar simak juga ketentuan terkait perubahan data.

Jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi akan diumumkan setelah pengumaman hasil akhir seleksi administrasi yang akan diumumkan pada Kamis, 26 Januari 2023.

Berikut Klik Pendidikan berikan cara untuk mengecek nama-nama calon PPPK Kemenag atau Kementerian Agama yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi BKN 2022:

1. Buka laman kemenag.go.id

2. Klik pada tautan menu di paling atas yaitu “LAYANAN”

3. Lalu piilih di bawahnya “INFORMASI SERTA MERTA”

4. Pada bagaian bawah ada artikel berjudul “Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon PPPK Kemenag Tahun Anggaran 2022

5. Langsung terlihat pengumuman tertanggal 15 Januari 2023, pada halaman ke-3 sampai 2.684, dimana terdapat 75.083 daftar nama peserta PPPK Kemenag yang telah dinyatakan lulus.

Demikian cara cek daftar nama PPPK Kemenag atau Kementerian Agama yang dinyatakan lulus seleksi administrasi BKN 2022. Persiapkan diri untuk masuk ke seleksi kompetensi.

sumber : https://www.klikpendidikan.id/

Wajib Tau! Berikut Syarat Terbaru Menjadi Kepala Sekolah

Ada informasi penting yang harus diketahui oleh para guru yang ingin menjabat sebagai kepala sekolah. Informasi ini adalah berkaitan dengan syarat terbaru menjadi kepala sekolah. Untuk menjabat, guru harus memenuhi beberapa kriteria – kriteria tertentu.

Meski menjadi bagian dari tugas tambahan, guru tetap harus memenuhi segala persyaratan untuk menjabat sebagai kepala sekolah.

Syarat – syarat tersebut berlaku bagi semua guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebelumnya belum ada regulasi yang mengatur tentang syarat yang harus dipenuhi untuk menjabat kepala sekolah bagi para guru dengan status PPPK. Dengan demikian, munculnya syarat terbaru menjadi kepala sekolah tersebut merupakan kebijakan baru.

Guru yang berstatus PPPK ini merupakan program baru yang diberlakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek. Seperti yang telah diketahui juga bahwa saat ini proses rekrutmen PPPK telah memasuki tahap ke- 3.

Mengenai syarat terbaru menjadi kepala sekolah telah disampaikan oleh Kemendikbud melalui Peraturan Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) No. 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Di dalam Permendikbud tersebut terdapat regulasi mengenai guru PPPK dan PNS sebagai kepala sekolah.

Secara lebih detail syarat tersebut tercantum didalam bab II pasal 2 tentang persyaratan guru sebagai kepala sekolah. Adapun syarat – syarat tersebut adalah sebagai berikut.

1. Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah memiliki kualifikasi pendidikan minimal sarjana (S1) atau diploma (D-IV) dan merupakan lulusan dari perguruan tinggi serta program studi yang terakreditasi

2. Guru ASN yang telah memiliki sertifikat pendidik

3. Guru ASN yang telah memiliki sertifikat guru penggerak

4. Guru ASN yang telah memenuhi ketentuan berpangkat paling rendah penata muda tingkat I dengan golongan ruang III/b untuk guru yang memiliki status PNS

5. Guru ASN yang telah memiliki jenjang jabatan minimal guru ahli pertama bagi guru PPPK

6. Guru ASN yang telah memiliki hasil penilain kinerja guru dengan predikat paling rendah “baik” selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian

7. Guru ASN yang telah memiliki pengalaman manajerial minimal selama 2 (dua) tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan/ atau komunitas pendidikan

8. Guru ASN yang sehat jasmani dan rohani

9. Guru ASN yang tidak menggunakan obat – obatan terlarang (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah

10. Guru ASN yang tidak pernah terkena hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

11. Guru ASN yang tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana

12. Guru ASN yang telah berusia maksimal 56 tahun pada saat diberi penugasan sebagai kepala sekolah

Itulah syarat terbaru menjadi kepala sekolah yang harus dipenuhi oleh para guru apabila akan menjabat sebagai kepala sekolah.

Dalam Permendikbud tersebut menyinggung sertifikat guru penggerak sebagai salah satu syaratnya. Penggunaan sertifikat tersebut sebagai salah satu syarat menjadi kepala sekolah tidak terlepas dari harapan Kemendikbud Ristek yang ingin mewujudkan transformasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.

Tentunya ini kesempatan bagi para guru PPPK maupun PNS yang telah memiliki sertifikat guru penggerak untuk melangkah kedepan dengan menjadi kepala sekolah guna meningkatkan mutu pendidikan.

Demikian informasi syarat terbaru menjadi kepala sekolah. Selengkapnya dapat dilihat pada Permendikbud Ristek No. 40 Tahun 2021.

Sumber : https://naikpangkat.com/

Kamu Jobseeker? Inilah 5 Situs Lowongan Pekerjaan Terbaik dan Terpercaya 2023, Auto Langsung Diterima Kerja!

Jika Kamu Jobseeker? Pastilah Kamu tengah mencari lowongan pekerjaan.

Banyaknya lulusan baru setiap tahun membuat lowongan pekerjaan semakin diburu oleh fresh graduated, namun tak hanya itu, bagi yang sudah mempunyai pengalaman kerja juga ikut saling bersaing.

Di tahun 2023 banyak perusahaan yang banyak membuka loker. Dengan kecanggihan teknologi, menjadikan lowongan pekerjaan mudah di akses.

Namun hati-hati, banyak juga penipuan mengenai loker yang bertebaran di dunia maya ini. Untuk itu tim Klik Pendidikan sudah merangkum 5 Situs Lowongan Pekerjaan Terbaik dan Terpercaya di 2023 yaitu, sebagai berikut:

1. LinkedIn
Platform media sosial yang berfokus pada bisnis dan pekerjaan yang bekerja melalui situs web dan aplikasi seluler yang telah diluncurkan sejak 5 Mei 2003 dan dimiliki oleh Microsoft.

Lewat platform ini Kamu bisa menunjukkan CV Kamu untuk dilihat oleh banyak Perusahaan besar, atau juga kamu bisa langsung melamar di kolom ‘Job Search’.

Lowongan kerja disana sangat valid dan terpercaya jadi kamu tidak akan mudah tertipu.

Berikut link untuk akses LinkedIn bisa Kamu klik Disini.
https://www.linkedin.com

2. KarirHub Kemenker

Kamu bisa pilih KarirHub Kemenker buat temukan pekerjaan yang sesuai dengan posisi yang Kamu cari.

Situs ini tentunya sangat aman dan terpercaya karena merupakan salah satu Layanan ketenagakerjaan pada Portal kemnaker.go.id yang berhubungan dengan informasi lowongan pekerjaan.

Untuk akses KarirHub Kemenker klik Disini.
https://karirhub.kemnaker.go.id/vacancies/industrial

3. JobStreet

Didirikan di Malaysia pada tahun 1997, JobStreet.com adalah salah satu perusahaan penyedia informasi lowongan pekerjaan bukan hanya di Indonesia saja melainkan di berbagai penjuru Asia.

Jobstreet berperan sebagai fasilitator pencocokan dan komunikasi lapangan kerja antara pencari kerja dan perusahaan, di Malaysia, Filipina, Singapura, Indonesia dan Vietnam.

Jadi Kamu juga bisa melamar kerja di luar negeri tidak hanya di Indonesia.

Untuk akses Jobstreet klik Disini.
https://www.jobstreet.co.id

4. Glints
Hampir sama seperti Jobstreet, Glints adalah platform rekrutmen pekerjaan online yang berkantor pusat di Singapura didirikan sejak Agustus 2013.

Melalui situs web ini, pengguna dapat melamar posisi magang, penuh waktu, paruh waktu, atau berbasis proyek dengan perusahaan mitra.

Untuk akses Glints klik Disini.

https://www.glints.com/

5. Kalibrr
Berdiri sejak 2013 Kalibrr didirikan oleh Paul Rivera, mantan karyawan Google dan eksekutif Open Access BPO, dan Dexter Ligot-Gordon, mantan pegawai pemerintah AS di California.

Jadi sudah pasti terpercaya karena banyak lowongan kerja dari perusahaan besar disini. Juga karena disini sudah dilengkapi tes pengembangan bakat yang akan menjadi salah satu nilai dalam pertimbangan untuk lamaran kerja.

Untuk akses Kalibrr klik Disini.

https://www.kalibrr.id. ***

sumber : https://www.klikpendidikan.id/

Nilai UTBK SNBT Menjadi Syarat Masuk PKN STAN 2023, Calon Mahasiswa Harus Tahu Simak Penjelasannya

Pendaftaran Politeknik Keuangan Negara (PKN STAN 2023) tahun ini kembali menggunakan nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT) sebagai syarat. Calon mahasiswa harus tahu hal ini.

Berdasarkan Siaran Pers Nomor SP-1/BPPK/2023, SPMB PKN STAN 2023 akan menggunakan kembali skor UTBK SNBT sebagai syarat administratif.

Siaran Pers tersebut dilkeluarkan oleh Kementerian Keuangan, selaku instansi yang menaungi sekolah kedinasan PKN STAN 2023 pada Kamis,(5/1/2023).

Perlu diketahui mahasiswa yang ingin mendaftar di PKN STAN 2023 bahwa berdasarkan ketentuan tahun 2022, skor minimal untuk mendaftar STAN adalah sebagai berikut

TPS : 600

Tes Bahasa Inggris : 450

Siaran pers Nomor SP-1/BPPK/2023 menerangan bahwa salah satu syarat administratif pada SPMB PKN STAN 2023 telah diputuskan akan menggunakan nilai UTBK SNBT.

Walaupun demikian pengumuman resmi SPMB PKN STAN 2023 baru akan diterbitkan bersamaan dengan pengumuman Pendaftaran dan Seleksi Sekolah Kedinasan.

Pendaftaran dan Seleksi Sekolah Kedinasan tahun 2023 akan dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB).

Pengumuman resmi akan dapat diakses melalui website Kementerian Keuangan yakni pada kemenkeu.go.id

Mulai dari sekarang, calon mahasiswa PKN STAN 2023 harus menyiapkan diri agar dapat menjadi mahasiswa PKN STAN 2023.

Nah, perlu diketahui berikut jadwal SBMPTN atau UTBK SNBT 2023 yang diluncurkan oleh Tim SNPMB pada laman resmi snpmb.bppp.kemdikbud.go.id

Jadwal SBMPTN atau SNBT 2023

1. Pembuatan Akun SNPMB: 16 Februari–3 Maret 2023

2. Sosialisasi UTBK-SNBT: 1 Desember 2022-14 April 2023

3. Pendaftaran UTBK-SNBT: 23 Maret-14 April 2023

4. Pelaksanaan UTBK Gelombang I: 8-14 Mei 2023

5. Pelaksanaan UTBK Gelombang II: 22-28 Mei 2023

6. Pengumuman Hasil SNBT: 20 Juni 2023 Masa Unduh Sertifikat UTBK: 26 Juni-31 Juli 2023

Demikian penjelasan mengenai nilai UTBK SNBT yang menjadi syarat masuk PKN STAN 2023.***

Sumber : https://www.klikpendidikan.id/

Mendikbudristek: Merdeka Belajar Bukan Hanya sebagai Kebijakan, Tapi sebagai Gerakan

 

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, melakukan kunjungan kerja perdana di tahun 2023 dengan mengunjungi Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. SMP Lokon St. Nikolaus menjadi tuan rumah kegiatan Dialog Penggerak antara Mendikbudristek dengan para pemangku kepentingan pendidikan di Kota Tomohon. Dalam diskusi tersebut, Mendikbudristek mengatakan, kebijakan Merdeka Belajar hadir bukan hanya sebagai kebijakan atau program dari pemerintah pusat, melainkan sebagai gerakan.

“Banyak Guru Penggerak dan Kepala Sekolah Penggerak bertanya bagaimana kelanjutan Merdeka Belajar jika nanti saya sudah tidak menjadi menteri. Merdeka Belajar akan lanjut atau tidak, itu ada di tangan Bapak/Ibu. Itu kuncinya. Kalau Merdeka Belajar sudah jadi gerakan dan dirasakan manfaatnya, bagaimana pun kebijakan kementerian, akan sulit membendung semangat Merdeka Belajar,” ujar Mendikbudristek saat berdialog dengan Guru Penggerak, Kepala Sekolah Penggerak, dan Organisasi Penggerak, di SMP Lokon St. Nikolaus, Kota Tomohon, Jumat (6-1-2023).

Kurikulum Merdeka Disambut Baik di Sulawesi Utara

Dalam semangat Merdeka Belajar, proses pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Salah satu metode pembelajaran yang diterapkan dalam Kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berbasis projek (project based learning). Pembelajaran berbasis projek ini sebagian besar membutuhkan kerja sama dan kerja tim antarsiswa. Kemampuan siswa untuk berkolaborasi dan bekerja sama dalam sebuah tim menjadi kompetensi yang wajib dimiliki sebagai bekal untuk masa depan.

“Di karier apa pun di masa sekarang dan masa depan, semuanya butuh kompetensi kerja kelompok, menggunakan logika dalam permasalahan, kemampuan komunikasi, dan integritas. Itu hal-hal yang tidak bisa dites dengan persoalan multiple choice. Itulah kenapa asesmen nasional kita ubah menjadi hal yang lebih mendasar,” kata Mendikbudristek.

Ia mengatakan, dalam implementasi Kurikulum Merdeka, guru ditantang untuk menciptakan projek-projek bagi peserta didik. Ada sekolah-sekolah yang menganggap konsep projek tersebut aneh sehingga merasa sulit menerapkannya. Kurikulum Merdeka, lanjut Mendikbudristek, memberikan kemerdekaan kepada guru dan kepala sekolah untuk menjadi kreator dalam proses pembelajaran.

“Mereka ditantang untuk menciptakan projek-projek berdasarkan tema-tema. Lalu menentukan apa tujuan dan hasil yang diharapkan dari projek, kemudian mengumpulkan peserta didik untuk mencapai tujuan projek. Projek ini paling mengasah kemampuan kolaborasi dan gotong royong,” tuturnya.

Salah satu peserta Dialog Penggerak, Meylan F Kandouw, calon Guru Penggerak dari SD Faith Baptist Kabupaten Minahasa, mengatakan sekolahnya merupakan pelaksana implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri dan sudah melaksanakan projek-projek tiap akhir semester. “Dalam kegiatan ini kami juga berkolaborasi dengan orang tua. Projek ini tidak hanya melibatkan guru dan siswa, tapi juga orang tua. Projek kami tahun kemarin membuat maket rumah adat. Projek dikerjakan berkelompok oleh siswa dengan dibantu orang tua. Setelah maket selesai, mereka mempresentasikannya di depan kelas dengan mengundang orang tua,” ujarnya.

Meylan yang juga merupakan Fasilitator angkatan 5 dan Duta Teknologi Kemendikbudristek ini berharap agar di tahun 2023 SD Faith Baptist Kabupaten Minahasa bisa menjadi Sekolah Penggerak. “Sangat berguna Kurikulum Merdeka karena berpusat pada siswa,” tuturnya.

Pemerintah Daerah Sulawesi Utara Dukung Merdeka Belajar

Dukungan terhadap program-program Merdeka Belajar juga datang dari pemerintah daerah di Sulawesi Utara, salah satunya Kabupaten Minahasa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa, Tommy Wuwungan mengatakan, salah satu bentuk komitmen Pemkab Minahasa adalah dengan mengangkat Guru Penggerak menjadi kepala sekolah. “Jadi kepala dinas (pendidikan) berkewajiban memberikan masukan kepada pimpinan daerah agar Guru Penggerak bisa menjadi kepala sekolah. Direncanakan jika regulasi tentang Guru Penggerak menjadi pengawas sekolah terbit tahun ini, kami akan mengangkat 60 Guru Penggerak jadi pengawas. Ini bentuk komitmen kami mendukung Merdeka Belajar,” katanya.

Terkait hal tersebut, Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, Praptono menjelaskan, tahun 2023 akan menjadi momen untuk mengusulkan pengisian jabatan pengawas dari PPPK sesuai dengan Permendikbud Nomor 26 tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak. “Dalam Permendikbud tersebut, diatur bahwa untuk mengisi posisi pengawas sekolah bisa dari unsur Guru Penggerak,” ujar Praptono. Ia menambahkan, pada tahun 2023 Kemendikbudristek akan mendiseminasikan modul pelatihan komite pembelajaran yang selama ini hanya diberikan untuk pengawas pendamping Sekolah Penggerak, agar diberikan juga ke seluruh pengawas sekolah.

Dalam Dialog Penggerak di Kota Tomohon, hadir juga salah satu penerima manfaat Program Organisasi Penggerak (POP), yakni Jourike Runtuwarouw, Ketua Majelis Pendidikan Kristen Wilayah Sulut-Gorontalo. Jourike menyampaikan terima kasih dan apresiasinya karena Majelis Pendidikan Kristen diberikan kesempatan untuk menjalankan POP. Ia menuturkan, saat pandemi Majelis Pendidikan Kristen sudah melaksanakan beberapa pelatihan untuk guru dan kepala sekolah di jenjang PAUD dengan wilayah sasaran Sulawesi Utara dan Gorontalo, berupa pelatihan literasi, numerasi, dan PAUD Intensif.

“Dengan adanya program Organisasi Penggerak yang dipercayakan kepada kami, tentunya dengan sendirinya bisa mentransformasi pendidikan, khususnya di PAUD, sehingga bisa menyebarkan ke jenjang lain dan wilayah lain. Dengan adanya POP, otomatis guru-guru yayasan yang ada jadi tergerak untuk mengikuti Guru Penggerak. Jadi memberikan motivasi untuk terus bergerak bagi guru dan kepala sekolah,” tutur Jourike.

Dialog Penggerak di Kota Tomohon berlangsung di salah satu Sekolah Penggerak angkatan pertama, yakni SMP Lokon St. Nikolaus. Kegiatan ini diikuti seluruh pemangku kepentingan program-program Penggerak (Program Organisasi Penggerak/POP, program Guru Penggerak/GP, dan program Sekolah Penggerak/SP). Sebanyak 170 peserta terlibat dalam Dialog Penggerak pagi ini. Turut hadir dalam dialog tersebut, anggota Komisi X DPR RI, Adriana C. Dondokambey dan Sofyan Tan; Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Anindito Aditomo; Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, Praptono; Kepala Dinas Pendidikan Kota Tomohon; dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa.

Sumber: Siaran Pers Kemendikbudristek Nomor: 2/sipers/A6/I/2023

Kunjungi Sulawesi Utara, Mendikbudristek Tinjau Transformasi Pendidikan Melalui Program-Program Penggerak

 

Memasuki awal tahun 2023, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara untuk meninjau transformasi pendidikan di daerah Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa. Dalam kunjungan pertamanya di SMP Lokon St. Nikolaus, Tomohon, Mendikbudristek berdialog dengan 170 pemangku kepentingan Program Guru Penggerak (PGP), Sekolah Penggerak, dan Program Organisasi Penggerak (POP) yang berasal dari Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa.

Dalam dialog ini, Mendikbudristek mengatakan bahwa ujung tombak transformasi pendidikan melalui Merdeka Belajar sepenuhnya berada pada guru dan kepala sekolah. “Ujung tombak perubahan semuanya ada di tangan Bapak/Ibu bukan di tangan pemerintah, tapi di masing-masing sekolah,” ujar Menteri Nadiem, di SMP Lokon St. Nikalaus, Tomohon, pada Jumat (6/1).

Mendkbudristek mengatakan tujuan dari Program Guru Penggerak adalah menjadikan guru sebagai pemimpin transformasi pendidikan. “Kami (Kemendikbudristek) memilih anda, guru-guru penggerak hebat, kepala sekolah penggerak, organisasi penggerak, karena anda berani berinovatif, idealis, dan selalu memprioritaskan murid,” tutur Mendikbudristek.

Untuk itu, lanjut Menteri Nadiem, guru penggerak tidak akan bermakna besar bagi daerah, jika para kepala daerah tidak mengangkat mereka menjadi kepala sekolah atau pengawas. Menurutnya, guru-guru penggerak ini mampu memberikan perubahan besar bagi dunia pendidikan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.

“Ini adalah hak bagi setiap guru penggerak untuk menjadi kepala sekolah maupun pengawas. Kita berikan mereka posisi sebagai pemimpin supaya bisa membuktikan dan mendorong gerakan transformasi pendidikan,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa, Tommy Wuwungan, berkomitmen akan memberikan masukan kepada kepala daerahnya untuk mengangkat guru penggerak menjadi kepala sekolah dan pengawas. “Jika regulasi guru penggerak sebagai pengawas terbit tahun ini, kami akan mengakat 60 guru penggerak jadi pengawas. Ini bentuk komitmen kami mendukung Merdeka Belajar,” ucapnya saat berdialog.

Turut hadir dalam dialog ini, Anggota Komisi X DPR RI, Adriana Charlotte Dondokambey, dan Sofyan Tan. Keduanya mengapresiasi inovasi-inovasi yang diluncurkan Kemendikbudristek melalui kebijakan Merdeka Belajar. “Merdeka Belajar ini bagus dan pantas dilaksanakan di era milenial ini. Merdeka Belajar adalah solusi bagi pendidikan untuk menuju perubahan yang lebih baik,” tutur Adriana.

Senada dengan itu, Sofyan Tan menyampaikan Kemendikbduristek saat ini memiliki berbagai inovasi yang dibungkus melalui Merdeka Belajar. Menurutnya, Merdeka Belajar ini menjadikan warga pendidikan bebas mengeluarkan berbagai inovasi dan kreasi.

Sofyan Tan juga mengatakan bahwa melalui Guru Penggerak, sumber daya manusia di Indonesia akan menjadi lebih baik. “Guru penggerak itu adalah orang yang idealis. Dia orang pintar tapi tidak mengejar pekerjaan yang mendapatkan uang. Guru penggerak itu adalah agen perubahan, change maker,” tutur Sofyan Tan. Program Organisasi Penggerak Tingkatkan Kompetensi Guru

Dalam dialog ini, Mendikbudristek juga mengapresiasi Ikatan Guru Indonesia (IGI), Majelis Pendidikan Kristen, dan Yayasan Pangudi Luhur sebagai organisasi penggerak di Provinsi Sulawesi Utara. Menurutnya, ketiga organisasi ini telah memberikan penguatan literasi, numerasi, serta menciptakan Profil Pelajar Pancasila kepada para guru dan kepala sekolah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.

“Kami mengapresiasi organisasi yang ada di sini, yang terus berkonsentrasi penuh pada peningkatan kompetensi guru di Indonesia,” kata Mendikburistek.

Ketua IGI Kota Tomohon, Vandy Rory, mengapresiasi Kemendikbudristek yang telah meluncurkan Program Organisasi Penggerak. Menurutnya, Program Organisasi Penggerak sangat relevan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. “Terima kasih kepada Kemendikbudristek yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi praktik baik dengan sekolah-sekolah yang ada di bawah binaan kami. Melalui program ini, kami bisa melaksanakan dan menerapkan program literasi, numerasi, dan karakter,” ucapnya. Senada dengan itu, Ketua IGI Kabupaten Minahasa, Rikhardson Moroki, mengatakan Program Organisasi Penggerak berdampak sangat besar sekali, tidak hanya bagi organisasi tetapi juga bagi sekolah-sekolah. “Melalui POP banyak sekolah yang terbantu, banyak sekolah yang mendapatkan perhatian sehingga dapat bergerak bersama-sama dengan program-program strategis yang diterapkan oleh Kemendikbudristek,” imbuhnya.

Hingga saat ini, IGI telah memberikan pendidikan dan pelatihan literasi dan numerasi serta penguatan kompetensi kepada guru dan kepala sekolah di 100 sekolah yang tersebar di Sulawesi Utara. Di kota Tomohon sendiri, terdapat 15 sekolah dasar yang telah menerima manfaat dari program IGI. IGI sendiri saat ini memiliki kurang lebih 67 kanal pelatihan yang aktif meningkatkan kompetensi guru dengan semangat sharing and growing together. “Tujuan mencerdaskan bangsa dari organisasi penggerak pendidikan ini semakin mantap setelah terdaftar dalam POP yang dicanangkan dan diinisiasi oleh Kemendikbudristek,” pungkas Rikhardson.

Sumber: Siaran Pers Kemendikbudristek Nomor Nomor: 01/sipers/A6/I/2023

KUHP Baru Diteken Jokowi Resmi Jadi UU, Berlaku 3 Tahun

 

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) resmi diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun KUHP baru ini berlaku 3 tahun lagi.

KUHP baru ini ditandatangani oleh Presiden Jokowi, dan diundangkan oleh Mensesneg Pratikno. KUHP baru itu berisi 624 pasal dan menggantikan KUHP peninggalan Belanda.

"Disahkan di Jakarta pada 2 Januari 2023," demikian bunyi dalam dokumen salinan KUHP baru, seperti dikutip detikcom, Senin (2/1/2023)

Pada Pasal 624 dalam 'Bab XXXVII ketentuan penutup', tertulis penjelasan soal waktu mulai berlakunya KUHP baru.

"Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan," demikian bunyi Pasal 624.

Artinya, KUHP baru ini mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

DOWNLOAD DISINI

Sumber : https://news.detik.com/ dan https://jdih.setneg.go.id/Terbaru