Pemberian Insentif Fiskal ke Daerah, Mendagri: Bentuk Pengakuan terhadap Kemampuan Kepala Daerah

 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pemberian insentif fiskal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merupakan bentuk pengakuan terhadap kemampuan kepemimpinan kepala daerah dalam mengendalikan inflasi. Pasalnya, dari banyaknya pemerintah daerah (Pemda), hanya 33 yang mendapatkan penghargaan insentif fiskal. 

“Kita ucapkan selamat kepada rekan kepala daerah, daerah-daerah yang hari ini telah mendapatkan penghargaan dalam bentuk insentif fiskal kinerja sebanyak 33 daerah, dan ini prestasi yang luar biasa, bukan sekadar seremonial,” ujar Mendagri pada acara Penghargaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2023 Periode Pertama di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (31/7/2023). Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah. 

Dengan penghargaan tersebut, Mendagri berharap, Pemda dapat lebih termotivasi dan konsisten dalam mengendalikan inflasi. Dirinya juga mendorong Pemda lainnya yang belum mendapatkan penghargaan agar lebih terpacu meningkatkan upaya pengendalian inflasi. 

Mendagri menegaskan, terkendalinya inflasi secara nasional bergantung pada kerja bersama pusat maupun daerah. Terlebih, Pemda merupakan kunci dari terkendalinya inflasi. Meski angka inflasi nasional relatif terkendali sebesar 3,52 persen pada Juni 2023, kondisi di daerah masih sangat variatif. Pihaknya mengaku telah melakukan upaya membantu daerah yang inflasinya masih tinggi. 

“Ini tim dari Kemendagri juga turun langsung juga ke daerah-daerah yang kita lihat pada beberapa waktu beberapa (daerah) sepertinya tidak turun-turun (inflasinya),” ujarnya. 

Upaya pengendalian inflasi tersebut dibutuhkan, mengingat Presiden menargetkan inflasi secara nasional sebesar 3 persen. Angka ini dinilai imbang bagi konsumen maupun produsen. Karena itu, dia mengingatkan semua pihak agar melakukan upaya pengendalian inflasi. 

Di lain sisi, Mendagri menyampaikan terima kasih kepada jajaran baik di tingkat pusat maupun daerah yang konsisten mengendalikan inflasi. Dirinya berharap, menjelang tahun politik laju inflasi termasuk harga barang dan jasa tetap terkendali. 

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, pemberian insentif fiskal kepada daerah yang dinilai berhasil mengendalikan inflasi merupakan bentuk kreativitas Mendagri yang disampaikan kepadanya. “Ini kreativitas Pak Mendagri yang bilang kalau kita hanya mengatakan 10 tertinggi, 10 terendah, tapi tidak dikasih reward and punishment itu tidak nendang,” ujar Menkeu. 

Selain itu, Menkeu mengingatkan daerah penerima agar insentif fiskal itu digunakan untuk program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Hal ini misalnya pemberian bantuan modal usaha, bantuan sosial, bantuan bibit, subsidi bunga untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pemberian beasiswa. “Insentif ini tidak boleh digunakan untuk menambah gaji, penghasilan, honorarium, dan berbagai perjalanan dinas,” tandasnya. 

Sumber : https://www.kemendagri.go.id/

Gelar Youth Marine Camp, Bappenas Ajak Pemuda Lestarikan Geopark

 

Kementerian PPN/Bappenas menekankan pentingnya peran pemuda untuk merealisasikan aksi nyata menjaga dan melaksanakan konservasi lingkungan hidup, salah satunya melalui UNESCO Global Geoparks (UGGp) Youth Marine Camp yang digelar pada 2-5 Juli 2023 di Pulau Kepayang, Belitung. Mengusung tema The Way of Water: Designing the Future of Island Geoparks through Youth Initiatives, agenda tersebut diikuti 87 delegasi dari berbagai latar belakang, termasuk pelajar serta pemuda dari 14 geopark yang berasal dari Thailand, Filipina, dan Indonesia. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Taufik Hanafi mengatakan, peran pemuda sangat sentral untuk turut menjaga lingkungan. “Sangat penting dan strategis peran pemuda ini. keterlibatan dan partisipasi anak muda sangat nyata. Untuk itu, saya memberikan apresiasi atas adanya UGGp Youth Camp ini,” tutur Sesmen Taufik.

Sesmen Taufik mengatakan, pemuda memegang peranan penting untuk menjadi pemimpin yang akan mengambil keputusan penting untuk berbagai isu krusial dunia, seperti perubahan iklim, globalisasi, hingga urbanisasi, juga memastikan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan dunia. Di tanah air, upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan salah satunya tercermin melalui geopark atau taman bumi yang harus dilestarikan.

“Tujuh dari sepuluh UNESCO Global Geopark yang ada di Indonesia, berada di wilayah kepulauan dan pesisir. Itu menyebabkan geopark tersebut rentan dengan adanya perubahan iklim. Tapi, di sisi lain, geopark tersebut juga memiliki potensi untuk mengembangkan ekonomi biru,” imbuh Sesmen Taufik.

Ekonomi biru menjadi prioritas pembahasan dalam UGGp Youth Marine Camp yang juga diselenggarakan untuk berbagi pengetahuan tentang pelestarian lingkungan laut dan geopark. Salah satu sasaran yang dibidik adalah menjadikan pemuda, masyarakat umum, hingga pemangku kepentingan dari berbagai negara anggota ASEAN untuk berkumpul dan mendeklarasikan komitmen pelaksanaan ekonomi biru seiring dengan pembangunan geopark yang berkelanjutan.

Dalam ASEAN Blue Economy Forum yang digelar bersamaan, konsep pembangunan dan pemberdayaan ekonomi biru bagi masyarakat turut menjadi fokus diskusi, mengingat upaya mewujudkan blue economy di kawasan ASEAN harus dilaksanakan melalui kuatnya kolaborasi dari seluruh negara anggota. "Salah satu contoh tindak lanjutnya, tadi juga disampaikan, bisa dengan mengembangkan arrangement mengenai sister island,” imbuh Sesmen Taufik.

Usai menghadiri UGGp Youth Camp,  delegasi ASEAN Blue Economy Forum mengikuti Beach Clean Up di Pulau Lengkuas. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Vivi Yulaswati mengatakan upaya beach clean up patut dimaknai sebagai langkah konkret menjaga dan melestarikan lingkungan. “Penting bagi kita untuk sadar, bahwa masalah sampah plastik dan polusi sudah mencapai level mengkhawatirkan. Melalui Beach Clean Up di Pulau Lengkuas ini, kita bisa menunjukkan ke dunia bahwa kita memiliki perhatian khusus kepada lingkungan dan pembangunan keberlanjutan. Dengan aksi kecil, membersihkan pantai hari ini, kita bisa memberikan dampak baik yang panjang,” ucap Deputi Vivi.

Sebelumnya, untuk wilayah Juru Seberang, Kementerian PPN/Bappenas bersama Pemerintah Jerman melalui GIZ menghibahkan mesin pirolisis untuk pengolahan sampah. Isu ini menjadi salah satu isu penting akibat penuhnya Tempat Pembuangan Akhir Gunung Sadai. Kementerian PPN/Bappenas juga menyelenggarakan Showcasing Teknologi Pengolahan Sampah Pirolisis dalam rangkaian agenda ASEAN Blue Economy Forum 2023 pada Selasa (4/7), untuk memperkenalkan alternatif teknologi waste to fuel dengan pirolisis demi meningkatkan pengelolaan sampah yang baik.

Sebagai pre-event ASEAN Blue Economy Forum 2023, Kementerian PPN/Bappenas  menyelenggarakan Running into the Blue: Oceanic Geoventure pada Sabtu (2/7) dengan kategori Geo Run 5K, 10K, serta 30K yang diikuti delegasi negara-negara ASEAN. Oceanic Geoventure diharapkan mampu untuk meningkatkan pemahaman para delegasi ASEAN tentang komitmen Indonesia untuk melaksanakan pariwisata Belitung yang tetap mengusung prinsip inklusif dan berkelanjutan.

Sumber : https://www.bappenas.go.id/

Optimalkan Realisasi APBD, Sekjen Kemendagri Minta Daerah Cermati Arahan Presiden

 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta pemerintah daerah (Pemda) agar mencermati arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Upaya itu dilakukan agar realisasi pendapatan dan belanja APBD dapat lebih optimal.

“Bapak Presiden kemarin menyampaikan dan tentu kawan-kawan sudah membacanya. Banyak (realisasi) APBD kita yang belum optimal, belanja daerah harus berorientasi hasil,” terang Suhajar mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Puat Kemendagri, Senin (26/6/2023).

Suhajar menambahkan, sebagaimana arahan Presiden Jokowi, realisasi belanja pendukung tidak boleh lebih besar dari belanja utama. Dalam konteks ini, sekretaris daerah (Sekda) dan inspektorat daerah didorong mencermati kembali kondisi tersebut agar realisasi APBD dapat lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan, 

“Kita tidak mengubah kegiatan, tapi efisiensikan, sehingga di dalamnya bisa kita revisi untuk kegiatan utamanya kegiatan pokoknya alokasinya menjadi besar,” tambahnya. 

Dia menambahkan, Pemda terus dipacu untuk dapat memaksimalkan realisasi belanja APBD. Pasalnya, dengan realisasi yang maksimal akan mendorong pergerakan perekonomian di lingkungan masyarakat. Terlebih, saat ini telah sampai pada pertengahan tahun sehingga realisasi perlu terus dioptimalkan.

Dalam kesempatan itu, Suhajar mengapresiasi sejumlah daerah yang telah melakukan realisasi belanja di atas rata-rata. Daerah tersebut seperti Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Bengkulu, Jawa Tengah, dan Kalimantan Barat. Daerah lainnya yang masih rendah diminta untuk bisa melakukan realisasi belanja lebih masif.

“Jadi ini saya yakin dan percaya kawan-kawan sangat paham tentang kerja kita ini dan saya minta ini (optimalisasi realisasi belanja APBD) menjadi perhatian kita,” tambahnya.

Di lain sisi, untuk daerah dengan realisasi belanja rendah, Suhajar meminta secara khusus kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri untuk memetakan situasi yang terjadi. Hal yang sama juga diminta dapat dilakukan Pusat Fasilitasi Kerja Sama (Fasker) Kemendagri untuk memetakan daerah dengan realisasi APBD rendah.

“Saya minta nanti kawan-kawan di Fasker (daerah) yang serapan rendah ini dipetakan dan saya larang ke luar negeri, kecuali yang sangat penting. Jadi izin-izin ke luar negeri agar dilihat semua dulu untuk daerah-daerah yang serapan anggarannya masih rendah,” tandas Suhajar.

Sumber : https://www.kemendagri.go.id/

Indonesia Finland Festival 2023: Kopi Indonesia diterima di Negara Paling Bahagia di Dunia

 

Kopi Geulis Sumedang asal Indonesia lagi-lagi berhasil dilirik pasar global. Bagaimana tidak, kopi Indonesia dari kabupaten Sumedang yang memiliki aroma dan cita rasa yang khas berhasil menarik pengunjung dan meraih respon positif pada kegiatan Indonesia Finland Festival tahun 2023 yang diniisiasi oleh KBRI Helsinki, Finlandia pada tanggal 10 Juni 2023. Booth stand Kopi Geulis Sumedang tersebut mendapat perhatian terbesar dari pengunjung, terlihat antusias sekali saat mencicipi kopi jenis arabika ini.

Kopi Geulis Sumedang mewakili Indonesia ikut berpartisipasi pada kegiatan Indonesia Finland Festival pada awal bulan Juni lalu. “Kopi yang kami bawa habis sebelum acara festival berakhir,” ujar Ai Awang selaku Pimpinan Kopi Geulis Sumedang.

Ai mengatakan, Dubes RI memberikan apresiasi kepada Bupati Sumedang dan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, atas upaya membantu pengembangan kopi nasional dan mendorong promosi kopi di tataran Internasional khususnya masyarakat Finlandia.

Selain Kopi Geulis Sumedang sebagai Delegasi RI dari kalangan pelaku usaha kopi, turut hadir bersama antara lain partisipan kesenian dari Pemprov DKI Jakarta dan partisipan exhibition dari Pemda Sumedang (kopi) dan Depok (UMKM Craft) meramaikan acara tersebut.

Dubes RI berharap, tahun depan dapat menginisiasi kegiatan promosi yang lebih besar lagi khususnya membawa produk UMKM lebih banyak lagi dan mengundang tim promosi dari beberapa daerah di Indonesia dengan keunggulan budaya.

Sebagaimana diketahui, negara Finland ini memiliki karakteristik masyarakat yang sering berdiskusi, ngobrol atau hanya bersantai di café dengan kerabat atau keluarga sehingga ini menjadi peluang kopi Indonesia bisa diterima oleh masyarakat Finland. Tidak hanya kopi, tentunya karena ditinjau secara daerah dengan iklim dingin, maka minuman penghangat badan seperti cokelat dan teh juga berpotensi untuk dapat di promosikan dan diperdagangkan di sini.

Direktur Jenderal Perkebunan, Andi Nur Alam Syah mengapresiasi terlaksananya kegiatan promosi kopi Indonesia di Finland yang diinisiasi KBRI Helsinki. Tentunya kami berharap peran dari KBRI di berbagai negara tujuan ekspor Indonesia untuk dapat berkontribusi dalam memperkenalkan ragam produk perkebunan Indonesia, apalagi jika negara-negara tersebut terlibat perjanjian bilateral atau setidaknya regional dengan Indonesia, itu menjadi peluang akses pasar. Karena KBRI sebagai pintu gerbang utama Indonesia untuk masuk di dunia Internasional, hanya KBRI yang mengetahui informasi market intelligent untuk pasar komoditas perkebunan Indonesia bisa masuk lebih dalam lagi.

“Strategi promosi komoditas perkebunan di pasar internasional kedepan, tidak hanya bisa dilakukan dengan menunggu atau dengan jalur digital marketing saja, tetapi kita harus berupaya untuk menjemput bola, datang ke lokasi negara, memamerkan produk, menjelaskan keunggulan nya dan uji rasa atau taste. Strategi seperti ini yang menurut hemat saya, akan memiliki kemungkinan keberhasilan lebih besar untuk menggaet calon-calon investor atau calon-calon buyer Luar Negeri,” ujarnya.

Hal senada juga di sampaikan oleh, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Prayudi Syamsuri, bahwa negara Findland tidak saja kita sasar pasar secara single country tetapi jauh lebih besar dan luas lagi, produk perkebunan terutama kopi Indonesia bisa menggunakan Finland sebagai hub perdagangan untuk negara di Kawasan Skandinavia lainnya seperti negara Islandia, Swedia, Denmark, dan Norwegia. Negara-negara ini memiliki sejarah yang berkaitan dekat sehingga mereka berbagi banyak kesamaan budaya dan ini peluang untuk pasar produk perkebunan Indonesia karena kesamaan “kesukaan” dari suatu ragam produk.

Prayudi menambahkan, walaupun di tahun 2022 Indonesia belum tercatat mengekspor produk Kopi ke Finland, tetapi nilai ekspor komoditas perkebunan Indonesia mencapai USD 20,9 juta yang didominasi ekspor olahan karet dan rempah-rempah.

Kami mengharapkan kedepan festival seperti ini terus diselenggarakan secara continue dengan mengundang para pelaku usaha komoditas perkebunan lainnya yang menonjolkan produk sebagai identitas Indonesia. Indonesia tidak hanya punya kopi Sumedang, juga ada Gayo, Toraja, Kintamani, dan lain-lain yang tentunya akan semakin menambah referensi rasa dari masyarakat Finlandia yang dinobatkan sebagai Negara Paling Bahagia di Dunia.

Lebih lanjut Prayudi mengatakan, kegiatan seperti ini juga perlu dimaknai terhadap upaya peningkatan hubungan bilateral Indonesia dan Finlandia, khususnya di bidang ekonomi dan people-to-people contact, serta peningkatan awareness tentang budaya dan ragam produk perkebunan Indonesia.

Sumber : https://ditjenbun.pertanian.go.id/

9 CALON PROVINSI BARU DI PULAU JAWA

 

Telah diketahui Saat ini, Indonesia memiliki 38 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke jumlah Provinsi di Indonesia akan bertambah seiring dengan adanya 30 usulan daerah otonomi baru khusus untuk Provinsi baru.

Salah satunya di Pulau Jawa ada setidaknya sembilan usulan atau wacana pemekaran Provinsi baru, sedangkan untuk saat ini di pulau Jawa terdapat enam provinsi yaitu Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan provinsi Jawa Timur.

Berikut ini 9 usulan dan wacana pemekaran Provinsi baru di pulau Jawa yang harus kamu ketahui sebagai berikut:

1. Provinsi Tangerang Raya.

Provinsi Tangerang Raya akan dimekarkan menjadi Provinsi baru dari Provinsi Banten wilayahnya mencakup Kabupaten Tangerang, kota Tangerang, kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang Utara yang akan dimekarkan dari Kabupaten Tangerang dan kota Tangerang Tengah.

Juga akan dimekarkan dari Kabupaten Tangerang ibu kota Provinsi berada di kota Tangerang.

2. Provinsi Bogor Raya.

Provinsi Bogor Raya atau pakuan Bagasasi akan dimekarkan menjadi Provinsi baru dari provinsi Jawa Barat.

Wilayahnya mencakup Kabupaten Bogor, kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi dan Kabupaten Cianjur dengan ibukota provinsi berada di kota Bogor.

3. Provinsi Cirebon.

Provinsi Cirebon akan dimekarkan menjadi Provinsi baru dari provinsi Jawa Barat wilayahnya mencakup Kabupaten Cirebon, kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, kabupaten Majalengka dan kabupaten Kuningan, ibukota provinsi berada di Kota Cirebon.

4. Provinsi Banyumasan.

Provinsi Banyumasan akan dimekarkan menjadi Provinsi baru dari Provinsi Jawa Tengah wilayahnya mencakup Kabupaten Banyumas, kabupaten Brebes, kabupaten Cilacap, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen dan Kota Purwokerto yang akan dimekarkan dari Kabupaten Banyumas, ibukota provinsi berada di Kota Purwokerto.

5. Provinsi Daerah Istimewa Surakarta.

Provinsi Daerah Istimewa Surakarta akan dimekarkan menjadi Provinsi baru dari provinsi Jawa Tengah wilayahnya mencakup Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Wonogiri, dengan ibukota provinsi berada di Kota Surakarta.

6. Provinsi Muria Raya atau Jawa Utara.

Provinsi Muria Raya atau Jawa Utara akan dimekarkan menjadi Provinsi baru dari provinsi Jawa Tengah wilayahnya mencakup kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan, dengan ibukota provinsi akan berada di kabupaten Kudus.

7. Provinsi Mataraman atau Jawa Selatan.

Provinsi mataraman atau Jawa Selatan akan dimekarkan menjadi  Provinsi baru dari provinsi Jawa Timur wilayahnya mencakup Kabupaten Kediri, kota Kediri, kabupaten Blitar, kota Blitar, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Madiun, kota Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Ponorogo, dengan ibukota provinsi berada di Kota Kediri.

8. Provinsi Madura.

Provinsi Madura akan dimekarkan menjadi Provinsi baru dari Provinsi Jawa Timur wilayahnya mencakup Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep dan kota Pamekasan yang akan dimekarkan dari Kabupaten Pamekasan dengan ibukota provinsi berada di kota Pamekasan.

Provinsi Blambangan akan dimekarkan menjadi Provinsi baru dari Provinsi Jawa Timur wilayahnya mencakup Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo dan Kabupaten Lumajang dengan ibukota provinsi akan berada di Kabupaten Jember.

Itulah 9 usulan atau wacana Pembentukan provinsi baru di pulau Jawa.

Dengan catatan, ini hanya wacana yang pernah muncul, bukan usulan pemerintah pusat, Ini juga mungkin hanya hasil analisis saja.

Bukan wacana dan usulan dari pemerintah baik pemda atau pusat, walaupun ada daerah yang sudah punya tim percepatan pemekaran yaitu Cirebon Raya.

Sumber : https://www.klikpendidikan.id/

Selamat Sekolah Ini Dapat Tambahan Dana BOS 2023

 Kabar gembira bagi satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan SLB berkaitan dengan kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mulai 2023. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Dirjen PAUD Dikdasmen Dr. Sutanto pada 22 Desember 2022 kemarin.

Sutanto menjelaskan adanya beberapa perubahan dalam kebijakan terbaru mengenai dana BOS. Dalam agenda tersebut, Dirjen PAUD Dikdasmen menjelaskan Kebijakan itu direncanakan mulai berlaku pada tahun 2023 mendatang. Perbedaan yang terlihat antara kebijakan dana BOS tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya terdapat pada jenis atau menu kegiatan BOS tahun 2023.

Pada tahun 2023 mendatang aka nada jenis bantuan operasional kinerja jenis baru yakni BOS kinerja untuk Sekolah Berkemajuan Terbaik, ujar Sutanto. Lalu apa yang dimaksud dengan BOS Kinerja untuk Sekolah Berkemajuan Terbaik?

Dirjen PAUD Dikdasmen tersebut menjelaskan ahwa BOS Kinerja Sekolah berkemajuan terbaik adalah tambahan dana BOS bagi SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB dengan kemajuan terbaik. Sementara itu sekolah Berkemajuan Terbaik adalah sekolah seluruh jenjang dari SD sampai SMA yang memiliki prestasi Asesmen Nasional terbaik di daerahnya.

15 persen satuan pendidikan terbaik di Kabupaten/Kota mapun di Provinsinya akan mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja untuk sekokahnya. Selain untuk SD sampai SMA dan SLB, dana tambahan Kinerja Sekolah Berkemajuan Terbaik juga terdapat pada dana BOP Kesetaraan. Adapun untuk BOP PAUD, dana tambahan ini belum tersedia untuk tahun 2023.

Berikut adalah syarat dan kriteria sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOP Kesetaraan Kinerja Berkemajuan Terbaik:

1. Institusi pendidikan merupakan penerima dana BOS regular tahun anggaran 2023
2. Satuan Pendidikan yang termasuk dalam 15 persen dengan kinerja terbaik dari satuan pendidikan yang melakukan Asesmen Nasional. Kinerja terbaik ditentukan oleh hasil atau peningkatan rapor pendidikan yang terdapat pada indikator kualitas pembelajaran dan hasil belajar dari profil pendidikan. Untuk kinerja terbaik dapat dinilai berdasarkan indeks status ekonomi dan sosial satuan pendidikan.
3. Institusi pendidikan tidak termasuk satuan pendidikan yang diterapkan pelaksanaan PSP, SMK Pusat Keunggulan, dan Sekolah yang memiliki prestasi.

Anggaran untuk dana BOP Kesetaraan Kinerja Sekolah Berkemajuan Terbaik disediakan untuk 1.199 sekolah sasaran dengan total anggaran sebesar Rp. 53 Milyar.

Penerapan program Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud, Nadiem Makarim sebagai program prioritas Kemendikbudristek sebagai program prioritas. Mendikbud membuatnya hingga berepisode yang semuanya mengatur seputar dunia pendidikan di Indonesia, salah satunya Merdeka Belajar periode 3 yang sesuai dengan Permendikbud No. 8 Tahun 2020.

Peluncuran periode 3 ini diluncurkan pada 10 Februari 2020 yang mengatur tentang mekanisme penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah. Kebijakan terkait BOS di dalam program Merdeka Belajar periode 3 dinilai lebih fleksibel sehingga memberikan dampak yang positif bagi sekolah penerima.

Berikut adalah kebijakan pokok yang tercantum di dalam Merdeka Belajar periode 3 ini yang terdiri dari 4 hal:

1. Proses Penyaluran BOS Langsung ke Rekening Sekolah.

Bantuan Operasional Sekolah yang diterima oleh sekolah langsung disalurkan dan masuk ke rekening sekolah secara bertahap yaitu tiga kali dalam satu tahun. Selanjutnya penetapan SK sekolah penerima BOS dilakukan oleh Kemendikbud sementara verifikasi data dilakukan oleh pemerintah daerah.

2. Penggunaan Lebih Fleksibel bagi Sekolah

Penggunaanya antara lain 50 persen untuk membayar guru honorer sesuai syarat dan ketentuan. Kemudian jika dana masih tersedia dapat diberikan kepada tenaga kependidikan dan pembelian alat media.

3. Anggaran Satuan BOS Meningkat

Peningkatan anggaran satuan BOS mengalami peningkatan mulai dari tingkat SD sebesar Rp900 ribu/siswa/tahun, SMP Rp1,1 juta/siswa/tahun, dan SMA sebesar Rp1,5 juta/siswa/tahun.

4. Pelaporan Diperketat

Pelaporan penggunaan dana BOS dilakukan secara daring untuk meningkatkan akuntabilitas dan sekolah wajib melakukan publikasi pada papan informasi di sekolah masing-masing.

Sumber : https://naikpangkat.com/

Bijak dalam Menggunakan Dana PIP! Pelajar dan Orangtua Harus Tahu Berikut Ini Kegunaan dari Dana PIP

 

Program Indonesia Pintar atau PIP merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar yang diberikan oleh pemerintah. 

Program Indonesia Pintar atau PIP ini diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk bisa membiayai pendidikan hingga tamat pendidikan menengah. 

Dengan adanya program PIP tersebut pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Lantas untuk apa saja penggunaan dana PIP tersebut? Sesuai yang diharapkan oleh pemerintah yaitu dapat meringankan biaya personal baik secara langsung maupun tidak langsung, PIP dipergunakan untuk:

1. Membeli buku dan alat tulis;

2. Membeli pakaian seragam sekolah atau praktik dan perlengkapan sekolah seperti sepatu, tas, atau sejenisnya;

3. Membiayai transportasi Peserta Didik ke sekolah;

4. Uang saku Peserta Didik;

5. Biaya kursus atau les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal;

6. Serta biaya praktik tambahan dan biaya magang atau penempatan kerja.

Sesuai yang diharapkan oleh pemerintah dengan adanya bantuan PIP tersebut bisa dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. 

Dengan demikian pelajar dan orangtua harus bijak dalam menggunakan bantuan dana PIP yang diberikan oleh Pemerintah agar peserta didik dapat terus mengakses pendidikan hingga tamat pendidikan menengah.

sumber : https://www.klikpendidikan.id/

Serahkan DIPA 2023, Presiden Imbau Penggunaan Anggaran Fokus pada Enam Kebijakan

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengimbau kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) agar penggunaan anggaran Tahun 2023 berfokus pada enam kebijakan. Adapun enam kebijakan tersebut adalah penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), akselerasi sistem perlindungan sosial, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas khususnya pendukung transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, revitalisasi industri, serta pemantapan reformasi birokrasi serta penyederhanaan regulasi.

Dikatakan Presiden Joko Widodo, fokus kebijakan tersebut membutuhkan pengawalan yang ketat di lapangan. Oleh karena itu, Presiden meminta seluruh K/L dan Pemda untuk mengendalikan serta mengikuti secara detail belanja yang ada. “Jangan sampai terjebak rutinitas, serta perbesar pembelian produk-produk dalam negeri khususnya produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),” jelas Presiden saat pidato Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12).

Sebelumnya, disampaikan Presiden Joko Widodo bahwa tahun 2023 adalah tahun keempat pelaksanaan tugas Kabinet Indonesia Maju. Selama tiga tahun terakhir, Indonesia dan dunia dihadapkan pada tantangan Pandemi Covid-19 yang sungguh luar biasa. Indonesia dapat menangani pandemi dan mengelola dampak secara sangat baik dibandingkan banyak negara di dunia, dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen yang sangat penting dan diandalkan.

Lebih lanjut disampaikan Presiden Joko Widodo, saat ini keadaan ekonomi global sedang tidak berada pada posisi yang normal, tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. “Oleh sebab itu, kita semuanya harus memiliki sense of crisis, betul-betul siap atas segala berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi tanpa kita prediksi, tanpa kita hitung, semuanya kita harus siap. Bukan hanya untuk mampu bertahan tetapi juga bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada. Oleh karena itu, strategi besar, rencana besar yang kita siapkan betul-betul harus secara konsisten kita kerjakan di lapangan,” tegas Presiden Joko Widodo.

Menanggapi itu, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengungkapkan selama tiga tahun berturut-turut APBN diprioritaskan dalam penanganan pandemi Covid-19 dan mampu melindungi perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, sejalan dengan kenaikan inflasi global yang menimbulkan tiga potensi krisis yaitu krisis pangan, energi, dan keuangan di tahun 2023 maka Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan berbagai resiko tersebut.

Dijelaskan Menkeu, belanja negara yang disepakati dalam APBN tahun 2023 adalah sebesar Rp3.061,2 triliun dengan alokasi melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.246,5 triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun. Sementara itu, pendapatan negara dalam APBN Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp2.463 triliun.

“Defisit APBN tahun 2023 semakin mengecil, yaitu sebesar Rp598,2 triliun atau 2,84 persen. Hal ini secara konsisten telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 atau Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 yaitu konsolidasi fiskal, di mana pada tahun 2023 defisit harus dijaga di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB),” jelas Menkeu.

Untuk penggunaan APBN 2023 sesuai arahan Presiden, Menkeu menyampaikan dalam belanja program akselerasi sistem sosial juga difokuskan pada penyelesaian proyek-proyek strategis nasional infrastruktur untuk mendukung transformasi pengembangan ekonomi termasuk pembangunan Ibu Kota Negara baru Nusantara. “Kita juga terus memperluas, memperkuat, dan mereformasi jaring pengaman sosial seperti yang disampaikan oleh bapak presiden dengan memperbaiki dan memperbarui data-data kemiskinan masyarakat rentan melalui survei register ekonomi dan sosial,” ujar Menkeu.

Selanjutnya, Menkeu menjelaskan pada APBN tahun 2022, realisasi belanja sampai akhir November sebesar 78,2 persen atau Rp876 triliun dari anggaran sejumlah Rp1.119,5 triliun. “Kami akan terus mendukung Kementerian/Lembaga melaksanakan APBN 2022 sebagai cara untuk terus meningkatkan momentum pemulihan ekonomi kita namun tetap harus akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian,” imbuh Menkeu.

Untuk tahun 2023, Menkeu berharap kepada seluruh K/L dan Pemda sudah bisa menyiapkan pelaksanaan anggaran secara dini. “Dengan demikian APBN pada awal tahun dapat langsung dilaksanakan dan akan memberikan manfaat bagi masyarakat serta mengurangi resiko global yang cenderung melemahkan perekonomian secara keseluruhan,” ujar Sri Mulyani.

Program Prioritas Kemendikbudristek

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim menjelaskan postur anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2023 sebesar Rp80,22 triliun.

Dijelaskan Nadiem, komponen terbesar alokasi anggaran tahun 2023 adalah pada pendanaan wajib sebesar Rp38,17 triliun yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam tunjangan dan bantuan untuk memastikan akses pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, aneka tunjangan guru, tunjangan dosen, dan lain-lain.

Sedangkan untuk program Merdeka Belajar, dialokasikan sebesar Rp4,57 triliun, untuk berbagai macam pengembangan program prioritas, antara lain Kurikulum Merdeka, pelaksanaan Asesmen Nasional, Program Guru Penggerak yang akan menghadirkan pengawas sekolah dan kepala sekolah masa depan. Serta pendampingan Kepala Sekolah Penggerak di berbagai daerah, khususnya 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) sehingga dapat menjadi sekolah yang lebih merdeka dan memberi pengimbasan bagi sekolah di sekitarnya.

Selain itu, lanjut Mendikbudristek, pemanfaatan anggaran tahun dalam Program Merdeka Belajar juga digunakan untuk melanjutkan program penguatan literasi, pencegahan dan penanganan tiga dosa pendidikan, yaitu intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual. Serta untuk penyelenggaraan Badan Layanan Umum (BLU) Museum.

Tentunya, dalam melaksanakan program digitalisasi pendidikan, platform-platform teknologi gratis untuk guru dan kepala sekolah juga akan terus ditingkatkan pada tahun 2023.

“Hal ini untuk memastikan bahwa semua guru punya kemampuan untuk meningkatkan kapasitas mereka,” pungkas Mendikbudristek.   

#MerdekaBelajar

#DemiKemajuan

Sumber : Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 759/sipers/A6/XI/2022