Presiden Tunjuk Haryomo Dwi Putranto Sebagai Plt. Kepala BKN Yang Baru

 

Humas BKN, Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian (PMK) Haryomo Dwi Putranto ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKN berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 77/ TPA Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Penunjukkan Pelaksana Tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Penunjukan ini sekaligus menggantikan pejabat Plt Kepala BKN sebelumnya, yakni Analis Kebijakan Ahli Utama BKN Bima Haria Wibisana.

Dalam sambutannya sebagai Plt. Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto mengajak jajaran BKN baik di pusat dan Kantor Regional untuk bekerja sama dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi BKN, khususnya dalam konteks pembangunan SDM ASN ke depan secara profesional. Ia juga menyebutkan sejumlah PR (baca: pekerjaan rumah) yang perlu ditangani BKN, mulai dari penguatan pembinaan ASN, tata kelola pelayanan kepegawaian, sampai dengan regulasi manajemen ASN.

Mengakhiri tugasnya sebagai Plt. Kepala BKN, Bima berpesan agar institusi BKN tetap merawat profesionalisme, kekompakan, dan kerja sama terutama dalam meningkatkan kinerja organisasi. Bima juga menyampaikan terima kasih atas kerja sama dan dukungan keluarga besar BKN selama menjadi pimpinan tinggi di BKN, mulai dari kariernya sebagai Wakil Kepala BKN, Kepala BKN, sampai dengan menjadi Plt. Kepala BKN.

“Terima kasih atas dukungannya selama saya menjabat sebagai Kepala di BKN,” imbuhnya dalam kegiatan Evaluasi Kinerja Anggaran Tahun 2023 bersamaan dengan acara serah terima jabatan Plt. Kepala BKN, Senin (19/6/2023) di Kantor Pusat BKN Jakarta.

Sumber : https://www.bkn.go.id/

Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023

 

1. Keputusan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023 [download]
2. Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara tentang Pedoman Peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan RI Tahun 2023 [download]
3. Tema, Logo, dan Panduan Identitas Visual Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023 [download]

Sumber : https://www.setneg.go.id/

KPK Buka Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dan Pratama di Lingkungan KPK Tahun 2023. Seleksi ini untuk mengisi posisi JPT Madya yaitu Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi serta Deputi Bidang Informasi dan Data. Kemudian JPT Pratama yaitu Direktur Penyelidikan, Direktur Penuntutan, serta Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I.

KPK mengundang para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri mengikuti seleksi terbuka tersebut.

Adapun tahapan seleksinya, meliputi:
Pengumuman dan pendaftaran online melalui https://rekrutmen.kpk.go.id, yang akan mulai dibuka hari ini, Selasa 20 Juni 2023 hingga 5 Juli 2023. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasinya pada 11 Juli 2023.

Tahap berikutnya yaitu penulisan policy brief/makalah dan bahan presentasi pada 18 Juli 2023, yang hasilnya akan diumumkan pada 1 Agustus 2023.

Kemudian asesmen kompetensi manajerial dan sosial kultural pada 7 s.d 10 Agustus 2023 dilanjutkan Tes kesehatan pada 11 Agustus 2023, yag hasilnya akan diumumkan pada 21 Agustus 2023.

Pemaparan makalah dan wawancara akan dilakukan pada 23 s.d. 28 Agustus 2023. Terakhir, pengumuman 3 (tiga) terbaik hasil seleksi JPT Madya dan Pratama pada 4 September 2023.

Dalam seluruh proses seleksi tersebut, KPK tidak memungut biaya dalam bentuk apapun. Panitia juga tidak menyediakan akomodasi dan transportasi bagi para pelamar.

KPK mengingatkan kepada para pelamar agar berhati-hati terhadap segala upaya penyalahgunaan pihak lain yang tidak bertanggung jawab dalam proses seleksi terbuka ini. KPK juga mengajak masyarakat untuk ikut memantau proses seleksi ini sekaligus dapat memberikan masukan atau Informasi mengenai peserta yang dinyatakan lulus administrasi s.d 22 Agustus 2023. Masukan tersebut dapat dikirim melalui email: pansel.JPT@kpk.go.id

KPK memastikan bahwa seluruh proses seleksi terbuka ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, untuk menghindari benturan kepentingan, Panitia Seleksi (Pansel) selain diisi para JPT di lingkungan KPK juga melibatkan pihak eksternal dari unsur Birokrat, Profesional, dan Akademisi.

Informasi selengkapnya dan jika terdapat perubahan jadwal dapat diakses melalui laman https://rekrutmen.kpk.go.id

 

Sekretaris Jenderal
Cahya H. Harefa

Sumber : https://www.kpk.go.id/i

Jelang Iduladha, Mendagri Pastikan Ketersediaan Hewan Kurban Terpenuhi

 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan ketersediaan stok hewan kurban perayaan Iduladha terpenuhi. Hal ini disampaikan Mendagri saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (19/6/2023).

Mendagri menjelaskan, berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan) saat ini jumlah ketersediaan hewan kurban baik sapi maupun kambing secara keseluruhan mencapai 2,7 juta ekor. Sedangkan jumlah hewan kurban yang diperlukan hanya sekitar 1,7 juta ekor. Dengan demikian, dapat disimpulkan stok hewan kurban untuk perayaan Iduladha tahun ini mengalami surplus.

"Jadi, prinsipnya cukup cuma permasalahannya ketersebarannya yang kita tidak tahu, mungkin ada daerah-daerah yang mungkin minus, mungkin, tidak semua sama kadang-kadang secara nasional," tegasnya.

Karena itu, Mendagri menekankan kepada pemerintah daerah (Pemda) agar memperhatikan dan menghitung jumlah hewan kurban yang dibutuhkan saat perayaan Iduladha berlangsung.

"Mungkin menjadi perhatian rekan- rekan kepala daerah untuk menghitung jumlah sapi, kerbau, kambing, domba. Dinas pertanian terutama, ini di tiap-tiap kabupaten kota dan provinsi, berapa kebutuhannya dan berapa yang tersedia," ujarnya.

Untuk masalah pendistribusian hewan kurban, Mendagri mengimbau agar dibangun kerja sama yang baik antardaerah dan pengusaha ternak. Hal ini sebagai upaya agar nantinya tercipta jalur pendistribusian hewan ternak dengan benar. "Sehingga nanti bisa mendorong kerja sama antardaerah memberitahu pengusaha peternak untuk mengambil dari daerah-daerah yang surplus ke daerah yang defisit," pungkas Mendagri.

Di lain sisi, Mendagri juga meminta Pemda mewaspadai penyakit mulut dan kuku (PMK) yang dapat menyerang hewan kurban. PMK adalah penyakit infeksi virus yang bersifat akut dan sangat menular. Penyakit ini umumnya menyerang semua hewan seperti sapi, kerbau, babi, kambing, dan domba.

"Intinya bahwa untuk Iduladha ini kita perlu mengatensi hewan kurban yang berpenyakit, karena masih ada penyakit mulut dan kuku di 17 provinsi yang belum sembuh itu adalah sebesar 20.029 ekor, jadi jangan sampai nanti jadi kurban kemudian bermasalah," katanya.

Mendagri mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk lebih jeli dan berhati-hati dalam melihat kesehatan hewan kurban yang ingin disembelih. "Penyakit kulit ini yang terjadi di Pulau Jawa, ini supaya tidak kemudian menyebar penyakitnya, kalau dijadikan hewan kurban, disatukan dengan yang lain bisa menjadi masalah juga," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nasrullah mengungkapkan, untuk mengendalikan penyebaran penyakit PMK pihaknya telah melakukan karantina dan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui apakah hewan tersebut layak dikonsumsi oleh masyarakat.

"Dipastikan bahwa hewan itu telah kita karantina beberapa waktu kemudian dipastikan telah dilakukan sampling, seminimal mungkin kita berikan agar tidak terjadi cost tambahan untuk pemeriksaan sehingga dipastikan hewan tersebut aman untuk dikonsumsi," ujarnya.

Guna meningkatkan kualitas kesehatan hewan kurban, Nasrullah menyebutkan, pihaknya telah memasang semacam tanda di telinga hewan. Tanda tersebut memiliki barcode yang berguna untuk mengetahui apakah hewan tersebut sudah divaksinasi atau belum. Dengan begitu, diharapkan dapat mengurangi risiko penyebaran penyakit PMK.

"(Barcode) itu bisa dicek kepemilikannya siapa, dari kabupaten sampai desa mana, (apakah) ternak tersebut sudah divaksinasi apa belum itu terdata lewat barcode yang ada di telinga setiap hewan. Jadi lewat pos distribusi dapat melakukan pengecekkan, sehingga aman perjalanan hewan kurban kita dan dari segi risiko penyakit yang ada," ujar Nasrullah.

Sumber : https://www.kemendagri.go.id/

Tinjau Lokasi Calon Pusat Pemerintahan, Wamendagri Dorong Provinsi Papua Barat Daya Lakukan Percepatan Pembangunan

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo bersama pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Papua Barat Daya, Sabtu (17/6/2023). Kunjungan ini merupakan kegiatan penutup dari rangkaian agenda kunker di empat Daerah Otonom Baru (DOB) Papua.

Selama di Provinsi Papua Barat Daya, Wempi bersama rombongan meninjau lokasi rencana pembangunan kantor gubernur yang terletak di kawasan Stadion Wombik KM 16, Kota Sorong. Di lokasi ini, rombongan turut menyaksikan masterplan pembangunan serta meninjau langsung titik lahan yang direncanakan menjadi kantor pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Dalam sambutannya, Wempi mendorong para Penjabat (Pj.) Gubernur di empat DOB Papua, khususnya Papua Barat Daya untuk mempercepat proses pembangunan. Selain itu, para Pj. juga diminta untuk saling bersinergi dan bergandengan tangan bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar rencana pembangunan berjalan optimal.

Di lain sisi, Wempi juga meminta agar provinsi di empat DOB Papua agar mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Artinya bahwa kita harapkan alokasi anggaran yang disediakan ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa dapat kita kerjakan bersama. Karena itu pada kesempatan ini sekali lagi saya mohon dukungan dari semua pihak (untuk mengoptimalkan realisasi APBD),” tambahnya.

Secara khusus, Wempi meminta jajaran OPD di empat DOB Papua untuk bersinergi dalam mempercepat realisasi belanja. Upaya ini diperlukan agar percepatan pembangunan, khususnya infrastruktur dapat terlaksana dengan baik.

Pada kesempatan yang sama, Wempi juga mengapresiasi para pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI yang telah mengunjungi semua provinsi di 4 DOB Papua. Pihaknya mengakui pembangunan di tanah Papua memiliki tantangan yang tidak mudah. Karenanya, Wempi mendorong semua pihak untuk membantu dan turut serta dalam proses percepatan pembangunan. 

“Memang urus Papua itu tidak seperti sama dengan di Jawa, membutuhkan pengorbanan waktu, pikiran, tenaga. Nah saya pikir proses perjalanan kita dari Merauke sampai dengan Sorong ini bisa mendapatkan pengalaman yang banyak yang bisa kita lihat sendiri dan juga kita dengarkan dari masyarakat,” tandasnya.

Sebagai informasi tambahan, turut hadir pada kunjungan kali ini pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, Kantor Staf Presiden (KSP), dan sejumlah pejabat di Kemendagri. Selain itu, hadir pula jajaran kepala daerah se-Provinsi Papua Barat Daya, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Barat Daya.

Sumber : https://www.kemendagri.go.id/

Dorong Ketertiban Penyelenggaraan Pemilu 2024, Ditjen Bina Adwil Tegaskan Peran Penting Satpol PP dan Satlinmas

 

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan peran penting Satpol PP dan Satlinmas dalam mendukung ketertiban penyelenggaraan Pemilu 2024. Karena itu, peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP dan Satlinmas perlu dipersiapkan.

Hal itu disampaikan Sekretaris Ditjen Bina Adwil Indra Gunawan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja Daerah yang berlangsung dari tanggal 14 hingga 16 Juni 2023 di Sintesa Peninsula Hotel, Palembang, Sumatera Selatan.

“Perlu adanya dukungan Satpol PP dalam pengawasan pada pelaksanaan Pemilu 2024, seperti dengan kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh penyelenggara, peserta Pemilu, maupun pemilih pada masa kampanye,” ungkap Indra.

Dia menekankan, Satpol PP berperan strategis dalam menciptakan kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur dalam mendukung penyelenggaraan roda pemerintahan termasuk saat Pemilu 2024. “Peningkatan kapasitas SDM Pol PP akan sangat diperlukan agar dapat mewujudkan program-program secara optimal sesuai visi dan misi pemerintahan daerah,” imbuh Indra. 

Di samping itu, Indra mengimbau anggota Satpol PP agar dapat memiliki kemampuan menganalisis kebijakan (policy brief), termasuk potensi risiko terhadap implementasinya. “Diharapkan forum ini dapat membangun dan memperkuat sinergitas antar-Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina umum dan pemerintah daerah sebagai pembina teknis operasional Satpol PP dalam upaya mewujudkan Pol PP yang profesional,” tandas Indra.

Sebagai informasi, Bimtek tersebut melibatkan 42 peserta dari jajaran pejabat Pol PP yang membidangi Trantibumlinmas di provinsi maupun kabupaten/kota seluruh Indonesia yang dipilih secara selektif. Sejumlah narasumber turut dihadirkan dalam Bimtek tersebut di antaranya dari Bappenas, Lembaga Administrasi Negara, Kepala Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan, dan Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.

Sumber : https://www.kemendagri.go.id/

Rapat Koordinasi SDM Kementerian Perdagangan Tahun 2023

Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Suhanto membuka Rapat Koordinasi Sumber Daya Manusia Kementerian Perdagangan Tahun 2023 dengan tema “Transformasi SDM dalam Mewujudkan ASN Unggul Kementerian Perdagangan” yang berlangsung di Surakarta, Jawa Tengah, Senin (19 Juni).

Sekjen Suhanto mengatakan bahwa upaya Kementerian Perdagangan dalam menyelenggarakan pengelolaan SDM secara terintegrasi telah membuahkan sejumlah prestasi. Pada tahun 2022, Kemendag berhasil mendapatkan beberapa penghargaan, yaitu kategori sangat baik pada Anugerah Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dengan dengan nilai 343; BKN Award untuk kategori Implementasi Manajemen Kinerja; BKN Award untuk kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi; dan KASN Award untuk Kualitas Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dengan Kategori Baik.

Sekjen Suhanto juga menjelaskan bahwa seluruh kebijakan dan program-program pendukung yang diciptakan tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya komitmen bersama dari seluruh jajaran pimpinan di lingkungan Kementerian Perdagangan. Oleh karena itu, seluruh jajaran pimpinan di lingkungan Kementerian Perdagangan berkomitmen dalam mendukung implementasi manajemen talenta Kementerian Perdagangan.

Sekjen Suhanto berharap, Rakor SDM Kemendag Tahun 2023 ini dapat membangun komitmen bersama dalam mengembangkan strategi yang inovatif dan inklusif untuk memastikan keberhasilan jangka panjang organisasi.

Rakor SDM ini diikuti 150 peserta yang terdiri atas perwakikan dari unit Eselon II di lingkungan Kemendag, termasuk unit yang terkait dalam pengelolaan SDM. Sebagai pembicara utama pada kegiatan ini yaitu Ignasius Jonan (Menteri Kabinet Kerja 2014–2019) dengan materi Faktor Kunci dalam Meningkatkan Kinerja SDM dan Pelayanan Publik serta Joko Siswanto (LAPI ITB) dengan materi Inovasi Manajemen SDM dalam Meningkatkan Kinerja.

Turut hadir sebagai pembicara yaitu Kepala Biro Organisasi dan SDM, Rusmin Amin; Kepala Pusdiklat Perdagangan, Chandrini Mestika Dewi; Kepala Pusbin Jabatan Fungsional, Sri Iryanti; dan Kepala Pusat PEJP, Sugih Rahmansyah. Materi yang disampaikan yaitu Transformasi Kelembagaan dalam Mewujudkan SDM Kemendag yang Unggul, Pengembangan Kompetensi SDM, serta Kebijakan Pengembangan Jabatan Fungsional. (apn)

Sumber : https://www.kemendag.go.id/