Menteri PANRB Apresiasi Instansi Peraih Indeks BerAKHLAK Terbaik Tahun 2023

Sebanyak tujuh instansi pemerintah memperoleh predikat The Biggest Improvement dan The Highest Score dari Survei Indeks BerAKHLAK pada tahun 2023. Penghargaan ini diberikan bagi instansi pemerintah yang berhasil memperoleh nilai Survei Indeks BerAKHLAK terbaik di tahun 2023.

“BerAKHLAK diamanatkan dalam UU ASN yang terbaru. Jadi instansi pemerintah yang berhasil meraih penghargaan tahun ini diharapkan dapat menjadi teladan bagi instansi pemerintah lainnya untuk semakin memperkuat budaya kerja BerAKHLAK,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dalam acara Appreciation Day ASN Culture Festival 2023 di Jakarta, Kamis (14/12).

Survei Indeks BerAKHLAK tahun 2023 merupakan survei kedua yang telah dilaksanakan untuk memonitor dan evaluasi implementasi budaya kerja ASN BerAKHLAK. Hasil survei Indeks BerAKHLAK Nasional pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu 60,9 persen menjadi 61,1 persen.

Anas menilai perubahan ini menunjukkan adanya sedikit perbaikan, namun nilai tersebut masih memerlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai tingkat kesehatan yang diinginkan. “Ini sesuai dengan tema ASN Culture Festival 2023 yaitu Embrace Change, Stay Adaptif,” tuturnya.

ASN Culture Festival merupakan pesta perayaan budaya kerja yang diselenggarakan rutin setiap tahun setelah diluncurkannya core values BerAKHLAK oleh Presiden Joko Widodo. Di tahun ini animo dan antusiasme ASN maupun masyarakat umum mengakses https://asnculturefest.com/ untuk masuk ke pameran virtual cukup tinggi. Hal ini tercermin dalam data pengunjung pameran virtual sejak acara dibuka resmi pada 22 November lalu.

Visitor yang masuk ke website ini sudah mencapai 42.441 kunjungan dan 48.323 interaksi di auditorium. “Keberhasilan exhibition secara virtual membuktikan tren budaya digital di lingkungan ASN semakin meningkat. Kementerian PANRB ingin memberikan contoh praktik budaya digital dan kompetensi digital melalui kegiatan seperti ini,” lanjut Anas.

Pelaksanaan pameran virtual ini juga menunjukkan praktik efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan di instansi pemerintah. Walaupun digelar secara virtual, partisipasi instansi pemerintah di seluruh Indonesia sangat tinggi.

“Jadi betapa efisiennya anggaran karena instansi tidak harus menyewa booth mahal. ASN dan masyarakat umum juga bisa mengakses ke pameran itu kapanpun dan dimanapun secara daring,” imbuhnya.

Selain penghargaan diberikan bagi instansi pemerintah dengan nilai Survei Indeks BerAKHLAK terbaik, Menteri Anas juga menyerahkan penghargaan bagi 7 instansi pemerintah Top Exhibitors yang berpartisipasi dalam ASN Culture Festival 2023. “Selamat kepada exhibitor yang memperoleh kunjungan paling banyak dan terima kasih juga kepada 100 instansi pemerintah yang sudah membuat booth virtual pada ASN Culture Fest tahun ini,” pungkas Anas. (del/HUMAS MENPANRB)

The Biggest Improvement of Indeks BerAKHLAK 2023
1. Kementerian: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Lembaga: Badan Kepegawaian Negara
3. Pemda Wilayah Indonesia Barat: Pemkot Tangerang Selatan
4. Pemda Wilayah Indonesia Tengah: Pemprov Kalimantan Selatan
5. Pemda Wilayah Indonesia Timur: Pemkab Halmahera Barat

The Highest Score of Indeks BerAKHLAK 2023
1. Kementerian: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Lembaga: Badan Pengawas Obat dan Makanan
3. Pemda Wilayah Indonesia Barat: Pemkot Tangerang Selatan
4. Pemda Wilayah Indonesia Tengah: Pemprov Kalimantan Selatan
5. Pemda Wilayah Indonesia Timur: Pemkot Tidore Kepulauan

Top 7 Exhibitors ASN Culture Festival 2023
1. Badan Pusat Statistik
2. Badan Siber dan Sandi Negara
3. Badan Riset dan Inovasi Nasional
4. Pemprov Jawa Timur

Sumber : https://www.menpan.go.id/

Visi Indonesia Digital 2024 Resmi Dirilis

 

Pemerintah resmi merilis Visi Indonesia Digital 2045 (VID 2045) yang merupakan strategi konkret untuk mencapai target nasional jangka panjang mewujudkan Indonesia Emas 2024 melalui tiga pendekatan, yakni ekosistem, sektoral dan kewilayahan.

“Visi Indonesia Digital 2045 menawarkan rute alternatif guna memperkaya berbagi upaya dan strategi yang sudah ada dengan menyoroti pemanfaatan teknologi digital secara produktif dan terarah,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, dalam Launching Visi Indonesia Digital 2045 di Jakarta pada Rabu (13/12/2023).

Menkominfo Budi Arie mengatakan, VID 2045 dirancang dengan memperhatikan prioritas pembangunan pada berbagai dokumen strategis bidang digital termasuk rencana induk industri digital 2045 yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan strategi nasional ekonomi digital yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang minggu lalu dirilis.

Dokumen strategis yang disusun itu melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang merefleksikan semangat kolaboratif, dalam mewujudkan transformasi digital indonesia yang inklusif memberdayakan dan berkelanjutan

“Saya berharap VID 2014 itu dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam membuat sekaligus mengimplementasikan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk dapat mewujudkan dan menyukseskan transformasi digital Indonesia,” katanya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kominfo Mira Tayyiba menambahkan penyusunan VID 2024 sebetulnya sudah dilakukan sejak tahun lalu, ketika melakukan kajian dengan salah satu konsultan internasional.

Hasil kajian tersebut kemudian di uji dan bahas untuk dipertajam untuk diperkaya dengan pemangku kepentingan, sampai akhirnya berapa waktu lalu penyempurnaan VID 2024 anggap selesai.

“VID (2024) merupakan opsi rekomendasi arah kebijakan dalam perencanaan transformasi digital dengan mengusung tema mewujudkan ekosistem digital yang inklusif dan kolaboratif berbasis inovasi untuk mendukung Indonesia maju berdaulat dan berkelanjutan. VID mengurai fisik tersebut ke dalam misi sasaran dan strategi,” jelas Mira Tayyiba.

Dia juga mengungkapkan, hal-hal yang dibahas oleh VID 2024 hanya sebagian, mengingat isu digital sangat luas dan sangat kompleks.

Oleh karena itu VID 2024 ditempatkan sebagai opsi rekomendasi yang bersifat living document yang akan terus diperbaharui sesuai dengan periodisasi pembangunan nasional, sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan kebutuhan, dan sesuai dengan perkembangan teknologi.

“Kami berharap VID dapat menjadi inspirasi dan dorongan bagi kita semua untuk terus bekerja sama bersinergi berkolaborasi dalam menuntaskan agenda transformasi digital. Untuk itu mari kita bersama membangun Indonesia digital untuk Indonesia maju,” tandas Sekjen Mira.

Turut Hadir di acara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Sekjen Kominfo Mira Tayyiba dan para pejabat tinggi madya Kementerian kominfo, Direktur Bidang Koordinasi Ekonomi Digital Ketenagakerjaan dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang perekonomian Rudy Salahuddin, Deputi Ekonomi Kementerian PPN Bappenas Amalia Widyasanti, dan Deputi Bidang Sarana Prasara kementerian Bappenas Ervan Maksum.

Sumber : https://www.menpan.go.id/

Menteri PANRB Apresiasi Semangat Mahkamah Agung Digitalisasikan Pengadilan

 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memuji digitalisasi pengadilan yang telah dilakukan Mahkamah Agung (MA). MA meluncurkan layanan administrasi pengadilan elektronik untuk perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara pada 2018.

“Semangat MA ini sejalan dengan semangat kita membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) agar memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah,” ujar Menteri Anas usai bertemu dengan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Sunarto di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (13/12).

Layanan pengadilan digital atau dikenal dengan e-Court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online (e-Filling), mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online (e-Payment), pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik (e-Summon), dan persidangan yang dilakukan secara elektronik (e-Ligitation). Mahkamah Agung juga telah meluncurkan layanan e-Court untuk perkara pidana pada akhir Maret 2020. Kebijakan ini sebagai respons Mahkamah Agung dalam beradaptasi dengan situasi pandemi Covid-19.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Sunarto menyebut sejak 2018, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3/2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Transformasi pengadilan dari sistem administrasi berbasis kertas ke sistem berbasis digital merupakan respon pengadilan terhadap tuntutan modernitas dan sebagai upaya meningkatkan akses terhadap keadilan.

“Dan ini sangat sesuai dengan program Bapak Menteri PANRB untuk menjembatani kesenjangan kemampuan kita berkinerja dengan ekspektasi publik salah satunya adalah dengan menggunakan sarana IT,” ungkapnya.

Sunarto juga menegaskan jajarannya berkomitmen untuk mengakselerasi SPBE dalam proses penanganan perkara. MA juga akan terus berupaya menyederhanakan dan mengintegrasikan aplikasi agar semakin mempermudah pengguna.

Selain membahas perihal digitalisasi, pertemuan ini juga menyoroti beberapa hal seperti rencana kenaikan kelas pengadilan dan formasi calon hakim pada proses seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di tahun yang akan datang. “Jadi setelah sekian tahun tidak ada formasi calon hakim, maka ini nanti akan menjadi pertimbangan dari kami untuk segera mengusulkan formasi untuk calon hakim tahun 2024, karena kekurangannya cukup banyak,” pungkas Anas. (rum/HUMAS MENPANRB)

Sumber : https://www.menpan.go.id/

Berikan Penghargaan SAKIP, RB, dan ZI 2023 kepada Pemerintah Pusat dan Daerah, Wapres Sampaikan Empat Arah Kebijakan RB ke Depan

Memasuki tahun 2024, kebijakan reformasi birokrasi (RB) sebagaimana tertuang dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, telah berjalan di koridor yang tepat. Hal ini ditandai dengan peningkatan kualitas birokrasi di Indonesia yang mendapat penilaian positif dari Worldwide Governance Indicators (WGI), di mana Indonesia menempati posisi ke-73 dari 214 negara di dunia. Oleh karena itu, ke depan capaian baik di bidang RB ini harus terus ditingkatkan, dengan fokus pada empat hal.

“Pertama, pastikan keberhasilan pencapaian indeks RB dan indeks SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), serta instansi telah ditetapkan sebagai zona integritas, juga diikuti dengan perbaikan nyata pada tata kelola pemerintahan,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi SAKIP, RB, dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center, Kawasan Pariwisata Nusa Dua Lot NW/1, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (06/12/2023).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, beberapa indikator keberhasilan ini dapat dilihat antara lain melalui penurunan angka korupsi, peningkatan investasi, dan pertumbuhan ekonomi sehingga hasil akhirnya mampu menyejahterakan masyarakat.

“Kedua, perkuat secara berkelanjutan orientasi RB berdampak, sebagai target kinerja masing-masing instansi untuk mendukung pencapaian tujuan pembanguan nasional,” ujarnya.

Untuk itu, Wapres meminta seluruh instansi pusat dan daerah untuk terus meningkatkan komitmen, sinergi, dan kolaborasi pembangunan lintas sektor.

Ketiga, Wapres menekankan bahwa percepatan transformasi birokrasi berbasis digital yang terintegrasi, juga harus menjadi prioritas dalam arah pengembangan ke depan.

“Hal ini penting untuk mempermudah inter-operabilitas data antar instansi pemerintah sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran program pembangunan, serta penyusunan kebijakan yang berkualitas dan tepat sasaran,” ungkapnya.

Keempat, Wapres menegaskan pentingnya penguatan kualitas pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP), khususnya MPP digital.

“Pembangunan MPP bukan sekedar pemenuhan mandat regulasi, melainkan juga perlu dipahami sebagai upaya untuk menciptakan standar dan proses pelayanan yang berkualitas, efisien, cepat, dan terjangkau,” imbuhnya.

Menutup sambutannya, Wapres menyampaikan apresiasi kepada para peraih penghargaan dalam acara tersebut. Ke depan, diharapkan pencapaian ini dapat menjadi suntikan semangat untuk memberikan kontribusi yang semakin berkualitas lagi dalam pengembangan RB di Indonesia.

“Semoga prestasi ini semakin menjadi motivasi, baik bagi instansi bersangkutan maupun instansi lainnya, untuk terus melakukan terobosan dalam menggerakkan reformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkas Wapres.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, menyampaikan bahwa memasuki tahun-tahun akhir Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Kementerian PANRB saat ini tengah menyusun arah kebijakan RB di masa yang akan datang. Ke depan, RB akan difokuskan pada transformasi digital untuk mewujudkan digital bureaucracy dengan mengembangkan digital structure, digital culture, dan digital competency.

“Ke depan, kita akan meng-interoperabilitas-kan berbagai layanan, sehingga pelayanan publik dapat diakses melalui Portal Pelayanan Publik secara terpadu dan terintegrasi,” lapor Menteri PANRB.

Adapun para peraih penghargaan yang diserahkan oleh Wapres, antara lain:
Pemerintah Daerah dengan Implementasi RB Tematik Terbaik pada semua tema Tahun 2023

1. Pemerintah Kota Tangerang
2. Pemerintah Kota Yogyakarta
3. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Pemerintah Daerah yang berhasil mendapatkan nilai SAKIP menjadi A pada Tahun 2023

1. Pemerintah Kabupaten Banyumas
2. Pemerintah Kota Madiun
3. Pemerintah Daerah dengan Predikat SAKIP A nilai tertinggi
4. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
5. Pemerintah Daerah dengan

Predikat SAKIP AA

1. Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta
   

Apresiasi K/L pendukung dalam Pelaksanaan RB Tematik Tahun 2023

1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kemanusiaan
2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
3. Kementerian Dalam Negeri
4. Kementerian Kesehatan
5. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
6. Badan Pusat Statistik
7. Lembaga Kebijakan Barang Jasa Pemerintah

Instansi Pemerintah dengan Unit Kerja Terbanyak peraih Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Tahun 2023

1. Kementerian Keuangan
2. Tentara Nasional Indonesia
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
4. BPKP

Hadir pula dalam acara ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, dan Ketua KPK Nawawi Pomolango.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, M. Nasir, Robikin Emhas, Zumrotul Mukaffa, dan Arif Rahmansyah Marbun.

Sumber : https://menpan.go.id/

Akselerasi MPP Digital, Kementerian PANRB Tambah 39 Daerah Pilot Project

 

Sebanyak 39 daerah siap menghadirkan layanan yang terintegrasi, mudah, dan cepat melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Kini, jumlah MPP Digital secara nasional bertambah menjadi 60 lokus pilot project. Diharapkan, kedepan daerah yang menjadi lokus dapat menjaga komitmennya dalam memanfaatkan MPP Digital kedepan.

“Bapak Menteri PANRB sangat memperhatikan performa implementasi MPP Digital pada masing-masing daerah. Arahan Beliau cukup tegas terutama pada daerah yang tidak aktif, apabila memang tidak berkomitmen untuk memanfaatkan MPP Digital maka akan ditinjau ulang statusnya sebagai lokus MPP Digital” ujar Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik Kementerian PANRB Yanuar Ahmad, pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Mal Pelayanan Publik Digital di Jakarta, Senin (04/12).

Kabupaten dan kota yang terpilih menjadi lokus MPP Digital tesebut, dipilih dari 115 kepala daerah yang telah mengusulkan pemanfaatan MPP Digital kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras (PANRB). Kemudian, dilakukan penilaian kesiapan implementasi MPP Digital dengan turut memprioritaskan daerah yang telah merencanakan pembentukan MPP.

“Per 4 November 2023, terdapat 115 Kepala Daerah yang telah mengajukan permohonan pemanfaatan MPP Digital dan dari hasil diidentifikasikan beberapa variabel acuan diantaranya Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK), dengan turut mempertimbangkan kesiapan pembangunan MPP fisik, ditetapkan 39 kabupaten dan kota sebagai lokus baru MPP Digital,” ungkap Yanuar.

Adapun 39 Daerah tersebut diantaranya yaitu Kabupaten Soppeng; Kota Pasuruan; Kabupaten Bantaeng; Kota Sawahlunto; Kabupaten Purworejo; Kabupaten Morowali; Kabupaten Wonogiri; Kabupaten Pemalang; Kota Banjarbaru; Kabupaten Hulu Sungai Utara; Kota Palopo; Kabupaten Way Kanan; Kota Banjar; Kabupaten Bangli; Kabupaten Muaro Jambi; Kabupaten Temanggung; Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; Kota Sabang; Kabupaten Barito Utara; Kabupaten Jombang; dan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Selanjutnya, Kabupaten Kapuas; kabupaten Cianjur; Kabupaten Dharmasraya; Kabupaten Hulu Sungai Tengah; Kabupaten Tojo Una Una; Kabupaten Lampung Timur; Kabupaten Bintan; Kabupaten Ponorogo; Kota Tegal; Kabupaten Gowa; Kota Sukabumi; Kabupaten Bangka Barat; Kabupaten Pesisir Barat; Kabupaten Tanggamus; Kabupaten Morowali Utara; Kabupaten Lampung Barat; Kabupaten Kabupaten Banggai Laut; serta Kabupaten Jembrana.

Untuk diketahui, soft lauching MPP Digital telah dilakukan pada Juni 2023 oleh Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin, dan telah beroperasi di 21 daerah. Dalam kegiatan itu, Yanuar berharap, bagi daerah yang sudah menjalankan MPP juga dapat turut mempelajari dan mengikuti pengembangan baru yang dilakukan di aplikasi MPP Digital.

“Bagi Bapak/Ibu yang daerahnya belum aktif, agar dapat segera memperbaiki dan meningkatkan performa pengelolaan MPP Digital,” tuturnya. Dalam kegiatan yang dilakukan secara hibrida itu, juga turut dilakukan Bimtek MPP Digital. Analis Pengaduan Masyarakat Kementerian PANRB Siti Rafika Amalia Dina memaparkan pentingnya MPP Digital sebagai layanan digital terintegrasi. Terdapat beberapa fitur utama dalam MPP Digital diantaranya yaitu pengajuan permohonan layanan, tracking layanan, keterhubungan dengan pengaduan layanan, profil pengguna layanan, serta notifikasi.

Adapun layanan yang disediakan pada tahap awal yaitu delapan layanan bidang administrasi kependudukan, dan 31 layanan bidang perizinan tenaga kesehatan dengan kolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri melalui pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan Kementerian Kesehatan melalui integrasi SISDMK sehingga ada optimalisasi proses bisnis yang meminimalisir proses unggah data masyarakat.

“MPP Digital tidak berdiri sendiri, MPP Digital sudah terintegrasi dengan IKD dan SISDMK,” ungkapnya.

Sebagai informasi, bagi pemerintah daerah yang belum memiliki MPP secara fisik, juga dapat mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan MPP Digital.

Sumber : https://menpan.go.id/

 

Sosialisasi Penyesuaian PAK JF Guru, JF Pengawas Sekolah, JF Pamong Belajar, dan JF Penilik

KSPSTK - Dengan telah diundangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2023, serta mengingat masih terdapat pejabat fungsional di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah yang penilaian angka kredit nya secara konvensional, maka harus melakukan penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.

Paparan Sosialisasi Penyesuaian PAK JF Guru, JF Pengawas Sekolah, JF Pamong Belajar, dan JF Penilik

Pedoman Penyesuaian AK Konvensional ke AK Integrasi bagi Pejabat Fungsional Guru, Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah, Pejabat Fungsional Pamong Belajar, dan Pejabat Fungsional Penilik

Aplikasi Dispakati

Sumber : https://kspstendik.kemdikbud.go.id/

‘Apresiasi Guru PAUD dan Dikmas 2023’, Wujud Penghargaan Dedikasi Pendidik Tanah Air

 Direktorat Guru PAUD dan Dikmas, Kemendikbudristek, kembali menggelar ajang apresiasi bagi guru-guru PAUD di Tanah Air sebagai bentuk penghargaan kepada guru dan tenaga kependidikan (GTK) yang telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka melalui inovasi, dedikasi, serta menginspirasi. Bertitel Apresiasi Guru PAUD dan Dikmas 2023, hajatan tahun ini digelar dengan mengusung tema “Ciptakan Pembelajaran Berkualitas melalui Implementasi Kurikulum Merdeka” di Jakarta (24/11).

“Ajang ini merupakan wujud penghargaan pemerintah kepada guru yang memiliki inovasi dan dedikasi dalam melakukan pekerjaannya,” ujar Direktur Guru PAUD dan Dikmas, Santi Ambarrukmi.

Santi menjelaskan, pada helatan tersebut tercatat sebanyak 1.625 peserta mendaftar yang terbagi atas 7 kategori, yakni Pendidik PAUD, Guru TK, Pamong Belajar, Penilik (Inovatif), Guru TK/Pendidik PAUD (Dedikatif), serta Guru TK dan Pendidik PAUD (GTK Inspiratif). “Para peserta sangat antusias dalam menunjukkan karyanya. Semua karya yang disajikan peserta baik, meski harus dipilih yang terbaik,” ungkapnya.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani, pun turut mengucapkan selamat kepada para peserta yang mendapat penghargaan. “Para peserta ajang ini merupakan yang terbaik dari masing-masing wilayahnya,” tuturnya.

Dalam arahannya, Nunuk mengemukakan bahwa semua pelaku PAUD dan Dikmas harus menyesuaikan diri menghadapi tantangan ke depan untuk mewujudkan mimpi mereka. “Apresiasi ini adalah bentuk penghargaan untuk dedikasi dan inovasi pendidikan lebih maju. Banyak capaian yang kita peroleh, inilah puncak perayaannya. Cita-cita kita masih panjang, tetaplah menjadi inspirasi bagi yang lainnya,” terangnya.

Nunuk pun menjelaskan bahwa guru merupakan ujung tombak pendidikan, sebagai sosok yang diberi amanah mendidik anak-anak untuk masa depan. “Kami ingin profesi ini menjadi kebanggaan agar banyak yang berkeinginan menjadi guru,” katanya.

Nunuk juga berharap agar guru menjadi agen transformasi yang terus berani melakukan perubahan, serta berkiprah dalam komunitas belajar. “Bila belum ada komunitas, mulailah untuk membuat dan saling menguatkan. Pasalnya, perubahan tidak akan terjadi secara sendirian,” jelasnya.

Berbagi Praktik Baik
Salah seorang peserta yang lolos seleksi ajang tersebut, Nurkhafifah, mengaku sangat senang mengikuti momen yang kali pertama diikutinya. “Saya senang sekali bertemu dengan banyak pendidik dari seluruh Indonesia,” katanya.

Pendidik dari KB An-Nuria, Kab. Pangkajene dan Kepulauan Sulawesi Selatan, tersebut juga turut berbagi pengalaman praktik baik guna mencegah bullying di satuan pendidikan. Jadi, “Kami memotivasi memberikan karakter baik pada anak agar saling menyayangi dan menghormati, sehingga meminimalisasi kekerasan sejak usia dini,” ujarnya.

Adapun Guyup Suroso dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon, Banten, juga mengungkapkan perasaannya yang selalu menanti kegiatan tersebut. Pasalnya, “Ajang ini saya lolos untuk kedua kali,” katanya.

Sebagai seorang penilik, Guyup juga mengaku sangat bangga terhadap pekerjaannya, seperti melakukan monitoring, evaluasi, perbaikan maupun pembimbingan. Terlebih, “Masih sedikit guru yang memanfaatkan platform Merdeka Mengajar karena tidak semua paham IT,” ungkapnya.

Alhasil, Guyup melakukan praktik baik dengan mengajak semua pendidik agar mau membuat akun, melibatkan Himpaudi untuk guru dan tenaga kependidikan yang yang terkendala, serta melakukan kolaborasi dengan pihak lainnya. “Pelibatan semua pihak adalah strategi yang tepat sasaran, lebih murah, dan meringkas biaya,” jelasnya. (AP)

Berikut daftar para juara ajang Apresiasi Guru PAUD dan Dikmas 2023 :
Guru TK Terbaik
• Tri Rahayu Budiarti, TK Al Azhar 13, Jakarta
• Janatul Ma'wa, TK Al-Munawwaroh, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan
• Sri Mery Susanti, TK Hang Tuah 11, Surabaya, Jawa Timur
• Faridah, TK Negeri 08 Penatoi, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat
• Dwi Murwani, TK PKK Widodo, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta

Pendidik PAUD (KB/TPA/SPS) Terbaik
• Rima Puspitasari, PAUD KB Lazan Edu Center, Depok, Jawa Barat
• Indri Septia Ningrum, Latifah 3, Kab. Pringsewu, Lampung
• Nurlaila, PAUD Permata Bunda, Kab. Tana Tidung, Kalimantan Utara
• Ratna Dwi Rahayu, KB Tunas Harapan, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta
• Nurkhafifah, KB An-Nuria, Kab. Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan

Pamong Belajar Terbaik
• Felisia Hilda Asmi, SKB Kab. Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur
• Daimatul Munajah, UPTD SPNF SKB Kota Tegal, Jawa Tengah
• Muchtar Hikmah, SPNF SKB Kota Depok, Jawa Barat
• Gilang Adi Permana, SKB Gudo Kab. Jombang, Jawa Timur
• I Nyoman Mardika, SPNF SKB Kab. Sigi, Sulawesi Tengah

Penilik Terbaik
• Nur Dewi Afifah, Dinas Pendidikan Kota Depok, Jawa Barat
• Hestiyani Diyai, Dinas Pendidikan Kota Gorontalo
• Ifra Nofrisah, Dinas Pendidikan Kota Solok, Sumatera Barat
• Ninik Nur Oktaviani, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Jombang, Jawa Timur
• Guyup Suroso, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon, Banten

Dedikatif - Guru TK/Pendidik PAUD Terbaik
• Indri Kristiana Koa, TK Negeri Baob, Kab. Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur
• Malta Sopiani Br Ginting, PAUD TK Samohaga, Kab. Nias Utara, Sumatera Utara
• Susanti, KB Merpati, Kab. Boalemo, Gorontalo

GTK Inspiratif - Pendidik PAUD Terbaik
• Nanik Thowilah, SPS Alhidaya Kota Tangerang, Banten
• Maryati, KB Baiturrahman, Kota Bandung, Jawa Barat
• Endah Murniningtyas, KB Miftahul Ulum, Kab. Banyumas, Jawa Tengah

GTK Inspiratif Guru TK
• Siti Mukaromah, TK Islam Baiturrohman, Kab. Demak, Jawa Tengah
• Siska Yuliani, TK Aisyiyah X, Boyolali, Jawa Tengah
• Rahma Lisa, TK Aisyiyah 1, Bukittinggi, Sumatera Barat

Sumber : https://gurupauddikmas.kemdikbud.go.id/