MASALAH KORUPSI DI INDONESIA : TUGAS SIAPA?

Transisi kepercayaan di Indonesia saat ini sangat membatasi perubahan reformasi. Kita sedang menyaksikan tingkah laku dari pejabat negara yang sangat terpusat yang pernah didominasi oleh seorang penguasa yang kuat. Difusi kekuasaan yang dihasilkan terlihat pada munculnya beberapa kekuatan politik di pusat, baik lama maupun baru, dan pergeseran kekuasaan ke daerah di mana politisi lokal berkekuatan dengan otoritas baru mereka di bawah undang-undang desentralisasi mulai menampakkan diri terhadap pusat. Masyarakat atau penduduk berkembang pesat dan menciptakan kekuatan ketiga yang independen dari negara. Prosesnya tampak lebih kacau daripada dalam realitas. 

Dan elit politik telah menunjukkan kapasitas untuk bersama-sama mendorong melalui kunci reformasi kelembagaan dan ekonomi yang dipandang penting untuk stabilitas negara. Namun demikian, keadaan saat ini memungkinkan aturan informal dan insentif yang merugikan dari masa lalu untuk berkembang tanpa pemeriksaan, sementara aturan formal masih berlaku. Seiring waktu, sebagai politisi menjadi lebih berpengalaman, masyarakat lebih sadar dan waspada dalam melindungi kepentingannya, dan masyarakat lebih efektif, akuntabilitas bisa meningkat. Namun, sebagian besar demokrasi, tua dan muda, selalu merupakan pekerjaan terus berjalan, dan dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, kemauan elit untuk mengambil pandangan yang tercerahkan tentang kepentingan jangka panjang mereka, dan warga negara yang berkelanjutan serta waspada untuk memastikan akuntabilitas meningkat dan aturan hukum diterapkan. Ini adalah sebuah perjuangan dengan hasil yang tidak pasti dan risiko tergelincirnya masalah. Sementara itu, tidak dapat dihindari bahwa proses ke depan akan tampak sulit dikendalikan, dengan kemajuan atau kemunduran.

Lingkungan saat ini tampaknya tidak kondusif untuk mengurangi korupsi kemungkinan sulit berhasil. Kepentingan pribadi terlalu kuat, dan kemampuan negara untuk menerapkan reformasi terbatas. Tapi bisa menjadi solusi lokal dan didukung oleh kelompok-kelompok penekan lokal, di beberapa sektor atau sub-sektor atau di kabupaten dan kotas tertentu, atau di beberapa provinsi dengan gubernur yang reformis. Ada reformis di pemerintah yang ingin mengubah keadaannya, dan mereka membutuhkan dukungan. Ada pemimpin pemerintah daerah yang ingin membuat perbedaan, dan ada warga di mana-mana yang menegaskan hak mereka dan berbicara. 

Apakah mungkin untuk mengkatalisasi upaya ini, yang melibatkan rakyat Indonesia dimana mana? Diperlukan pendekatan dua jalur. Yang pertama adalah untuk membantu memperkuat permintaan untuk reformasi di tingkat lokal. Yang kedua adalah pemerintah pusat untuk mengejar inti program reformasi yang menciptakan lingkungan yang mendukung untuk mengejar inisiatif yang dilokalkan pada anti-korupsi. Bersama langkah ini akan memungkinkan ruang untuk seratus antikorupsi tumbuh di berbagai sudut provinsi/kab/kota yang bisa membuat cukup banyak momentum untuk mulai membuat perbedaan pada akuntabilitas publik. Di luar pemerintahan, semua pemain kunci yang terlibat dalam akuntabilitas harus memiliki peran kunci dalam proses ini: masyarakat, media, sektor swasta, dan mitra pembangunan.

Inisiatif baru, melalui program yang didanai oleh lembaga pembangunan internasional, diarahkan untuk membantu pemerintah provinsi, kabupaten dan kota akan memberi penghargaan kepada pemerintah yang kekurangan sumber daya dengan pendanaan infrastruktur yang sangat dibutuhkan ketika mereka bersedia untuk mereformasi pemerintahan di provinsi/kabupaten/kota mereka dan mengurangi korupsi. Menetapkan jelas dan kriteria transparan untuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi, mendorong masyarakat dan LSM untuk memantau kinerja pemerintah pusat daerah, dan memberikan sanksi ketika kriteria tidak dipenuhi, transfer anggaran pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tolok ukur dimonitor dan kinerja dihargai atau disetujui. Hasilnya persaingan antar provinsi/kabupaten/kota untuk pemerintah pusat dapat menghasilkan hal yang baik.

Menciptakan lingkungan yang mendukung untuk anti-korupsi

Pemerintah pusat juga memiliki peran kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung untuk upaya antikorupsi. Dalam beberapa kasus, ini mungkin berarti keluar dari jalan untuk membiarkannya sesuatu terjadi. Tetapi upaya reformasi inti di pusat bertujuan untuk menciptakan lingkungan semacam itu akan termasuk:

Reformasi keuangan kampanye: Partai politik memiliki kebutuhan pendanaan yang sah untuk pemilihan umum. Kecuali jika kebutuhan ini dapat dipenuhi dalam hukum, tingginya biaya kampanye keuangan di sebuah negara seukuran Indonesia dapat mendorong binatang korupsi. Tingkat keberhasilan dalam demokrasi lain dalam mengendalikan politik uang agak rendah.

Beberapa negara telah menemukan kombinasi mekanisme yang bermanfaat. Ini termasuk sebagian pendanaan anggaran untuk pendanaan kampanye, mengurangi biaya politik partai dengan mengalokasikan slot waktu bebas dari TV dan radio tanpa waktu tambahan diizinkan, melarang penggunaan sumber daya negara untuk tujuan politik, dan mewajibkan pihak-pihak untuk siap diaudit sumber dananya, memastikan bahwa layanan masyarakat netral selama pemilihan, dan memastikan independensi komisi pemilihan.

Memperkuat akuntabilitas: Lembaga utama mendominasi lanskap pemantauan akuntabilitas di Indonesia: Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membantu orang memilih wakil mereka untuk pemerintah pusat dan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan, auditor pemerintah,dan Mahkamah Agung yang mengepalai pengadilan, Mahkamah Konstitusi. Pemerintah dan DPR perlu mempertimbangkan cara terbaik untuk memperkuat lembaga-lembaga ini dan membuatnya mandiri. Mendanai mereka secara memadai dan memastikan bahwa dana mereka datang langsung dari DRP/MPR daripada dari Kementerian Keuangan. Memastikan mereka dikepalai pria dan wanita dengan integritas dan kemampuan profesional.

Faktor yang paling penting mendorong tidak terjadinya korupsi adalah kegagalan anggaran pemerintah untuk cukup mendanai kegiatan pemerintah dan toleransi dari berbagai macam praktik-praktik yang dimaksudkan untuk mengatasi ketidakcukupan dana anggaran. Tidak sulit untuk mencapai akuntabilitas yang lebih besar di atas kertas. Seperti yang telah diperdebatkan. Indonesia telah membuat banyak kemajuan ke arah itu. Tetapi bagaimana akuntabilitasnya ditegakkan dalam praktik yang penting. Contoh apa yang dilakukan para menteri untuk pegawai negeri mereka ketika menyerahkan biaya pengeluaran mereka? Ini adalah tradisi yang didirikan pada awal tahapan demokrasi yang menentukan bentuk yang akan diambil dan seberapa akuntabelnya lembaga seiring waktu. Mereka adalah bagian dari mesin korupsi yang diminyaki. Apa yang bisa dilakukan untuk menggeser norma itu telah membentuk aturan-aturan informal ini dan mendorong orang untuk mengadopsi aturan formal yang ditingkatkan?

Para politisi:

Banyak akan tergantung pada kepemimpinan politik - politisi dan pembuat kebijakan di kerangka akuntabilitas. Pemimpin yang kuat memiliki visi ke mana mereka akan dibawa, keterampilan untuk membangun konsensus arah perubahan, dan keberanian untuk mengambil langkah kebijakan. Mereka memodelkan perilaku akuntabel yang baik. Pemimpin yang berkomitmen untuk peningkatan akuntabilitas akan memilih dengan hati-hati perwakilan orang-orang di pesta demokrasi, integritas dan kemampuannya laki-laki dan perempuan yang akan membentuk lembaga masa depan Indonesia.

Orang Indonesia, seperti orang di mana pun, cenderung mengharapkan banyak pemimpin. Namun di sebuah negara yang besar dan beragam seperti Indonesia dan satu di mana kepemimpinan alternatif ditekan sedemikian lama, banyak orang tidak diragukan lagi akan muncul sebagai calon pemimpin masa depan. Dan para pemimpin yang ada dapat tumbuh dalam pekerjaan mereka dan belajar untuk naik ke kesempatan itu.

Pegawai negeri:

Banyak juga akan tergantung pada bagaimana kepemimpinan mengelola layanan sipil khususnya PNS/ASN. Pelayanan sipil membutuhkan perubahan budaya yang besar karena transisi ke layanan berbasis aturan meritokratis dan orang yang melihat dirinya sebagai pelayan rakyat. Survei pegawai negeri menunjukkan korupsi itu lebih rendah ketika organisasi dikelola dengan baik, memiliki organisasi antikorupsi yang kuat nilai-nilai, memiliki manajemen personel berkualitas tinggi, dan berhati-hati untuk mengelola pengadaan dengan baik.

Kinerja manajemen dilihat oleh pegawai negeri pada umumnya lebih penting daripada gaji dalam menjelaskan korupsi. Masalah gaji, akan, bagaimana, perlu ditangani dan ditingkatkan. Prioritas pertama adalah menguraikan jaringan pembayaran yang rumit dan membingungkan kebijakan kepada ASN sehingga dapat memperkenalkan transparansi yang lebih besar, mengurangi diskresi, dan menghilangkan jaringan yang sekarang berlaku. Prioritas kedua adalah mengembangkan kompensasi berdasarkan kinerja yang dirancang dengan baik. Sangat penting untuk memastikannya bahwa eselon teratas dari layanan tersebut mendapat imbalan yang memadai. Ini kemudian akan membuka pintu membuka rekrutmen untuk semua orang Indonesia dan memastikan posisi teratas secara kompetitif direkrut dan diisi dengan bakat terbaik di negeri ini. Dirancang dengan baik dan transparan kompensasi juga akan berarti mempertahankan kontrol ketat atas ukuran layanan ASN, menghilangkan pekerja hantu dan meninjau status pekerja sementara atau honor melalui pendataan yang tepat dari layanan ASN. Reformasi komprehensif semacam itu tidak boleh ditunda di tingkat desentralisasi.

Masyarakat Umum:

Seperti yang disebutkan di atas, mengingat sifat transisi Indonesia yang sulit, bergantung pada reformasi top down tidak bijaksana. Selain itu, reformasi top down tidak mungkin terjadi kecuali ada tekanan dari bawah ke atas. Masyarakat di Indonesia sudah kuat dalam beberapa bagian. Dua badan Islam, Muhammadiyah dan Nahdlatul-Ulama (NU) adalah contoh organisasi massa besar dengan program sosial yang kuat dan komitmen terhadap gagasan Indonesia. Tetapi mereka telah menunjukkan kapasitas untuk bersatu dalam isu-isu kunci dan berbagi agenda antikorupsi yang kuat.

Memobilisasi orang dan memberikan suara khususnya kepada orang miskin dan rentan adalah kunci

tanggung jawab untuk masyarakat Indonesia. Sukses untuk upaya ini akan bergantung pada kemampuan masyarakat untuk memaksakan pada dirinya sendiri. Keberhasilan juga akan tergantung pada LSM mengurangi ketergantungan mereka pada sumber eksternal dalam mendanai jika mereka benar-benar organisasi independen.

Sektor Swasta:

Para koruptor di sektor swasta perlu mengubah cara mereka jika korupsi akan berakhir. Ini tidak akan mudah. Tetapi dunia berubah. Globalisasi dan liberalisasi perdagangan adalah meningkatkan persaingan di semua pasar, dan sektor swasta Indonesia tidak dapat mengharapkannya bertahan hidup seperti dulu pada kekuatan jaringan dan hubungan kroni yang nyaman. Sementara pemerintah perlu mengubah insentif yang dihadapi sektor swasta melalui perbaikan hukum dan peraturan yang memastikan pasar kompetitif, termasuk untuk pengadaan pemerintah, dan penegakan hukum yang lebih baik.

Setelah membaca uraian diatas semua, tentu rakyat sekarang sangat berhadap kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah lama dibentuk pemerintah dapat memberantas korupsi ke akar-akarnya. Beberapa tragedi atau kejadian besar membuat malu rakyat seperti banyaknya kepala daerah yang tertangkap tangan oleh KPK. Bravo KPK.