Bupati Bengkulu Tengah Mutasi 63 Pejabat Eselon III, Ini Daftar Lengkap Nama-namanya

 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Tengah melaksanakan mutasi 63 pejabat eselon II--Jeri Yasprianto

BENTENG, KORANRB.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Tengah melaksanakan mutasi 63 pejabat eselon III. Mutasi dilaksanakan di pendopo Pemkab Bengkulu Tengah pukul 08.30 Wib. Ada 63 pejabat eselon III yang bergeser. 

Bupati Bengkulu Tengah, Drs. Rachmat Riyanto mengatakan, mutasi ini merupakan hal yang biasa, semua demi jalannya roda pemerintahan. Apalagi posisi jabatan eselon III Pemkab Bengkulu Tengah saat ini memang banyak yang kosong.

Ia bersama Wakil Bupati memang sudah berkomitmen untuk melaksanakan mutasi ini setelah enam bulan menjabat. Sebab ia ingin melihat kinerja para pejabat selama 6 bulan ini, setelah itu baru bisa dilakulan evaluasi. Melalui evaluasi inilah akhirnya dilakukan mutasi. 

"Mutasi merupakan hal yang biasa. Semua ini demi jalannya roda pemerintahan. Apalagi posisi jabatan eselon III kita memang banyak mengalami kekosongan," sampainya

Ini 63 nama pejabat eselon III yang dimutasi.

1. Catur Setiadi, S.STP., M.Si.

Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

2. Siharmen, S.TP., M.M.

Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

3. Yusman Asyari, S.T.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

4. Neny Zarniawati, S.H., M.H.

Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

5. Aminuddin, S.E.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

6. Kirawan Dwy Suseno, S.STP., M.Si.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

7. Widiawati, S.H.

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bengkulu Tengah

8. Jesno Sijabat, S.T.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah

9. Mediansyah, S.T.

Sekretaris Badan Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

10. Mashuri, S.E., M.M.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

11. Hj. Muznaini, S.H.

Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkulu Tengah

12. Yenda Syufriani, S.H., M.Si.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah

13. Sandarman, S.Sos., M.Si.

Kepala Bagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah

14. Irvan Thamuri, SAP.

Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Tengah

15. Edwar Kanedi, S.H.

Camat Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah

16. Depi Junaidi, S.IP., M.H.

Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Tengah

17. Aan Supriyanto, S.E., M.M.

Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tengah

18. Ferry Aprianto, S.Sos.

Camat Karang Tinggi

19.  Deby Septika, S.STP., M.Si.

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah

20. Hendri Irawan, S.Sos.

Camat Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah

21. Ismet, S.E., M.E.

Camat Merigi Sakti Kabupaten Bengkulu Tengah

22. Ridulima, S.Sos.

Camat Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah

22. Lismawati, S.IP.

Camat Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

23. Yarmi, S.E.

Camat Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah

24. Zaidin Burhani, S.Pd.

Camat Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah

25. Noni Oktarina, S.E., M.M.

Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah

26. Nismaini, S.E.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tengah

27. Rachmat Hidayat, S.E.

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

28. Eri Apriyanto, S.Sos.

Sekretaris Camat pada Kantor Camat Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tenga

30. Antoni, S.E. – Kepala Bidang Pengembangan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah

31. Melii Astuti, S.KM. – Kepala Bidang Keluarga Sejahtera pada Dinas PP, PA, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bengkulu Tengah

32. Herlinawati, S.IP. – Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

33. Erfa Ovetri, S.T. – Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Tengah

34. Herwanto Purba, S.T. – Kepala Bidang Jasa Konstruksi pada Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Tengah

35. Heri Purwanto, S.T. – Kepala Bidang Cipta Karya dan Prasarana pada Dinas PUPR Kabupaten Bengkulu Tengah

36. Ani Susilawati, S.E. – Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Tengah

37. Jhon Eko Aswidian, S.E., M.Si. – Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Bengkulu Tengah

38. Johnny Oktapriza, S.T. – Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkulu Tengah

39. Susi Yuniarti, S.E. – Kepala Bidang Pengawasan dan Perlindungan Permukiman pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tengah

40. Yusvera, S.ST. – Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah

41. Febrin Puspasari, S.K.M. – Kepala Bidang Data dan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bengkulu Tengah

42. Trionsory, S.Pd. – Kepala Bidang Pengembangan Koleksi, Layanan dan Pelestarian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bengkulu Tengah

43. Tri Ganda, S.T. – Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Kabupaten Bengkulu Tengah

44. Nasri, S.T. – Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Tengah

45. Yogi Vulanda Saputra, S.AB., M.M. – Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah

46. Ujang Syarifudin, S.E. – Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Sumber Daya Aparatur pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah

47. Repa Monavarte, S.E. – Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

48. Lastri Nenti, S.Sos. – Kepala Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah

49. Istiawan, S.T. – Sekretaris Camat pada Kantor Camat Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah

50. Mariska Rezi Suandra, S.IP., M.Si., M.M. – Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah

51. Dessy Aprianti, S.H. – Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Kabupaten Bengkulu Tengah

52. Lusi Komariah, S.Sos. – Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Tengah

53. Hekatman, S.E. – Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa pada Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Tengah

54. Rakhmat Harun Daeng Gassing, S.STP., M.AP. – Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappeda Kabupaten Bengkulu Tengah

55. Hertoni Agus Satria, S.E. – Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah

56. Julius Cornelis, S.H. – Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada BKPSDM Kabupaten Bengkulu Tengah

57. Deni Irawan Saputra, S.E. – Kepala Bidang Statistik Sektoral pada Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Bengkulu Tengah

58. Yosep Rinaldi, S.Sos., S.T., M.AP. – Kepala Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Tengah

59. Edon Siregar, S.Pd. – Kepala Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Tengah

60. Andi Safrizal, S.H. – Kepala Bidang Penegak Perundang-undangan Daerah pada Satpol PP Kabupaten Bengkulu Tengah

61. Zulian Efendi, S.P. – Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Tengah

62. Ibnu Adam, S.Sos. – Sekretaris Camat pada Kantor Camat Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah

63. Mastono, S.Sos. – Sekretaris Camat pada Kantor Camat Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah. 

Sumber : https://harianrakyatbengkulu.bacakoran.co/

Sebanyak 12.500 Guru TK dan SD Lanjutkan Studi S1/D4 Melalui Program Pemenuhan Kualifikasi Akademik Kemendikdasmen

 Jakarta, 12 September 2025 – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG) melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 92 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), di Jakarta. Acara ini menjadi langkah penting dalam pelaksanaan Program Pemenuhan Kualifikasi Akademik (PKA) S-1/D-IV bagi guru Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar. Sebagai tahap awal, program ini menyasar kepada 12.500 guru TK dan SD yang belum memiliki gelar sarjana untuk difasilitasi melalui program ini guna melanjutkan studi di LPTK penyelenggara.

Program ini tidak hanya menjawab kebutuhan guru, tetapi juga menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dengan semakin banyak guru yang berpendidikan tinggi, diharapkan kualitas pembelajaran di ruang kelas meningkat signifikan. Hal ini akan berdampak langsung pada pencapaian tujuan pendidikan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyiapkan generasi muda yang kompeten serta berkarakter.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, dalam sambutannya menyampaikan bahwa peningkatan kompetensi guru adalah salah satu program prioritas Kemendikdasmen. Hal ini sejalan dengan Asta Cita poin ke-4 Kabinet Merah Putih, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia. “Guru adalah ujung tombak pendidikan. Dengan peningkatan kualifikasi dan kompetensi, kita menyiapkan generasi muda Indonesia yang lebih siap menghadapi masa depan,” ujarnya di Jakarta, Jumat (12/9).

Program Pemenuhan Kualifikasi Akademik S-1/D-IV ini juga diharapkan dapat menjadi sarana afirmasi bagi guru-guru di daerah terpencil maupun yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan. Melalui kerja sama dengan LPTK di berbagai wilayah, pemerintah ingin memastikan tidak ada guru yang tertinggal dalam kesempatan untuk mengembangkan diri.

Direktur Jenderal GTKPG, Nunuk Suryani, melaporkan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk komitmen pemerintah bersama LPTK untuk memperluas kesempatan bagi guru meningkatkan kualifikasi akademiknya. “Berdasarkan data Dapodik, masih ada lebih dari 233 ribu guru yang belum memenuhi kualifikasi S-1/D-IV. Program ini hadir untuk memastikan para guru mendapatkan dukungan yang memadai agar bisa terus meningkatkan kompetensinya,” ujarnya.

Ia menambahkan, sebanyak 12.500 guru TK dan SD akan difasilitasi melalui program ini untuk melanjutkan studi di LPTK penyelenggara. “Melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), guru tetap dapat mengajar sambil kuliah. Pemerintah juga menyiapkan bantuan biaya pendidikan hingga Rp 3 juta perorang untuk tiap semester. Ini adalah bentuk afirmasi nyata bagi para guru agar bisa melanjutkan pendidikan tinggi tanpa meninggalkan kewajibannya di sekolah,” ujar Dirjen GTKPG.

Menutup laporannya, Nunuk Suryani menyampaikan harapan besar terhadap keberlanjutan program ini. “Kami berharap momentum penandatanganan hari ini bukan hanya seremonial, melainkan awal dari semakin kuatnya kolaborasi antara pemerintah, LPTK, dan para guru. Dengan guru yang semakin berkualitas, kita percaya pendidikan Indonesia akan semakin maju, dan cita-cita menuju Indonesia Emas dapat kita wujudkan bersama,” pungkasnya.

Dengan semangat kolaborasi yang dibangun, acara ini bukan hanya menjadi penanda dimulainya program, tetapi juga simbol tekad bersama bahwa pendidikan yang berkualitas berawal dari guru yang berkualitas. Pemerintah, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan diharapkan dapat terus bersinergi demi meningkatkan mutu pembelajaran di Indonesia.

 Testimoni terhadap Program Pemenuhan Kualifikasi Akademik S-1/D-4 bagi Guru

Program ini diakui sangat membantu bagi guru-guru yang belum mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan S-1/D-4. Misalnya, Asep Dadang Supriyadi, Guru TK PGRI 2 Cihara, Lebak, yang mengaku sangat senang dengan adanya program ini. Karena sebagai lulusan SMA, ia menyadari masih sangat kekurangan pengetahuan terkait pendidikan anak usia dini. Sementara keterbatasan ekonomi membuatnya sulit melanjutkan studi ke jenjang sarjana.

“Program ini memungkinkan saya untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi saya sebagai guru PAUD sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Sempat terpikir untuk mendaftar program ini akan mengeluarkan biaya dan menyita waktu saya. Tapi ternyata pendaftaran program ini sangat mudah melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Kemendikdasmen,” tuturnya.

Senada, Erin Riana Dewi, Guru SD 02 Katulampa, Bogor, sangat bersyukur karena sudah lama menantikan hadirnya program ini. Menurut dia, program ini memberinya kesempatan untuk bisa belajar lagi dan meningkatkan kinerja sebagai seorang guru. Hal ini mendukung tekadnya untuk mengabdi dan memajukan sekolah tepat ia dulu menimba ilmu.  

“Sangat bersyukur menerima program ini. Karena saya sudah menantikannya selama 10 tahun. Saya merasa impian saya terwujud melalui program ini. Semoga setelah mengikuti program ini saya bisa meningkatkan kinerja saya sebagai pengajar di tempat saya,” ujarnya. 

Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

Sekretariat Jenderal

Kepala BKN: KL dan Pemda Bina ASN Untuk Wujudkan Asta Cita & Visi Misi Kepala Daerah

 Yogyakarta – Humas BKN, Setelah rangkaian seleksi CASN 2024 selesai dilakukan, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan meminta agar para pengelola kepegawaian instansi lebih memperhatikan para ASN di wilayah kerjanya. Para pengelola kepegawaian instansi diingatkan untuk menyiapkan pendidikan dasar bagi CPNS dan PPPK yang baru saja diangkat. “Bina betul, mulai dari membangun jiwa korsa, nilai BerAKHLAK, Panca Prasetya Korpri, Undang-Undang ASN, PP Manajemen PNS dan PP Manajemen PPPK. Ini wajib diketahui sehingga para ASN dapat bekerja selaras dan mempunyai bekal dengan kompas moral,” pesannya dalam Rapat Evaluasi Penetapan NI PPPK dan Implementasi Manajemen Talenta Wilayah Kerja Kanreg VIII Banjarbaru yang diselenggarakan Kamis (25/09/2025) di Sasono Panggih Ageng, Kanreg I BKN Yogyakarta.

Dalam kerangka nasional, Prof. Zudan mengimbau agar seluruh ASN meliputi PNS dan PPPK dapat dibina dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Ia mengingatkan bahwa ASN secara makro memiliki tugas yang sama, yaitu mewujudkan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, serta mewujudkan visi misi gubernur/bupati/walikota. Peran ASN adalah sebagai motor penggerak agar seluruh visi misi bermuara pada tujuan yang sama.

Di samping itu, Prof. Zudan juga memaparkan empat kekuatan utama dalam pemerintahan yang disingkat melalui 4P, yaitu: People, Process, Product, dan Perception. Dengan mengetahui potensi dan kompetensi para ASN, instansi pemerintah akan lebih mudah untuk mengoptimalkan lahirnya produk layanan yang prima kepada masyarakat. Dalam proses pemberian layanan kepada masyarakat tersebut pada akhirnya akan melahirkan persepsi atau citra institusi yang positif.

Sebelumnya, Prof. Zudan turut mengapresiasi kerja sama antara BKN dan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah dalam pengadaan CASN 2024, baik dalam rekrutmen CPNS maupun PPPK.

Menteri PANRB: Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha Diharapkan Berbasis Digita

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengambil langkah strategis dalam memperkuat ketepatan sasaran program bantuan sosial serta peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui implementasi Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha. Dua kartu itu diusulkan menjadi satu ekosistem digital dengan bantuan sosial yang saat ini sedang dalam uji coba digitalisasi.

Inisiatif ini didorong dengan pendekatan transformasi digital dan kolaborasi lintas sektor yang mengutamakan kebutuhan pengguna (user-centric). “Kami mendukung sepenuhnya persiapan dan peluncuran kartu ini. Namun kita perlu mengintegrasikan program-program ini secara menyeluruh. Kita perlu membangun ekosistem yang terintegrasi. Saya usul agar kartu ini tentunya dapat dibangun berbasis tata Kelola digital DPI (Digital Public Infrastructure),” ungkap Rini pada Rapat Tingkat Menteri Terkait Perencanaan Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha, di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Implementasi kartu-kartu ini akan berjalan efektif bisa ditopang oleh DPI yang meliputi Digital ID untuk autentikasi, Data Exchange untuk keterhubungan data lintas instansi, dan Digital Payment untuk memastikan transaksi yang cepat dan aman. Pembangunannya harus mengedepankan perlindungan data, security by design, serta security awareness, untuk membangun digital trust.

“Dengan demikian, Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha bukan instrumen yang berdiri sendiri, tetapi bagian dari Upaya kita untuk integrasi layanan pemerintah menuju layanan terpadu,” jelas Rini.

Rini mengungkapkan perlunya strategi perencanaan yang komprehensif. Pertama, fokus pada program yang menuntut kolaborasi lintas sektor. Kedua, perlu desain keterpaduan top-down yang memanfaatkan tata Kelola digital dan data, dengan layanan yang suer-centric.

“Ketiga, DPI harus diperkuat untuk menjamin akuntabilitas,” tegas Rini. Berikutnya adalah keamanan siber dan perlindungan data pribadi wajib diterapkan secara konsisten untuk menjaga kepercayaan publik.

Terakhir, regulasi yang adaptif harus disiapkan. Regulasi yang tidak kaku dan dinamis sebagai dasar pemanfaatan teknologi lintas sektor.

Saat ini, piloting digitalisasi bansos sedang berjalan melalui interoperabilitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha diharapkan menjadi bagian lanjutan dari piloting ini, khususnya dalam aspek penyaluran Bansos yang lebih terpadu dan efisien.

“Kita ingin memastikan supaya bantuan-bantuan ini tepat sasaran. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan layanan publik yang lebih akuntabel, efisien, dan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan sektor UMKM melalui pemanfaatan teknologi digital,” pungkas Rini. (HUMAS MENPANRB) 

Dorong Akselerasi Reformasi ASN, Sebanyak 5 Instansi Daerah Lakukan Expose Manajemen Talenta ke BKN

 Jakarta – Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus mendorong akselerasi reformasi ASN melalui percepatan implementasi manajemen talenta, baik di lingkup instansi pusat maupun daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Expose Manajemen Talenta untuk menyampaikan kesiapan sejumlah instansi daerah dalam mewujudkan tata kelola ASN yang transparan, adil, dan berbasis kompetensi.

Expose yang didampingi secara langsung oleh Deputi Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN BKN Dr. Herman dan Asesor Ahli Utama Haryomo Dwi Putranto kali ini dilakukan oleh 5 (lima) instansi daerah, di antaranya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara, Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Pemkab Minahasa, dan Pemkab Halmahera Selatan. Pendampingan secara langsung ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mengawal transformasi pengelolaan SDM aparatur.

Asesor Ahli Utama Haryomo Dwi Putranto mengungkapkan bahwa BKN telah menargetkan 50% instansi pemerintah telah menerapkan Manajemen Talenta di akhir tahun 2025. “Ini adalah tanggung jawab kolektif kita,” terang Haryomo, Jumat (12/09/2025) di Jakarta. Haryomo juga menambahkan bahwa dengan keikutsertaan pada 5 (lima) instansi daerah ini menandakan bahwa mereka telah berada pada tahap final menuju persetujuan penerapan. “BKN melalui Deputi Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN akan segera meminta kepastian pengisian manajemen talenta dari instansi yang telah mendapat persetujuan dari Kepala BKN,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, sejumlah instansi menyampaikan sisi kesiapan daerahnya, seperti Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah menjalankan sistem manajemen talenta yang terintegrasi dengan aplikasi e-Kinerja, Sistem Informasi Kepegawaian, dan SIASN milik BKN. Sementara sejumlah instansi lain seperti Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kota Ternate juga telah menggunakan aplikasi SIMATA BKN dalam pengelolaan talenta ASN. Lebih lanjut Pemkot Ternate juga sedang menyempurnakan integrasi dengan sistem internal, dan telah membentuk Tim serta Komite Manajemen Talenta.

Selain itu, Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa juga menyampaikan komitmennya untuk mewujudkan ASN yang bermutu dan berdaya saing. Senada dengan hal tersebut, Bupati Halmahera Selatan menyatakan bahwa manajemen talenta sangat penting dalam memetakan talenta terbaik yang dimiliki ASN untuk pengembangan karier yang lebih transparan dan adil.

Expose manajemen talenta ini menjadi bukti nyata semangat kolaboratif BKN bersama seluruh instansi dalam membangun birokrasi yang profesional dan berorientasi pada kinerja untuk menciptakan aparatur negara yang unggul dan berdaya saing.

Penulis: srp
Editor: nsp