Sebagai engine for development, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong aparatur sipil negara (ASN) di daerah untuk percepatan penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik. Kali ini giliran ASN di Kabupaten Manggarai Barat yang diminta untuk bekerja dengan menetapkan skala prioritas yang berfokus pada penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual Presiden.
Penerapan empat fokus RB tematik tersebut dapat diakselerasi dengan digitalisasi. "Seluruh area tematik tersebut ditopang oleh adanya perbaikan didalam digitalisasi tata kelola pemerintahan melalui arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu,"ujar Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini dalam Sharing Session Kebijakan Reformasi Birokrasi, di Manggarai Barat, Kamis (31/08).
Rini menyebutkan bahwa hal tersebut dilakukan untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan langkah dalam penerapan digitalisasi. Untuk diketahui, arsitektur SPBE akan memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan operasional layanan pemerintah yang terpadu secara nasional, serta menopang RB Tematik yang saat ini sedang dikawal bersama.
Sebagai informasi, saat ini Kementerian PANRB sedang melakukan Rapat Kerja di Labuan Bajo. Sebelumnya, Kementerian PANRB juga pernah melakukan rapat kerja di Kota Matahari Terbenam itu pada 2020 yang lalu.
"Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mendukung Labuan Bajo sebagai salah satu Destinasi Super Prioritas yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sejak tahun 2019," ungkap Rini.
Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini.
Upaya percepatan transformasi Labuan Bajo harus terus dilakukan. Rini mengatakan, hal ini dilakukan untuk untuk memaksimalkan potensi Labuan Bajo secara berkelanjutan, baik dari sisi perbaikan tata kelola, peningkatan infrastruktur, hingga penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, hal ini tidak akan bisa berjalan apabila tidak didukung oleh ASN di Kabupaten Manggarai Barat.
Berkaitan dengan SPBE, Kabupaten Manggarai Barat nilai SPBE tergolong baik yakni 3,2 dari target nasional 2,6. "Ini termasuk baik dan saya senang Pemda Kabupaten Manggarai Barat terus berkomunikasi dengan kami (Kementerian PANRB) untuk perbaikan-perbaikan di dalam berbagai aspek pelaksanan reformasi birokrasi," ungkap Rini.
Hal ini terlihat dari pencapaian LAKIP yang juga nilai baik. Selain itu, Kementerian PANRB juga mendorong Pemkab Manggarai Barat untuk segera membangun Mal Pelayanan Publik (MPP).
Lebih lanjut diungkapkan, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas juga berharap kepada para ASN untuk dapat menjalankan arahan Presiden Jokowi. "Para ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dapat terus berupaya melaksanakan arahan Presiden demi tercapainya birokrasi yang berdampak memajukan Labuan Bajo dan perekenomian di Manggarai Barat," tutur Rini.
Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng bersama JPT Madya Kementerian PANRB.
Sementara itu, Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng menyampaikan apresiasinya atas upaya Kementerian PANRB dalam mendorong percepatan implementasi RB Tematik. Ia berharap, kehadiran jajaran Kementerian PANRB di daerahnya dapat membantu mengatasi persoalan-persoalan yang di hadapi Kabupaten Manggarai Barat.
"Kami berikan apresiasi yang luar biasa, ditengah-tengah kesibukannya bisa memberikan sharing kepada kami. Kami berharap berbagai persoalan terkait kepegawaian dan berbagai aspek pelaksanaan reformasi birokrasi bisa teratasi," ungkapnya.
Dalam sharing session yang diselenggarakan secara hibrida ini ini, empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian PANRB memberikan arahannya terkait kebijakan Kementerian PANRB. Dimulai, Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Agus Uji Hantara yang memaparkan Kebijakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya, Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Damayani Tyastianti yang menjelaskan terkait Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
Kemudian dilanjutkan oleh Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana, Politik, Hukum, Keamanan dan Pemerintah Daerah Istyadi Insani yang menjelaskan Implementasi Sistem Kerja dan Hasil Evaluasi SPBE. Terakhir, pemaparan oleh Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik Muhammad Yusuf Kurniawan dengan materi Kebijakan Pelayanan Publik dalam mewujudkan Birokrasi Berdampak. (HUMAS MENPANRB)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar