66 Tahun LAN RI, Menteri PANRB: Program Kerja LAN Harus Progresif dan Berdampak Bagi ASN

Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia merayakan hari jadi ke-66 dengan mengusung semangat ‘Membangun Talenta Unggul Melalui ASN Merdeka Belajar’. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas berharap usia LAN RI yang semakin matang turut disertai dengan kinerja yang berdapak bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Saya harap ke depan LAN akan terus bekerja lebih progresif dan melahirkan program-program yang lebih berdampak khususnya bagi pengembangan talenta ASN,” ujarnya saat memberikan pengarahan pada Puncak Hari Ulang Tahun ke-66 Lembaga Administrasi Negara (LAN), di Jakarta, Selasa (08/08).

Menteri Anas mengungkapkan selama 66 tahun, LAN RI telah menjadi benteng kebijakan dan inovasi serta menjadi jembatan bagi rakyat dalam merasakan manfaat dari upaya pemerintah. Seiring dengan perjalanan waktu, LAN RI juga telah bertransformasi menjadi pusat keunggulan dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Kementerian PANRB juga mendorong LAN untuk mengakselerasi pengembangan kompetensi ASN agar tidak terbatas pada pendidikan dan pelatihan. Salah satu kebijakan yang dirumuskan Kementerian PANRB adalah ASN Merdeka Belajar dan simplifikasi mekanisme manajemen talenta.

“Merdeka belajar di dunia ASN harus segera kita upayakan dengan langkah-langkah lebih efektif lagi dan oleh karena itu saya minta kepada Kepala LAN koordinasi kita tingkatkan termasuk dengan Deputi SDMA Kementerian PANRB supaya kita temukan cara yang pas untuk rumusan merdeka belajar ini karena teknologi terus berkembang dan kita terus akan belajar,” ungkapnya.

Terkait simplifikasi mekanisme manajemen talenta, mobilitas talenta akan dapat dilakukan dalam satu instansi pemerintah, antar intansi pemerintah bahkan di luar instansi pemerintah, termasuk BUMN. Hal ini akan semakin memudahkan mekanisme SQUAD Model untuk mempercepat pencapaian sasaran organisasi dan nasional.

Pada kesempatan yang sama, Kepala LAN RI Adi Suryanto menyampaikan bahwa selama 66 tahun banyak yang telah dicapai oleh LAN dalam perjalanannya. Meski demikian, LAN harus terus berbenah, modifikasikan diri, agar bisa memberikan kinerja terbaik khususnya dalam hal pengembangan ASN.

“Hari ini saya ingin mengajak seluruh tamu undangan yang berbahagia untuk kembali mengingat makna keberadaan lembaga yang kita cintai ini, yang 66 tahun lalu didorong oleh kebutuhan akan pegawai negeri yang cakap dan terampil di bidang literasi untuk menduduki jabatan pemerintahan,” tutur Adi.

Lebih lanjut dijelaskan, konsep merdeka belajar sejatinya telah diperkenalkan sejak 3 tahun terakhir sejalan dengan grand design reformasi pengembangan kompetensi ASN. Sejak saat itu juga, LAN telah membangun dan mengembangkan wadah yang memfasilitasi ASN untuk belajar mandiri dimana saja dan kapan saja.

“Hal ini tidak hanya menjadi langkah strategis untuk menciptakan SDM profesional dan juga adaptif namun juga perwujudan LAN sebagai center of excellent untuk melahirkan Smart ASN, serta mempertegas peran dan kedudukan LAN sebagai lembaga pemerintah yang siap bahu-membahu menciptakan birokrasi berkelas dunia,” lanjutnya.

Pada Puncak Hari Ulang Tahun ke-66 kali ini juga diserahkan Penghargaan Makarti Bhakti Nagari tahun 2023. Ada tujuh kategori yang diberikan, yakni Inovasi Administrasi Negara (Inagara); Lembaga Pelatihan Berprestasi; Widyaiswara Berprestasi; Analis Kebijakan untuk Indonesia; Mahasiswa Berprestasi Politeknik STIA LAN; Kompetisi Inovasi Pengembangan Materi Micro-Learning; dan LAN Data Hackaton. (rum/HUMAS MENPANRB)

Menteri Anas Minta Asosiasi Pemkab Ciptakan Strategi Terbaik untuk Pengadaan Guru

 

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menggelar Simposium Bidang Pendidikan di Jakarta, Selasa (08/08). Dalam Simposium ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meminta agar pemerintah kabupaten bisa mengidentifikasi masalah dalam masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengadaan tenaga pendidik, dan kemudian menyusun rencana strategi.

“Melalui simposium ini, kita memiliki kesempatan berharga untuk bersamasama mengidentifikasi permasalahan yang ada, mendiskusikan strategi terbaik, dan menghasilkan solusi inovatif,” ungkap Menteri Anas dalam simposium yang digelar di aula Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Dukungan itu diberikan dalam konteks pengadaan aparatur sipil negara (ASN) yang lebih baik di masa mendatang. Menurut Anas, rencana pengadaan ASN sebaiknya prediktif akan dinamika dan perkembangan dunia di masa depan, termasuk pesatnya perkembangan terknologi.

Tantangan yang dihadapi dalam mengisi kekurangan jabatan guru dan tenaga kesehatan begitu kompleks. Terlebih, karakteristik geografis Indonesia yang tentu berpengaruh pada mobilitas tenaga pendidik di berbagai daerah.

Kompleksitas tantangan itu tentu bisa dihadapi dengan strategi yang matang. Dalam konteks pengadaan ASN, Kementerian PANRB berkomitmen untuk mengembangkan kebijakan dan strategi yang berkelanjutan guna memastikan bahwa proses pengadaan ASN berjalan efektif, efisien, dan berkualitas. “Kebijakan ini terutama harus mampu memberikan solusi nyata terhadap tantangan dalam pemenuhan kebutuhan guru dan kesehatan,” ujar Menteri Anas.

Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, pemenuhan kebutuhan jabatan teknis sesuai prioritas nasional dan tenaga layanan dasar menjadi prioritas utama. Layanan dasar ini meliputi sektor pendidikan, kesehatan, dan penegakkan hukum.

Pekan lalu, Kementerian PANRB menyerahkan surat keputusan penetapan kebutuhan pengadaan ASN kepada instasni pusat dan daerah. Pemerintah menetapkan jumlah formasi ASN tahun anggaran 2023 sebesar 572.496 untuk 72 kementerian/lembaga, 33 pemerintah provinsi, dan 491 pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah daerah, provinsi hingga kabupaten dan kota, secara keseluruhan menerima 493.634 formasi. Jumlah tersebut terdiri atas formasi guru sebesar 296.084, tenaga kesehatan sebanyak 154.724, serta tenaga teknis lainnya sebesar 42.826.

Menteri Anas menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan terkait mengatasi berbagai permasalahan. “Kerja sama yang baik dan kolaboratif akan menjadi kunci keberhasilan dalam melaksanakan pengadaan ASN yang komprehensif dan terukur,” pungkas Anas.

Wakil Ketua Umum APKASI yang juga Bupati Bandung Dadang Supriatna mengungkapkan tantangan yang saat ini ada ialah tidak meratanya kualitas pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut perlu menjadi perhatian bagi pemerintah pusat dan daerah. “Tantangan tersebut bukan halangan, tetapi menjadi peluang untuk kita menghadapinya bersama-sama,” tegasnya. (don/HUMAS MENPANRB)

Ayo Pahami Seluk-Beluk Evaluasi AKIP 2023

 

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (AKIP) tahun 2023 akan masuk tahap desk evaluation pada Agustus 2023. Pada tahap ini evaluasi dilakukan dengan menganalisis seluruh dokumen atas penerapan Sistem AKIP (SAKIP) yang telah disampaikan oleh instansi pemerintah kepada Kementerian PANRB melalui esr.menpan.go.id.

Evaluasi AKIP tahun 2023 akan fokus menggali tentang pengentasan kemiskinan. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Kementerian PANRB Budi Prawira menjelaskan lewat fokus ini nantinya akan diperoleh gambaran umum terkait kapasitas pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dalam konteks akuntabilitas kinerja serta catatan dan temuan terkait akuntabilitas kinerja pemerintah dalam pengelolaan program kemiskinan dalam konteks akuntabilitas kinerja.

“Lewat evaluasi AKIP juga nantinya kita bisa berikan rekomendasi kepada Presiden terkait upaya dan strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan program pengentasan kemiskinan,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Senin (07/08).

Sejalan dengan fokus pengentasan kemiskinan pada evaluasi AKIP 2023, lokus evaluasi pada tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah juga disesuaikan. Pada tingkat kementerian dan lembaga, lokus evaluasi terbagi menjadi dua kelompok.

Kelompok pertama adalah kementerian/lembaga yang terkait pada pengentasan kemiskinan ektrem berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4/2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pada kelompok ini akan dilakukan wawancara mendalam terkait perannya dalam pengentasan kemiskinan.

Pemilihan sampel pada kelompok ini akan diprioritaskan pada unit kerja yang terkait dengan tugas penanggulangan kemiskinan atau hasil kerjanya memiliki dampak pada penurunan kemiskinan ekstrem.

Kelompok kedua adalah kementerian/lembaga yang tidak terkait dengan pengentasan kemiskinan ektrem. Pada kelompok ini tidak perlu dilakukan pendalaman terkait perannya dalam pengentasan kemiskinan.

“Khusus untuk pemilihan sampel dan metode evaluasi pada kelompok kedua itu mengikuti pola evaluasi tahun sebelumnya,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Analis Kebijakan Muda pada unit kerja Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Ummu Nur Hanifah menjelaskan lokus evaluasi pada pemerintah daerah. Tidak jauh berbeda dari tingkat kementerian/lembaga, lokus evaluasi pemda juga terbagi menjadi dua.

Kelompok pertama adalah pemda yang termasuk pada lokus kemiskinan ekstrem sejumlah 10 provinsi. Kesepuluh provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatra Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatra Selatan, Lampung, Papua, Banten, dan Aceh.

“Khusus untuk 10 pemda tersebut akan dilakukan wawancara mendalam, untuk menggali lebih lanjut tentang penanganan kemiskinan ekstrem di wilayahnya,” ujarnya.

Sementara kelompok kedua, adalah pemda yang tidak termasuk lokus kemiskinan ekstrem. Pada kelompok ini, wawancara mendalam hanya akan dilakukan bila diperlukan.

Pelaksanaan evaluasi AKIP 2023 masih menggunakan pedoman yang sama seperti tahun sebelumnya yaitu Peraturan Menteri PANRB No. 88/ 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Proses evaluasi AKIP keseluruhan ditargetkan rampung pada November 2023. (rum/HUMAS MENPANRB)

Materi Rakor Pengadaan ASN Tahun 2023 | Jakarta, 3 Agustus 2023

            1. Menteri PANRB

2. Menteri Kesehatan

3. Plt. Kepala BKN

4. Deputi Bidang SDMA - Kementerian PANRB

Sumber : https://www.menpan.go.id/

Lewat Istana Berkebaya, Presiden Ingin Kenalkan Kembali Karakter Wanita Indonesia

Melalui gelaran Istana Berkebaya, Presiden Joko Widodo menyebut ingin mengenalkan kembali karakter wanita Indonesia yang anggun dan bersahaja. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden dalam keterangannya di hadapan awak media usai acara Istana Berkebaya di depan Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu, 6 Agustus 2023.

“Kita ini kan ingin mengenalkan kembali agar kita kembali kepada karakter dan kepribadian Indonesia. Karena, sekali lagi, kebaya adalah karakter masyarakat Indonesia, wanita Indonesia, yang anggun, yang lemah lembut, yang sopan, yang bersahaja. Saya kira tadi nampak dalam Istana Berkebaya tadi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara menilai kegiatan serupa harus terus dilakukan bahkan di daerah lainnya dengan menampilkan kebaya khas masing-masing daerah.

“Ini terus harus dilakukan dengan gencar, tidak hanya di Jakarta, tapi di daerah-daerah dengan kebaya masing-masing karena ada kebaya encim di Jakarta, nanti ada kebaya gaya Sunda, gaya Jawa, gaya Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, semuanya ada kebaya,” kata Presiden.

Presiden Jokowi juga turut mengapresiasi kebaya dari para desainer lokal yang dinilai sebagai kreasi baru dan diharapkan dapat memunculkan desain-desain lainnya yang berbeda.

“Saya melihat kalau ini terus ditampilkan seperti ini, kreasi-kreasi yang baru, desain-desain yang baru, inovasi-inovasi yang baru akan muncul, akan muncul, akan muncul dengan warna yang berbeda, dengan desain yang berbeda, dengan ya warna-warni itu lah Indonesia,” tandasnya.

Dengan adanya gelaran yang menampilkan sejumlah tokoh berkebaya, Presiden berharap ketertarikan masyarakat Indonesia untuk mengenakan kebaya di setiap kegiatan di Tanah Air dapat meningkat.

“Masyarakat secara luas, kita ingin agar menyenangi kembali, menggemari lagi pemakaian kebaya di seluruh kegiatan, seluruh event-event yang ada di Tanah Air,” ucapnya. (Humas Kemensetneg)

Presiden Jokowi Saksikan Pemecahan Rekor Pergelaran Angklung Terbesar di Dunia

 

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin turut hadir dan menyaksikan pemecahan rekor dunia Guinness World of Record untuk pergelaran angklung terbesar di dunia. Upaya pemecahan rekor tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Sabtu, 5 Agustus 2023.

Sebanyak 15 ribuan orang memainkan angklung dalam upaya pemecahan rekor tersebut, termasuk Ibu Iriana Joko Widodo dan Ibu Wury Ma'ruf Amin. Para peserta terdiri atas anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM), para pegawai negeri sipil dan Dharma Wanita Persatuan sejumlah kementerian/lembaga, TNI-Polri, organisasi wanita, sekolah kedinasan, pelajar, dan lain-lain.

"Atas prakarsa Ibu Negara Ibu Iriana Joko Widodo, kita semua ada di sini. Sebanyak 15.240 orang peserta siap memecahkan rekor pergelaran angklung terbesar di dunia," ucap Ketua Panitia Pergelaran Angklung, Ibu Tri Tito Karnavian dalam laporannya.

Ibu Tri menjelaskan bahwa upaya pemecahan rekor tersebut telah direncanakan sejak tahun lalu. Untuk mempersiapkan pergelaran akbar tersebut, para peserta juga  telah berlatih selama tiga bulan.

"Kami bertekad ini jadi persembahan hadiah ulang tahun ke-78 Republik Indonesia tahun 2023," ungkapnya.

Dalam upaya pemecahan rekor tersebut, para peserta memainkan dua lagu, yakni lagu nasional "Berkibarlah Benderaku" dan lagu perdamaian dunia "The Wind of Change". Setiap instrumen hanya menghasilkan satu nada, sehingga setiap peserta menggoyangkan instrumennya pada isyarat tangan yang diberikan oleh konduktor di layar raksasa.

Penilai resmi Guinness World of Record, Sonia Usirogochi, dalam pengumuman hasil mengonfirmasi bahwa pemecahan rekor tersebut berhasil dilakukan dengan jumlah peserta 15.110 orang. Rekor dunia untuk pergelaran angklung terbesar sebelumnya tercipta di Monumen Washington, Washington D.C., Amerika Serikat, pada 9 Juli 2011 dengan melibatkan 5.182 peserta.

"Seperti diketahui, rekor saat ini adalah 5.182 peserta. Selain itu, di Indonesia per bulan lalu, Indonesia sendiri memiliki 124 Guinness World Record. Jakarta punya 13 rekor. Apakah ini akan menjadi nomor 14 untuk Jakarta? Oke saya akan memberitahu Anda hasilnya. Saya dapat memastikan bahwa dengan 15.110 peserta Anda telah mencapai (pemecahan rekor)," ujar Penilai Resmi Guinness World of Record, Sonia Usirogochi membacakan hasilnya disambut riuh tepuk tangan seisi stadion.

Angklung, alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat, adalah kekayaan Indonesia yang sudah terdaftar dan diakui UNESCO sebagai warisan budaya nonbenda sejak tahun 2010. Upaya pemecahan rekor tersebut diharapkan dapat membuat angklung terus bangkit, makin dicintai semua generasi, dan bergaung tidak hanya di daerah asalnya Jawa Barat dan Indonesia, tetapi di seluruh dunia. (Humas Kemensetneg)

Presiden Jokowi Setujui Pemberian Gelar Tanda Kehormatan Kepada 18 Tokoh

 

Presiden Joko Widodo menerima Ketua dan Anggota Dewan Gelar Tanda Kehormatan (GTK) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 3 Agustus 2023. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) sekaligus Ketua Dewan GTK, Mahfud Md. mengatakan bahwa pertemuannya dengan Presiden untuk membahas persiapan penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan.

“Kami baru diterima oleh Bapak Presiden sebagai Ketua dan Anggota Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan untuk persiapan penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan kepada tokoh-tokoh yang telah memenuhi syarat pengabdian, telah memenuhi syarat berjasa, dan telah memenuhi syarat untuk melakukan berbagai inovasi,” kata Menkopolhukam.

Pada rapat tersebut, Presiden telah menyetujui untuk memberikan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan sesuai dengan yang diusulkan oleh Dewan GTK. Gelar tanda kehormatan yang diberikan yaitu Bintang Mahaputera Utama, Bintang Mahaputra pratama, Bintang Jasa Utama, Bintang Jasa Pratama, dan Bintang Budaya Parama Dharma.

“Diputuskan memberikan gelar atau tanda jasa dan tanda kehormatan kepada 18 orang,” lanjutnya.

Tampak mendampingi Presiden pada pertemuan tersebut Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Turut hadir Anggota Dewan GTK antara lain Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Meutia Farida Hatta Swasono, dan Anhar Gonggong. (Humas Kemensetneg)