Kamis, 02 Juli 2026

Pengumuman Hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Manajemen ASN Periode Juni 2026


Berkenaan dengan telah dilaksanakannya rangkaian Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Manajemen ASN pada tanggal 9, 10, 11, 15, 17, 18 dan 22 Juni 2026, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Hasil Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Perpindahan Jabatan dari Jabatan Lain ke Jabatan Fungsional di Bidang Manajemen ASN sebagaimana terlampir, bagi peserta yang dinyatakan lulus mendapatkan sertifikat yang dapat diunduh pada tautan https://s.id/SertifikatUjikomJuni2026;
  2. Peserta yang dinyatakan tidak lulus dapat diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi ulang (remedial) pada periode berikutnya. Daftar peserta, materi dan metode uji kompetensi ulang (remedial) dapat diakses pada tautan https://s.id/RemedialUjikomJuni2026; dan
  3. Keputusan mengenai hasil akhir Uji Kompetensi ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Selengkapnya dapat dilihat pada dokumen berikut:

Pengumuman Hasil Ukom JFK Periode Juni 2026

Sumber : https://www.bkn.go.id/pengumuman-hasil-uji-kompetensi-jabatan-fungsional-di-bidang-manajemen-asn-periode-juni-2026/

BKN Siap Gelar Seleksi CAT Sekolah Rakyat Mulai 13 Juli Serentak di 42 Titik se-Indonesia

 Humas BKN, Rangkaian pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sekolah Rakyat akan memasuki tahap berikutnya, yakni seleksi kompetensi berbasis Computer Assisted Test (CAT). Setelah sebelumnya menghadapi tahap pendaftaran, para pelamar selanjutnya akan mengikuti seleksi kompetensi yang dijadwalkan mulai berlangsung 13 Juli 2026 mendatang. Sebagai instansi yang bertanggung jawab menyelenggarakan seleksi berbasis sistem merit, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan tahap seleksi kompetensi berbasis CAT akan berlangsung secara transparan, objektif, dan akuntabel sehingga para pelamar PPPK Sekolah Rakyat memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi dengan adil.

Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN, Wisudo Putro Nugroho, mengatakan penyelenggaraan seleksi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2024, KepmenPANRB Nomor 347 Tahun 2024, dan Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2024 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode CAT BKN. “Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan seleksi, BKN telah menyiapkan 42 titik lokasi ujian, terdiri atas 35 titik lokasi BKN yang meliputi BKN Pusat, Kantor Regional, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN, serta 7 titik lokasi mandiri instansi. Seleksi Kompetensi dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 27 Juli 2026 dengan estimasi pelaksanaan selama 15 hari,” terangnya pada Selasa (30/06/2026) di Kantor BKN Pusat, Jakarta.

BKN mengimbau seluruh peserta yang akan mengikuti Seleksi Kompetensi PPPK Sekolah Rakyat agar terus memantau informasi resmi, mempersiapkan diri dengan baik, serta hadir di lokasi ujian paling lambat 60 menit sebelum pelaksanaan seleksi sesuai jadwal yang telah ditentukan. “Melalui penyelenggaraan seleksi yang profesional dan berbasis teknologi, BKN berkomitmen mendukung penyediaan SDM terbaik bagi Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat, tutupnya.

Sumber : https://www.bkn.go.id/bkn-siap-gelar-seleksi-cat-sekolah-rakyat-mulai-13-juli-serentak-di-42-titik-se-indonesia/

Audiensi BPOM

 


Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menerima audiensi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, di Kantor Kementerian PANRB, Rabu (1/1/2026).

Pertemuan membahas penguatan kelembagaan, manajemen, serta transformasi digital dilingkup BPOM. Menteri Rini menyampaikan bahwa Kementerian PANRB berkomitmen untuk
terus mendampingi BPOM dalam penguatan kelembagaan, penataan organisasi, pengelolaan SDM aparatur, serta penyempurnaan tata kelola organisasi guna mendukung pelayanan publik yang semakin efektif dan akuntabel.

Turut mendampingi Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto; Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati; Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja; serta Plt. Deputi Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo.

Sementara dari BPOM juga hadir Inspektur Utama BPOM Yan Setiadi; Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan BPOM Elin Herlina; Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik BPOM Mohamad Kashuri; dan lainnya.

Sumber : https://www.menpan.go.id/site/berita-foto/audiensi-bpom-2

Pendampingan Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital di Wilayah Sulawesi

 


Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melaksanakan kegiatan Pembinaan Pemerintah Digital pada wilayah Sulawesi, bertempat di Kota Manado, Rabu (1/7/2026). Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahlis Gallang.

Kegiatan dilaksanakan untuk melakukan persiapan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital dengan melakukan pembahasan indikator secara mendetail. Pada agenda tersebut juga dilakukan pembahasan mengenai substansi pemerintah digital lainnya yang mencakup kompetensi digital ASN, kepuasan pengguna layanan digital, dan manajemen layanan digital.

Hadir pada kesempatan tersebut Asdep Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah sekaligus Plt. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Mohammad Averrouce; Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Sulawesi Utara Zainudin Saleh Hilimi; ⁠Kepala Biro Organisasi Setda Prov Sulawesi Utara Flora Krisen: para Kadiskominfo dan Karo Organisasi di Lingkup Wilayah Sulawesi; dan Perwakilan pejabat/pegawai di Lingkup Pemerintah Daerah wilayah Sulawesi.

Sumber : https://www.menpan.go.id/site/berita-foto/pendampingan-penerapan-kebijakan-pemerintah-digital-di-wilayah-sulawesi

Akselerasi Transformasi Digital Pemerintah di Wilayah Sumatra

 Transformasi digital menjadi fondasi penting dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Keberhasilan pemerintah digital tidak diukur dari banyaknya aplikasi yang dibangun, tetapi dari sejauh mana layanan pemerintah menjadi lebih mudah diakses, terintegrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Transformasi digital perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan agar mampu meningkatkan kinerja pemerintah yang bermuara pada manfaat optimal yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan proses Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital yang akan dilaksanakan dengan melihat implementasi dari hulu ke hilir, sehingga tidak hanya fokus pada tata kelola internal pemerintah tetapi juga memastikan kualitas, dampak, dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan,” ujar Asdep Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Mohammad Averrouce dalam kegiatan Pembinaan Pemerintah Digital kab/kota di wilayah Sumatra, Senin (29/6/2026).

Menurutnya pembinaan pemerintah digital hari ini diarahkan untuk memperkuat implementasi beberapa aspek penting mengenai penyelenggaraan pemerintah digital yaitu arah kebijakan dan penguatan tata kelola pemerintah digital, kemudian penyusunan dan implementasi arsitektur pemerintah digital, selanjutnya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM digital dan budaya digital. Pemerintah digital juga diarahkan pada pengembangan layanan digital yang berpusat pada kebutuhan pengguna (user-centric) berbasis keterpaduan layanan, dan juga pelaksanaan evaluasi kinerja pemerintah digital.

20260629 Pendampingan Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital di Wilayah Sumatera10

Lebih lanjut disampaikan bahwa transformasi digital tidak dapat dilakukan sendiri. Kolaboratif menjadi kunci dalam membangun kesuksesan dalam pemerintah digital. Oleh karenanya transformasi digital agar dilakukan secara bersama, yang tidak hanya sekadar membangun teknologi, tetapi membangun tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, lebih responsif, lebih kolaboratif, dan lebih terpercaya.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan pada kab/kota di wilayah Sumatera diharapkan dapat menjadi salah satu kegiatan untuk penyelarasan arah implementasi pemerintah digital yang selaras dengan kebijakan nasional, kemudian untuk memperkuat pemerintah digital berbasis arsitektur pemerintah digital. Disisi lain bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik digital, mengoptimalkan pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan, dan memperkuat keamanan informasi.

Pada kesempatan yang sama Gubernur Sumatra Utara yang sambutanya dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Muhammad Suib menyambut baik kegiatan tersebut. Pihaknya meyakini bahwa transformasi digital merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

20260629 Pendampingan Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital di Wilayah Sumatera9

“Pelaksanaan pendampingan ini menjadi sangat penting karena merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan evaluasi kinerja pemerintah digital, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 8 tahun 2026 tentang evaluasi kinerja pemerintah digital,” katanya.

Disampaikan bahwa kegiatan pendampingan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh peserta untuk memperdalam pemahaman mengenai arah kebijakan pemerintah digital, arsitektur pemerintah digital, hingga evaluasi kepuasan pengguna layanan digital pemerintah. Seluruh materi tersebut merupakan elemen penting dalam membangun ekosistem pemerintahan digital yang terpadu.

Keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari banyaknya aplikasi yang dibangun, tetapi dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat berupa pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana, berkualitas, dan terpercaya. Apresiasi dan penghargaan yang setinggi tingginya juga diberikan kepada kementerian PANRB atas komitmennya dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam mewujudkan transformasi digital pemerintahan. (HUMAS MENPANRB)

Sumber : https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/akselerasi-transformasi-digital-pemerintah-di-wilayah-sumatra

Selasa, 30 Juni 2026

Apresiasi Pegawai Purnabakti, Kepala BKN: Masa Pensiun Bukan Akhir, Melainkan Kesempatan Berkarya Lebih Luas

 Jakarta – Humas BKN, Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi pegawai yang sudah bekerja puluhan tahun dalam perjalanan institusi, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar acara pelepasan terhadap 5 (lima) pegawai yang akan memasuki masa purnabakti terhitung mulai 01 Juli 2026. Apresiasi bagi kelima pegawai BKN yang akan pensiun ini dihadiri langsung oleh Kepala BKN, dan dihadiri masing-masing pejabat pimpinan tinggi unit kerja pegawai yang digelar pada Kamis (25/06/2026) di Kantor Pusat BKN, Jakarta.

6545

Dalam sambutannya, Kepala BKN, Prof. Zudan memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap kontribusi kelima pegawai atas komitmen yang telah diberikan selama puluhan tahun pengabdian. “Masa purnabakti adalah sebuah pencapaian yang patut disyukuri, puluhan tahun sudah mendedikasikan tenaga, pikiran, waktu untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKN. Tentu banyak suka duka, pengalaman berharga, serta jejak kontribusi yang akan menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Bapak/Ibu telah mencurahkan tenaga, pikiran, dan waktu untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKN selama ini,” ungkapnya.

Prof. Zudan juga berpesan bahwa masa purnabakti bukan berarti berhenti berkarya, justru menjadi awal dari perjalanan baru untuk terus berkarya, dan memberi manfaat bagi masyarakat dalam bentuk yang lebih luas. “Kami berharap Bapak/Ibu tetap sehat, aktif, dan terus menjalin silaturahmi, menjaga pola hidup yang baik, aktif berolah raga dan menjaga semangat positif dengan nilai-nilai pengabdian yang telah ditanamkan selama ini,” pesannya.

Adapun kelima pegawai BKN yang memasuki masa purnabakti TMT 01 Juli 2026, yaitu:
1. Harun Arsyat, Widyaswara Ahli Utama dengan masa pengabdian 31 tahun 4 bulan.
2. Sri Nariyah, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya dengan masa pengabdian 40 tahun 4 bulan.
3. Taufik Rahman, Pranata Sumber Daya Manusia dengan masa pengabdian 35 tahun 11 bulan.
4. Tarmijah, Pengolah Data dan Informasi dengan masa kerja pengabdian 38 tahun, 8 bulan
5. Aroh Risnayanti, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda dengan masa pengabdian 34 tahun 4 bulan.

Sumber : bkn.go.id

BKN Tingkatkan Kualitas Asesmen Lewat Perpaduan Kompetensi Asesor & Pemanfaatan Teknologi

 Jakarta – Humas BKN, Dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan assessment kompetensi ASN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Pusat Penilaian Kompetensi ASN menyelenggarakan Workshop Behavioral Event Interview (BEI) pada Rabu (24/06/2026) di Kantor Pusat BKN, Jakarta. Hal ini bertujuan untuk mengasah kemampuan para asesor dan tim asesmen BKN dalam melakukan wawancara berbasis kompetensi, meningkatkan efektivitas proses asesmen, serta memperkenalkan pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam assessment kompetensi ASN. Terkait itu, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN, Mohammad Ridwan, mengatakan pelatihan ini tidak terlepas dari kebutuhan pentingnya peningkatan kompetensi asesor dalam menghadapi dinamika organisasi dan perkembangan teknologi yang terus berubah.

6500162

Menurutnya, asesor memiliki peran strategis dalam menghasilkan penilaian kompetensi yang objektif dan akurat sebagai dasar pengelolaan talenta ASN. Ia juga menyampaikan pesan Kepala BKN agar para asesor terus menjaga profesionalisme, integritas, dan kualitas pelaksanaan assessment kompetensi sebagai bagian dari penguatan sistem merit di lingkungan instansi pemerintah. “Assessment kompetensi harus terus berkembang mengikuti perubahan konteks organisasi, kepemimpinan, dan teknologi. Karena itu, para asesor perlu terus meningkatkan kemampuan wawancara, teknik probing, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung proses assessment yang lebih efektif dan berkualitas,” ujar Ridwan.

Selain itu Ia juga menjelaskan bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) perlu dipandang sebagai instrumen pendukung dalam meningkatkan efisiensi proses assessment. Namun demikian, peran asesor tetap menjadi elemen utama dalam melakukan analisis, interpretasi, dan pengambilan keputusan profesional atas hasil penilaian kompetensi. Melalui workshop ini, para asesor diharapkan dapat mempertajam kemampuan dalam menerapkan teknik Behavioral Event Interview secara efektif untuk memperoleh evidence perilaku yang relevan.

Workshop ini juga ditujukan untuk menyelaraskan penerapan validasi silang antar metode asesmen cross-method validation sehingga meningkatkan efisiensi proses penilaian tanpa mengurangi kualitas dan akurasi hasil asesmen. Selain diikuti oleh para asesor ASN dari berbagai jenjang jabatan, mulai dari Asesor Pertama, Asesor Muda, Asesor Madya, hingga Asesor Utama dari BKN Pusat, Kantor Regional, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN, perwakilan Biro SDM Organisasi, Direktorat Jabatan Fungsional Kepegawaian, dan Direktorat Pengembangan Talenta dan Karier ASN juga ikut sebagai peserta.

Adapun narasumber yang dihadirkan dalam workshop ini, di antaranya yakni Dr. Arum Etikariena, M.Psi., Psikolog, Dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang Human Resources serta Industrial and Organizational Psychology.

Sumber : bkn.go.id