Banyuwangi Jadi Pilot Project Gerakan Anak Sehat untuk Cegah Stunting

 

Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Ibu Wury Maruf Amin bersama anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) melakukan peluncuran Gerakan Anak Sehat untuk Mencegah Stunting di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Kabupaten Banyuwangi (25/07).

Gerakan Anak Sehat ditujukan untuk Pencegahan Balita Stunting dengan meningkatkan status gizi balita melalui pemenuhan asupan gizi dan praktik pemberian makan keluarga serta peningkatan keterlibatan multipihak. Kabupaten banyuwangi menjadi pilot project dalam pelaksanaan program ini.

Gerakan ini dilakukan dengan pemberian makanan tambahan, edukasi dan penimbangan rutin pada balita berisiko stunting yang dilakukan oleh Posyandu, Puskesmas dan organisasi masyarakat dengan sasaran 351 balita di 4 kecamatan.

Hadir dalam kesempatan ini, Ida Gunadi Sadikin selaku Wakil Ketua Bidang 2 OASE-KIM sekaligus Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenkes.

Menurut Ida, program ini sudah disiapkan dari hasil riset dan kolaborasi dengan berbagai profesor, ahli gizi, dokter anak dan praktisi kesehatan.

''Kami berharap program ini berjalan sesuai dengan yang sudah disiapkan dan sejalan dengan program yang akan diluncurkan oleh Kemenkes,'' ujar Ida.

Gerakan ini bekerjasama dengan posyandu, yang akan memberikan makanan siap saji kepada target balita yang memiliki gizi kurang dan underweight setiap hari. Monitoring akan dilakukan setiap 14 hari terutama bagi balita yang mengalami underweight.

''Makanan siap saji ini di masak dan diantar langsung oleh Ibu-ibu kader yang ada di desa,'' tambah Lilik Umi Abdul Halim Iskandar selaku Pendamping dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar.

Dengan adanya gerakan ini diharapkan dapat memutus angka stunting di kabupaten Banyuwangi karena dimulai dari sebelum terjadinya stunting sehingga bisa dijalankan di daerah lain yang angka stuntingnya masih tinggi.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak[at]kemkes[dot]go[dot]id (AP).

BSKDN Tutup Pelaporan Data Inovasi 2023, Sebanyak 27.111 Inovasi Daerah Berhasil Terhimpun

 

adan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menutup proses pelaporan data inovasi daerah melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID) pada Jumat (28/7/2023) pukul 23.59 WIB. Berdasarkan data BSKDN per tanggal 27 Juli 2023, sebanyak 27.111 inovasi daerah sudah berhasil dihimpun.

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengungkapkan, jumlah yang terhimpun itu terdiri dari berbagai inovasi. Dia merinci jenis inovasi yang terhimpun itu yakni sebanyak 24.699 inovasi penerapan, 1.039 inovasi uji coba, dan 1.373 inovasi inisiatif. Pelaporan tersebut dilakukan oleh 521 pemerintah daerah (Pemda).

"Terima kasih kepada pemerintah kota yang sudah 100 persen melaporkan, sementara kabupaten sebesar 94,7 persen, dan provinsi masih tersisa tiga provinsi yang belum (melaporkan inovasinya) dan sudah mencapai 92,1 persen," ujar Yusharto secara virtual saat menyampaikan arahan dalam Webinar Koordinasi Progress dan Pengayaan Pelaporan Inovasi Daerah dalam Rangka Penilaian IGA Tahun 2023 di Ruang Video Conference BSKDN, Jumat (28/7/2023).

Yusharto mengatakan, pelaporan data inovasi daerah melalui aplikasi IID semula akan ditutup pada tanggal 7 Juli 2023. Namun karena animo pelaporan yang masih tinggi membuatnya menambah waktu pelaporan hingga Jumat, 28 Juli 2023. Adapun pelaporan tersebut berkaitan dengan gelaran Innovative Government Award (IGA) 2023 yang diselenggarakan BSKDN Kemendagri sebagai ajang penghargaan bagi daerah terinovatif.

Dia melanjutkan, pasca-pelaporan data inovasi 2023, BSKDN Kemendagri akan segera melakukan pengukuran meliputi kegiatan verifikasi, validasi, dan analisis laporan IID berdasarkan evidence oleh tim teknis. Untuk itu, Yusharto mengingatkan Pemda agar segera melaporkan data inovasi kepada pemerintah pusat melalui BSKDN.

"Hari ini adalah hari terakhir Bapak Ibu sekalian untuk Bapak dan Ibu menginput dan ini menjadi bagian dari kegiatan penjaringan inovasi untuk tahun 2023. Kami tunggu sampai pukul 23.59 WIB," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Yusharto juga mengatakan, pihaknya sudah melakukan pembinaan dan pengawasan (Binwas) kepada Pemda di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Binwas tersebut menjadi bagian dari upaya memacu Pemda meningkatkan kualitas dan peringkatnya dalam gelaran IGA 2023 mendatang.

"Mudah-mudahan rentetan pembinaan dan pengawasan sepanjang 2023 ini akan meningkatkan kualitas inovasi kita dari waktu ke waktu," pungkasnya.

Sumber : https://www.kemendagri.go.id/

Kemendagri Dorong Satpol PP - Satlinmas Bangun Sinergi Sambut Pemilu dan Pilkada 2024

 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) terus mendorong Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) untuk berkoordinasi serta bersinergi dalam menyambut Pemilu dan Pilkada 2024. 

Upaya tersebut dinilai penting dan menjadi salah satu kunci sukses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada agar berjalan kondusif. Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Pol PP dan Linmas Ditjen Bina Adwil Edi Samsudin Nasution menjelaskan, koordinasi itu juga penting dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan suasana yang terkendali, khususnya di bidang ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) di lingkup masyarakat. 

“Sehingga secara bersama memiliki tujuan yang sama dengan langkah yang sama demi tercapainya tujuan bersama,” ungkap Edi saat membuka Rapat Asistensi Kesiapan Satgas Linmas dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Hotel Orchardz Jayakarta, Jakarta, Kamis (27/7/2023). 

Dirinya juga mendorong daerah agar membentuk Satuan Tugas (Satgas) Linmas. Pasalnya pembentukan satgas tersebut menjadi upaya yang dapat menjembatani Satpol PP dan Satlinmas dalam melakukan pembinaan trantibumlinmas di daerah. 

“Sampai saat ini jumlah daerah yang telah membentuk Satgas Linmas dibuktikan dengan SK sebanyak 13 Provinsi, 34 Kabupaten, 11 Kota, dan 7 Kecamatan, yang jumlahnya masih kurang jauh dari total daerah otonom,” tambah Edi. 

Edi berharap, daerah dapat membentuk Satgas Linmas sebelum diselenggarakannya Pemilu dan Pilkada 2024. 

Sebagai informasi, kegiatan tersebut dihadiri para peserta dari unsur pemerintah pusat dan daerah. Adapun acara ini juga mengundang para narasumber di antaranya Kepala Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah dan Kepala Biro Perencanaan KPU RI. 

Sumber : https://www.kemendagri.go.id/

Mulai Januari 2024 Kenaikan Pangkat PNS Berlaku Enam Periode

 [SIARAN PERS]

Nomor: 009/RILIS/BKN/VII/2023

Mulai Januari 2024 Kenaikan Pangkat PNS Berlaku Enam Periode

Menindaklanjuti realisasi pemangkasan proses bisnis dan percepatan layanan kepegawaian, mulai Januari 2024, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberlakukan periode Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sebelumnya berlaku 2 (dua) periode menjadi 6 (enam) periode. Ketentuan terbaru ini telah diterbitkan melalui Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS.

Dengan perubahan ketentuan ini periode Kenaikan Pangkat PNS yang sebelumnya ditetapkan setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober diubah menjadi setiap tanggal 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember setiap tahun. Namun pemberlakuan periodisasi Kenaikan Pangkat sebanyak enam kali ini tidak berlaku bagi jenis Kenaikan Pangkat anumerta dan Kenaikan Pangkat pengabdian.

Sebagai bagian dari unsur manajemen ASN, Kenaikan Pangkat merupakan bentuk penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara. Perlu diketahui bahwa periodisasi Kenaikan Pangkat sebanyak enam kali ini merujuk pada periode usulan bukan kuantitas Kenaikan Pangkat. Dengan kata lain, PNS dapat diajukan usul Kenaikan Pangkat dalam kurun waktu enam periode dalam satu tahun selama memenuhi syarat Kenaikan Pangkat. Bertambahnya periodesasi Kenaikan Pangkat PNS ini maka kesempatan mengajukan Kenaikan Pangkat dalam satu tahun lebih banyak.

Selengkapnya ketentuan terbaru Kenaikan Pangkat PNS ini dapat diunduh pada https://www.bkn.go.id/unggahan/2023/07/Peraturan-BKN-4-Tahun-2023-Periodisasi-Kenaikan-Pangkat-Pegawai-Negeri-Sipil.pdf.

Format pdf siaran pers ini dapat diunduh pada tautan berikut.

Sumber : https://www.bkn.go.id/

Plt. Kepala BKN: PPPK Bagian Dari ASN

 

Humas BKN, Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tidak ada dikotomi antara PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan PNS (Pegawai Negeri Sipil). Yang membedakan keduanya yakni masa kerja karena untuk PPPK ada perjanjian kerja yang masa kerjanya sesuai dengan kontrak kerja. Hal ini disampaikan oleh Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto dalam acara Pengarahan dan Penandatangan Perjanjian Kerja PPPK Formasi Tahun 2022 di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara pada Rabu (26/7/2023) di Aula Kantor BKN Pusat.

Plt. Kepala BKN menjelaskan bagaimana mekanisme perpanjangan masa kerja PPPK. Haryomo menegaskan, selama organisasi membutuhkan dan sepanjang kompetensi PPPK diperlukan, maka kontrak kerja PPPK dapat diperpanjang sampai dengan Batas Usia Pensiun (BUP). “Oleh sebab itu, saya harap seluruh PPPK di BKN dapat memahami PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta Peraturan BKN No. 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan BKN No. 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Hal ini agar tiap individu PPPK dapat memahami hak serta kewajiban selama bekerja,” jelas Haryomo.

Lebih lanjut Plt. Kepala BKN menuturkan, PPPK dapat mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama, JPT Madya, dan Jabatan Fungsional Tertentu. Berbeda dengan PNS yang harus memulai karier dari bawah, PPPK dapat langsung memulai karier di instansinya sebagai JPT. “Saat ini Bapak dan Ibu sekalian sudah menjadi ASN. Oleh sebab itu saya tegaskan agar Bapak dan Ibu menahan diri dari mengikuti politik praktis dalam menghadapi tahun politik ke depan,” pesan Haryomo mengingatkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN.

Haryomo mengingatkan agar PPPK BKN hati-hati dalam menggunakan media sosial. Jika terindikasi dan terbukti melakukan politik praktis di media sosial, maka ada konsekuensi hukuman disiplin yaitu pemutusan kontrak kerja. “Saya berharap saudara-saudara dapat menjalankan tugas dengan optimal, berintegritas, dan profesional serta selalu menjaga martabat instansi BKN. Patuhi dan ikuti segala peraturan dan ketentuan yang ada. Tumbuhkan kedisiplinan dan etos kerja yang tinggi,” tutup Haryomo.

Sebagai informasi, jumlah calon PPPK Tenaga Teknis BKN Formasi Tahun 2022 sebanyak 30 orang, dengan penempatan unit kerja di BKN Pusat sebanyak 19 orang dan Kantor Regional BKN sebanyak 11 orang.

Penulis: app/end
Editor: ratna

Menyemarakkan Puncak Perayaan HUT Ke-75, BKN Gelar Sosialisasi Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023

 

Humas BKN, Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jabatan Fungsional. Peraturan tersebut ditetapkan untuk memberikan landasan bagi instansi pemerintah dan instansi pembina dalam melakukan pembinaan jabatan fungsional.

 

 

 

 

 

VIEW THUMBNAILS

Sri Gantini, Direktur Jabatan Aparatur Sipil Negara mengharapkan adanya pemahaman substansi yang sama terhadap Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 3 Tahun 2023. Sehingga bertepatan dengan perayaan puncak HUT BKN ke-75 (25/7/3023), diadakan sosialisasi perdana khusus kepada seluruh PNS di lingkungan BKN dalam rangka memberikan pemahaman dan penyamaan persepsi yang menjadi salah satu tugas fungsi BKN yaitu pengelola manajemen ASN.

Selaras dengan penetapan peraturan tersebut, saat ini Direktorat Jabatan ASN telah menyiapkan aplikasi DISPAKATI (Digitalisasi Sistem Penilaian Angka Kredit Konvensional Ke Integrasi). Aplikasi tersebut berguna untuk membantu instansi pemerintah pusat/daerah dan/atau instansi pembina dalam melakukan penyesuaian angka kredit. Penyesuaian ini dilakukan agar angka kredit pejabat fungsional sebelumnya dapat dikumulatifkan dengan angka kredit konversi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

Penulis: nad
Editor: dey

Membawa Misi Kebudayaan, Indonesia hadir di Vanuatu

 

Kolaborasi antar lembaga Pemerintah Indonesia termasuk dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI akan menghadirkan penampilan para artis dan seniman asal Papua dan Nusa Tenggara Timur pada 7th Melanesian Arts and Culture Festival (MACFEST) 2023 atau Festival Budaya Melanesia ke-VII di Port Villa, Vanuatu, pada tanggal 25 s.d. 30 Juli 2023.

“Serangkaian pertunjukan yang akan dilakukan oleh para seniman ini membawa misi persahabatan dan isu lingkungan” jelas Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid, di Jakarta, pada Senin (24/7).

Hilmar menambahkan, kehadiran Indonesia pada MACFEST membawa pesan semangat kebersamaan dan komitmen kerja sama serta untuk merekatkan interaksi antar masyarakat Melanesia di Indonesia dengan masyarakat di negara-negara Pasifik, terutama sub kawasan Melanesia.

Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat kerja sama dengan negara-negara Pasifik melalui visi Pacific Elevation. Selain itu juga akan semakin meningkatkan citra positif Indonesia sebagai negara majemuk yang mengedepankan nilai-nilai persatuan.

Dalam pertemuan bilateral dengan Menlu RI di Bali, 7 Desember 2022, pada kegiatan Indonesia-Pacific Forum for Development, Direktur Jenderal Melanesian Spearhead Group (MSG) menyampaikan undangan kepada Indonesia sebagai anggota asosiasi MSG untuk berpartisipasi pada MACFEST.

Hal yang sama juga diangkat oleh Wakil Perdana Menteri Vanuatu saat melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada Juni lalu. Tim Misi Kebudayaan Indonesia dari Papua akan membawakan lagu Papua Dalam Cinta ciptaan Pay yang dipopulerkan oleh grup asal Papua, Soa Soa dan juga lagu baru yang diciptakan oleh Stephen Wally berjudul Building a Bridge of Love.

Dari Nusa Tenggara Timur, Grup musik kampung Leisplang dari Maumere akan membawakan musik tradisional dengan tarian dan nyanyian dengan salah satu judul Gong Waning tentang gotong royong dan isu lingkungan. Pangung Budaya di Port Vila juga akan dimeriahkan oleh penampilan group tari asal Papua, Kasbi Dance. (Tim Kebudayaan)
Sumber : https://www.kemdikbud.go.id/

KBRI Riyadh Fasilitasi Kerja Sama IPB University dengan Perguruan Tinggi di Arab Saudi

 

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh melalui Atase Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi Institut Pertanian Bogor (IPB) University membangun kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di Arab Saudi. Kerja sama yang dibangun ini, fokus pada bidang sains, teknik, pertanian, perikanan, kelautan, agroindustri, dan ekonomi.

Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Riyadh, Badrus Sholeh, mengatakan kehadiran IPB University sudah cukup lama ditunggu oleh berbagai perguruan tinggi di Arab Saudi. Bahkan, kata Badrus, beberapa perguruan tinggi tersebut sudah melakukan kunjungan akademis ke IPB University.

“Kerja sama IPB University akan menjadi momentum kuat dan komprehensif dengan melibatkan berbagai universitas-universitas top serta industri penting di berbagai kota di Arab Saudi,” ujar Badrus saat diskusi membangun peluang kerja sama antara IPB University dengan beberapa perguruan tinggi di Arab Saudi secara daring, pada Selasa (25/7).

Untuk saat ini, terdapat tujuh perguruan tinggi di Arab Saudi yang akan menjadi fokus IPB University dalam membangun kerja sama, yaitu King Abdulaziz University, King Fahd University of Petroleum and Minerals, King Saud University, Ummul Qura University, Islamic University of Madinah, Majmaah University, dan Taif University.

“Selain itu, ada 10 universitas lainnya di Arab Saudi yang potensial untuk membangun kerja sama di bidang pertanian, perikanan, kelautan dan konservasi,” lanjut Atdikbud Badrus.

Selain perguruan tinggi, IPB University juga telah berdialog untuk membangun kerja sama dengan beberapa industri di Arab Saudi. “Integrasi kerja sama antara dunia akademik dan industri ini sejalan dengan Visi 2030 Pemerintah Arab Saudi dibawah Perdana Menteri Putra Mahkota Mohammad bin Salman,” ungkap Atdikbud Badrus.

IPB University saat ini tengah menjajaki kerja sama dengan King Faisal University dalam bidang pertanian. Untuk itu, Dekan Ekonomi dan Manajemen, IPB University, Irfan Syauqi Beik, meminta Atdikbud agar proses kerja sama bisa lebih cepat. “IPB ingin menjadi pusat halal terbesar di Asia Tenggara dan berharap kerja sama berdampak di pendidikan, penelitian, dan ekonomi,” ujarnya.

Ke depannya, Rektor IPB University sedang merencanakan kunjungan kerja sama akademik dengan tujuh universitas serta kelompok industri terkait dengan pertanian, perikanan, kelautan, dan ekonomi di Arab Saudi. Rencananya, kunjungan ini akan dilaksanakan pada Oktober 2023.

“Kunjungan rektor dan delegasi ke Arab Saudi tidak hanya berdampak bagi penguatan kerja sama akademik dan industri kedua negara, tetapi juga bagi Timur Tengah,” tutur Atdikbud Badrus.

Di samping itu, IPB University juga bisa menjadi daya tarik bagi mahasiswa dan dosen Arab Saudi serta Timur Tengah untuk studi dan melakukan kerja sama penelitian, serta pendidikan dan pengajaran khususnya dibidang pertanian, perikanan, kelautan, konservasi serta agroindustri,” lanjut Atdikbud Badrus.

Sebagai informasi, IPB University telah menempati THE Impact Rankings 2023 pada peringkat 101-200 dari 1591 universitas dunia. Sementara itu, berdasarkan QS World University Ranking, IPB University pada tahun 2024 akan menempati peringkat 489. Di Arab Saudi sendiri, terdapat 16 universitas yang masuk QS World University Ranking dari peringkat 143 hingga 1200. Peringkat tertinggi ditempati oleh King Abdulaziz University.

“Pemahaman umum masyarakat Indonesia bahwa belajar di Arab Saudi yang dikenal adalah bidang agama dan Bahasa Arab. Padahal dalam perkembangan dalam satu dekade ini, bidang paling tinggi perkembangannya adalah sains dan teknologi. Ini juga peluang untuk pelajar Indonesia untuk lanjut studi melalui beasiswa program S1, S2 dan S3 bidang tersebut, serta peluang bagi para pakar dan dosen untuk mengajar dan menjadi peneliti di universitas-universitas serta industri di Arab Saudi,” pungkas Atdikbud Badrus. (Badrus Sholeh, Editor: Denis)
Sumber : https://www.kemdikbud.go.id/

Rakernas XV APKASI, Sekjen Kemendagri Tekankan Indikator Keberhasilan Pemilu

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menekankan indikator keberhasilan pemilu yang perlu diperhatikan oleh berbagai pihak termasuk kepala daerah. Hal itu disampaikan Suhajar saat menjadi pembicara pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di ICE BSD City, Tangerang, Kamis (20/7/2023).

Suhajar mengatakan, indikator tersebut meliputi sejumlah aspek, yaitu pemilu berlangsung aman dan lancar sesuai aturan yang berlaku. Indikator lainnya yakni tingginya partisipasi pemilih. Kemudian tidak terjadi konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa terutama konflik kekerasan. Indikator yang terakhir yakni pemerintah yang ada tetap berjalan lancar, baik di pusat maupun daerah.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, Presiden Jokowi telah mengarahkan kepada seluruh jajaran pemerintah agar mendukung penuh penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Karena itu, suksesnya gelaran tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab bersama.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), kata dia, menyampaikan terima kasih kepada kepala daerah yang sudah mulai banyak menganggarkan APBD-nya untuk mendukung pilkada. “Kami berterima kasih karena memang pilkada ini dananya memang dana APBD,” ujarnya.

Tak hanya itu, pemerintah daerah (Pemda) juga diimbau untuk membantu kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggara pemilu di daerah. Hal ini misalnya kebutuhan kantor bagi KPU maupun Bawaslu di daerah.

Dia mengatakan, dalam menyukseskan pemilu diperlukan sinergi dari berbagai pihak, baik dari penyelenggara pemilu, pemerintah, aparat keamanan, partai politik, media massa, dan lembaga swadaya masyarakat. Pemerintah termasuk kepala daerah berperan sentral dalam mengendalikan sinergi tersebut. “Karena kalau setiap daerah aman, maka Indonesia akan menjadi aman,” jelasnya.

Kepala daerah juga diarahkan agar dapat menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Dirinya meminta bantuan kepada kepala daerah untuk memastikan tidak terjadi politisasi birokrasi. Dia meyakini para kepala daerah telah memahami cara untuk menjaga aspek tersebut

Selain itu, Pemda juga perlu memitigasi potensi masalah agar dapat segera diantisipasi melalui kerja sama dengan semua kekuatan di daerah, seperti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Daerah juga perlu membantu distribusi logistik pemilu dan pilkada. “Alhamdulillah selama ini (distribusi logistik) berjalan lancar berkat kerja sama pemerintah daerah,” tandasnya.

Sumber : https://www.kemendagri.go.id/

Terima Kunjungan Chief Executive Hong Kong, Presiden Bahas Investasi hingga Perlindungan WNI

 Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Chief Executive Hong Kong, John Lee, beserta delegasi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 25 Juli 2023. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan tiga hal, yaitu soal investasi, perdagangan, hingga perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di Hong Kong.

"Pertama, terkait dengan masalah investasi, intinya Bapak Presiden menyampaikan bahwa peluang investasi di Indonesia sangat besar dan Bapak Presiden menyampaikan antara lain peluangnya adalah di pembangunan ibu kota baru. Di beberapa sektor yang disebut Bapak Presiden adalah antara lain mengenai infrastruktur, transportasi, digital technology, dan juga green energy," ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam keterangannya selepas mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan.

Kedua, terkait perdagangan, kedua pihak berkomitmen untuk memberikan fasilitasi agar hambatan-hambatan perdagangan makin menurun karena jumlah perdagangan antara Indonesia dan Hong Kong sudah cukup besar. Menurut Menlu, pada kuartal pertama tahun lalu, perdagangan Indonesia dengan Hong Kong naik cukup signifikan lebih dari 20 persen.

"Yang disampaikan Bapak Presiden adalah akses beberapa produk Indonesia antara lain produk makanan, pertanian, dan rempah-rempah. Bapak Presiden menyarankan agar ada kerja sama di bidang bea cukai yang disambut baik oleh Chief Executive Hong Kong," imbuh Menlu.

Ketiga, Presiden Jokowi menitipkan terkait perlindungan warga negara Indonesia berikut kesejahteraannya. Seperti diketahui, jumlah WNI di Hong Kong mencapai lebih dari 140 ribu orang dengan 90 persen di antaranya merupakan pekerja migran.

"Chief Executive mengatakan bahwa mereka sangat berterima kasih dengan keberadaan pekerja migran Indonesia di sana yang sangat memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Hong Kong dan Bapak Presiden menyampaikan titip untuk perlindungannya dan juga masalah kesejahterannya," jelas Menlu.

Menlu menambahkan bahwa dari pertemuan tersebut, komitmen pada tataran Chief Executive dan beberapa perusahaan terkait investasi di Indonesia terlihat sangat kuat. Hal tersebut dikarenakan situasi perekonomian Indonesia yang dinilai baik dan stabil.

"Mereka melihat bahwa perkembangan ekonomi Indonesia sangat baik, terus meningkat, dan sangat stabil. Jadi itu yang kemudian menjadikan mereka memutuskan untuk terus meningkatkan kerja sama ekonomi dengan Indonesia," tandasnya.

Selain didampingi oleh Menteri Luar Negeri, dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi turut didampingi oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. (Humas Kemensetneg)

Presiden Jokowi Tinjau Rekonstruksi Jalan Raya Surakarta-Gemolong-Purwodadi

 Presiden Joko Widodo meninjau langsung rekonstruksi Jalan Raya Surakarta-Gemolong-Purwodadi di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, pada Minggu, 23 Juli 2023. Dalam keterangannya selepas peninjauan, Presiden Jokowi menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mempercepat perbaikan infrastruktur jalan di seluruh Tanah Air.

"Ya ini sama seperti yang saya lihat di provinsi-provinsi yang lain, ini kita ingin memperbaiki, mempercepat, utamanya jalan-jalan provinsi, jalan-jalan kabupaten, jalan-jalan kota di seluruh Tanah Air. Yang kita anggarkan pada tahap pertama itu Rp7 triliun, nanti tahapan kedua Rp7 triliun, untuk tahun ini," ujar Presiden.

Menurut Presiden, dari sisi kemantapan, jalan-jalan provinsi di Jawa Tengah sudah baik yakni mencapai 88 persen. Adapun untuk Jalan Raya Surakarta-Gemolong-Purwodadi, Presiden menuturkan bahwa pemerintah menggunakan konstruksi yang lebih kuat karena jalan tersebut sering rusak sejak lama akibat kondisi tanahnya yang labil.

"Khusus untuk jalan ini, ini memang saya dari kecil--saya kan tiap hari saya lewat jalan ini--enggak pernah beres, tapi sekarang kalau konstruksinya seperti ini memang dua kali lebih mahal, tapi saya kira untuk pemakaian mungkin bisa lebih dari 10 tahun akan baik. Karena kalau pakai aspal hampir mungkin enggak ada dua tahun rusak lagi. Hampir dua tahun enggak beres lagi," jelasnya.

Lebih jauh, Presiden menyebut bahwa ketebalan cor jalan tersebut yaitu 10 cm untuk mejanya ditambah 25 cm lagi di atasnya. Kepala Negara berharap dengan konstruksi yang lebih kokoh tersebut, Jalan Raya Surakarta-Gemolong-Purwodadi akan berada dalam kondisi baik untuk jangka panjang.

"Kalau tanahnya labil seperti ini memang yang dilakukan adalah dengan konstruksi ini. Akan lebih murah dalam jangka panjang. Meskipun investasi awalnya mahal, tapi kalau dihitung jangka panjangnya lebih murah," ungkapnya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa perbaikan jalan-jalan di seluruh wilayah di Tanah Air akan terus berjalan. Presiden Jokowi menyebut bahwa pada akhir Juli proses rekonstruksi diharapkan telah berjalan seluruhnya.

"Secepatnya, sudah kontrak, ada yang sudah kayak kemarin di Bengkulu juga berjalan, sebagian sudah berjalan. Tapi akhir Juli semuanya berjalan, insyaallah berjalan semuanya, sehingga saya perlu cek ke lapangan, minggu-minggu diajak Pak Gub lihat lapangan," tandasnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan tersebut yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Bupati Sragen Kusnidar Untung Yuni Sukowati. (Humas Kemensetneg)

Presiden Jokowi: Siapkan dan Jaga agar Pemilu 2024 Hasil dan Prosesnya Baik

 Presiden Joko Widodo meminta semua pihak untuk terus menjaga semangat toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, dan persatuan bangsa dalam menyongsong gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Presiden ingin agar pesta demokrasi tersebut disiapkan dan dijaga agar hasil dan prosesnya berjalan dengan baik.

"Kita harus mempersiapkan dan menjaga Pemilu tahun depan agar hasilnya baik dan prosesnya juga baik," ujar Presiden dalam sambutannya saat menghadiri Syukuran 1 Abad Nahdlatul Ulama (NU) dan 25 Tahun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Stadion Manahan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Minggu, 23 Juli 2023.

Menurut Presiden, sebagai sebuah pesta demokrasi, sudah seharusnya rakyat bergembira dengan adanya pemilu. Selain itu, rakyat juga harus terbebas dari ketakutan-ketakutan dan tidak boleh ada pertengkaran-pertengkaran.

"Mestinya seperti itu, rakyat harus bersenang, rakyat harus bergembira. Namanya pesta demokrasi," imbuhnya.

Oleh sebab itu, Kepala Negara berharap tidak ada lagi ujaran kebencian, berita bohong, dan fitnah dalam gelaran pemilu, terutama di platform media sosial. Menurutnya, hal-hal tersebut kerap terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya.

"Saya ini kalau baca medsos itu kadang-kadang geleng-geleng, 'Kok nggih koyok ngeten, sami-sami sederek, sami-sami sedulur', (Kok ya seperti ini, sama-sama saudara) Nggih mboten? (Ya, enggak?) Apalagi atas nama agama, ini tidak boleh terjadi," tegasnya.

Lebih jauh, Presiden Jokowi mengatakan bahwa perbedaan pilihan itu adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Oleh sebab itu, Presiden mengimbau agar perbedaan pilihan tidak menjadikan rakyat saling bertengkar dan saling menjelekkan hingga berkepanjangan.

"Kita ini satu saudara, sebangsa dan setanah air Indonesia, ampun kesupen (jangan lupa). Nggih mboten? (Ya enggak?) Dan setelah berkompetisi, setelah pemilu itu bersatu kembali sebagai sebuah bangsa yang besar," tandasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. (Humas Kemensetneg)

Hadiri Upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-63, Presiden Apresiasi Kinerja Kejaksaan RI

 Presiden Joko Widodo menghadiri Upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-63 Tahun 2023 yang digelar di Lapangan Upacara Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, pada Sabtu, 22 Juli 2023. Dalam amanatnya, Kepala Negara menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh keluarga besar Kejaksaan Republik Indonesia.

"Saya menyampaikan Selamat Hari Bhakti Adhyaksa yang ke-63. Bakti Bapak Ibu sangat dibutuhkan rakyat Indonesia. Bakti untuk menegakkan hukum, bakti untuk menjunjung keadilan, bakti untuk kemajuan Indonesia," ujar Presiden.

Presiden mengatakan bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan yang sangat besar. Mulai dari kewenangan penyidikan, kewenangan penuntutan, kewenangan perampasan dan pengembalian aset, hingga kewenangan-kewenangan lainnya.
 
"Kewenangan besar itu harus dimanfaatkan secara benar, harus dimanfaatkan secara profesional secara bertanggung jawab," ungkap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut mengapresiasi kepercayaan publik terhadap Kejaksaan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Presiden menyebut, berdasarkan hasil salah satu lembaga survei di bulan Agustus tahun 2022 tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan mencapai 75,3 persen dan meningkat ke angka 81,2 persen pada bulan Juli 2023.

"Ini sangat tinggi, ini angka tertinggi dalam kurun 9 tahun terakhir. Saya ingin mengucapkan selamat," ucap Presiden.

Selain itu, Presiden juga mengapresiasi langkah Kejaksaan dalam pengembalian kerugian negara yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Presiden berharap kerja keras dan kinerja Kejaksaan dapat terus meningkat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan juga makin tinggi.

"Selamat Bhakti Adhyaksa, selamat menegakkan hukum, selamat menjunjung tinggi keadilan, selamat berjuang untuk kepentingan rakyat dan negara. Dirgahayu Kejaksaan Republik Indonesia," ucap Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam acara ini adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Jaksa Agung St. Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Ketua MA Muhammad Syarifuddin, dan Pj. Gubernur DKI Heru Budi Hartono. (Humas Kemensetneg)