12 Sekolah Kedinasan di Indonesia, Lulus Langsung Kerja!

 

Selain perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS), kita juga mengenal sekolah kedinasan. Ada pula yang menyebutnya sebagai Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK). Apa kamu sudah tau macam-macam sekolah kedinasan di Indonesia?

 

Pengertian Sekolah Kedinasan

Hal pertama yang perlu kamu ketahui bahwa sekolah kedinasan, sekolah ikatan dinas, dan perguruan tinggi kedinasan itu sama saja. Jadi, nggak usah bingung, ya!

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 20 Tahun 2021, sekolah kedinasan adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perhubungan, Badan Pusat Statistik, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara dengan pola ikatan dinas dan/atau pola pembibitan.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan alumni sekolah ikatan dinas dapat langsung bekerja di kementerian atau lembaga pemerintah yang menaunginya.

Perbedaan Sekolah Ikatan Dinas dan Non Ikatan Dinas

Sebelum mendaftar, ada baiknya jika kamu memahami  perbedaan antara sekolah ikatan dinas dengan non ikatan dinas. Sederhananya, sekolah non ikatan dinas tidak menjamin para siswanya untuk bekerja di instansi pemerintahan.

“Lho, kok gitu sih?”

Sekolah non ikatan dinas hanya berafiliasi dengan suatu instansi, lembaga, atau kementerian dalam penyelenggaraan pendidikan, tetapi tidak memiliki perjanjian ikatan dinas setelah lulus.

Artinya, kamu hanya memperoleh ijazah setara mahasiswa PTN dan PTS untuk modal melamar pekerjaan di perusahaan maupun lembaga pemerintah.

Contoh sekolah non ikatan dinas antara lain:

• Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung
• Politeknik Kesehatan (Poltekkes)
• Politeknik Pekerjaan Umum Semarang
• Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta
• Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor
• Politeknik Negeri Nuklir
• Politeknik Energi dan Akamigas Cepu
• dsb

12 Sekolah Kedinasan Berstatus Ikatan Dinas di Indonesia

Berdasarkan Permen PANRB No. 20 Tahun 2021, sekolah kedinasan diselenggarakan oleh beberapa kementerian dan lembaga pemerintah. Berikut beberapa kampus yang berada di bawah naungan kementerian dan lembaga pemerintah tersebut.

1. Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN

Aku yakin kalian udah nggak asing sama STAN. Yaps, kini Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) bertransformasi menjadi Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN). Kampus yang selalu ramai peminat ini dinaungi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), lho. Mulai tahun 2021, PKN STAN memiliki tiga jurusan kuliah.

• D-IV Akuntansi Sektor Publik
• D-IV Manajemen Aset Publik
• D-IV Manajemen Keuangan Negara

 

2. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Kamu tertarik dengan segala persoalan di Indonesia? Coba deh mendaftar kuliah di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Kampus yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini memiliki tujuan untuk mempersiapkan kader pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun pusat. Makanya, lulusan kampus IPDN bakal bekerja di sektor-sektor pemerintahan gitu deh, Brainies.

Untuk jurusan kuliahnya, IPDN juga memiliki beragam jurusan yang dialokasikan ke dalam tiga fakultas, yakni Fakultas Politik Pemerintahan, Fakultas Manajemen Pemerintahan, dan Fakultas Perlindungan Masyarakat. Lalu apa saja ya jurusan kuliah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)?

Fakultas Politik Pemerintahan IPDN

• Jurusan Politik Indonesia Terapan
• Jurusan Kebijakan Publik
• Jurusan Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

 

Fakultas Manajemen Pemerintahan

• Jurusan Administrasi Pemerintahan Daerah
• Jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik
• Jurusan Keuangan Publik
• Jurusan Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

 

Fakultas Perlindungan Masyarakat

• Jurusan Perpolisian Tata Pamong
• Jurusan Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
• Jurusan Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

 

3. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip)

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) merupakan sekolah dinas di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kampus ini ditujukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang ahli di bidang pemasyarakatan. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) memiliki tiga jurusan dengan jenjang pendidikan sarjana terapan atau D-IV.

• D-IV Manajemen Pemasyarakatan
• D-IV Teknik Pemasyarakatan
• D-IV Bimbingan Kemasyarakatan

 

4. Politeknik Imigrasi (Poltekim)

Sama halnya dengan Poltekip, Politeknik Imigrasi (Poltekim) juga dinaungi oleh Kemenkumham, lho. Bila Poltekip mempelajari tentang pemasyarakatan, maka Poltekim belajar tentang imigrasi. Dengan begitu, lulusan sekolah dinas ini nantinya akan ditempatkan di kantor imigrasi yang ada di Indonesia atau di unit imigrasi sebagai perwakilan luar negeri Indonesia. Menarik ‘kan?

Seragam siswa Poltekim (Sumber: poltekim.ac.id)

Sementara untuk jurusan kuliahnya, Poltekim memiliki empat jurusan yang terdiri dari jenjang D-III dan D-IV. Oh iya, Poltekim dan Poltekip termasuk sekolah dinas yang sepi peminat, lho!

• D-III Keimigrasian
• D-IV Hukum Keimigrasian
• D-IV Administrasi Keimigrasian
• D-IV Manajemen Teknologi Keimigrasian

 

5. Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI)

Selanjutnya, kita beralih ke kampus yang berada di bawah Kementerian Perhubungan (Kemenhub), yakni Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI). Kampus PTDI menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang transportasi darat. Ini jurusan kuliah vokasi di Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI).

• D-III Manajemen Transportasi Jalan
• D-III Manajemen Transportasi Perkeretaapian
• D-IV Transportasi Darat

 

6. Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI)

Masih ngomongin kampus di bawah Kemenhub, Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) merupakan perguruan tinggi pencetak lulusan yang cakap dalam bidang perkeretaapian, baik pada level merencanakan merawat, menguji, menginspeksi, hingga mengaudit. Dengan begitu, lulusan dari PPI nggak cuma bisa mengabdi pada pemerintah, tetapi juga bekerja di perusahaan-perusahaan bidang perkeretaapian nasional maupun internasional.

Ada empat jurusan kuliah di Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) yang seluruhnya berjenjang D-III. Apa saja jurusannya?

• D-III Teknologi Bangunan dan Jalur Perkeretaapian
• D-III Teknologi Elektro Perkeretaapian
• D-III Manajemen Transportasi Perkeretaapian
• D-III Teknologi Mekanika Perkeretaapian

 

7. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP)

Kampus yang dinaungi Kemenhub berikutnya ialah Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP). Nah, kali ini bukan lagi berhubungan dengan transportasi darat nih, Brainies, melainkan transportasi laut. STIP membuka tiga jurusan sarjana terapan.

• D-IV Nautika
• D-IV Teknika
• D-IV Ketatalaksanaan Angkatan Laut dan Kepelabuhan (KALK)

 

8. Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI)

Transportasi darat udah. Transportasi laut juga udah. Nggak adil dong kalau nggak ngomongin kampus yang berkaitan dengan transportasi udara ini. Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) juga salah satu kampus asuhan Kemenhub.

Politeknik Penerbangan Indonesia bakal cocok buat kamu yang memiliki minat di bidang penerbangan. Ketika kuliah di PPI, kamu akan dilatih menjadi seorang profesional di bidang penerbangan sipil. Gimana, tertarik nggak? Nih kenalan dulu dengan jurusan yang ada di kampus ini.

• D-III Teknik Bangunan dan Landasan
• D-III Teknik Mekanikal Bandar Udara
• D-III Penerangan Aeronautika
• D-III Pertolongan Kecelakaan Penerbangan
• D-III Operasi Bandar Udara
• D-IV Penerbang
• D-IV Teknik Pesawat Udara
• D-IV Teknik Navigasi Udara
• D-IV Teknik Listrik Bandara
• D-IV Lalu Lintas Udara

 

9. Politeknik Statistika STIS (Polstat STIS)

Selain kampus di bawah naungan kementerian, kita bakal ngomongin kampus yang dinaungi oleh lembaga pemerintah nonkementerian. Kampus pertama yang bakal kita bahas ialah Politeknik Statistika STIS (Polstat STIS). Kampus ini berada dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Asal kamu tahu saja, Brainies, peminat Polstat STIS banyak lho karena lulusannya dinilai akan terus dicari di masa depan.

Hmm memang apa saja sih jurusan kuliah di Polstat STIS? Jurusan di kampus ini hanya terdiri dari tiga jurusan vokasi. Makanya, kamu harus siap dengan persaingan ketat buat masuk ke kampus Polstat STIS.

• D-III Statistika
• D-IV Statistika
• D-IV Komputasi Statistik

 

10. Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG)

Ketika tiba-tiba kita merasa ada guncangan di bumi, ngaku deh pasti langsung ngepoin “Apakah barusan terjadi gempa bumi? Kalau iya, gempa di mana lagi nih?” Ya ‘kan? Saat mencari informasi itu, kamu pasti menemukan bahwa narasumbernya ialah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Mengapa ya informasinya selalu bersumber dari mereka? Mau tahu? Yaudah, coba kuliah di kampus naungan BMKG saja, yaitu Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG).

Seragam siswa STMKG. (Sumber: stmkg.ac.id)

STMKG merupakan PTK yang bertujuan menghasilkan sumber daya manusia yang berwawasan dalam bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasinya. Ada 4 jurusan D4 di STMKG, yaitu:

• D-IV Meteorologi
• D-IV Klimatologi
• D-IV Geofisika
• D-IV Instrumentasi

 

11. Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)

Kampus selanjutnya ialah Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) yang berada di bawah pengelolaan Badan Intelijen Negara (BIN). Di STIN kamu akan belajar mengenai ilmu intelijen yang dapat diaplikasikan untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara. Terdengar keren ya?

Berbeda dengan PTK atau sekolah kedinasan lainnya, STIN hanya menawarkan program sarjana (S-1) sebagai jenjang pendidikan awal. Sementara untuk jurusannya, STIN memiliki empat jurusan kuliah S1:

• Jurusan Agen Intelijen
• Jurusan Teknologi Intelijen
• Jurusan Cyber Intelijen
• Jurusan Ekonomi Intelijen

 

12. Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN)

PTK atau sekolah kedinasan terakhir ialah Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN) yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kuliah di Poltek SSN artinya kamu siap ditempa menjadi seorang profesional di bidang persandian dan keamanan informasi. Jadi, kurang-kurangin deh gibah nggak penting kalau mau masuk ke kampus ini. Hehe.

Untuk jurusan kuliahnya, Poltek SSN memiliki tiga jurusan dengan jenjang D-IV. Berikut jurusan kuliah Poltek SSN yang bisa kamu pilih.

•  D-IV Rekayasa Keamanan Siber
• D-IV Rekayasa Kriptografi
• D-IV Rekayasa Perangkat Keras Kriptografi

Sumber : https://www.brainacademy.id/

Kemenkes Buka Lowongan Tenaga Global Fund (GF-ATMR) Tahun 2026, Cek Formasi dan Syaratnya

 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) resmi mengumumkan pembukaan rekrutmen Tenaga The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, Malaria dan Resilient and Sustainable Systems for Health (GF-ATMR) untuk penempatan tahun 2026. Rekrutmen ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional di lingkungan Direktorat Penyakit Menular, Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit.

Berdasarkan Pengumuman Nomor KP.01.10/C.III/4980/2025, terdapat puluhan formasi yang dibuka dengan berbagai latar belakang pendidikan, mulai dari bidang kesehatan, keuangan, akuntansi, psikologi, hingga teknik informatika.

Beberapa posisi kunci yang ditawarkan dalam rekrutmen ini antara lain:

Project Manager Unit (PMU) Leader: Membutuhkan pendidikan minimal S1/S2 bidang kesehatan dengan pengalaman kerja minimal 10 tahun di bidang pengelolaan dana hibah.

Manajerial: Finance Manager, Planning Monitoring Evaluation (PME) Manager, serta berbagai posisi Koordinator untuk bidang HIV/AIDS, TB, Malaria, dan RSSH.

Staf Teknis: Planner Staff, Accounting Officer, Finance Officer, Internal Controller, hingga IT Coordinator.

Logistik dan Pengadaan: Logistics Planning Staff, Asset Management Staff, Distribution & Warehouse Staff, serta Procurement Staff.

Kualifikasi Umum

Secara umum, kandidat diwajibkan memiliki kemampuan bahasa Inggris yang fasih (lisan dan tulisan), mahir mengoperasikan Microsoft Office, serta mampu bekerja secara tim. Untuk posisi koordinator dan manajer, pelamar diwajibkan memiliki pengalaman kerja manajerial di bidang terkait minimal 3 hingga 5 tahun.

Selain itu, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan hibah menjadi nilai penting bagi sebagian besar formasi yang ditawarkan.

Proses Seleksi

Dokumen pengumuman ini telah ditandatangani secara elektronik oleh pihak berwenang di Kementerian Kesehatan menggunakan sertifikat dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE). Informasi lebih lanjut mengenai detail tugas dan pendaftaran dapat diakses melalui laman berikut : https://drive.google.com/file/d/1tYd5Qn9ZZvq5hWXVxFwbyr6FdmHD7CrK/view?usp=sharing

 

Unduh

Jaring Suara Publik, Kementerian PANRB Sosialisasikan SKM Online

 

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Online tidak hanya untuk sekadar kewajiban, tapi bagaimana sebagai alat strategis dalam menjaring suara publik, menjaring feedback masyarakat sehingga partisipasi publik itu akan lebih bermakna dan dapat mempercepat terwujudnya reformasi birokrasi yang lebih berdampak dan berfokus pada kepuasan publik.

"Kami akan terus mendukung melalui kebijakan, pendampingan, dan penguatan ekosistem, dan keberhasilan akhirnya akan bergantung pada komitmen kita semuanya untuk menjadikan suara pengguna layanan sebagai dasar perbaikan yang berkelanjutan," demikian dikatakan Asisten Deputi Partisipasi Pemberdayaan Publik Kementerian PANRB Insan Fahmi saat membuka Pengenalan dan Pemanfaatan Bersama Aplikasi SKM online Pada K/L/D, secara daring, Selasa (23/12/2025).

Insan menjelaskan, Sejak 2022, Kementerian PANRB telah melakukan review terhadap hasil SKM. Peningkatan signifikan terlihat pada 2024, dengan jumlah responden mencapai 7,5 juta orang.

“Ini menunjukkan betapa publik sekarang sudah mulai timbul kesadaran, bahwa mereka punya hak untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pelayanan publik yang kita berikan,” tambahnya.

Insan mengatakan, SKM Online ini merupakan wujud nyata dalam menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Melalui SKM, penerima layanan menjadi bagian sentral dalam proses evaluasi dan perbaikan pelayanan publik. SKM Online memungkinkan Kementerian PANRB untuk untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah ditetapkan.

"Dengan demikian, diharapkan dapat mempercepat terwujudnya reformasi birokrasi yang lebih berdampak dan berfokus pada kepuasan publik," ujarnya.

Insan juga menjelaskan, integrasi SKM lalu SKM online mampu menyederhanakan lebih dari 80% proses perlaksanaan, sekaligus menghemat lebih dari 90% anggaran nasional.

"Hasil dari SKM online ini dapat digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan tidak hanya di bidang pelayanan publik, tapi juga digunakan untuk data-data pendukung RB, data-data pendukung ZI," ungkapnya.

Melalui SKM online, lanjutnya, akses dan visibilitas umpan balik pengguna dapat semakin luas, semakin banyak dan lebih beragam sehingga dapat mengumpulkan variasi masyarakat secara terhimpun secara mudah dan lebih setara. "SKM online tidak hanya berhenti sebagai data survei, tapi juga menjadi bagian dari sistem pelayanan publik yang berkelanjutan," imbuhnya. (dit/HUMAS MENPANRB)

Sekretariat Utama BKN Perkuat Kolaborasi dan Kompetensi SDM Dukung Prioritas Nasional di 2026

 

Humas BKN, Sekretariat Utama Badan Kepegawaian negara (BKN) menggelar Rapat Kolaborasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan performa instansi dalam mendukung program prioritas nasional di tahun 2026. Pertemuan ini juga sekaligus jadi wadah kolaborasi antar unit kerja di bawah naungan Sekretariat Utama sebagai sektor supporting unit dalam meningkatkan layanan BKN, pengelolaan kepegawaian dan pelayanan publik.

Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah dalam sambutannya menekankan bahwa untuk alokasi pagu anggaran BKN tahun 2026 akan memfokuskan pada belanja operasional, dimana BKN akan turut mendukung sejumlah program prioritas nasional seperti dukungan untuk program Sekolah Rakyat dan Makanan Bergizi Gratis (MBG). “Pemerintah tengah fokus pada renovasi sekitar 600.000 sekolah dan mempersiapkan sistem sekolah berasrama. Program ini bertujuan untuk menyejahterakan siswa, wali murid, sekaligus guru. Sebagai pengelola manajemen ASN, BKN memiliki tanggung jawab besar untuk mendukung kesuksesan program nasional tersebut melalui manajemen SDM yang andal,” ujar Imas pada Selasa (23/12/2025) di Aula BKN Pusat, Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, Imas juga membuka ruang bagi seluruh pegawai di lingkup Sekretariat Utama untuk menyampaikan kritik dan saran yang membangun dalam mendukung berjalannya tugas dan fungsi BKN dalam menyelenggarakan manajemen ASN. Untuk membekali pegawai dengan kompetensi yang mumpuni, dalam pertemuan ini turut menghadirkan narasumber, yakni Seno Muji Nugroho dari Insan Performa Consultant. Dalam sesi diskusi tersebut, Seno memaparkan pentingnya tiga ‘pilar’ utama dalam bekerja yakni analytical thinking, problem solving, dan decision making. Ia menjelaskan bahwa ketiga aspek ini saling berkaitan. Analisis data yang tajam akan menghasilkan alternatif solusi yang tepat, kemudian diakhiri dengan pengambilan keputusan yang terbaik.

Rapat kolaborasi di lingkungan Sekretariat Utama BKN ini diharapkan dapat memperkuat citra diri pegawai dan institusi yang selaras dengan konsep ber-AKHLAK. Pertemuan ini kemudian ditutup dengan pemaparan program kerja 2026 dari masing-masing Biro. Melalui rapat kolaborasi ini, Sekretariat Utama BKN berkomitmen untuk terus bertransformasi menjadi unit pendukung yang responsif terhadap kebutuhan organisasi dan turut mendukung program prioritas nasional.

Penulis: Ann
Foto: Eja
Editor: nsp

Pengumuman Hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Manajemen ASN Periode Desember 2025

 

Berkenaan dengan telah dilaksanakannya rangkaian Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Manajemen ASN pada tanggal 09, 11, 12, 15 s.d. 18 Desember 2025, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Perpindahan Jabatan dari Jabatan Lain ke Jabatan Fungsional di Bidang Manajemen ASN sebagaimana terlampir;
2. Batas nilai minimal kelulusan peserta Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Perpindahan Jabatan sampai dengan jenjang Ahli Madya adalah 70 (tujuh puluh);
3. Peserta Uji Kompetensi kenaikan jenjang dan perpindahan jabatan yang dinyatakan lulus mendapatkan sertifikat yang dapat diunduh pada tautan https://bit.ly/SertifikatJFMASNDes2025;
4. Peserta yang dinyatakan tidak lulus dapat diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi ulang (remedial) pada periode berikutnya. Daftar peserta, materi dan metode uji kompetensi ulang (remedial) dapat diakses pada tautan https://bit.ly/RemedialJFMASNDes2025; dan
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pengumuman ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Selengkapnya dapat dilihat pada dokumen berikut:

Pengumuman Hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Manajemen ASN Periode Desember 202

BKN Tekankan Kualitas Data, Komitmen, dan Konsistensi Instansi pada Ekspose Implementasi Manajemen Talenta

 

Humas BKN. Sebagai fondasi pembangunan birokrasi yang profesional dan berkelanjutan, Manajemen Talenta menuntut komitmen kuat dan konsisten dari seluruh instansi pemerintah. Hal tersebut ditegaskan Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN, Herman, dalam kegiatan ekspose implementasi Manajemen Talenta ASN pada Selasa (23/12/2025) di Kantor BKN Pusat, Jakarta. “Manajemen Talenta merupakan instrumen strategis untuk memastikan pengelolaan ASN berbasis kompetensi, kinerja, dan potensi. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh kualitas data dan keseriusan pimpinan instansi dalam membangun sistem merit secara konsisten,” tegas Herman.

Ekspose diikuti oleh lima instansi, yakni Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kabupaten Buol, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kementerian Kesehatan, yang memaparkan kesiapan, kemajuan, serta tantangan penerapan Manajemen Talenta sebagai instrumen penguatan sistem merit secara nasional.

Pada ekspose Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah melalui pembentukan regulasi dan tim Manajemen Talenta. Hingga saat ini, Pemkab Intan Jaya telah melakukan profiling awal terhadap 2.480 ASN sebagai talenta potensial, dengan sebagian telah dipetakan dan terintegrasi ke dalam aplikasi SIMATA BKN. Pada kesempatan ini, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN BKN, Herdianawati, menekankan pentingnya pendekatan yang adil dan kontekstual. “Manajemen Talenta di Papua harus dijalankan dengan sensitivitas kebijakan yang menjamin keadilan, termasuk bagi Orang Asli Papua, tanpa mengabaikan prinsip merit,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN BKN, Jumiati, menambahkan bahwa tantangan utama di wilayah dengan karakteristik geografis khusus seperti Intan Jaya adalah konsistensi pengelolaan data. “Manajemen Talenta bukan program jangka pendek. Data harus diperbarui secara berkelanjutan agar pemetaan potensi dan kompetensi ASN benar-benar akurat. Intan Jaya kami dorong menjadi contoh laboratorium digitalisasi Manajemen Talenta di Papua,” jelasnya.

Pada ekspose di wilayah kerja Kantor Regional IV BKN Makassar yang meliputi Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buol, dan Provinsi Sulawesi Selatan, BKN menyoroti kualitas data sebagai fondasi utama Manajemen Talenta. Penerapan Manajemen Talenta di Provinsi Sulawesi Tenggara diarahkan untuk mendukung visi Gubernur Sulawesi Tenggara Periode 2025–2030 dan peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi hingga kategori A pada 2029. Kemudian di Kabupaten Buol, penerapan Manajemen Talenta juga telah didukung oleh regulasi kepala daerah dan pembentukan Komite Talenta.

Meski regulasi telah tersedia, BKN menekankan perlunya percepatan pembenahan data ASN yang saat ini masih berada pada kategori sedang agar pemetaan talenta menghasilkan talent matching yang tepat.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mencatat Indeks Kualitas Data ASN (IKADA) sebesar 98,12 dengan predikat kategori tinggi, dan menyatakan kesiapan menjadikan Manajemen Talenta sebagai dasar pengambilan keputusan kepegawaian yang objektif.

Pada ekspose Kementerian Kesehatan, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha meyakini bahwa Manajemen Talenta akan mempercepat dan meningkatkan efektivitas pengelolaan ASN. “Manajemen Talenta mempercepat sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan ASN. Melalui penguatan aplikasi dan regulasi, kami berharap mampu menjaring talenta-talenta terbaik di Kementerian Kesehatan,” ujarnya.

Kementerian kesehatan juga menyampaikan pemetaan jabatan strategis, baik JPT Madya, JPT Pratama, maupun jabatan non-manajerial strategis seperti direksi rumah sakit dan direktur politeknik kesehatan. Selain kondisi jabatan kosong saat ini, Kemenkes telah memproyeksikan jabatan yang akan lowong akibat batas usia pensiun pada 2026 sebagai bagian dari perencanaan suksesi berbasis talenta.

Menutup kegiatan ekspose, Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN, Herman, menilai Kementerian Kesehatan telah menunjukkan kesiapan yang baik, baik dari sisi sistem maupun regulasi. Sehubungan dengan hasil ekspose terhadap lima instansi tersebut, BKN akan menyusun dan menerbitkan surat rekomendasi sebagai bentuk penguatan implementasi Manajemen Talenta bagi instansi yang dinilai telah siap. Namun demikian, Herman kembali menegaskan bahwa Manajemen Talenta tidak semata-mata dimaknai sebagai proses pengisian jabatan. “Manajemen Talenta menekankan adanya chemistry antara profil talenta dan kebutuhan strategis organisasi, atau yang dikenal dengan talent matching. Mencocokkan seseorang bukan hanya soal jabatan, tetapi tentang di mana logika dan hatinya dapat berjalan selaras,” pungkasnya.

sumber : https://www.bkn.go.id/

Libur Sekolah, MBG Prioritaskan Kelompok B3

 

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa intervensi pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita (Kelompok B3) tetap menjadi prioritas utama dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk pada periode akhir tahun 2025. Kelompok ini dinilai krusial karena berada dalam fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang merupakan masa emas dan tidak dapat ditunda.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menekankan bahwa kontinuitas layanan gizi bagi kelompok rentan harus dijaga tanpa terpengaruh kalender pendidikan maupun musim liburan.

“Intervensi pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita adalah bagian yang sangat penting dan tidak boleh terputus. Periode 1.000 hari pertama kehidupan waktunya pendek, dan kita harus menjaga golden time ini sebaik mungkin. Mereka tidak ada hubungannya dengan waktu sekolah,” ujar Dadan di Jakarta, Kamis (25/12).

Sementara itu, untuk penerima manfaat dari kalangan anak sekolah, BGN menerapkan kebijakan yang lebih fleksibel selama masa libur. Program MBG bagi anak sekolah bersifat opsional, menyesuaikan dengan kondisi teknis di lapangan maupun aktivitas keluarga penerima manfaat.

“Untuk anak sekolah sifatnya opsional. Jika ada yang tidak memungkinkan mengambil atau dikirim karena alasan teknis, atau sedang berlibur, itu tidak menjadi masalah. Namun bagi yang membutuhkan, layanan tetap kami berikan,” jelas Dadan.

BGN juga menginformasikan bahwa pelaksanaan MBG pada akhir tahun 2025 masih berlangsung pada 26, 27, 29, 30, dan 31 Desember 2025, khususnya untuk memastikan keberlanjutan layanan bagi kelompok prioritas.

Adapun memasuki tahun 2026, program MBG akan dimulai secara serempak pada 8 Januari 2026. Sebelumnya, 2, 3, 5, 6, dan 7 Januari 2026 ditetapkan sebagai hari persiapan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, mencakup kesiapan dapur, distribusi, SDM, serta penguatan standar keamanan pangan.

Biro Hukum dan Humas

Badan Gizi Nasional

Footer