Manfaatkan Media Sosial Untuk Kenalkan Fitur Baru LAPOR!

15 Mei 2020

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong instansi pemerintah melakukan komunikasi efektif untuk memperkenalkan fitur baru pada Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Perlu kerja sama antarinstansi pemerintah untuk mempublikasikannya kepada masyarakat melalui berbagai media komunikasi, salah satunya media sosial. Pengembangan fitur dan mekanisme baru LAPOR! bertujuan untuk mempercepat tindak lanjut penyelesaian pengaduan dampak Covid-19 melalui LAPOR! di lingkungan instansi pemerintah. Pengaduan berkenaan dengan dampak Covid-19 ini ditindaklanjuti maksimal dua hari kerja setelah pengaduan diterima.“Kami mengharapkan kerja sama bapak/ibu untuk dapat mempromosikan pemanfaatan SP4N-LAPOR! kepada stakeholders utama dan masyarakat,” ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam video conference terkait Pelatihan Online Fitur Baru dan Strategi Komunikasi SP4N-LAPOR!, Jumat (15/05). Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 62/2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, disebutkan bahwa pimpinan instansi wajib menyediakan anggaran pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di instansi masing-masing salah satunya untuk sosialisasi publik. Untuk itu, Kementerian PANRB mendorong instansi pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan memperkenalkan LAPOR! khususnya fitur baru kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Praktisi Literasi Digital dari Siberkreasi Indriyatno Banyumurti memaparkan strategi penggunaan media sosial sebagai komunikasi efektif. Dalam paparannya disampaikan penggunaan media sosial menjadi kanal yang efektif digunakan mengingat perkembangan konsumsi media digital di masyarakat. 

Bagi instansi pemerintah dapat berpedoman pada Peraturan Menteri ANRB No. 83/2012 tentang Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintahan dimana dalam regulasi tersebut terdapat enam manfaat media sosial. “Diantaranya menyebarluaskan informasi pemerintah yang sekarang menjadi topik bahasan termasuk juga membangun interaksi pemerintah dengan masyarakat,” jelas Indriyatno. Lebih lanjut, Indriyatno menjelaskan tips dalam mengelola konten media sosial. Pertama menentukan target audience. Target audience yang dimaksud adalah khalayak sasaran utama yang akan dituju oleh media sosial. Contoh penetapan yang dilakukan adalah dari rentang umur, profil pendapatan, dan lainnya. “Misalnya target audience khusus aplikasi LAPOR! untuk usia 17-35 tahun, kelas ekonomi seperti apa, pendidikan minimalnya, dan tempat tinggalnya di kota atau di daerah,” imbuhnya.

Tips yang kedua adalah menentukan platform yang akan digunakan dan buat konten yang sesuai dengan platform. Penggunaan platform yang dipilih menyesuaikan dengan profile audience yang dipilih. “Setelah kita tahu target audience-nya hal kedua yang dilakukan adalah menentukan platform yang cocok dimana target audience berkumpul,” ujar Indriyatno.

Dijelaskan, tips yang ketiga adalah pengelola harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap konten yang telah diunggah. Jika menggunakan Instagram dianjurkan untuk menggunakan akun Instagram bisnis, dimana pada data pengelolaan dapat diambil dari Instagram Insight. “Kita bisa mengevaluasi, bisa melihat statistik berapa banyak postingan kita dilihat,” tandasnya.

Diakhir sesi Indriyatno menyampaikan kepada peserta untuk bisa membaca pedoman penggunaan media sosial dalam lembaga pemerintah yang bisa diunduh di literasi digital.id. Untuk diketahui, bagi pengelola SP4N-LAPOR! bisa mengunduh template postingan media sosial melalui tautan s.id/bahanpublikasilapor, dan untuk akun instagram, twitter, facebook SP4N-LAPOR! nasional adalah @lapor1708. Pelatihan daring ini merupakan batch ketiga, dimana sebelumnya telah dilaksanakan juga batch pertama (06/05), dan batch kedua (14/05). Kegiatan ini turut diikuti oleh perwakilan dari 100 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. (fik/HUMAS MENPANRB)

Hasil Survei Belajar dari Rumah Tunjukkan Angka Positif

Jakarta, Kemendikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, meyakini perangkat teknologi mampu menjawab tantangan pembelajaran jarak jauh. Ia melihat ada selisih besar antara siswa yang memiliki akses terhadap teknologi dengan yang tidak.
 
“Padahal, teknologi memiliki potensi pemerataan akses atau kesempatan mendapat akses yang setara terhadap materi dan pembelajaran yang sama,” katanya pada acara media briefing Adaptasi Sistem Pendidikan selama Covid-19, hasil kerja sama antara Kementerian Luar Negeri, Kemendikbud, dan Ketua Tim Pakar Penanganan Covid-19, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (14/5/2020).
 
Salah satu cara untuk mengatasi keterbatasan sarana pembelajaran, Kemendikbud menggagas Program Belajar dari Rumah (BDR) yang ditayangkan di TVRI. Acara ini merupakan salah satu alternatif belajar yang diberikan Kemendikbud untuk membantu banyak keluarga yang memiliki keterbatasan pada akses internet. Dengan begitu, harapannya anak-anak memperoleh stimulus untuk terus belajar di rumahnya masing-masing.
 
Untuk mengukur efektifitas program belajar di televisi, Kemendikbud bersama UNICEF telah melakukan survei untuk mengevaluasi pelaksanaan program Belajar dari Rumah di TVRI sejak ditayangkan mulai 13 April 2020 yang lalu. Hasilnya sebanyak 99 persen guru, siswa, dan orang tua, baik di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) maupun non-3T mengetahui adanya program belajar dari Rumah. Selain itu, sebanyak 94% guru di wilayah 3T pernah menonton program BDR di TVRI. Di wilayah 3T, frekuensi guru menonton program BDR ini sebanyak 3,2 kali dalam seminggu. Sementara di wilayah non-3T sebanyak 4,1 kali dalam seminggu.
 
Secara umum, tingkat kesenangan menonton program BDR cukup baik. Bagi siswa, skor yang didapatkan sebesar 7,8 (skala 1-10) dan bagi orang tua sebesar 8,2. Sementara itu, tingkat kesenangan guru di wilayah 3T sebesar 7, dan di wilayah non-3T sebesar 7,5.

TVRI menjadi saluran televisi yang paling banyak ditonton siswa selama pembelajaran dari rumah. Sebanyak 52% responden di wilayah 3T menyatakan menonton lembaga penyiaran publik ini selama masa pembelajaran jarak jauh dari rumah masing-masing. Sementara itu, sebanyak 78,6% responden di wilayah non-3T menyatakan menonton TVRI selama masa pembelajaran dari rumah.
 
Kemendikbud saat ini tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait kemungkinan relai program dengan stasiun televisi lokal. Selain itu, Kemendikbud juga sedang mengkaji metode pembelajaran luar jaringan atau offline  lainnya bagi masyarakat 3T yang tidak memiliki televisi. “Misalnya menggunakan radio, buku, maupun relawan” kataya. (Denty A./Aline)