Ini Bukti Nyata Komitmen Pemerintah Menjadikan Alumni PGP sebagai Kepala Sekolah

 

Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 40 Tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah merupakan wujud komitmen pemerintah untuk menempatkan Guru Penggerak sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah.

 

Salah satu daerah yang telah menerapkan Permendikbudristek ini dengan cepat ialah Pemerintah Kota Bandar Lampung. Pelaksana tugas Kepala Seksi Pendidik Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Supriatin mengatakan saat ini sudah ada 30 Guru Penggerak yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas di wilayahnya.

 

“Saat ini Kota Bandar Lampung memiliki 289 Guru Penggerak untuk jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Dari jumlah tersebut, 23 orang telah diangkat sebagai Kepala Sekolah dan 7 orang diangkat menjadi pengawas,” ungkap Supriatin kepada Tim Press Tour Kementerian Pendidikan, Riset, dan Kebudayaan di Kampus Universitas Negeri Lampung, Kamis (16-3-2023).

 

Supriatin mengungkapkan, jumlah Guru Penggerak yang telah diangkat menjadi Kepala Sekolah dan pengawas masih di bawah 50 persen. Hal tersebut dikarenakan masih banyak guru penggerak yang belum memenuhi persyaratan dari golongan kepangkatan.

 

Pada kesempatan yang sama, Supriatin didampingi oleh dua alumni Pendidikan Guru Penggerak (PGP) Angkatan 2 yang telah diangkat menjadi Kepala Sekolah, yaitu Meli Gustina, Kepala SDN 1 Panjang Selatan dan Heri Risdianto, Kepala SDN 2 Batu Putuk, Bandar Lampung.

 

Meli menyampaikan bahwa dirinya sangat beruntung mengikuti PGP sebagai peserta tertua di antara peserta lainnya. “Saya mendaftar diumur 49 tahun, umur 50 selesai pendidikan, dan di umur 51 saya diangkat menjadi kepala sekolah,” katanya.

 

Lebih lanjut, Meli mengatakan bahwa mengikuti PGP secara tidak sengaja, hal itu dikarenakan Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (SIM PKB) miliknya tidak dapat diakses dan mengharuskannya untuk mengunjungi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung. Namun di sana ia malah mendapatkan informasi terkait Guru Penggerak.

 

Kepala SDN 1 Panjang Selatan itu mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui akan diangkat menjadi kepala sekolah, karena ia hanya ditugaskan untuk mengikuti pelantikan. Akan tetapi, di saat yang bersamaan dirinya justru mendapat kabar bahwa dia diangkat menjadi kepala sekolah.

 

Ia mengaku bangga dapat menjadi bagian dari program PGP karena banyak ilmu baru yang belum pernah diperoleh. “Selain itu terdapat jejaring Guru Penggerak yang saling mendukung untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas,” ucap Meli.

 

Senada dengan Meli, Heri Risdiyanto menyampaikan bahwa ia mendapatkan informasi mengenai pendaftaran Guru Penggerak di saat membuka SIM PKB. “Saat melihat syarat-syaratnya, saya masuk ke dalam persyaratannya,” ungkap Heri.

 

Selain itu, Kepala SDN 2 Batu Putuk mengungkapkan bahwa ia menjadi kepala sekolah hanya bermodalkan dua kata “siap” kepada Kepala Bidang dan Kepala Dinas. Karena ia yakin, bahwa dengan bekal selama 9 bulan mengikuti PGP akan cukup memadai untuk menjadi kepala sekolah.

 

Berbekal pengalamannya, Heri mendorong guru senior maupun junior yang ada di SDN 2 Batu Putuk untuk mengikuti PGP. “Alhamdulillah, dari empat guru yang saya bimbing, dua di antaranya lulus,” pungkas Heri bangga. (Rayhan Parady/Editor: Denty A.)

Perguruan Tinggi Mulai Bersiap, Program Wirausaha Merdeka Targetkan 12.000 Peserta di Tahun 2023

 

Program Wirausaha Merdeka saat ini tengah membuka pendaftaran Perguruan Tinggi Pelaksana untuk angkatan yang kedua. Tahun ini, Program Wirausaha Merdeka menargetkan jumlah peserta sebanyak 12 ribu mahasiswa.

 

Untuk menghimpun minat perguruan tinggi serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaannya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyelenggarakan Soft Launching Program Wirausaha Merdeka Tahun 2023 untuk perguruan tinggi yang tergabung dalam LLDIKTI Wilayah II, VIII, IX, X, XI, XII, XV dan XVI, Jumat (24-3-2023) secara daring.

 

“Kolaborasi dengan seluruh mitra untuk menjadi mentor pendamping adik-adik mahasiswa dalam membangun kewirausahaannya sangatlah penting dan perlu terus diperkuat sehingga pengalaman dari para praktisi dan para pakar akan tertransfer dan menjadi inspirasi bagi adik-adik mahasiswa untuk mewujudkan cita-citanya,” terang Nizam, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

 

Wirausaha Merdeka adalah salah satu program unggulan dalam kerangka kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pembelajaran di bidang kewirausahaan selama satu semester di Perguruan Tinggi Pelaksana terpilih.

 

Program ini diselenggarakan untuk pertama kalinya di tahun 2022 lalu sebagai wadah untuk menanamkan pola pikir dan kompetensi dasar di bidang kewirausahaan, meningkatan keterampilan kerja dan pengalaman kewirausahaan mahasiswa, serta mempersiapkan lulusan perguruan tinggi untuk membangun usaha sendiri. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia sekaligus menekan angka pengangguran terdidik tingkat perguruan tinggi.

 

Kiki Yuliati, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi yang turut hadir dalam acara tersebut menjelaskan bahwa Program Wirausaha Merdeka bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa di perguruan tinggi agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta pengalaman yang nyata sebagai modal yang dibutuhkan agar mereka nanti mampu menjadi wirausahawan dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat

 

“Saat ini jumlah angkatan kerja produktif terus meningkat dan Indonesia membutuhkan lebih banyak lapangan kerja,” kata Kiki.

 

Pelaksanaan Program Wirausaha Merdeka 2023 diawali dengan tahap pendaftaran, seleksi, dan penetapan Perguruan Tinggi Pelaksana yang akan berlangsung hingga akhir Mei mendatang. Proses seleksi dilakukan oleh reviewer yang telah ditentukan oleh pengelola Program Wirausaha Merdeka, dengan komponen penilaian meliputi profil perguruan tinggi, program kewirausahaan yang diusulkan, serta perencanaan dan pengelolaan keuangan.

 

Selanjutnya, pendaftaran akun mahasiswa akan dibuka mulai tanggal 20 April. Program ini dapat diikuti oleh mahasiswa aktif pada jenjang pendidikan D2, D3, D4, dan S1 minimal semester 3, yang bisa memperoleh rekognisi pembelajaran hingga 20 SKS, dan bisa pula diikuti oleh mahasiswa jenjang S2 dan S3 tanpa rekognisi SKS.

 

“Kami mengajak seluruh pihak untuk ambil bagian dalam program Wirausaha Merdeka dan bersama-sama kita mengambil langkah maju menyambut masa depan Indonesia yang lebih baik,” tutur Kepala Program Wirausaha Merdeka, Gamaliel Waney. (Tim MBKM, Editor: Vicka)

Kemendikbudristek Luncurkan Merdeka Belajar Episode ke-24: Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan

 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan Merdeka Belajar Episode ke-24: Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan. Kebijakan tersebut digulirkan guna mengakhiri miskonsepsi tentang baca, tulis, hitung (calistung) pada PAUD dan SD/MI/sederajat kelas awal (kelas 1 dan 2) yang masih sangat kuat di masyarakat.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, menyampaikan bahwa saat ini kemampuan yang dibangun pada anak di PAUD masih sangat berfokus pada calistung. “Kemampuan calistung yang sering dibangun secara instan masih dianggap sebagai satu-satunya bukti keberhasilan belajar, bahkan tes calistung masih diterapkan sebagai syarat penerimaan peserta didik baru (PPDB) SD/MI/sederajat,” ujar Mendikbudristek saat peluncuran Merdeka Belajar Episode ke-24, di Jakarta, Selasa (28/3).

Untuk mengakhiri miskonsepsi tersebut, Mendikbudristek menyampaikan empat fokus yang perlu dilakukan dalam pembelajaran. Pertama, transisi PAUD ke SD perlu berjalan dengan mulus. Proses belajar mengajar di PAUD dan SD/MI/sederajat kelas awal harus selaras dan berkesinambungan. Kedua, setiap anak memiliki hak untuk dibina agar kemampuan yang diperoleh tidak hanya kemampuan kognitif, tetapi juga kemampuan fondasi yang holistik.

“Bukan hanya kognitif, anak-anak juga berhak mendapatkan kemampuan holistik seperti kematangan emosi, kemandirian, kemampuan berinteraksi, dan lainnya,” imbuh Mendikbudristek.

Berikutnya, dikatakan Mendikbudristek, fokus ketiga adalah terkait kemampuan dasar literasi dan numerasi harus dibangun mulai dari PAUD secara bertahap dan dengan cara yang menyenangkan. Keempat, “siap sekolah” merupakan proses yang perlu dihargai oleh satuan pendidikan dan orang tua yang bijak. Setiap anak memiliki kemampuan, karakter, dan kesiapan masing-masing saat memasuki jenjang SD, sehingga tidak dapat disamaratakan dengan standar atau label-label tertentu.

“Siap sekolah adalah proses, bukan hasil. Bukan sekadar pemberian label antara anak yang sudah siap atau belum siap sekolah,” jelas Mendikbudristek.

Tiga target capaian

Merdeka Belajar Episode ke-24 merupakan kebijakan yang mendasari transisi PAUD ke SD/MI/sederajat yang menyenangkan, yang akan dimulai sejak tahun ajaran baru. Oleh karena itu, ada tiga target capaian yang harus dilakukan satuan pendidikan.

Pertama, satuan pendidikan perlu menghilangkan tes calistung dari proses PPDB pada SD/MI/sederajat. Hal ini dilakukan karena setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar. Selain itu, tes calistung juga telah dilarang melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2021, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

“Masih ada anak-anak yang belum pernah mendapatkan kesempatan belajar di satuan PAUD. Sangat tidak tepat apabila anak diberikan syarat tes calistung untuk dapat mendapatkan layanan pendidikan dasar,” tutur Mendikbudristek.

Selanjutnya, pada target capaian kedua, satuan pendidikan perlu menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama dua minggu pertama. Satuan PAUD dan SD/MI/sederajat dapat memfasilitasi anak serta orang tua untuk berkenalan dengan lingkungan belajarnya sehingga peserta didik baru dapat merasa nyaman dalam kegiatan belajar. Kemudian, satuan PAUD dan SD/ MI/ sederajat juga diharapkan dapat mengenal peserta didik lebih jauh melalui kegiatan belajar sehingga pembelajaran yang diberikan dapat lebih tepat sasaran.

“Kenali peserta didik baru dengan menerapkan kegiatan pembelajaran yang memberi informasi tentang kebutuhan belajar. Hargai proses anak yang berbeda-beda, karena membangun kemampuan fondasi perlu dilakukan bertahap,” imbau Mendikbudrsitek.

Pada target capaian ketiga, satuan pendidikan di PAUD dan SD/ MI/ sederajat perlu menerapkan pembelajaran yang membangun enam kemampuan fondasi anak yaitu mengenal nilai agama dan budi pekerti; keterampilan sosial dan bahasa untuk berinteraksi; kematangan emosi untuk kegiatan di lingkungan belajar; kematangan kognitif untuk melakukan kegiatan belajar seperti kepemilikan dasar literasi dan numerasi; pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri untuk berpartisipasi di lingkungan belajar secara mandiri; dan pemaknaan terhadap belajar yang positif.

“Kemampuan fondasi tersebut dibangun secara kontinu dari PAUD hingga kelas dua pada jenjang pendidikan dasar. Untuk itu, standar kompetensi lulusan bagi PAUD tidak dirancang per usia, namun sebagai capaian yang perlu dicapai di akhir fase dan dapat dipenuhi hingga kelas dua pendidikan dasar, serta tidak ada evaluasi kelulusan untuk siswa PAUD,” tegas Mendikbudristek. (Prima Sari/Editor: Seno H.)

Unduh Paparan Mendikbudristek Merdeka Belajar Episode Ke-24 di sini. 







Sumber :

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi