Kementerian PANRB Dorong Perbaikan Layanan Kepolisian dengan Partisipasi Masyarakat

 Partisipasi dan keterlibatan masyarakat merupakan hal yang penting dalam penyediaan pelayanan publik untuk peningkatan kualitas layanan. Di hadapan jajaran kepolisian, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa menyampaikan partisipasi masyarakat dapat digunakan untuk memperbaiki layanan kepolisian.

“Beberapa penelitian menunjukkan bahwa prinsip partisipasti masyarakat aplikatif untuk memperbaiki layanan kepolisian. Ada juga filosofi baru memfokuskan kemitraan antara polisi dan masyarakat yaitu community policing, dimana concern terhadap prinsip partisipasi berlaku pada semua layanan tanpa terkecuali,” ungkap Deputi Diah dalam Pendampingan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Forum Konsultasi Publik (FKP) Lingkup Polda, Polres, Polresta, dan Polrestabes secara virtual, Rabu (15/03).

Partisipasi publik dalam proses perbaikan pelayanan publik, Diah menjelaskan, telah diatur melalui UU No. 5/2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya pada pasal 39 mengenai peran serta masyarakat dalam pelayanan publik. Kebijakan ini diatur lebih lanjut dengan PermenPANRB No. 14/2017 tentang SKM dan PermenPANRB No. 16/2017 tentang FKP.

Hingga saat ini penerapan SKM dan FKP masih menemui banyak tantangan, terlihat dari rendahnya jumlah instansi pemerintah yang telah melaksanakan kebijakan SKM dan FKP. Berdasarkan data, hingga kini jumlah instansi pemerintah belum mencapai 60 persen yang melaksanakan SKM dan FKP, baik di level kementerian, lembaga, dan pemerintah.

Guru Besar Universitas Sriwijaya ini menyampaikan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penyediaan pelayanan publik dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik didasari atas tiga sudut pandang. Pertama, secara idelogis dalam UUD 1945 tegas dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, yang memiliki arti masyarakat merupakan pusat dari setiap aktivitas yang dilakukan oleh negara, tidak terkecuali pelayanan publik.

Sudut pandang empiris menjadi yang kedua, dimana berbagai penelitian lembaga dunia telah menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci penting dari pelayanan publik yang efektif. World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik prima hanya tercapai jika proses pemberian pelayanan mengakomodasi ekspektasi, pengalaman, dan kepuasan masyarakat serta adanya kerangka kebijakan yang memposisikan masyarakat sebagai pusat dari proses pelayanan.

Komitmen negara dan perencanaan strategis menjadi sudut pandang ketiga, dimana erat kaitanya dengan peran prinsip partisipasi dalam mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan. “Melalui peran serta aktif masyarakat dalam proses layanan publik diharapkan dapat menunjang tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke 16 yaitu institusi yang efeketif, akuntabel, dan transparan pada setiap tingkatan,” ungkapnya.

Diah juga menyampaikan bahwa menurut Global Center for Public Service Exellence dan UNDP, terdapat dua poin penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif. Poin pertama, negara harus mampu membangun kepercayaan dari masyarakat dan kedua, mengimplementasikan program secara kolaboratif dengan berbagai stakeholder.

Di depan jajaran Korps Tribrata, Diah juga menyampaikan manfaat yang didapat dari penerapan FKM dan SKM sebagai sarana partisipasi masyarakat. Pertama, pembuat kebijakan akan mendapatan pemahaman yang lebih baik akan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini juga akan bermanfaat untuk mendapatkan perspektif yang beragam dalam menentukan arah kebijakan.

Partisipasi publik juga akan meningkatkan transparansi kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penyediaan layanan publik. “Manfaat lainnya adalah dapat membantu program dan kebijakan agar berjalan lebih lancar, serta meningkatkan ownership dari masyarakat dalam proses pelayanan publik,” lanjut Diah.

Dengan mengetahui manfaat dari partisipasi masyarakat yang dapat didapat melalui FKM dan SKM, Diah berharap jajaran kepolisian dapat mengimplementasikannya. Sehingga berbagai tantangan dapat diselesaikan untuk mendorong terciptanya pelayanan publik berkualitas di kepolisian.

“Dengan terlibat penuhnya masyarakat dalam proses pelayanan publik, diharapkan akan tercipta titik temu antara pemerintah sebagai penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan, serta mendapatkan manfaat baik dari penerapan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan,” pungkas Diah.

Sebagai informasi, kegiatan pendampingan SKM dan FKP di lingkup kepolisian ini dilaksanakan selama tiga hari secara virtual sejak Senin, (14/08) yang diperuntukkan Polda, Polres, Polresta, dan Polrestabes Wilayah I. Untuk Wilayah II dilaksanakan pada Selasa (15/08) dan diakhiri pada Rabu (15/08) untuk Polda, Polres, Polresta, dan Polrestabes Wilayah III. (ald/HUMAS MENPANRB)

Perkuat Kelembagaan dan SDM Pertanian, Wapres Serahkan Penghargaan ke Menteri PANRB

 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mendapatkan penghargaan Adhikarya Utama Pembangunan Pertanian. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden K.H Ma’ruf Amin didampingi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Istana Wakil Presiden, Senin (14/08).

Wapres menyampaikan penghargaan yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian ini merupakan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras dalam sektor pertanian. Kolaborasi pemerintah ini mampu mencukupi suplai beras pada tahun 2022-2023 hingga peningkatan kapasitas petugas pertanian.

“Kementerian PANRB telah melakukan peningkatan kapasitas petugas pertanian serta dorongan reformasi birokrasi, yang juga didukung oleh pemerintah provinsi dan kabupaten sebagai ujung tombak pelaksanaan pembanguan pertanian di wilayah,” ujar Wapres setelah menyerahkan penghargaan.

Selain Menteri PANRB, penghargaan juga diberikan kepada Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati serta Deputi Bidang SDM Aparatur Alex Denni. Penghargaan ini diberikan atas kontribusi Kementerian PANRB dalam penguatan sumber daya penyuluh pertanian dan juga transformasi serta penguatan kelembagaan pertanian.

Sektor pertanian pada tataran makro, lanjut Wakil Presiden, telah tumbuh positif secara konsisten. Produksi beras pada 2022 mencapai 31,5 juta ton dan ekspor pertanian pada 2022 berkisar Rp658 triliun. Hal ini juga diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani, dimana Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat meningkat yang merupakan cerminan kesejahteraan petani yang terus membaik.

Wapres dalam kesempatan itu juga memberikan tiga arahan untuk sektor pertanian saat ini. Pertama, tingkatkan pertumbuhan sektor pertanian seperti sebelum pandemi. Kedua, perlu upaya terintegrasi dari pusat hingga daerah untuk peningkatan produktivitas pertanian, khususnya tanaman pangan. Terakhir, terus lakukan pendampingan UKMKM sektor pertanian agar dapat naik kelas untuk ekspor produk, akses pasar langsung, serta peningkatan kualitas produk dan konsitensi produksi.

“Saya mengucapkan terima kasih atas segenap sinergi, kolaborasi, kontribusi nyata pada pencapaian hasil produksi pertanian kita. Mari kita wujudkan pertanian yang maju, petani yang sejahtera, menuju Indonesia makmur dan jaya,” ungkap Wapres Ma’ruf Amin.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan wujud dari implementasi reformasi birokrasi yang berdampak, khususnya di sektor pertanian. Penyederhanaan proses bisnis serta peningkatan kapasitas penyuluh pertanian telah dilakukan untuk mendorong capaian sektor pertanian.

“Terima kasih kepada Kementerian Pertanian yang telah melaksanakan reformasi birokrasi yang berdampak. Semoga upaya kolaborasi yang dilakukan pemerintah dapat terus memajukan sektor pertanian di Indonesia hingga akhirnya kita dapat swasembada pangan yang disertai dengan membaiknya kesejahteraan petani kita,” tutup Menteri Anas.

Penghargaan Adhikarya Pembangunan Pertanian ini diberikan kepada sejumlah pihak yang telah memajukan sektor pertanian. Penghargaan Adhikarya Utama Pembangunan Pertanian diberikan kepada dua menteri, yakni Menteri PANRB dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebanyak 9 gubernur dan tiga Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya dari Kementerian PANRB dan Kementerian PUPR mendapat Adhikarya Nararya Pembangunan Pertanian, serta 10 bupati meraih Adhikarya Pratama Pembangunan Pertanian. (ald/HUMAS MENPANRB)

Menko Luhut dan Menteri Anas Kebut SPBE Bidang Kemaritiman dan Investasi

 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengikuti rapat koordinasi terkait percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tujuh kementerian/lembaga di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pada Selasa (15/08) pagi. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan itu, membahas target waktu penerapan SPBE lingkup Marves yang direncanakan segera berjalan dalam waktu dekat.

Dalam arahannya, Menko Luhut menyebut agar semua kementerian dan lembaga harus patuh pada target-target yang telah ditentukan. Termasuk melengkapi berbagai data dan informasi yang akan diintegrasikan pada berbagai layanan.

“Kita harus patuh pada timetable yang disepakati. SPBE ini program yang harus betul-betul kita seriuskan. Ini arahan Bapak Presiden untuk dipercepat, semua layanan akan menjadi mudah dengan SPBE ini,” ujar Luhut.

Sementara itu, Menteri Anas menyampaikan apresiasi terhadap tujuh kementerian dan lembaga di bawah Kemenko Marves yang telah memiliki progres baik dalam penerapan SPBE. Khususnya pada beberapa layanan yang akan mulai diterapkan dalam waktu dekat.

“Saya senang dengan Bapak/Ibu semua yang menunjukkan perkembangan baik dalam penerapan SPBE. Kalau jalan tol fisik itu mempercepat layanan di jalanan, digitalisasi dengan SPBE ini akan mempercepat layanan ke masyarakat langsung menjadi ‘jalan tol’ layanan. Ini satu-satunya cara untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan publik” kata Anas.

Dalam waktu dekat, pemerintah merencanakan mulai menerapkan SPBE untuk layanan perizinan acara. Nantinya, layanan perizinan akan dapat diakses lewat satu pintu saja karena terintegrasi antar-instansi seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepolisian, dan lembaga terkait.

Kementerian PANRB juga akan mengawal pemangkasan proses bisnis pada layanan perizinan acara. Nantinya perizinan acara akan menjadi lebih ringkas dengan proses yang sederhana serta terintegrasi antara berbagai instansi terkait.

Penerapan SPBE sebagai upaya percepatan dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan birokrasi yang berdampak dan lincah melalui digitalisasi. Percepatan digitalisasi juga termasuk dalam fokus reformasi birokrasi tematik yakni digitalisasi administrasi pemerintahan.

Hadir dalam pertemuan itu secara daring Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno; Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo; Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komjen Suntana; Direktur Utama Perum Peruri Dwina Septiani Wijaya; serta para pejabat tinggi pada tujuh kementerian dan lembaga. (and/HUMAS MENPANRB)

Perkuat Kelembagaan dan SDM Pertanian, Wapres Serahkan Penghargaan ke Menteri PANRB

 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mendapatkan penghargaan Adhikarya Utama Pembangunan Pertanian. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden K.H Ma’ruf Amin didampingi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Istana Wakil Presiden, Senin (14/08).

Wapres menyampaikan penghargaan yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian ini merupakan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras dalam sektor pertanian. Kolaborasi pemerintah ini mampu mencukupi suplai beras pada tahun 2022-2023 hingga peningkatan kapasitas petugas pertanian.

“Kementerian PANRB telah melakukan peningkatan kapasitas petugas pertanian serta dorongan reformasi birokrasi, yang juga didukung oleh pemerintah provinsi dan kabupaten sebagai ujung tombak pelaksanaan pembanguan pertanian di wilayah,” ujar Wapres setelah menyerahkan penghargaan.

Selain Menteri PANRB, penghargaan juga diberikan kepada Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati serta Deputi Bidang SDM Aparatur Alex Denni. Penghargaan ini diberikan atas kontribusi Kementerian PANRB dalam penguatan sumber daya penyuluh pertanian dan juga transformasi serta penguatan kelembagaan pertanian.

Sektor pertanian pada tataran makro, lanjut Wakil Presiden, telah tumbuh positif secara konsisten. Produksi beras pada 2022 mencapai 31,5 juta ton dan ekspor pertanian pada 2022 berkisar Rp658 triliun. Hal ini juga diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani, dimana Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat meningkat yang merupakan cerminan kesejahteraan petani yang terus membaik.

Wapres dalam kesempatan itu juga memberikan tiga arahan untuk sektor pertanian saat ini. Pertama, tingkatkan pertumbuhan sektor pertanian seperti sebelum pandemi. Kedua, perlu upaya terintegrasi dari pusat hingga daerah untuk peningkatan produktivitas pertanian, khususnya tanaman pangan. Terakhir, terus lakukan pendampingan UKMKM sektor pertanian agar dapat naik kelas untuk ekspor produk, akses pasar langsung, serta peningkatan kualitas produk dan konsitensi produksi.

“Saya mengucapkan terima kasih atas segenap sinergi, kolaborasi, kontribusi nyata pada pencapaian hasil produksi pertanian kita. Mari kita wujudkan pertanian yang maju, petani yang sejahtera, menuju Indonesia makmur dan jaya,” ungkap Wapres Ma’ruf Amin.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan wujud dari implementasi reformasi birokrasi yang berdampak, khususnya di sektor pertanian. Penyederhanaan proses bisnis serta peningkatan kapasitas penyuluh pertanian telah dilakukan untuk mendorong capaian sektor pertanian.

“Terima kasih kepada Kementerian Pertanian yang telah melaksanakan reformasi birokrasi yang berdampak. Semoga upaya kolaborasi yang dilakukan pemerintah dapat terus memajukan sektor pertanian di Indonesia hingga akhirnya kita dapat swasembada pangan yang disertai dengan membaiknya kesejahteraan petani kita,” tutup Menteri Anas.

Penghargaan Adhikarya Pembangunan Pertanian ini diberikan kepada sejumlah pihak yang telah memajukan sektor pertanian. Penghargaan Adhikarya Utama Pembangunan Pertanian diberikan kepada dua menteri, yakni Menteri PANRB dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebanyak 9 gubernur dan tiga Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya dari Kementerian PANRB dan Kementerian PUPR mendapat Adhikarya Nararya Pembangunan Pertanian, serta 10 bupati meraih Adhikarya Pratama Pembangunan Pertanian. (ald/HUMAS MENPANRB)

Penerimaan Pajak Tembus Rp1.109,1 Triliun di Akhir Juli 2023

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penerimaan negara dari pajak telah mencapai Rp1.109,1 triliun hingga akhir Juli 2023. Dengan demikian, jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan yaitu sebesar 64,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Capaian penerimaan ini tercatat tumbuh 7,8% secara tahunan.

Menkeu mengungkapkan, kinerja penerimaan dari pajak hingga akhir Juli 2023 masih tumbuh positif, meski laju pertumbuhannya mengalami normalisasi.

“Tentu karena berbagai faktor tadi yaitu harga komoditas mengalami normalisasi. Yang kedua tadi pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat mempengaruhi kinerja beberapa seperti ekspor dan juga berbagai aktivitas di dalam negeri", ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa yang digelar secara virtual pada Jumat (11/08).

Jika dirinci, capaian Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas tercatat Rp636,56 triliun atau 72,86% dari target. Pajak ini tumbuh 6,98% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Selanjutnya, penerimaan pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) hingga akhir Juli 2023 tercatat sebesar Rp 417,64 triliun atau 56,21% dari target. Angka capaian ini juga tumbuh 10,60%.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp9,60 triliun atau 23,99% dari target. Capaian ini juga mengalami pertumbuhan sebesar 44,76%. Sementara itu, PPh Migas tercatat Rp 45,31 triliun atau 73,74% dari target. Dengan raihan tersebut, PPh Migas mengalami kontraksi 7,99%.

"Sehingga memang pertumbuhan penerimaan pajak diperkirakan tidak setinggi tahun lalu namun masih tumbuh positif. Ini hal yang cukup baik. Kita tetap harus waspada karena kalau kita lihat month to month atau pertumbuhan bulanan, penerimaan pajak kita di bulan Juni dan Juli mengalami pertumbuhan bulanannya negatif, ini adalah koreksi untuk menuju normalisasi", jelas Menkeu.

Di sisi lain, penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah mencapai Rp149,83 triliun atau 49,40% dari target. Hasil penerimaan ini mengalami kontraksi sebesar 19,07% dari tahun lalu.

Menkeu menjelaskan penyebab kontraksi tersebut antara lain yaitu penurunan Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar 8,54% sebagai dampak turunnya produksi CHT dari Golongan 1. Selain itu, Bea Keluar juga mengalami penurunan yang tajam sebesar 81,3% disebabkan harga CPO yang rendah, dampak kebijakan flush out tahun 2022, dan turunnya volume ekspor mineral.

"Dari kepabeanan juga yang masih tumbuh adalah bea masuk terutama naik 3,82% karena tarif efektif yang naik dan kurs US Dollar yang dalam hal ini menguat sehingga bisa mengkompensasi penurunan basisnya", terang Sri Mulyani. 

Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 31 Juli 2023 mencapai Rp355,5 triliun atau 80,6% dari target APBN. Kinerja PNBP tetap tumbuh positif sebesar 5,4% (yoy) di tengah fluktuasi harga komoditas.

"APBN kita dengan kegiatan ekonomi yang terjaga masih menunjukkan kinerja yang positif dengan penerimaan negara yang masih tumbuh meskipun mengalami moderasi dan belanja yang kita tetap jaga sesuai dengan kualitas dan rencana", pungkas Sri Mulyani. (dm/hpy)

sumber : https://www.kemenkeu.go.id/

Kementerian PANRB Beberkan Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong unit penyelenggara pelayanan publik (UPP) untuk terus meningkatkan kualitasnya agar dapat memberikan pelayanan publik prima, termasuk di sektor kesehatan. Pelayanan publik yang baik merupakan dampak reformasi birokrasi yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

Di hadapan Direktur RSUD Bari Kota Palembang dan jajaran, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa menyampaikan strategi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. “Terdapat enam strategi yang dapat dilakukan, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Strategi ini tentunya juga dapat diimplementasikan oleh RSUD Bari Kota Palembang agar pelayanannya dapat lebih maksimal dan memudahkan masyarakat,” ujar Deputi Diah dalam acara Bimbingan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di RSUD Bari Palembang, Jumat (11/08).

Strategi pertama pemenuhan akan kebijakan pelayanan publik. Regulasi yang wajib dipenuhi diantaranya Standar Pelayanan, Forum Konsultasi Publik, Survei Kepuasan Masyarakat, dan pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR!, dimana hal ini yang menjadi fondasi penyelenggaraan layanan. Keseluruhan proses tersebut menjadi hal yang dibina dan dievaluasi oleh Kementerian PANRB melalui Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP).

Pada tahun 2023 ini, terdapat perluasan ruang lingkup PEKPPP yang juga mencakup pelayanan jasa, dimana RSUD menjadi unit lokus evaluasi. “Sebagai leading sector layanan kesehatan di Kota Palembang, RSUD Bari bertanggung jawab atas jasa pelayanan dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Kota Palembang terutama bagi masyarakat yang kurang mampu,” ungkapnya.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur menjadi strategi selanjutnya. ASN perlu mengimplementasikan nilai dasar BerAKHLAK serta didukung oleh tiga pilar agar ASN terus memiliki kualitas mumpuni dan juga adaptif. Pilar tersebut adalah kepemimpinan yang baik, pemahaman dan pemanfaatan teknologi informasi terbaru, serta kesempatan dan fasilitasi ide yang terbuka.

Strategi selanjutnya adalah penyediaan 14 sarana prasarana inklusif yang wajib dipenuhi sesuai SE Menteri PANRB No. 66/2020. Diah menyampaikan rumah sakit merupakan tempat yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk dapat bersifat inklusif sehingga mudah diakses. “Oleh karenanya, rumah sakit haruslah menjadi sarana publik yang paling mudah diakses oleh setiap masyarakat dengan fasilitas yang inklusif,” lanjutnya.

Strategi keempat adalah pemanfaatan teknologi informasi dimana penerapan transformasi digital, maka UPP dapat lebih mudah menjaring aspirasi atas kebutuhan masyarakat, melalui pengelompokan aduan maupun konsultasi masyarakat. Hal ini juga terkait dengan strategi selanjutnya, yakni akuntabilitas pengelolaan konsultasi dan pengaduan.

Melalui SP4N-LAPOR! dapat diwujudkan transparansi atas pengelolaan konsultasi dan adua yang berasal dari masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan diseminasi informasi terkait hal ini agar masyarakat dapat lebih leluasa menyampaikan aspirasinya sembari memantau progres laporannya. Dengan demikian, maka tercipta komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Penerapan inovasi pelayanan publik menjadi strategi terakhir dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Diah menyampaikan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan adalah menjadi suatu keharusan. Dengan hadirnya inovasi atas permasalahan yang ada dalam pelayanan, maka dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat.

“Semoga strategi-strategi ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di RSUD Bari Kota Palembang dan dapat bersama-sama turut berkontribusi mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan partisipatif menuju transformasi digital sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki,” pungkas Diah.

Sementara itu, Direktur RSUD Palembang Bari dr. Makiani menyampaikan bahwa pihaknya telah melalukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini berbuah positif dengan dijadikannya RSUD Bari Palembang sebagai role model pelayanan publik di Indonesia pada tahun 2015-2019.

“Hal ini menjadi semangat bagi RSUD Bari Palembang untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapai kepuasan pasien, dimana ini sesuai dengan moto RSUD Bari Palembang, yakni Kesembuhan dan Kepuasan Pelanggan adalah Kebahagian Kami,” tutupnya. (ald/HUMAS MENPANRB)

Kementerian PANRB Inisiasi Pembentukan Hub JIPP di Lingkup Kementerian/Lembaga

 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menginisiasi dibentuknya Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) di lingkup kementerian/lembaga. Hal tersebut menjadi pokok bahasan dalam Forum Group Discussion (FGD) Tindak Lanjut Persiapan Pembentukan Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) di lingkungan Kementerian/Lembaga yang digelar di Jakarta, Jumat (11/08).

“Pembentukan Hub JIPP ini bertujuan untuk membangun budaya inovasi dan melembagakan inovasi pada kementerian dan lembaga. Dengan adanya Hub JIPP ini, diharapkan kementerian/lembaga dapat melakukan pembinaan inovasi dalam menciptakan, mengembangkan, serta melembagakan inovasi. Hub JIPP ini juga akan menjadi media untuk sharing knowledge, media pendokumentasian inovasi, dan juga mendorong akselerasi tumbunya inovasi di kementerian/lembaga tersebut,” lanjut Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah membentuk Hub JIPP sejumlah 22 di Pemerintah Daerah sepanjang tahun 2016-2023. Sehingga dirasa sangat urgen untuk membentuk Hub JIPP di lingkup kementerian/lembaga. Oleh karena itu, dengan dibentuknya Hub JIPP ini, diharapkan kementerian dan lembaga dapat saling memacu diri untuk terus aktif berinovasi sehingga menjadikan inovasi tersebut dapat berkelanjuata yang dapat menumbuhkan budaya inovasi pada setiap instansi pemerintah.

Kegiatan FGD mengundang 13 instansi yang terdiri dari sembilan kementerian dan empat lembaga; yakni Kementerian Agama, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Mahkamah Agung, Kepolisian RI, BPOM, dan Kejaksaan Agung.

Ke-13 instansi tersebut dipandang selama ini aktif menghasilkan berbagai inovasi terkait penyelenggaraan pelayanan publik. "Diharapkan para instansi ini akan menjadi pelopor pengembangan inovasi pelayanan publik di kementetian/lembaga sehingga kedepan diharapkan dapat peningkatan inovasi dari kementerian lembaga tetsebut," jelasnya.

Dari 13 instansi yang diundang, sebanyak 11 kementerian dan lembaga dalam FGD tersebut menyatakan setuju untuk menjadi Hub JIPP di masing-masing instansinya. Dengan demikian, instansi yang sepakat dan menyatakan setuju tersebut, akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian PANRB dalam waktu dekat ini. (nan/HUMAS MENPANRB)