Selisik Profil Calon Pegawai Teladan Melalui Presentasi dan Wawancara

 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali mencari para pegawai teladan untuk dijadikan role model tahun ini. Sebanyak 44 pegawai menjalani tahap akhir dari pencarian tersebut, yakni tahap presentasi dan wawancara.

“Pegawai Teladan merupakan penghargaan bagi pegawai Kementerian PANRB yang berkinerja tinggi setiap tahunnya. Saya harap Saudara dapat menyampaikan inovasi dan keaktifan atau keterlibatan Saudara dalam kegiatan strategis Kementerian pada seleksi akhir ini,” ujar Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini saat membuka acara ini secara vitual, Rabu (02/08).

Sebelumnya, para kandidat telah menjalani beberapa tahapan, diawali dengan seleksi dari unit kerja dimana mereka ditempatkan. Setiap unit kerja diminta untuk menyampaikan maksimal tiga nama untuk dicalonkan sebagai Pegawai Teladan. Setelah itu, dilakukan verifikasi dari tim penilai dan juga penjaringan masukan dari seluruh pegawai yang dilakukan melalui aplikasi SMART.

Adapun jumlah pegawai yang dicalonkan sebagai Pegawai Teladan tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 36 orang. Seleksi calon pegawai teladan ini diikuti oleh pegawai Kementerian PANRB di jenjang Administrator/Jabatan Fungsional Ahli Madya; Pengawas/Jabatan Fungsional Ahli Muda; Pelaksana/Jabatan Fungsional Ahli Pertama/Jabatan Fungsional Keterampilan. Seleksi ini juga diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama di lingkup Kementerian PANRB.

Rini melanjutkan, program tahunan ini menjadi ajang bagi para pegawai untuk membuktikan diri atas kinerja yang telah dilakukan. “Buktikan kalau diri Saudara memang layak menjadi teladan bagi yang lainnya dalam penerapan core values ASN BerAKHLAK”, jelasnya.

Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Aparatur Aba Subagja menjadi salah seorang kandidat pegawai teladan tahun ini. Memegang sebuah jabatan yang strategis secara nasional, bukanlah perkara mudah. Saat ditanya terkait hal tersebut, Aba menerangkan empat tips menjadi pemimpin yang diterapkannya di hadapan para juri. Pertama, menjadi contoh bagi pegawai lain adalah salah satu cara untuk mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama.

Datang ke kantor lebih pagi, katanya menjadi salah satu cara untuk membuat para pegawai lain segan untuk datang terlambat. Ini merupakan cara ampuh yang ia terapkan untuk membuat para pegawai yang berada di bawah kepemimpinannya untuk disiplin terhadap jam kerja.

Kedua, menjadi pemimpin juga butuh kompetensi atas apa yang menjadi jobdesk-nya. Selanjutnya, seorang pemimpin juga harus bisa memberikan arahan yang benar. Arahan tersebut menurut Aba dapat membuat pegawai lain lebih mudah untuk berdiskusi, berpendapat, dan bahkan berinovasi. “Terakhir, pemimpin itu harus bisa mengeksekusi. Karena salah satu fungsi pemimpin adalah untuk mengeksekusi solusi atas permasalahan yang dihadapi,” pungkasnya di hadapan para juri.

Kegiatan ini diselenggarakan secara hibrida dan akan diselenggarakan selama tiga hari kedepan yakni 2-4 Agustus 2023. Di hari pertama pelaksanaannya, terdapat 15 kandidat yang menjalani tahap presentasi dan wawancara ini, dimana 6 orang diantaranya menjabat sebagai PPT Pratama. (nan/HUMAS MENPANRB)

Pembukaan Ujikom JF PTP 2023

 Dalam rangka pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2023, dengan ini kami sampaikan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologiselaku instansi pembina jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran akan menyelenggarakan uji kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat dalam jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran melalui perpindahan jabatan lain atau melalui kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.

Kami informasikan bahwa mekanisme dan dokumen persyaratan uji kompetensi mengacu ketentuan Persesjen Kemendikbudristek Nomor 10 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran. Selanjutnya kami sampaikan  jadwal pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana terlampir. Untuk melakukan pendaftaran silahkan mengunjungi laman https://ujikom-jabfungptp.kemdikbud.go.id

Materi Rakor JF PTP 2023 dapat diunduh pada link https://s.id/1RXc8

467352_1690507158_surat-edaran-penyeleDownload

Sumber : abfungptp.kemdikbud.go.id

Pemerintah Siapkan Sistem Perizinan Satu Pintu untuk Seni dan Olahraga

 

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sistem satu pintu elektronik yang akan memudahkan pengurusan perizinan untuk kegiatan seni dan olahraga

Hal tersebut disampaikan Dito dalam keterangan pers di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (01/08/2023), usai rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

“Jadi ini tadi [rapat] memantapkan dan memfinalisasikan terkait dengan nantinya kita akan meluncurkan terkait perizinan untuk kegiatan seni dan olahraga jadinya satu pintu, satu pintu dan semua nantinya akan bisa diajukan secara elektronik/digital, jadi mengurangi interaksi antara pelaku usaha penyelenggara kegiatan seni dan olahraga dengan pejabat yang berwenang.” ujar Dito.

Melalui sistem tersebut, lanjut Dito, para penyelenggara dapat memantau secara langsung perizinan yang diajukan untuk acara yang akan diselenggarakan. Sistem itu juga diyakini Dito dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta efisiensi waktu.

“Ini saya rasa menjadi doa dan juga mimpi dari industri EO, karena kita sangat mengetahui selama ini mungkin karena banyaknya perizinan yang harus didapatkan, karena terkait dengan masyarakat banyak setiap kali menyelenggarakan dan sekarang akan kita ciptakan sistem satu pintu terpadu,” ujarnya.

Menpora berharap kebijakan satu pintu ini dapat mendorong penyelenggaraan sebuah acara yang lebih mudah dan terukur. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait lainnya juga dapat memantau langsung kegiatan tersebut.

“Jadi dari sisi keamanan dan kepatutan bisa kita pantau dengan lebih mudah. Jadi controlling-nya bisa kita lakukan sebelum acara itu diselenggarakan karena ini jadi satu pintu dan jadi monitoring-nya itu sangat terpusat,” ujarnya.

Dito juga berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan perekonomian generasi muda Indonesia karena kegiatan seni dan olahraga mayoritas dilakukan oleh anak-anak muda serta para pelaku industri kreatif yang memiliki rentang usia muda dan produktif.

“Semoga ini suatu terobosan yang nantinya bisa mendorong ekonomik muda, karena kita tahu yang namanya olahraga dan juga seni itu mayoritas diisi oleh anak-anak muda dan juga pelaku kreatif yang rentang usianya sangat muda dan produktif,” tandasnya. (DND/UN)

Sumber : https://www.menpan.go.id/

KIPP 2023 Berakhir, Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Tahun 2023 Diumumkan

 

Rangkaian proses penilaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2023 yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah usai. Penilaian tersebut menghasilkan Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji yang terdiri dari Top 45 Inovasi Kelompok Umum dan 5 pemenang Outstanding Achievement of Public Service Innovation.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa menyebutkan bahwa penilaian KIPP Tahun 2023 tersebut dilakukan secara independen dan akuntabel oleh Tim Evaluasi dan Tim Panel Independen tanpa intervensi dari pihak manapun. “Finalis Top Inovasi, yang terdiri dari Top 99 inovasi kelompok umum dan Top 15 inovasi kelompok khusus, telah menjalani proses penilaian lanjutan berupa presentasi dan wawancara serta verifikasi dan observasi lapangan,” ujarnya dalam Pengumuman Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Tahun 2023 di Jakarta, Senin (31/07).

Diah menuturkan, pembinaan inovasi pelayanan publik tidak berhenti di KIPP. Bagi Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji diminta untuk secara terbuka agar inovasi tersebut dapat direplikasi secara luas.

“Sebagai inovasi yang terpilih menjadi Top Inovasi Pelayanan Publik, kami sangat berharap inovasi Bapak/Ibu tersebut dapat direplikasi secara luas baik di dalam satu instansi maupun juga antar-instansi lain,” jelasnya.

Diah juga mendorong agar pimpinan instansi untuk melakukan scaling up terhadap inovasi yang ada di wilayahnya untuk diterapkan dalam skala yang lebih luas. Perlu diketahui bahwa Kementerian PANRB telah mengeluarkan Surat Edaran No. 16/2023 tentang Penguatan Penyelenggaraan Praktik Baik Bidang Pelayanan Publik pada Instansi Pemerintah, yang ditujukan untuk mendorong tumbuhnya budaya inovasi pada instansi pemerintah melalui berbagai langkah pelembagaan inovasi pelayanan publik.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa

Apresiasi disampaikan Diah kepada para peserta KIPP yang inovasinya telah terpilih menjadi Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Tahun 2023. “Saya mewakili Menteri PANRB mengucapkan selamat kepada para pimpinan instansi dan seluruh jajaran atas keberhasilannya melewati proses penilaian KIPP yang panjang,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pengumuman terkait Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Tahun 2023 dapat dilihat selengkapnya pada Keputusan Menteri PANRB No. 558/2023 tentang Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD Tahun 2023, atau dapat diunduh melalui: https://jdih.menpan.go.id/. (fik/HUMAS MENPANRB)

 

Daftar Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Tahun 2023

Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023

Klaster Kementerian

1. Kementerian Badan Usaha Milik Negara – Pasar Digital Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PaDi UMKM), dari BUMN untuk UMKM Indonesia
2. Kementerian Keuangan – CEISA Barang Kiriman (Consignment Note): Kemudahan Impor Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia secara cepat, humanis dan akuntabel
3. Kementerian Keuangan – Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar-Kementerian/Lembaga (SIMBARA)
4. Kementerian Pertanian – Biochar Three in One (BIOTRON)

Klaster Lembaga

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan – Membangun Akuntabilitas Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa)
2. Badan Riset dan Inovasi Nasional – Malam Batik Sawit
3. Kepolisian Negara RI – Polisi Hebat Semarang (LIBAS)

Klaster Pemerintah Provinsi

1. Pemerintah Provinsi Bali – CGO (Credit Guarantee Officer)
2. Pemerintah Provinsi Jawa Timur – LAPOR PAK (Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan) TANGKAS TUNTAS
3. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat – Revitalisasi BLK melalui Pelatihan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Terpadu Plus (PePADu Plus)

Klaster Pemerintah Kabupaten

1. Pemerintah Kab. Balangan – PuLPenDaCil (Perluasan Layanan Pendidikan di Daerah Terpencil)
2. Pemerintah Kab. Banggai – Ambulance Dering Ibu Hamil
3. Pemerintah Kab. Banggai Laut – DUKCAPIL MENYAPA
4. Pemerintah Kab. Bangka – REKLAMASI LAUT
5. Pemerintah Kab. Banyuwangi – Layanan Inklusif Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Dengan Pendekatan Hati (LEBUR SEKETI)
6. Pemerintah Kab. Bengkulu Utara – Inovasi Gardu Penangkis (Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan)
7. Pemerintah Kab. Bintan – Kampung Kerupuk Modern
8. Pemerintah Kab. Blitar – WINGS (Wlingi Emergency Medical Services)
9. Pemerintah Kab. Deli Serdang – Demi Sepeda Bagus: Sebuah Model Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Melalui PKBM, Inklusi Sosial, Pendidikan Keluarga, Kolaborasi Stakeholder, dan Pembelajaran Berdiferensiasi di Kabupaten Deli Serdang
10. Pemerintah Kab. Gorontalo – Si Prima (Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi Identitas Masyarakat)
11. Pemerintah Kab. Jombang – Ekowisata Wonosalam Permata Hati (Perlindungan Mata Air dan Hutan Berbasis Partisipasi)
12. Pemerintah Kab. Kebumen – MIE KERITING (Makanan Instan cEgah KERdIl dan stunTING)
13. Pemerintah Kab. Klungkung – POKOK (Pondok Kompos Osaki Klungkung)
14. Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara – Kawasan Masyarakat Pertanian Unggulan Rakyat Sejahtera Mandiri Pangan (Kampung Raja Mapan)
15. Pemerintah Kab. Malang – PUTIKSARI (Kampung Tematik Wonosari Berseri)
16. Pemerintah Kab. Pamekasan – SANG SULTAN (Strategi Pengembangan Sapi Madura Bibit Secara Simultan)
17. Pemerintah Kab. Pinrang – SIBER (Skilled Breeder)
18. Pemerintah Kab. Sambas – INSANAK (Internet Pedesaan Akomodatif)
19. Pemerintah Kab. Soppeng – SUTASOMA (Sistem Perlindungan Petani Soppeng Maju dan Sejahtera)
20. Pemerintah Kab. Sukoharjo – Semangat Bangun Desa Melalui Program Kampung Iklim (SEMBADA PROKLIM)
21. Pemerintah Kab. Sumbawa Barat – Gotong Royong Menuju Tuntas Lima Pilar Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
22. Pemerintah Kab. Sumedang – Angka Stunting Sumedang Turun 20 Persen Dalam Waktu 3 Tahun dengan Aplikasi SIMPATI
23. Pemerintah Kab. Sumenep – SiKaPal (Sistem Keamanan Pelayaran)
24. Pemerintah Kab. Wonosobo – Mengolah Kol Segar, Maksimalkan Potensi

Klaster Pemerintah Kota

1. Pemerintah Kota Batu – Alih Media Arsip Tanah (ADIARTA)
2. Pemerintah Kota Denpasar – RADITYA (Radio Inklusi Menuju Kota Denpasar Maju dan Jaya)
3. Pemerintah Kota Kediri – EMAS LIMA GRAM (English Massive Lintas Masyarakat Gratis Maksimal) Kota Kediri
4. Pemerintah Kota Malang – JARIK MA'SITI (Belajar Menarik Bersama Siswa Istimewa)
5. Pemerintah Kota Mojokerto – CANTING GULA MOJO (CegAh stuNTING, Gerak UngguL pemberdAyaan Masyarakat kOta moJOkerto)
6. Pemerintah Kota Padang Panjang – Smart Water Management System (SWMS) PDAM Kota Padang Panjang
7. Pemerintah Kota Semarang – PANGERAN DIPONEGORO (Pencapaian Program UHC Kota Semarang 100% Didukung dengan Peran Lintas Program dan Lintas Sektor Secara Gotong Royong)
   
8. Pemerintah Kota Surabaya – SAYANG WARGA (Sistem lAYanan dan pendAmpiNGan WARGa surabayA)
   
9. Pemerintah Kota Tarakan – Si Dokter Serasi
   
10. Pemerintah Kota Yogyakarta – Jogja Smart Service (JSS)

Klaster BUMN

1. PT Taspen (Persero) – TOOS (Taspen One Hour Online Service)

Outstanding Achievement of Public Service Innovation (OAPSI) Tahun 2023

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – Melalui PROPER Tingkatkan Ketaatan, Pacu Efisiensi, Dorong Inovasi Industri, dan Berdayakan Masyarakat untuk Pembangunan Berkelanjutan
   
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta – CEK DAN SADARI (Cegah Kanker Serviks dengan Mobil Deteksi Kanker HIBISCUS dan Motor BUNGA INDAH)
   
3. Provinsi Kalimantan Utara – PROLANTERAKU (Program Layanan Dokter Terbang Kalimantan Utara)
   
4. Pemerintah Kab. Bantul – Gelimasjiwo menuju SIMANTAP SEJAGAT (Sistem Manajemen Terpadu Kesehatan Jiwa Jaga Masyarakat)
   
5. Pemerintah Kab. Grobogan – Rumah Kedelai Grobogan (RKG)

Sumber : https://www.menpan.go.id/

Mulai Januari 2024 Kenaikan Pangkat PNS Berlaku Enam Periode

 

Menindaklanjuti realisasi pemangkasan proses bisnis dan percepatan layanan kepegawaian, mulai Januari 2024, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberlakukan periode Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sebelumnya berlaku 2 (dua) periode menjadi 6 (enam) periode. Ketentuan terbaru ini telah diterbitkan melalui Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS.

“Dengan perubahan ketentuan ini periode Kenaikan Pangkat PNS yang sebelumnya ditetapkan setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober diubah menjadi setiap tanggal 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember setiap tahun,” terang Plt. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Iswinarto Setiaji, Jumat (28/7/2023) di Jakarta. Namun pemberlakuan periodisasi Kenaikan Pangkat sebanyak enam kali ini tidak berlaku bagi jenis Kenaikan Pangkat anumerta dan Kenaikan Pangkat pengabdian.

Sebagai bagian dari unsur manajemen ASN, Kenaikan Pangkat merupakan bentuk penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara. Iswinarto juga menyebutkan bahwa periodisasi Kenaikan Pangkat sebanyak enam kali ini merujuk pada periode usulan bukan kuantitas Kenaikan Pangkat.

“PNS dapat diajukan usul Kenaikan Pangkat dalam kurun waktu enam periode dalam satu tahun selama memenuhi syarat Kenaikan Pangkat. Bertambahnya periodesasi Kenaikan Pangkat PNS ini maka kesempatan mengajukan Kenaikan Pangkat dalam satu tahun lebih banyak,” jelasnya.

Selengkapnya ketentuan terbaru Kenaikan Pangkat PNS ini dapat diunduh pada tautan berikut.

Sumber : https://www.bkn.go.id/

El Nino Mulai Landa Indonesia, Mendagri Sampaikan Sejumlah Arahan Presiden

 

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak El Nino di Indonesia akan terjadi pada Agustus hingga September mendatang. Untuk itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pun menyampaikan sejumlah arahan Presiden Joko Widodo terkait dampak ancaman El Nino kepada jajaran pemerintah daerah (Pemda). 

"Sesuai arahan Bapak Presiden pada Rapat Terbatas (Ratas) 2 minggu lalu untuk daerah-daerah agar betul-betul melihat data ini dan kemudian mempersiapkan diri," kata Mendagri pada acara Penghargaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2023 Periode Pertama di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (31/7/2023). Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah. 

Dalam arahan tersebut, Mendagri menerangkan ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pemda, di antaranya mempersiapkan cadangan atau membuat tandon air terutama di wilayah yang memiliki waduk. Selain itu, Presiden juga meminta pemerintah pusat agar menyiapkan cadangan air, baik untuk dikonsumsi masyarakat maupun untuk pertanian dan perkebunan. 

"Jangan sampai nanti gagal panen, kemudian mempengaruhi ketahanan pangan kita," tegasnya. 

Untuk menghindari bahaya kekeringan, lanjut Mendagri, Presiden juga memberikan arahan kepada pemerintah pusat dan daerah agar melakukan modifikasi cuaca untuk mengubah kondisi cuaca, termasuk mempercepat turunnya hujan. 

"Daerah juga bisa melakukan langkah sendiri, yaitu kerja sama dengan TNI dan mohon bantuan kalau kita kira-kira sudah rawan betul, rawan kekeringan dan kerja sama dengan TNI untuk melakukan sekali lagi cloud seeding, penggaraman," ujar Mendagri. 

Pada kesempatan yang sama, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyatakan, saat ini yang mengkhawatirkan bagi masyarakat dunia bukan lagi pandemi Covid-19 atau peperangan, melainkan dampak perubahan iklim. Untuk itu, ia mengingatkan semua pihak terkait tentang dampak potensial dari fenomena El Nino. 

"Kejadian El Nino itu mengalami pengulangan antara 5 sampai 7 tahun sekali, jadi tidak setiap tahun. Dan dampaknya yang pasti adalah kering dan berdampak pula pada ketersediaan sumber daya air, ketahanan pangan dan sosial ekonomi lainnya," ungkap Dwikorita. 

Ia menjelaskan, ancaman El Nino diprediksi puncaknya akan terjadi pada Agustus hingga September mendatang. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan air, sehingga berpotensi mengakibatkan kekeringan dan mengganggu ketahanan pangan. 

Untuk itu, pihaknya mengimbau masyarakat agar segera melakukan langkah mitigasi, seperti menghemat air, panen hujan saat terjadi hujan, serta mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

"Ini masyarakat harus mencegah karhutla," tambahnya. 

Sementara bagi Pemda dan stakeholders terkait diimbau pula untuk melakukan beberapa langkah mitigasi. Pertama, meningkatkan kesiapsiagaan karhutla. Kedua, penyesuaian pada pola tanam pertanian. 

"Khusus untuk poin kedua ini kami meningkatkan Sekolah Lapang Iklim keseluruhan provinsi di Indonesia. Ini program nasional BMKG, sebetulnya sudah dilakukan sejak tahun 2011. Khusus untuk El Nino ini kami tambah anggaran dan kegiatannya Sekolah Lapang Iklim ini agar petani bisa beradaptasi dengan peluang El Nino sehingga bisa mengatur pola tanamnya," tandasnya. 

Adapun langkah ketiga yang dapat dilakukan yaitu dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air seperti waduk, bendungan, dan embung. 

Sumber : https://www.kemendagri.go.id/

Pemberian Insentif Fiskal ke Daerah, Mendagri: Bentuk Pengakuan terhadap Kemampuan Kepala Daerah

 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pemberian insentif fiskal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merupakan bentuk pengakuan terhadap kemampuan kepemimpinan kepala daerah dalam mengendalikan inflasi. Pasalnya, dari banyaknya pemerintah daerah (Pemda), hanya 33 yang mendapatkan penghargaan insentif fiskal. 

“Kita ucapkan selamat kepada rekan kepala daerah, daerah-daerah yang hari ini telah mendapatkan penghargaan dalam bentuk insentif fiskal kinerja sebanyak 33 daerah, dan ini prestasi yang luar biasa, bukan sekadar seremonial,” ujar Mendagri pada acara Penghargaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2023 Periode Pertama di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (31/7/2023). Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah. 

Dengan penghargaan tersebut, Mendagri berharap, Pemda dapat lebih termotivasi dan konsisten dalam mengendalikan inflasi. Dirinya juga mendorong Pemda lainnya yang belum mendapatkan penghargaan agar lebih terpacu meningkatkan upaya pengendalian inflasi. 

Mendagri menegaskan, terkendalinya inflasi secara nasional bergantung pada kerja bersama pusat maupun daerah. Terlebih, Pemda merupakan kunci dari terkendalinya inflasi. Meski angka inflasi nasional relatif terkendali sebesar 3,52 persen pada Juni 2023, kondisi di daerah masih sangat variatif. Pihaknya mengaku telah melakukan upaya membantu daerah yang inflasinya masih tinggi. 

“Ini tim dari Kemendagri juga turun langsung juga ke daerah-daerah yang kita lihat pada beberapa waktu beberapa (daerah) sepertinya tidak turun-turun (inflasinya),” ujarnya. 

Upaya pengendalian inflasi tersebut dibutuhkan, mengingat Presiden menargetkan inflasi secara nasional sebesar 3 persen. Angka ini dinilai imbang bagi konsumen maupun produsen. Karena itu, dia mengingatkan semua pihak agar melakukan upaya pengendalian inflasi. 

Di lain sisi, Mendagri menyampaikan terima kasih kepada jajaran baik di tingkat pusat maupun daerah yang konsisten mengendalikan inflasi. Dirinya berharap, menjelang tahun politik laju inflasi termasuk harga barang dan jasa tetap terkendali. 

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, pemberian insentif fiskal kepada daerah yang dinilai berhasil mengendalikan inflasi merupakan bentuk kreativitas Mendagri yang disampaikan kepadanya. “Ini kreativitas Pak Mendagri yang bilang kalau kita hanya mengatakan 10 tertinggi, 10 terendah, tapi tidak dikasih reward and punishment itu tidak nendang,” ujar Menkeu. 

Selain itu, Menkeu mengingatkan daerah penerima agar insentif fiskal itu digunakan untuk program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Hal ini misalnya pemberian bantuan modal usaha, bantuan sosial, bantuan bibit, subsidi bunga untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pemberian beasiswa. “Insentif ini tidak boleh digunakan untuk menambah gaji, penghasilan, honorarium, dan berbagai perjalanan dinas,” tandasnya. 

Sumber : https://www.kemendagri.go.id/