Optimalkan Realisasi APBD, Sekjen Kemendagri Minta Daerah Cermati Arahan Presiden

 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta pemerintah daerah (Pemda) agar mencermati arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Upaya itu dilakukan agar realisasi pendapatan dan belanja APBD dapat lebih optimal.

“Bapak Presiden kemarin menyampaikan dan tentu kawan-kawan sudah membacanya. Banyak (realisasi) APBD kita yang belum optimal, belanja daerah harus berorientasi hasil,” terang Suhajar mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Puat Kemendagri, Senin (26/6/2023).

Suhajar menambahkan, sebagaimana arahan Presiden Jokowi, realisasi belanja pendukung tidak boleh lebih besar dari belanja utama. Dalam konteks ini, sekretaris daerah (Sekda) dan inspektorat daerah didorong mencermati kembali kondisi tersebut agar realisasi APBD dapat lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan, 

“Kita tidak mengubah kegiatan, tapi efisiensikan, sehingga di dalamnya bisa kita revisi untuk kegiatan utamanya kegiatan pokoknya alokasinya menjadi besar,” tambahnya. 

Dia menambahkan, Pemda terus dipacu untuk dapat memaksimalkan realisasi belanja APBD. Pasalnya, dengan realisasi yang maksimal akan mendorong pergerakan perekonomian di lingkungan masyarakat. Terlebih, saat ini telah sampai pada pertengahan tahun sehingga realisasi perlu terus dioptimalkan.

Dalam kesempatan itu, Suhajar mengapresiasi sejumlah daerah yang telah melakukan realisasi belanja di atas rata-rata. Daerah tersebut seperti Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Bengkulu, Jawa Tengah, dan Kalimantan Barat. Daerah lainnya yang masih rendah diminta untuk bisa melakukan realisasi belanja lebih masif.

“Jadi ini saya yakin dan percaya kawan-kawan sangat paham tentang kerja kita ini dan saya minta ini (optimalisasi realisasi belanja APBD) menjadi perhatian kita,” tambahnya.

Di lain sisi, untuk daerah dengan realisasi belanja rendah, Suhajar meminta secara khusus kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri untuk memetakan situasi yang terjadi. Hal yang sama juga diminta dapat dilakukan Pusat Fasilitasi Kerja Sama (Fasker) Kemendagri untuk memetakan daerah dengan realisasi APBD rendah.

“Saya minta nanti kawan-kawan di Fasker (daerah) yang serapan rendah ini dipetakan dan saya larang ke luar negeri, kecuali yang sangat penting. Jadi izin-izin ke luar negeri agar dilihat semua dulu untuk daerah-daerah yang serapan anggarannya masih rendah,” tandas Suhajar.

Sumber : https://www.kemendagri.go.id/

Presiden Jokowi Pimpin Upacara Peringatan Ke-77 Hari Bhayangkara

 

Presiden Joko Widodo memimpin jalannya Upacara Peringatan ke-77 Hari Bhayangkara Tahun 2023 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Sabtu, 1 Juli 2023. Dalam sambutannya, Kepala Negara menyampaikan apresiasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berhasil meningkatkan kepercayaan dari masyarakat.

"Saya senang kepercayaan rakyat terhadap Polri sudah naik dari 60 persen menjadi di atas 70 persen. Ini perkembangan baik, tapi masih harus terus ditingkatkan," ujar Presiden.

Menurut Presiden, Polri harus terus berbenah diri dan lebih waspada karena kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri merupakan hal yang sangat penting. Presiden juga menyebut, saat ini masyarakat ikut mengawasi kinerja Polri sehingga gerak-gerik Polri tak akan bisa ditutupi.

"Polri harus terus memperbaiki diri, berbenah diri, melakukan reformasi-reformasi di segala lininya," ungkap Presiden.

Presiden pun berharap di usia ke-77, Korps Bhayangkara dapat menjalankan amanah mulia untuk mengabdi kepada rakyat, bangsa, dan negara dengan sebaik-baiknya.

"Jadilah Bhayangkara sejati yang mengabdi tanpa henti kepada masyarakat, bangsa, dan negara untuk kemajuan Indonesia. Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia," ucap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi turut menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya kepada perwakilan penerima. Adapun perwakilan penerima gelar tersebut ialah:
1. Brigjen Pol. Adi Vivid Agustiadi Bachtiar, S.I.K., M.HUM., M.SM.;
2. Kombes Pol Anisullah M. Ridha, S.I.K.,S.H., M.H.;
3. AKP. Susianti B. Safkaur;
4. Aiptu Zunadi Sembiring, S.H.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana Joko Widodo dalam upacara tersebut adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ibu Wury Ma'ruf Amin, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan istri, serta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan istri. Selain itu, tampak hadir pula para Menteri Kabinet Indonesia Maju dan para pimpinan lembaga tinggi negara. (Humas Kemensetneg)

BKKBN: Hari Keluarga Nasional 2023 Jadi Momentum Penguatan Peran Keluarga dalam Percepatan Penurunan Stunting

Hari Keluarga Nasional diperingati setiap tanggal 29 Juni. Pada tahun 2023 ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadikan Peringatan Hari Keluarga Nasional ke 30 sebagai momentum tepat upaya penguatan peran keluarga dalam mempercepat menurunkan prevalensi stunting.

“Dalam upaya percepatan penurunan stunting, keluarga memiliki peranan yang sangat penting terutama dalam memberikan praktik pengasuhan yang baik dan menciptakan lingkungan sanitasi yang memenuhi standard kesehatan,” kata Kepala BKKBN Dr. (H.C). dr. Hasto Wardoyo, Sp.O.G (K) melalui siaran pers, Kamis (29/06/2023).

Menurut Hasto Wardoyo, penyelenggaraan Peringatan Hari Keluarga Nasional 2023 menjadi momentum yang tepat dalam penguatan komitmen bersama bagi seluruh lapisan masyarakat dalam upaya penguatan peran keluarga dalam percepatan penurunan stunting.

Hasto Wardoyo menjelaskan stunting yang merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang dan stimulasi lingkungan yang kurang mendukung, ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak berada di bawah standard, masih menjadi persoalan bagi Indonesia saat ini. 

Berdasarkan survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), angka prevalensi stunting pada 2022 berada pada angka 21,6 persen. Angka ini menunjukkan satu dari lima anak Indonesia mengalami stunting.

“Oleh sebab itu, peningkatan pengetahuan dan pemahaman keluarga serta komunitas berperan penting untuk pencegahan stunting dan mempersiapkan anak agar tumbuh kembang optimal menjadi generasi maju,” ujar Hasto Wardoyo.

Berbagai upaya perlu dilakukan untuk penguatan peran keluarga dalam percepatan penurunan stunting, lanjut Hasto Wardoyo. 

“Momentum Hari Keluarga Nasional 2023, diharapkan dapat menjadi daya ungkit keberhasilan program dan penguatan komitmen bersama menurunkan stunting,” jelas Hasto Wardoyo.

Untuk mencapai target prevalensi stunting 14 persen pada 2024 menurut Hasto Wardoyo, harus dilakukan bersama-sama dengan mengintervensi langsung kepada anak-anak stunting.

Sementara itu, terkait penyelenggaraan Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional ke 30 tahun 2023, Deputi bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (Adpin) BKKBN Sukaryo Teguh Santoso mengatakan dipusatkan di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pertimbangan digelarnya di Provinsi Sumatera Selatan karena termasuk dalam tiga  besar di Indonesia sebagai provinsi dengan penurunan angka stunting  melebihi capaian nasional di tahun 2022. 

Berdasarkan hasil SSGI tahun 2022, penurunan prevalensi stunting di Sumatera Selatan tahun 2021 yaitu 24,8 persen menjadi 18,6 persen pada 2022. Angka ini lebih rendah dari prevalensi nasional 21,6 persen.

“Tema Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional tahun 2023 ini adalah Menuju Keluarga Bebas Stunting untuk Indonesia Maju dengan hastag #KeluargaKerenCegahStunting,” kata Teguh.

Sejarah Hari Keluarga Nasional

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 ternyata tidak serta merta menjadikan Indonesia bisa membangun sesuai cita-cita para Pendiri Bangsa. Bangsa Indonesia tetap harus berjuang. Negara meminta warga untuk turut ambil bagian dalam perjuangan bersenjata.

Perjuangan itu tidaklah mudah dan murah. Bahkan para pejuang kemerdekaan saat itu harus rela mengorbankan nyawa, harta, dan berpisah dengan keluarga demi mencapai cita-cita kemerdekaan. Baru pada 22 Juni 1949, Belanda menyerahkan secara utuh kedaulatan Bangsa Indonesia. Para pejuang yang gugur kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan dimakamkan dengan atau tanpa dikenali. 

Para pejuang yang selamat kembali berkumpul kepada keluarganya, setelah sekian lama terpisah selama masa perjuangan. Momen kembali berkumpulnya para pejuang dengan keluarga pada 29 Juni 1949 ini yang dijadikan peringatan sebagai Hari Keluarga Nasional.

Perjuangan membangun bangsa Indonesia dan membangun keluarga adalah satu nafas kehidupan. Membangun keluarga berarti juga membangun bangsa. Peringatan Hari Keluarga merupakan upaya mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia, betapa pentingnya suatu keluarga.

Keluarga mempunyai peranan dalam upaya memantapkan ketahanan nasional dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dari keluargalah kekuatan dalam pembangunan suatu bangsa akan muncul. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2014 tentang Hari Keluarga Nasional ditetapkan tanggal 29 Juni sebagai Hari Keluarga Nasional dan bukan merupakan hari libur.

Prof. Dr. Haryono Suyono merupakan penggagas Hari Keluarga Nasional. Saat itu Prof. Haryono Suyono merupakan Ketua Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di era Presiden Soeharto. (Kini lembaga pemerintah itu berubah menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan akronim tetap BKKBN dan dipimpin dr. Hasto Wardoyo). Ada nilai sejarah di balik pemilihan tanggal dan bulan tersebut. Tanggal 29 Juni merupakan kristalisasi semangat pejuang Keluarga Berencana untuk memperkuat dan memperluas program KB. Secara resmi, pemerintah menjadikan program Keluarga Berencana menjadi program nasional, dilakukan bersamaan dengan berdirinya Badan Koordinasi dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada 29 Juni 1970. n

Sumber : 

Sumber : https://www.kominfo.go.id/

Kabar Gembira Untuk Guru Honorer, Formasi Guru ASN PPPK 2023 Sepakat Ditambah!

Ini menjadi kabar gembira bagi guru honorer karena pemerintah bersama pemerintah daerah sepakat untuk menambah formasi guru ASN PPPK di tahun 2023 ini.

Artinya, apabila formasi guru PPPK ditambah, semakin terbuka pula kesempatan bagi guru guru honorer untuk dapat menempati posisi tersebut, menjadi guru PPPK.

Tentunya, segala hak hak yang berhak diterima oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja juga akan didapatkannya.

Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Keuangan mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan sejumlah pemerintah daerah terkait pengajuan formasi guru dalam aparatur sipil negara pegawai pemerintah dan perjanjian kerja ASN PPK 2023.

Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi ini berlangsung dari 22 Juni sampai 25 Juni 2023 di Surabaya Jawa Timur. 

Adapun Pemerintah Daerah yang berpartisipasi dalam acara ini antara lain Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Jumlah guru yang telah diangkat PPPK hingga tahun ini adalah 544.292 dan merupakan akumulasi dari seleksi periode 2021 dan 2022 dengan total formasi  825.281 .

 Jumlah pengangkatan tersebut menjadi pencapaian yang luar biasa bagi pemerintah.

Meski demikian saat ini pemerintah pusat meminta pemerintah daerah untuk menambah formasi guru dalam rekrutmen guru PPPK 2023. Sebab jumlah formasi yang baru diajukan oleh seluruh Pemerintah Daerah hanya berjumlah 278.102. Adapun jumlah formasi yang dibutuhkan untuk guru PPPK 2023 sebanyak 601.174.

Menurut Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd. beliau menjelaskan bahwa “Kolaborasi yang kita bangun bersama memberikan hasil yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi kepada panitia seleksi nasional dan pemerintah daerah karena ini pencapaian kita bersama. dari periode 2021 hingga 2022 kita mampu mengangkat 54 4 ribu  guru menjadi PPPK dari jumlah formasi 825 ribu tentu ini bukan hal yang sedikit dalam sejarah pengangkatan guru PPPK”.

Kemudian dari sisi anggaran, pemerintah pusat telah menyiapkan budget untuk pengangkatan ASN PPPK 2023 yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pemerintah daerah mengalokasikan pelanggaran belanja pegawai untuk pengangkatan ASN ASN dan PPPK berdasarkan formasi pegawai yang ditetapkan Kementerian yang melaksanakan usulan bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Hal lain juga disampaikan oleh Asisten Deputi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Aparatur Manusia, Aba Subagja, S.Sos. MAP  beliau menjelaskan bahwa “Kemendikbudristek, Kemenpan RB dan pemerintah daerah memiliki kewenangan masing-masing dalam menyiapkan formasi jabatannya” .

sumber : https://naikpangkat.com/

Perpanjangan Masa Seleksi Administrasi PPG Dalam Jabatan 2023, Simak Jadwal Terbaru

 Direktorat Pendidikan Profesi Guru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (PPG Kemendikbud-Ristek) memutuskan melakukan perpanjangan masa seleksi administrasi PPG Dalam Jabatan 2023.

Adanya perubahan keputusan dengan perpanjangan masa seleksi administrasi PPG Dalam Jabatan 2023 menyesuaikan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun ini. Tentu dengan perpanjangan masa seleksi administrasi PPG Dalam Jabatan 2023 memberi kesempatan peserta seleksi menarik nafas lebih panjang. Mereka bisa mengecek kembali berkas-berkas administrasi yang bakal dikirim.

Perpanjangan masa seleksi administrasi PPG Dalam Jabatan 2023 semakin kuat setelah Kemendikbud-Ristek menerbitkan surat dengan Nomor 1095/B2/GT.00.05/2023 tanggal 26 Juni 2023. Pada surat yang ditandatangani langsung oleh Direktur PPG, Temu Ismail itu berisi perubahan jadwal seleksi administrasi PPG Dalam Jabatan tahun 2023.

Hari Libur Nasional

Lebih lanjut, dalam surat itu mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023.

“Jadwal seleksi administrasi PPG Dalam Jabatan diperpanjang,” demikian bunyi surat tersebut.

Sebagai informasi, seleksi PPG Dalam Jabatan 2023 terbuka untuk guru dengan kategori sasaran tertentu. Guru-guru yang bisa mengikuti PPG Dalam Jabatan,antara lain mereka yang masuk sasaran kategori A dan kategori B.

Bagi guru yang termasuk kategori A adalah mereka yang sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi PPG tahun lalu. Sehingga kategori A tak perlu mengikuti seleksi administrasi pada PPG Dalam Jabatan 2023 ini.

Sedangkan, bagi guru yang termasuk dalam kategori B yakni guru non sertifikasi yang belum mengikuti atau belum lulus seleksi administrasi PPG. Oleh sebab itu, kategori B wajib melakukan seleksi administrasi PPG Dalam Jabatan 2023.

Perpanjangan masa seleksi admininistrasi PPG Dalam Jabatan 2023 dipengaruhi oleh Surat Keputusan Bersama tiga Menteri. Hal tersebut membuat panitia PPG Dalam Jabatan melakukan penyesuaian jadwal rangkaian seleksi PPG Dalam Jabatan.

Tentu, terdapat beberapa perubahan jadwal seleksi PPG Dalam Jabatan 2023 karena menyesuaikan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2023. Beberapa hari yang dimaksudkan antara lain Cuti Bersama Hari Raya Idul Adha 2023 pada tanggal 28 sampai dengan 30 Juni 2023.

Untuk menyimak lebih jelas mengenai hingga kapan perpanjangan masa seleksi administrasi PPG Dalam Jabatan 2023. Berikut perubahan jadwal seleksi administrasi PPG Dalam Jabatan tahun ini.

Perubahan Jadwal Seleksi Administrasi PPG Dalam Jabatan

1. Pendaftaran/Pengajuan Berkas

Jadwal semula : 30 Mei – 17 Juni 2023;

Jadwal perubahan : 30 Mei – 17 Juni 2023;

2. Perbaikan Berkas

Jadwal semula : 12 – 28 Juni 2023;

3. Verifikasi dan Validasi oleh Petugas

Jadwal semula : 12 Juni – 1 Juli 2023;

Jadwal perubahan : 12 Juni – 6 Juli 2023;

4. Pengumuman Hasil

Jadwal semula : 5 Juli 2023;

Jadwal perubahan : 8 Juli 2023.

Lebih lanjut, adanya perpanjangan masa seleksi administrasi PPG Dalam Jabatan 2023 memungkinkan para peserta mempersiapkan diri, mulai dari unggahan berkas yang belum lengkap maupun mental untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Kondisi ini menguntungkan bagi mereka.

Dengan demikian, Kemendikbud-Ristek akan menuai apresiasi dari peserta berkat perpanjangan masa seleksi administrasi PPG Dalam Jabatan 2023.

Peserta seleksi dapat mengakses informasi mengenai seleksi administrasi PPG Dalam Jabatan secara lebih lengkap di laman https://ppg.kemdikbud.go.id/.

Sumber : https://naikpangkat.com/

Indonesia Finland Festival 2023: Kopi Indonesia diterima di Negara Paling Bahagia di Dunia

 

Kopi Geulis Sumedang asal Indonesia lagi-lagi berhasil dilirik pasar global. Bagaimana tidak, kopi Indonesia dari kabupaten Sumedang yang memiliki aroma dan cita rasa yang khas berhasil menarik pengunjung dan meraih respon positif pada kegiatan Indonesia Finland Festival tahun 2023 yang diniisiasi oleh KBRI Helsinki, Finlandia pada tanggal 10 Juni 2023. Booth stand Kopi Geulis Sumedang tersebut mendapat perhatian terbesar dari pengunjung, terlihat antusias sekali saat mencicipi kopi jenis arabika ini.

Kopi Geulis Sumedang mewakili Indonesia ikut berpartisipasi pada kegiatan Indonesia Finland Festival pada awal bulan Juni lalu. “Kopi yang kami bawa habis sebelum acara festival berakhir,” ujar Ai Awang selaku Pimpinan Kopi Geulis Sumedang.

Ai mengatakan, Dubes RI memberikan apresiasi kepada Bupati Sumedang dan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, atas upaya membantu pengembangan kopi nasional dan mendorong promosi kopi di tataran Internasional khususnya masyarakat Finlandia.

Selain Kopi Geulis Sumedang sebagai Delegasi RI dari kalangan pelaku usaha kopi, turut hadir bersama antara lain partisipan kesenian dari Pemprov DKI Jakarta dan partisipan exhibition dari Pemda Sumedang (kopi) dan Depok (UMKM Craft) meramaikan acara tersebut.

Dubes RI berharap, tahun depan dapat menginisiasi kegiatan promosi yang lebih besar lagi khususnya membawa produk UMKM lebih banyak lagi dan mengundang tim promosi dari beberapa daerah di Indonesia dengan keunggulan budaya.

Sebagaimana diketahui, negara Finland ini memiliki karakteristik masyarakat yang sering berdiskusi, ngobrol atau hanya bersantai di café dengan kerabat atau keluarga sehingga ini menjadi peluang kopi Indonesia bisa diterima oleh masyarakat Finland. Tidak hanya kopi, tentunya karena ditinjau secara daerah dengan iklim dingin, maka minuman penghangat badan seperti cokelat dan teh juga berpotensi untuk dapat di promosikan dan diperdagangkan di sini.

Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alam Syah mengapresiasi terlaksananya kegiatan promosi kopi Indonesia di Finland yang diinisiasi KBRI Helsinki. Tentunya kami berharap peran dari KBRI di berbagai negara tujuan ekspor Indonesia untuk dapat berkontribusi dalam memperkenalkan ragam produk perkebunan Indonesia, apalagi jika negara-negara tersebut terlibat perjanjian bilateral atau setidaknya regional dengan Indonesia, itu menjadi peluang akses pasar. Karena KBRI sebagai pintu gerbang utama Indonesia untuk masuk di dunia Internasional, hanya KBRI yang mengetahui informasi market intelligent untuk pasar komoditas perkebunan Indonesia bisa masuk lebih dalam lagi.

“Strategi promosi komoditas perkebunan di pasar internasional kedepan, tidak hanya bisa dilakukan dengan menunggu atau dengan jalur digital marketing saja, tetapi kita harus berupaya untuk menjemput bola, datang ke lokasi negara, memamerkan produk, menjelaskan keunggulan nya dan uji rasa atau taste. Strategi seperti ini yang menurut hemat saya, akan memiliki kemungkinan keberhasilan lebih besar untuk menggaet calon-calon investor atau calon-calon buyer Luar Negeri,” ujarnya.

Hal senada juga di sampaikan oleh, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Prayudi Syamsuri, bahwa negara Findland tidak saja kita sasar pasar secara single country tetapi jauh lebih besar dan luas lagi, produk perkebunan terutama kopi Indonesia bisa menggunakan Finland sebagai hub perdagangan untuk negara di Kawasan Skandinavia lainnya seperti negara Islandia, Swedia, Denmark, dan Norwegia. Negara-negara ini memiliki sejarah yang berkaitan dekat sehingga mereka berbagi banyak kesamaan budaya dan ini peluang untuk pasar produk perkebunan Indonesia karena kesamaan “kesukaan” dari suatu ragam produk.

Prayudi menambahkan, walaupun di tahun 2022 Indonesia belum tercatat mengekspor produk Kopi ke Finland, tetapi nilai ekspor komoditas perkebunan Indonesia mencapai USD 20,9 juta yang didominasi ekspor olahan karet dan rempah-rempah.

Kami mengharapkan kedepan festival seperti ini terus diselenggarakan secara continue dengan mengundang para pelaku usaha komoditas perkebunan lainnya yang menonjolkan produk sebagai identitas Indonesia. Indonesia tidak hanya punya kopi Sumedang, juga ada Gayo, Toraja, Kintamani, dan lain-lain yang tentunya akan semakin menambah referensi rasa dari masyarakat Finlandia yang dinobatkan sebagai Negara Paling Bahagia di Dunia.

Lebih lanjut Prayudi mengatakan, kegiatan seperti ini juga perlu dimaknai terhadap upaya peningkatan hubungan bilateral Indonesia dan Finlandia, khususnya di bidang ekonomi dan people-to-people contact, serta peningkatan awareness tentang budaya dan ragam produk perkebunan Indonesia.

Sumber : https://ditjenbun.pertanian.go.id/

Pemetaan Sawit Rakyat Semakin Optimal, Dengan Di Luncurkannya OPTIMAL-IPB, Inovasi Sawit 4.0 Berbasis Model Deep Learning

 

Industri sawit masih tetap menjadi andalan kinerja neraca perdagangan nasional. Hal ini tergambar dari kontribusinya yang mencapai 13,50 persen terhadap ekspor nonmigas dan menyumbang 3,50 persen terhadap total PDB Indonesia. Perkebunan menjadi subsektor yang berkontribusi paling besar terhadap total ekspor pertanian sebesar 96,86 persen dari total nilai ekspor pertanian dan berasal dari komoditas perkebunan terutama kelapa sawit dengan share sebesar 73,83 persen. Total luas perkebunan sawit seluas 16,38 juta Ha, dengan porsi perkebunan rakyat sebanyak 6,94 juta Ha yang diantaranya berpotensi diremajakan sejumlah 2,8 juta Ha.

Pentingnya dilakukan pemetaan dan pendataan sawit rakyat, karena tak dapat dipungkiri banyaknya kebun sawit rakyat yang perlu segera dilakukan peremajaan. Untuk itu data sawit harus teridentifikasi dengan baik dan dilakukan pendataan, agar luas lahan perkebunan kelapa sawit dapat terdata dengan pasti sehingga dapat mengetahui ketersediaan dan rantai pasokan pabrik pengolahan kelapa sawit.

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan memberikan apresiasi kepada peneliti-peneliti IPB yang telah melakukan percepatan penelitian Sawit 4.0, salah satunya terhadap Model OPTIMAL (Oil Palm Tree Identification based on Machine Learning) yang telah dikembangkan oleh IPB. “Tujuan pengembangan sangat bermanfaat dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit Indonesia. Karakteristik sawit rakyat memiliki ciri-ciri menyebar, kecil, tidak merata, jauh dari akses Oleh karena itu, melalui OPTIMAL-IPB ini dapat dimanfaatkan untuk pendataan sawit rakyat agar lebih presisi dan terencana sehingga Direktorat Jenderal Perkebunan dapat memaksimalkan serapan kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat dari BPDPKS,” ujar Heru Tri Widarto, Sekretaris Ditjen Perkebunan.

Heru menambahkan, Pengembangan Teknologi Pemetaan Presisi Populasi Spasial Kebun Kelapa Sawit Rakyat oleh tim peneliti LPPM IPB yang diketuai oleh Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr dan merupakan kegiatan penelitian yang dibiayai oleh Rispro LPDP, telah diterima dan akan digunakan sebagai referensi dalam pengelolaan data komoditas perkebunan khususnya kelapa sawit, serta akan menjadi model pengembangan teknologi spasial untuk komoditas perkebunan lainnya. “Pemodelan ini kami harapkan dapat digunakan juga sebagai bahan pengambilan kebijakan di Direktorat Jenderal Perkebunan,” harap Heru.

“Adanya pendataan dan pemetaan sawit rakyat yang terintegrasi tentu akan memudahkan dilakukan pemutakhiran data. Karena kita perlu terus mengupdate atau mendata perkembangan maupun pembukaan lahan baru oleh perkebunan sawit rakyat maupun alih fungsi lahan perkebunan sawit rakyat. Dengan adanya IPB University meluncurkan salah satu inovasi di bidang kelapa sawit bernama Oil Palm Identification Based on Machine Learning-IPB (OPTIMAL-IPB), dimana inovasi ini merupakan model pemetaan yang dirancang untuk dapat melakukan deteksi objek kelapa sawit pada citra satelit resolusi tinggi berbasis pada model deep learning. Diharapkan kedepannya pendataan dan pemetaan sawit rakyat dapat semakin terintegrasi, update dan terdata secara menyeluruh,”ujarnya.

Saat acara Launching Hasil Penelitian Unggulan IPB, Sawit 4.0 yang digelar Direktorat Riset dan Inovasi IPB University di IPB International Convention Center, Bogor, Prof Ernan Rustiadi selaku inovator OPTIMAL-IPB mengatakan, “Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan yang menjadi salah satu sumber devisa penting bagi Indonesia. Hingga kini, Indonesia masih merupakan negara produsen terbesar kelapa sawit dunia.”

Prof Ernan menambahkan, dengan produktivitas dan harga minyak sawit yang kompetitif, tanaman kelapa sawit tidak hanya dibudidayakan oleh perusahaan besar, tetapi juga oleh masyarakat. Saat ini luas perkebunan kelapa sawit rakyat telah mencapai 40 persen dari total luas kebun kelapa sawit nasional.

Lebih lanjut Prof Ernan mengatakan, kampanye hitam khususnya terkait isu-isu sosial dan lingkungan masih menerpa daya saing produk kelapa sawit Indonesia di pasar dunia. Perusahaan-perusahaan besar produsen kelapa sawit secara bertahap mulai menerapkan standar Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) atau Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) untuk memperbaiki tata kelola perkebunan mereka. “Akan tetapi hal ini masih sulit untuk diterapkan di perkebunan kelapa sawit rakyat dengan jumlah petani yang banyak dan berskala kecil. Karena itu, perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit rakyat masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia,” imbuhnya.

Menurut Prof Ernan, salah satu tantangan utama perkebunan kelapa sawit rakyat yaitu perlunya mengoptimalkan produktivitas atau pola budidaya, input pertanian yang terbatas, varietas tanaman yang beragam, umur tanaman yang relatif tua, penanaman di lahan yang belum sesuai dan sebagainya. Pemerintah tentu telah berupaya merancang berbagai program untuk meningkatkan tata kelola perkebunan sawit rakyat, namun dalam implementasinya perlu dimaksimalkan kembali, dan perlunya basis data yang lengkap dan akurat terkait sebaran perkebunan kelapa sawit rakyat.

Karena itu, Prof Ernan menekankan, basis data spasial perkebunan kelapa sawit rakyat menjadi kunci untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, sesuai ketentuan yang berlaku serta tepat guna, yaitu tidak diberikan kepada perkebunan sawit rakyat di kawasan hutan, kawasan lindung ataupun lahan-lahan yang tidak sesuai. Terlebih, pemetaan perkebunan kelapa sawit rakyat menjadi tantangan tersendiri karena karakteristiknya yang rata-rata berukuran kecil, tersebar dan terfragmentasi. Bentuk petakan kebunnya pun tidak teratur, kadang berada di lahan yang jauh atau terisolasi dan bercampur dengan komoditas pertanian lainnya.

“Teknologi pemetaan berbasis area atau poligon yang dipakai saat ini belum mampu menangkap ketampakan seperti ini. Karena itu, OPTIMAL-IPB dikembangkan sebagai model pemetaan berbasis objek yang dalam hal ini adalah tegakan pohon kelapa sawit. Inovasi ini mampu mendeteksi objek kelapa sawit pada citra satelit resolusi tinggi berbasis pada model deep learning,” jelas Prof Ernan.

Citra resolusi tinggi digunakan karena relatif tersedia secara gratis di berbagai platform seperti Google dan Microsoft, meskipun tantangannya adalah ukuran objek yang harus dideteksi menjadi jauh lebih kecil dibandingkan objek pada foto biasa atau foto hasil drone.

“OPTIMAL-IPB didesain memiliki kelebihan dalam mendeteksi small object berupa tanaman kelapa sawit bahkan pada lokasi yang sempit, tersebar dan bercampur dengan objek tanaman lainnya. Hasil deteksi tanaman kelapa sawit kemudian dijadikan dasar untuk mendelineasi perkebunan kelapa sawit rakyat,” ungkapnya.

Sebagai contoh, Lanjut Prof Ernan, Model OPTIMAL-IPB telah digunakan untuk memetakan sebaran perkebunan kelapa sawit rakyat di Provinsi Jambi. Peta ini dihasilkan melalui proses yang cepat, akurat, murah, mudah dan terstandar karena telah dikembangkan dalam bentuk aplikasi yang mudah digunakan.

“Ke depan diharapkan OPTIMAL-IPB dapat dimanfaatkan untuk memetakan perkebunan sawit rakyat di seluruh Indonesia dan dapat dikembangkan lebih jauh untuk melakukan pendugaan umur, produksi dan produktivitas,” harap Prof Ernan.

Sumber : ditjenbun.pertanian.go.id