Replikasi Inovasi Jadi Langkah Strategis Tingkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

 

Isu mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi salah satu fokus program prioritas pemerintah dalam implementasi Reformasi Birokrasi Tematik di daerah. Melihat hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong untuk melakukan replikasi inovasi pelayanan publik, yang dianggap dapat membantu menyelesaikan permasalahan terkait perlindungan perempuan dan anak di daerah.

Melalui Forum Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (FRIPP), Kementerian PANRB memilih tiga inovasi terbaik yang dapat direplikasi. Tiga inovasi tersebut adalah OJOL BERLIAN (Ojek Online Bersama Lindungi Anak) dari Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur.

Kemudian inovasi LAPOR PAK (Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan) TANGKAS TUNTAS dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur; dan Nayaka Prana (Pelayanan Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak) dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Denpasar.

Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto mengatakan bahwa replikasi inovasi menjadi salah satu strategi yang tak terpisahkan dari proses penciptaan inovasi melalui gerakan One Agency One Innovation yang telah digaungkan oleh Kementerian PANRB sejak 2013.

“Replikasi inovasi pelayanan publik merupakan suatu proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam bentuk implementasi gagasan atau ide baru dari praktik baik inovasi baik sebagian atau keseluruhan daripada inovasi tersebut,” ujarnya dalam Forum Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (FRIPP) secara virtual, Jumat (08/09).

Lebih lanjut dikatakan, bahwa forum ini juga bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai inovasi, menjadi media berbagi pengetahuan mengenai inovasi, menjadi akselerator dalam percepatan replikasi, dan mendorong akselerasi pengembangan inovasi. Ia berharap melalui FRIPP, pemerintah daerah mendapatkan tambahan ilmu dan pengetahuan serta strategi dalam menciptakan iklim yang aman bagi para perempuan dan anak.

“Secara khusus, kami juga berharap Bapak/Ibu tergerak untuk mereplikasi inovasi ini untuk kemudian diterapkan di daerah masing-masing dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, salah satu inovator yaitu Kepala Seksi Pengembangan Instrumen, UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai, BKD Provinsi Kalimantan Timur Siti Mahmudah Indah Kurniawati memaparkan OJOL BERLIAN (Ojek Online Bersama Lindungi Anak). Untuk diketahui, OJOL BERLIAN merupakan mekanisme yang dibangun sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, perempuan dan penyandang disabilitas di Kota Samarinda khususnya pada layanan jasa transportasi online yang melibatkan rider maupun driver.

“Awalnya, berawal dari pola pikiran yang sederhana, khususnya saya sendiri tinggal di Kota Samarinda berharap bahwa anak-anak yang mengakses layanan ojek online itu bisa terlindungi dan tidak terpapar segala bentuk kekerasan seksual,” tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa sebelum inovasi ini digagas, Kota Samarinda memiliki angka kekerasan tertinggi di Kalimantan timur. Sehingga, perlu suatu proses pencegahan yang bisa dilaksanakan oleh seluruh masyarakat di Kota Samarinda. Sementara itu setelah inovasi tersebut diluncurkan, komunitas yang sebelumnya tidak bersinergi menjadi siap untuk menjadi agen perubahan (agen pelopor dan pelapor), dan stakeholder yang ada di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga ikut bergabung untuk memfasilitasi.

Sementara dari progres angka kekerasan, semakin banyak yang teredukasi dan semakin banyak yang paham, akan menumbuhkan kesadaran untuk melakukan aksi. “Ini yang perlu sekali dilakukan di masyarakat sebenarnya bahwa masyarakat itu bisa menjadi agennya pemerintah untuk hal-hal yang positif tergantung darimana dan bagaimana caranya pemerintah melakukan edukasi dan melakukan pengawasan terhadap apa yang sudah kita sampaikan,” jelasnya.

Turut hadir sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Denpasar I Gusti Agung Sri Wetrawati. (fik/HUMAS MENPANRB)

Mendagri Tegaskan Pelantikan 9 Pj. Gubernur Telah Sesuai Mekanisme Dan Aturan Yang Berlaku

 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian Menegaskan Pelantikan 9 Penjabat (Pj.) Gubernur Telah Sesuai Dengan Mekanisme Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, Termasuk Bagi Yang Berlatar Belakang Purnawirawan TNI/Polri.

Hal Itu Disampaikan Mendagri Pada Konferensi Pers Usai Pelantikan Penjabat Gubernur Dan Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (5/9/2023).

“Ada 4 Yang Latar Belakangnya Dari TNI Dan Polri, Tapi Mereka Sudah Pensiun. SK Pemberhentiannya Juga Ada, Semua Lengkap Administrasinya, Jadi Kita Mengacu Pada Aturan Hukum Yang Berlaku,” Kata Mendagri.

Adapun 4 Purnawirawan TNI/Polri Yang Dilantik Pada Hari Ini Yaitu Pj. Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Mayjen TNI (Purn) Hassanudin, Pj. Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana, Pj. Gubernur Bali Irjen Pol (Purn) Sang Made Mahendra Jaya, Dan Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Komjen Pol (Purn) Andap Budhi Revianto.

Diketahui Keempat Nama Tersebut Sebelumnya Telah Beralih Menjadi Aparatur Sipil Negara Di Sejumlah Kementerian/Lembaga. “Tadi, Yang 4 Tadi Semuanya Sudah Purnawirawan, Dan Tidak Dilarang Mereka Untuk Menjadi Aparatur Sipil Negara. Setelah Mereka Menjabat Aparatur Sipil Negara, Eselon I Struktural Misalnya, Staf Ahli Menteri Itu Adalah Eselon I Struktural, Maka Dia Memenuhi Syarat Untuk Menjadi Penjabat Gubernur,” Jelas Mendagri.

Lebih Lanjut, Mendagri Menjelaskan, Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 Terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sudah Mengatur Tentang Pengangkatan Pj. Kepala Daerah Tersebut. Dalam UU Pilkada Itu Disebutkan Bahwa Untuk Mengisi Kekosongan Jabatan Gubernur, Diangkat Penjabat Gubernur Yang Berasal Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

“Kita Memahami Semangat Daripada Reformasi, Demokratisasi, Yang Berorientasi Penekanan Kepada Civilization, Yaitu Mensipilkan, Pemerintahan Sipil Ya. Maka Kalau Dari TNI Dan Polri Ingin Menjadi Penjabat, Mereka Harus Berada Pada Posisi Sudah Purnawirawan, Pensiun, Setelah Itu Boleh Masuk Ke Instansi Sipil,” Tandasnya.

Sementara Itu Untuk 5 Pj. Gubernur Lainnya Diketahui Berasal Dari Birokrat Karir, Yaitu Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin, Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur Ayodhia G.L. Kalake, Pj. Gubernur Kalimantan Barat Harisson, Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar, Dan Pj. Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun.

Sumber : https://www.kemendagri.go.id/

Buku Saku Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah

 Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dilakukan melalui mekanisme pengangkatan yang dilakukan oleh untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemda Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat Pimpinan penyelenggara (Pimpinan yayasan).

Buku Saku Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah selengkapknya dapat dilihat di sini.

Sumber : https://gtk.kemdikbud.go.id/

Petunjuk Pelaksanaan Siklus Pendampingan Pengawas Sekolah

 

Dokumen ini lahir dari kepulan semangat kolaborasi banyak pihak yang terlibat dalam proses penyusunannya. Mulai dari Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI), para konsultan pendidikan dan regulasi, tim rapor pendidikan, para kepala sekolah, unit utama Kemendikbudristek, serta pemangku kepentingan lainnya.

Semoga petunjuk pelaksanaan ini dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama rekan-rekan pengawas sekolah untuk mempelajari, memahami, dan mengimplementasikan peran barunya, sehingga mampu berkontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan sesuai semangat kebijakan Merdeka Belajar.

Petunjuk Pelaksanaan Siklus Pendampingan Pengawas Sekolah 

Salinan Perdirjen Peran Pengawas Sekolah dalam Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka

Sumber : https://gtk.kemdikbud.go.id/

81% Instansi Pusat Berkategori Unggul Dan Baik Dalam Indeks NSPK Manajemen ASN 2022

 

Humas BKN, Hasil pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di lingkup instansi pemerintah pusat menunjukkan 81% Kementerian/Lembaga memperoleh kategori Unggul (A) dan Baik (B) dalam indeks NSPK manajemen ASN tahun 2022. Di antara 81% instansi tersebut, sebesar 46% instansi berkategori Baik (B) dan 35% instansi berkategori Unggul (A). Namun, dari 74 instansi yang menjadi objek Wasdal, masih ada instansi yang berada di bawah kategori Baik (B).

 

 

 

 

 

 

 

 

Terkait hasil tersebut, Deputi Bidang Wasdal BKN Otok Kuswandaru mengingatkan kembali kewenangan yang diberikan Presiden kepada Kepala BKN untuk melakukan upaya preventif dan represif melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2022. “Upaya preventif jadi opsi terbaik yang bisa dilakukan dalam menjaga implementasi NSPK manajemen ASN ini. Hal ini terbukti dengan hasil Wasdal NSPK Manajemen ASN pada instansi pusat yang mengalami kenaikan sebesar 35% dari tahun sebelumnya,” terangnya dalam Bimbingan Teknis Sistem Integrated Disiplin (I’DIS) dan Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN Tahun 2023, Senin (04/9/2023) di Jakarta.

Namun menurutnya opsi represif juga memungkinkan dilakukan melalui tindakan administratif jika ada keputusan yang tidak sesuai NSPK. Salah satunya seperti pemblokiran dan pembatalan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Pejabat yang Berwenang (PyB), atau pejabat lain yang ditunjuk selain yang menjadi kewenangan.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengapresiasi seluruh instansi pusat yang hadir atas komitmen yang tinggi dalam penegakan NSPK manajemen ASN di instansinya. “Kami berharap dengan upaya wasdal sesuai mandat Presiden ini dapat meminimalisasi pelanggaran NSPK manajemen ASN baik di pusat maupun daerah, terlebih lagi jelang tahun politik,” imbuhnya.

Penyerahan hasil juga diikuti dengan penandatanganan komitmen bersama untuk perbaikan implementasi NSPK manajemen ASN tahun 2023 dan penganugerahan BKN Award kepada 44 instansi pusat yang terdiri dari 11 Kementerian Tipe Besar dan 9 Kementerian Tipe Kecil untuk berbagai kategori penghargaan. Termasuk kepada 11 Lembaga Negara Non Kementerian Tipe Besar dan 13 Lembaga Negara Non Kementerian Tipe Kecil untuk berbagai kategori.

Penulis: nsp

Sumber : https://www.bkn.go.id/

Lebih Dari 14 Ribu Sekolah Penggerak Transformasikan Pembelajaran di Berbagai Daerah

 Transformasi pembelajaran di Indonesia tampak menggeliat melalui Program Sekolah Penggerak. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen) meluncurkan 6 buku dan 5 video praktik baik terkait pelaksanaan Program Sekolah Penggerak (PSP) di Hotel Trembesi BSD, Kamis (24/8). Dalam agenda yang merupakan program lintas direktorat di bawah naungan Direktorat PAUD serat melibatkan Direktorat SD, Direktorat SMP, Direktorat SMA, dan Direktorat PMPK ini berlangsung bedah buku dan pemutaran video praktik baik yang menceritakan pelaksanaan PSP di tengah keterbatasan sekolah di beberapa daerah.

Buku-buku yang diluncurkan dalam agenda tersebut adalah “Cahaya dari Ufuk Timur”, “Melampaui Keterbatasan Akses”, “Senyum Mentari dari Pelosok Negeri”, “Mengalir Seperti Air”, “Menyulam Inspirasi dari Keragaman Negeri”, dan “Menjadi Pribadi Mandiri”. Sementara itu, untuk video diluncurkan adalah “Praktik Baik Implementasi PSP jenjang PAUD pada TK Kosgoro Tanjung Angin, Donggala, Sulawesi Tengah”; “Praktik Baik Implementasi PSP jenjang SD pada SD 077311 Tuhoowo, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara”; “Praktik Baik Implementasi PSP jenjang SMP pada SMP Negeri 4 Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur”; “Praktik Baik Implementasi PSP jenjang SMA pada SMA Negeri 2 Skanto, Kabupaten Keerom, Papua; serta “Praktik Baik Implementasi PSP Jenjang SLB pada SLB Negeri Kota Baru, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan”.

Pelaksana tugas (Plt.) Direktur SMA, Winner Jihad Akbar, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa perilisan buku dan video tersebut merupakan bagian dari proses pengimbasan praktik baik pelaksanaan PSP. Ia mengungkapkan, melalui buku dan video tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berharap sekolah lain dapat meniru dan mengambil bagian terbaik dari sekolah pelaksana PSP. “PSP merupakan kebijakan Merdeka Belajar Episode ke-7 dan sekarang memasuki angkatan ke-3. Sudah ada 14.233 satuan pendidikan pelaksana Sekolah Penggerak dari tiga angkatan. Dari tiga tahun intervensi PSP, banyak perkembangan dan praktik-praktik baik yang sudah dilaksanakan,” terang Winner.

Melalui pidatonya, Winner menyampaikan apresiasi dan kekagumannya atas perjuangan yang dilakukan oleh kepala sekolah dan ekosistem sekolah pelaksana PSP yang digambarkan melalui video dan narasi di dalam buku. Ia mengatakan, meski sudah berulang kali menonton video dan membaca buku tersebut, tetapi tidak merasa bosan karena berisi kisah-kisah inspiratif.

“Meski ada kebingungan, sedih, kesulitan-kesulitan, kefrustasian, terlihat dari awal pelaksanaan PSP tapi kita juga bisa melihat ada kegigihan dan pantang menyerah. Ini menandakan kita kuat, dengan semangat dan kegigihan, dan kesabaran ternyata kita berhasil melampaui rintangan. Saya jadi terharu, banyak yang terus bergerak memajukan pendidikan di negeri ini meski dihadapkan pada banyak tantangan,” ujarnya.

Rasa haru itu muncul, terang Winner, setelah melihat kegigihan para kepala sekolah untuk mengupayakan yang terbaik bagi transformasi pendidikan di sekolah masing-masing di tengah berbagai keterbatasan. “Padahal, banyak sekolah yang letaknya di daerah terpencil dan memiliki fasilitas fisik yang minim atau kurang memadai. Tak sedikit juga yang akses terhadap teknologi dan internet yang sangat terbatas. Ternyata banyak kepala sekolah yang tetap konsisten bergerak dan menginspirasi,” tambahnya.

Program Sekolah Penggerak (PSP) yang dimulai pada tahun 2021 bagi sekolah terpilih di beberapa daerah di Indonesia, kini menjadi pancaran harapan dan inspirasi bagi banyak sekolah lain. Melalui dedikasi yang tak tergoyahkan dan pendekatan inovatif, para pelaksana PSP mampu menghadirkan perubahan positif berupa transformasi pembelajaran di daerahnya dan menerangi jalan bagi generasi mendatang.

“Program ini luar biasa. Fokus pada sekolah di daerah terpencil dan terpinggirkan,” timpal praktisi komunikasi Devie Rahmawati di hadapan ratusan undangan dan pemangku kepentingan yang hadir dari berbagai daerah. Pada kesempatan ini mereka menyaksikan wujud perjuangan guru yang inspiratif dalam menghadapi tantangan kompleks, dan tertuang ke dalam bentuk buku dan video.

Dalam agenda peluncuran buku dan video ini berisi sesi berbagi pengalaman terkait pelaksanaan PSP oleh beberapa kepala sekolah. Turut hadir dalam sesi bedah buku, Eka Susianti (Kepala TK Kemala Bhayangkari, Situbondo); Henny Leiwakabessy (Kepala SDN 257 Maluku Tengah); Nana Mulyana (Kepala SMP S Al-Ma’shum Mardiyah, Cianjur); Hotnida Hutagaol (Kepala SMA Santa Patricia); dan Khofni (Kepala SLB Negeri Penajam Paser Utara). Sementara untuk sesi diskusi dan berbagi pengalaman terkait video, kepala sekolah yang hadir adalah Rosmawatin (Kepala TK Kosgoro Donggala); Yuliana Giawa (Kepala SD Negeri 077311, Tuhoowo, Nias Selatan); Veronika Benge (Kepala SMP Negeri 4 Poco, Ranaka, NTT); Mesak Mantek (Kepala SMA Negeri 2 Skanto, Keerom); dan Abdul Samad (Kepala SLBN Kotabaru, Bamega).

Salah satu cerita mengharukan dalam sesi berbagi diungkapkan Yuliana, Kepala SD Negeri 077311, Tuhoowo, Nias Selatan. Ia menceritakan, sebelum sekolahnya menjadi pelaksana PSP, ia hampir merasa putus asa karena banyaknya tantangan yang dihadapi.

“Sekolah saya ada di daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Sinyal susah. Listrik juga sering padam. Gedung sekolahnya? Jauh dari kata memadai. Jelek dan banyak tambalan di sana-sini. Saya nyaris mengundurkan diri sebagai kepala sekolah karena frustasi,” ungkap Yuliana.

Saat nyaris putus asa itulah Yuliana menemukan Program Sekolah Penggerak. Ia kemudian mencoba mendaftar. “Saat hendak daftar, mati lampu. Internet mati. Dalam hati kecil saya, rasa-rasanya tak mungkin sekolah ini bisa bergabung dengan Program Sekolah Penggerak,” tuturnya.

Yuliana terus mencoba dan mencoba. Saat tak ada sinyal, Yuliana sampai rela menggantungkan gawainya di pohon besar yang ada di halaman sekolah. “HP saya sampai diikat karet, digantung di atas pohon besar demi mendapatkan sinyal,” kenangnya.

Hasilnya ternyata tak sia-sia. Sekolah Yuliana yang ada di tengah hutan akhirnya terpilih sebagai salah satu sekolah yang bergabung dengan PSP angkatan I. Melalui pendekatan yang berfokus pada kebutuhan satuan pendidikan dan berkat dukungan dari guru dan masyarakat sekitar, Yuliana akhirnya berhasil menemukan kepercayaan dirinya kembali.

“PSP telah mengubah wajah sekolah yang terlibat. Banyak yang menginspirasi,” tutup Yuliana Giawa, Kepala SD Negeri 077311 Tuhoowo, Nias Selatan. Selain bercerita terkait bagaimana intervensi PSP telah mengubah wajah sekolahnya yang berada di daerah terpencil, ia juga menyoroti perubahan signifikan dalam tingkat partisipasi murid, peningkatan hasil akademis, dan perkembangan keterampilan sosial serta kepemimpinan dari pelaksanaan program tersebut.

Dalam video inspiratif, Yuliana juga melakukan pengimbasan ke sekolah lain, yaitu di SDN 071187 Amuri. “Melalui Bu Yuliana Giawa, kami bisa mengerti dan memahami bagaimana penerapan Kurikulum Merdeka. Dan kami mulai pembelajaran menggunakan barang-barang di sekitar seperti daun dan botol sehingga kami bisa lebih kreatif untuk mengajari murid. Kami diajari menggunakan PMM dan juga pembuatan poster pengajaran agar murid menjadi lebih mengerti. Bu Yuliana Giawa tetap siap sedia untuk berbagi pengalaman dengan langsung hadir di sekolah atau via telekomunikasi,” terang Masrawati Zega, guru SDN 071187 Amuri.

Kisah Yuliana menjadi salah satu bagian dari sekian bukti nyata bagaimana Program Sekolah Penggerak mampu mengubah dan memberikan harapan baru bagi para murid dan ekosistem pendidikan melalui transformasi pembelajaran yang nyata.

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Semarak Kampanye Sekolah Sehat, Kolaborasi Ekosistem Pendidikan untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan Anak

 Dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas dan berkarakter, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengadakan kegiatan Semarak Kampanye Sekolah Sehat 2023, di SDN 1 Binangga, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah (31/8).

Mengusung tema ‘Wujudkan Generasi Sehat untuk Indonesia Hebat’, kegiatan yang dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ini diikuti lebih dari 300 peserta yang terdiri dari pengawas/penilik, kepala sekolah, guru, orang tua, komunitas, dan mitra pendukung Kampanye Sekolah Sehat. Adapun kegiatan ini dilaksanakan bertepatan dengan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) yang diadakan pada bulan Agustus dan November.

“Kampanye Sekolah Sehat memiliki tiga fokus utama yaitu Sehat Bergizi, Sehat Fisik, dan Sehat Imunisasi,” ucap Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PDM), Iwan Syahril.

Penerapan tiga fokus utama Kampanye Sekolah Sehat dimulai dengan kegiatan sederhana dan berkelanjutan sehingga menjadi pembiasaaan. Sehat Bergizi, dimulai dari pembiasaan minum air putih minimal dua gelas selama berkegiatan di sekolah dan pembiasaan sarapan dan konsumsi makanan/minuman bergizi seimbang. Sehat Fisik, melakukan pembiasaan peregangan minimal satu kali saat pergantian jam pelajaran dan pembiasaan Senam Kebugaran Jasmani atau senam kreasi lainnya minimal satu kali seminggu. Sementara, Sehat Imunisasi, dilakukan dengan dengan mendukung pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) di bulan Agustus dan November.

Iwan juga menambahkan bahwa Pemerintah pusat menyambut baik peran dan kontribusi semua pemangku kepentingan. “Kami menyampaikan apresiasi atas semangat gotong-royong yang telah ditunjukkan oleh Pemerintah daerah (Pemda), ekosistem pendidikan serta mitra sehingga inisiatif Sekolah Sehat berlangsung sukses hingga berdampak nyata di masyarakat,” tegas Iwan.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Sigi, Mohamad Irwan turut mendukung terlaksananya Semarak Kampanye Sekolah Sehat 2023 di daerahnya. “Kegiatan ini merupakan program nasional dan amanah negara untuk menuju Indonesia sehat,” ucap Iwan.

Iwan juga mendorong adanya koordinasi yang dilakukan oleh perangkat daerah untuk menyukseskan kegiatan ini. “Sebagai pimpinan daerah, saya mendorong perangkat daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk melakukan inventarisasi siswa di sekolah-sekolah yang telah ataupun yang belum mendapatkan imunisasi untuk selanjutnya koordinasi dengan Dinas Kesehatan,” urai Iwan.

Rangkaian kegiatan Semarak Kampanye Sekolah Sehat 2023 di Kabupaten Sigi dilaksanakan lewat berbagai kegiatan. Mulai dari lomba permainan tradisional, gelar wicara, stan sehat bergizi, dan pelaksanaan imunisasi pada 145 siswa SD di Kabupaten Sigi yang didukung oleh Kementerian Kesehatan. Semua kegiatan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran dan pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga dan sekolah.

Pada kesempatan ini, Direktur Sekolah Dasar, Ditjen PDM, Muhammad Hasbi menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ini memadukan promosi edukasi dan kesehatan dengan cara yang menyenangkan bagi para siswa.

“Dengan mengangkat tema Wujudkan Generasi Sehat untuk Indonesia Hebat, Kemendikbudristek ingin mengajak seluruh ekosistem pendidikan bergotong royong dan menyadari pentingnya menjaga dan memperhatikan kesehatan murid. Terlebih pasca pandemi, sekolah-sekolah telah melaksanakan pembelajaran tatap muka,” tekan Hasbi.

Imbauan mengenai pentingnya memperhatikan kesehatan murid juga diungkapkan Direktur Pengelolaan Imunisasi, Kemenkes, Prima Yosephine. Ia mengatakan bahwa menjaga kesehatan murid, berarti menjaga kualitas sumber daya manusia.

“Kesehatan adalah investasi suatu bangsa dalam mempersiapkan generasi penerus yang produktif dan berdaya saing tinggi di tingkat global,” terang Yosephine.

Salah satu cara efektif dalam menjaga kondisi kesehatan murid, jelas Yosephine, adalah melalui upaya pencegahan terhadap penyakit dengan pemberian imunisasi, melakukan aktivitas fisik atau berolahraga, menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekolah, cek kesehatan secara berkala, diet gizi seimbang, serta kantin sehat di sekolah.

“Kita berharap pelaksanaan kegiatan Semarak Kampanye Sekolah Sehat 2023 ini dapat memotivasi daerah lain, termasuk sekolah-sekolah lain, untuk memperhatikan dan meningkatkan kesehatan peserta didik melalui pemberian imunisasi,” pungkas Prima Yosephine.

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri Youtube: KEMENDIKBUD RI

Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id Dapatkan informasi lengkap tentang Merdeka Belajar melalui: http://merdekabelajar.kemdikbud.go.id