BAPPENAS Gelar Musrenbangnas RKP 2024 dan Peluncuran Proyeksi Penduduk 2020-2050

 Lebih dari 2.000 perwakilan pemerintah pusat dan daerah hadir secara daring dan luring, di antaranya sekretaris kementerian/lembaga, kepala biro perencanaan, bupati, wali kota, kepala badan perencanaan pembangunan daerah, serta generasi muda, baik ASN maupun perwakilan masyarakat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 dan Peluncuran Proyeksi Penduduk 2020-2050 yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta Convention Center, Selasa (16/5/2023).

Sebagai RKP tahun terakhir dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, RKP 2024 mengusung tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dan fokus pada penyelesaian target-target pembangunan. RKP 2024 dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN), yakni PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam pelaksanaannya, RKP 2024 memiliki pedoman 8 Arah Kebijakan, yaitu: 1) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; 3) Penguatan Daya Saing Usaha; 4) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan; 5)  Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi; 6)  Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas; 7) Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan 8) Pelaksanaan Pemilu 2024.

Sebagai bagian dari Musrenbangnas RKP 2024, turut dilaksanakan Peluncuran Proyeksi Penduduk 2020-2050 yang mempersiapkan penduduk Indonesia di 2045, melalui lima strategi. Pertama, Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang: Menyusun Kebijakan Keluarga Berencana Era Baru. Kedua, Mendorong Perpindahan Penduduk yang Merata: Transmigrasi Era Baru. Ketiga, Menunjang Penuaan Penduduk: Menyiapkan Lansia Mandiri. Keempat, Menutup Kesenjangan SDM melalui Persiapan Lebih Dini dan Afirmatif. Kelima, Pembangunan Wilayah yang Seimbang Antara Perdesaan dan Perkotaan.

Dalam Musrenbangnas RKP 2024, Kementerian PPN/Bappenas juga memberikan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2023 bagi daerah yang menyusun perencanaan berkualitas dan mencapai target-target pembangunan daerah. Selamat untuk daerah peraih PPD 2023 berikut ini!

 

Kategori Perencanaan dan Pencapaian Terbaik

Tingkat Provinsi:

1. Provinsi Jawa Tengah

2. Provinsi Sumatera Selatan

3. Provinsi Jawa Barat

 

Kategori Perencanaan dan Pencapaian Terbaik

Tingkat Kabupaten:

1. Kabupaten Temanggung

2. Kabupaten Aceh Barat

3. Kabupaten Garut

 

Kategori Perencanaan dan Pencapaian Terbaik

Tingkat Kota:

1. Kota Sukabumi

2. Kota Palu

3. Kota Semarang

 

Kategori Khusus Bidang Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon

Provinsi Riau

 

Kategori Khusus Bagi Provinsi yang Memulai Inisiasi Awal Sirkular Ekonomi

Provinsi Jawa Tengah

 

Kategori Khusus Inovasi Pembiayaan Alternatif KPBU untuk Penyediaan Infrastruktur

Kabupaten Madiun

 

Gotong Royong Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global, Tema Hari Lahir Pancasila Tahun 2023

Bertempat di Lapangan Upacara Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023 yang diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai di Lingkungan Lembaga Kepresidenan, Kamis (1/6). Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan, Sekretariat Wakil Presiden, Velix Vernando Wanggai memimpin jalannya Upacara Hari Lahir Pancasila Tahun 2023 yang bertemakan "Gotong Royong Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global".

Inspektur Upacara membacakan amanat tertulis Presiden Republik Indonesia pada peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023. Dalam amanat yang dibacakan, Presiden menyampaikan bahwa dalam peringatan Hari Lahir Pancasila ini mengingatkan untuk terus mengamalkan ideologi Pancasila, mengenang jasa pendahulu, serta mensyukuri prestasi bangsa Indonesia berkat bimbingan Pancasila.

“Di tengah krisis yang melanda dunia, termasuk krisis kesehatan, pangan, energi dan keuangan, Indonesia termasuk satu dari sangat sedikit negara yang berhasil menanganinya. Kondisi ekonomi, sosial dan politik kita stabil terjaga dan bahkan semakin kokoh. Inflasi terkendali, investasi tumbuh dan peluang kerja bertambah,” ujar Velix membacakan amanat Presiden Republik Indonesia.

---

Amanat Presiden Republik Indonesia menyampaikan keadilan dan pemerataan, harus dipadukan dengan kesejahteraan. Itulah yang ingin diwujudkan melalui reformasi struktural, peningkatan SDM dan hilirisasi industri. “Kita ingin kekayaan alam negeri ini bermanfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Kita ingin mengolahnya dulu di dalam negeri untuk buka lapangan kerja dan dapatkan nilai tambah,” ucap Velix.

Velix menyampaikan ideologi Pancasila yang mengajarkan sikap toleran, keberanian dan menghargai perbedaan, telah membuat kepemimpinan Indonesia diterima dan diakui dunia.  “Presidensi G20 telah sukses kita laksanakan, negara yang berseteru, bahkan yang sedang berperang, bisa duduk bersama untuk mencari solusi damai, Keketuaan Indonesia di ASEAN juga akan kita manfaatkan untuk membuat ASEAN semakin kokoh, bersatu dan terus menjadi jangkar perdamaian dan kemakmuran Kawasan, ini adalah bukti bahwa Pancasila bukan hanya untuk Indonesia tetapi juga relevan untuk dunia,” ucap Velix.

Terakhir, Presiden mengajak rakyat Indonesia untuk bergerak bersama, menolak ekstrimisme, menolak politisasi identitas dan agama, serta menolak segala bentuk provokasi. “Mari kita sambut pesta demokrasi dengan kedewasaan dan suka cita dengan memegang teguh Pancasila, mari perjuangkan visi Indonesia 2045 menjadi Indonesia maju, naik kelas dari negara berkembang menjadi negara maju yang adil, sejahtera dan merata serta berwibawa dalam percaturan pergaulan dunia” tutup Velix membacakan amanat Presiden Republik Indoensia. (ART/YLI- Humas Kemensetneg)

Pelantikan Pejabat Fungsional di Lingkungan Kemensetneg

 

Senin (29/5), Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM), Agussalim melantik enam Pejabat Fungsional di lingkungan Kemensetneg sesuai Keputusan Menteri Sekretaris Negara (Kepmensesneg) Nomor 95 Tahun 2023 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Perpustakaan, Gedung I Lantai 3 Kemensetneg.

Keenam Pejabat Fungsional yang diambil sumpahnya yaitu Ricka Rosita sebagai Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda; Sudiyana sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda;  Randy Adisaputra Djohar sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama; Raksa Firdani sebagai Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama; Wulan Nawangsari sebagai Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama; dan Asprilla Wahyu Dona Dony sebagai Pranata Hubungan Masyarakat Terampil.

Dalam sambutannya, Agussalim menjelaskan bahwa sesuai dengan Keputusan Mensesneg, para pejabat fungsional tersebut harus memiliki etika dan integritas yang baik. "Sesuai dengan Kepmensesneg yang dibacakan, integritas dan etika perlu menjadi catatan bagi pejabat terlantik dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Hal itu diperlukan agar tidak terjadi hal-hal yang mencederai Kemensetneg, terutama isu-isu di masyarakat," ujar Agussalim.

---

Agussalim juga menyampaikan pentingnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, yang memiliki hubungan terkait Penilaian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi Pejabat Fungsional. Dalam Permen PANRB tersebut juga diterangkan cara-cara penilaian terhadap kinerja yang mengalami perubahan, terutama Objective and Key Result (OKR) yang akan dikonversi menjadi nilai.

Sebelum memberikan ucapan selamat bagi pejabat yang dilantik, Agussalim mengingatkan bahwa Jabatan Fungsional masih memiliki “pekerjaan rumah” yang banyak, terutama penilaian yang harus diselesaikan pada bulan Juni mendatang. Ia berharap para pejabat fungsional yang baru dapat menyelesaikan SKP secepatnya dan tentunya meningkatkan kinerja baik bagi individu maupun bagi Kemensetneg. (TSP/DEW-Humas Kemensetneg)

Penerapan Manajemen Talenta Jadi Topik Utama Rakornas Kepegawaian 2023

 

[SIARAN PERS] Nomor: 004/RILIS/BKN/V/2023

Penerapan Manajemen Talenta Jadi Topik Utama Rakornas Kepegawaian 2023

Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai instansi pembina manajemen ASN se-Indonesia tengah membangun profil manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah dimulai dengan pemetaan potensi dan kompetensi melalui talent pool. Selain sebagai bentuk database profil kompetensi ASN, pembentukan manajemen talenta juga ditujukan untuk regenerasi SDM ASN sedini mungkin, mengingat kebutuhan dantuntutan pelayanan publik serta tata kelola pemerintahan yang semakin dinamis.

Persiapan penerapan manajemen talenta ASN di seluruh instansi pemerintah ini akan disampaikan kepada seluruh instansi pengelola ASN, yakni Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) melalui Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Kepegawaian bertajuk “Talent Management 2030: Smart, Agile, and Empathy” yang digelar pada Selasa, 30 Mei 2023 secara hybrid. Forum ini juga sekaligus sebagai bentuk evaluasi pengelolaan manajemen kepegawaian nasional.

Perhelatan akbar bagi seluruh Pengelola Kepegawaian ini akan dibuka oleh Wakil Presiden RI. Adapun narasumber yang hadir meliputi Kementerian PANRB sebagai mitra kerja BKN dan perwakilan Pemerintah Singapura melalui Public Service Division (PSD) dari perspektif sektor pemerintahan. Selain itu BKN juga melibatkan beberapa perwakilan sektor swasta, di antaranya PT. Astra International sebagai narasumber dalam rangka knowledge-sharing seputar implementasi manajemen talenta, dan PT. Unilever Indonesia dari aspek transformasi bisnis proses digital.

Pada kesempatan ini BKN juga mengumumkan penghargaan bagi pengelola kepegawaian terbaik melalui BKN Award Tahun 2023 sebagai bentuk apresiasi atas komitmen instansi pemerintah dalam mendukung kemajuan kinerja birokrasi, khususnya dalam manajemen ASN. Penghargaan BKN Award diberikan kepada Pengelola Kepegawaian K/L/D yang dibagi atas 3 (tiga) kategori, yaitu: Pertama, kategori utama berupa Implementasi Manajemen ASN Terbaik. Kedua, kategori elemen implementasi manajemen ASN dan pemanfaatan sistem informasi yang mencakup Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian; Pengembangan Kompetensi; Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja; Penerapan Pemanfaatan Data – Sistem Informasi dan CAT. Ketiga, kategori special mention yakni Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian BKN.

Format pdf siaran pers ini dapat diunduh pada tautan berikut.

Sumber : https://www.bkn.go.id/

45 DAERAH YANG TAK AJUKAN FORMASI CPNS DAN PPPK 2023, Apakah Daerahmu Termasuk?

 

MenPAN-RB secara resmi mengumumkan sebuah berita kekecewaan bagi tenaga honorer di tanah air terkait pengajuan formasi CPNS dan PPPK 2023 di sejumlah daerah. 

Tentu hal ini menjadi berita yang menyedihkan bagi sebagian tenaga honorer didaerah tertentu oleh karena tidak ada formasi CPNS maupun PPPK yang diusulkan oleh pemda daerah setempat. 

Apalagi yang harus diperbuat tenaga honorer, kini pengajuan formasi CPNS dan PPPK telah resmi ditutup dan telah menemukan titik finalnya dimana terdapat sejumlah daerah yang tidak mengajukan formasi tersebut.

Hal tersebut disampaikan MenPAN-RB dalam rapat kerja bersama DPR RI komisi X pada tanggal 24 Mei 2023.

Sehingga bagi para tenaga honorer harap simak baik-baik sejumlah daerah yang tidak mengusulkan formasi CPNS dan PPPK agar tidak terlalu banyak berharap. 

Adapun terdapat 45 daerah yang tidak mengusulkan formasi CPNS dan PPPK tahun 2023 oleh pemerintah daerah setempat yang secara langsung disampaikan oleh MenPAN-RB yakni:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Karo

4. Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat

5. Pemerintah Daerah Kota Subussalam

6. Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas

7. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

8. Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma

9. Pemerintah Daerah Kota Tanjung Balai

10. Pemerintah Daerah Kota Binjai

12. Pemerintah Daerah Kota Bengkulu

13. Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberama Raya

14. Pemerintah Daerah Kabupaten Lanny Jaya

15. Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya

16.Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya

17. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Pegunungan

18. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah

19. Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan

20. Pemerintah Daerah Kabupaten Talikara

21. Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi

22. Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo

23. Pemerintah Daerah Kota Palopo

24. Pemerintah Daerah Kota Jayapura

25. Pemerintah Daerah Kapubapen Mamuju

26. Pemerintah Daerah Kabupaten Nduga

27. Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori

28. Pemerintah Daerah Kabupaten Warapen

29. Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar

30. Pemerintah Daerah Kabupaten Poso

31. Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo

32. Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar

35. Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakaman Ulu

36. Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai

37. Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat

38. Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo

39. Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang

40. Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi

41. Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas

42. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara

43. Pemerintah Daerah Kota Bekasi

44. Pemerintah Daerah Provinsi Papua

45. Pemerintah Daerah Provinsi Banten

Sumber : https://www.klikpendidikan.id/

PPDB 2023 Segera Dibuka, Berikut Link Cek Akreditasi Sekolah

 

Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB 2023 jenjang SD, SMP, dan SMA akan segera dibuka.

Maka dari itu, orangtua beserta siswa yang akan mendaftar PPDB 2023 bisa segera mencari tahu kualitas sekolah dengan melihat akreditasi sekolah yang dituju

Akreditasi bisa menjadi bahan pertimbangan orangtua dan siswa untuk mendaftar sekolah di PPDB 2023.

Dikutip dari laman Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM), ada tiga peringkat akreditasi sekolah yaitu:

1. Akreditasi A (Unggul): diperuntukkan bagi sekolah/madrasah yang memiliki nilai akhir akreditasi sebesar 91 – 100

2. Akreditasi B (Baik): diperuntukkan bagi sekolah/madrasah yang memiliki nilai akhir akreditasi sebesar 81 – 90

3. Peringkat akreditasi C (Cukup Baik): diperuntukkan bagi sekolah/madrasah yang memiliki nilai akhir akreditasi sebesar 71 – 80.

Bagi orangtua dan siswa yang ingin mengecek akreditasi sekolah untuk PPDB 2023, bisa cek melalui link resmi https://bansm.kemdikbud.go.id/akreditasi.

Cara mengeceknya pun cukup mudah, orangtua dan siswa bisa mencoba cara seperti dibawah ini:

1. Buka laman resmi BAN-SM di link https://bansm.kemdikbud.go.id/akreditasi

2. Pilih provinsi dan kabupaten atau kota

3. Kemudian, pilih jenjang pendidikan (SD, SMP, atau SMA)

4. Pilih status sekolah yang dituju

5. Pilih tahun dan peringkat akreditasi

6. Masukkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) atau nama sekolah

9. Klik "Cari Sekolah".

Nantinya, akan ada data lengkap berupa nama sekolah beserta peringkat akreditasinya.

Sumber : https://www.klikpendidikan.id/

Mendagri: Perkuat SDM melalui Pendidikan Numerasi Sekolah Dasar

 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, kebijakan percepatan capaian pendidikan numerasi sekolah dasar di daerah ditujukan untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM). Pendidikan numerasi ini dilakukan dengan Metode Gasing (gampang, asyik, menyenangkan) sebagaimana yang telah dikembangkan oleh ahli fisika dan matematika Yohanes Surya.

Hal itu disampaikannya pada acara Sosialisasi Kebijakan Percepatan Capaian Pendidikan Numerasi Sekolah Dasar yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (4/5/2023). Sosialisasi ini turut dihadiri oleh sebanyak 101 penjabat (Pj.) kepala daerah yang hadir secara online.

“Rekan-rekan di wilayah hendaknya bisa untuk menangkap ide-ide bagus seperti ini dalam rangka untuk memperkuat dunia pendidikan, khususnya pembangunan sumber daya manusia,” katanya.

Mendagri menyampaikan, sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 serta sejumlah pertemuan yang digelar oleh kementerian/lembaga (K/L). Selain itu, Kemendagri dan Kemendikbudristek telah mengeluarkan petunjuk teknis (juknis) terkait kebijakan percepatan capaian pendidikan numerasi tersebut.

“Kemudian kita juga sudah melaksanakan rapat bersama yang dipimpin langsung oleh Bapak Menko Marinves beberapa bulan yang lalu dengan seluruh kepala daerah, baik yang definitif maupun penjabat dan intinya adalah untuk makin menyosialisasikan dan memasukkan program metode gasing ini ke daerah masing-masing,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, meski di lapangan terjadi tantangan, namun percepatan pendidikan ini harus dilakukan. Mendagri meminta para kepala daerah baik yang penjabat maupun definitif untuk memperkuat percepatan numerasi tersebut melalui program pendidikan. Selain itu terus berpikir positif, tidak berpengaruh oleh suara-suara negatif.

“Ada juga suara-suara yang minor yang menyampaikan bahwa seolah-olah ini adalah proyeklah, dianggap ini nanti monopoli, kegiatan yang belum teruji, dan lain-lain. Nah saya khawatir rekan-rekan sekalian yang menanggapi negatif, karena belum melihat hasilnya, belum mencoba,” ungkapnya.

Mendagri menekankan, agar pemerintah daerah membuktikan sendiri pelaksanaan Metode Gasing. Apalagi berbagai testimoni telah membuktikan bahwa metode tersebut mampu meningkatkan kemampuan numerasi siswa.

“Ini sudah banyak dibuktikan oleh teman-teman yang sudah melaksanakan dalam rapat-rapat yang lalu banyak sekali testimoni yang dilakukan oleh kepala daerah semuanya positif,” tandasnya.

Sumber : https://www.kemendagri.go.id/