Peraturan Mendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025
Tentang Penyesuaian Kurikulum pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
Sumber : https://kurikulum.kemendikdasmen.go.id/
Jumat, 12 Desember 2025
Pendaftaran Beasiswa Program Pelatihan Teknis Non Gelar bagi Pendidik
Tujuan Program ini sebagai upaya pengembangan profesional berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan profesi guru di Indonesia, khususnya di bidang literasi, numerasi, dan bimbingan konseling.
Program Pelatihan yang Tersedia
Pilih program yang paling sesuai dengan minat dan tujuan karir Anda. Program kami dirancang untuk memberikan keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan.
Sasaran Peserta Program
Program ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pengembangan profesional dari kelompok pendidik berikut:
Dosen PPG
Sumber : ppg.kemdikdasmen.go.id
Guru Pamong
Hasil Seleksi Substantif PPG bagi Calon Guru Tahun 2025
Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG) pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengumumkan hasil Seleksi Tes Substantif Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Calon Guru Tahun 2025. Seleksi ini merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam menyiapkan guru profesional yang akan memperkuat layanan pendidikan di berbagai satuan pendidikan di Indonesia.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG), Nunuk Suryani mengatakan, “Melalui program ini, pemerintah berkomitmen memastikan guru yang kelak hadir di ruang-ruang kelas adalah mereka yang kompeten, berintegritas, dan memiliki kesiapan mengajar sesuai kebutuhan peserta didik”, ujarnya di Jakarta, Rabu (3/12).
Pelaksanaan tes substantif yang telah berlangsung pada 12–15 November 2025 diikuti oleh 80.215 peserta terdaftar, dengan 77.348 peserta hadir mengikuti seluruh rangkaian tes. Dari jumlah tersebut, sebanyak 24.994 peserta dinyatakan lulus berdasarkan penilaian terhadap tiga subtes, yaitu bidang studi, literasi, dan numerasi. Penetapan kelulusan dilakukan sesuai ketentuan Nilai Batas Kelulusan (NBK), kuota penerimaan per bidang studi, serta lokasi keberminatan mengajar.
Rekapitulasi menunjukkan sejumlah bidang studi dengan tingkat kelulusan tinggi, seperti Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) sebanyak 8.686 peserta, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan sebanyak 5.376 peserta, Bahasa Indonesia sebanyak 2.687 peserta, serta Pendidikan Pancasila sebanyak 1.952 peserta. Hasil ini mencerminkan kebutuhan strategis penguatan sumber daya guru pada bidang-bidang tersebut di satuan pendidikan.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG), Nunuk Suryani mengatakan, “Kami juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam proses seleksi tahun ini dan berharap para calon guru yang telah lolos tahapan tes substantif dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk tahap berikutnya,” ucap Nunuk Suryani.
Setelah dinyatakan lulus tes substantif, peserta akan melanjutkan proses seleksi berikutnya berupa tes wawancara secara daring pada 3–20 Desember 2025. Peserta yang berhasil melalui tahap wawancara akan memasuki proses konfirmasi kesediaan, lapor diri, matrikulasi, orientasi, hingga akhirnya memulai perkuliahan Semester 1 pada tanggal 2 Februari 2026 di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang ditetapkan.
Informasi selengkapnya dapat mengunjungi laman resmi Direktorat PPG https://ppg.kemendikdasmen.go.id/news/pengumuman-hasil-seleksi-substansi-ppg-calon-guru-tahun-2025
Prof. Zudan: Manajemen Talenta, Empati, dan Reformasi Layanan Jadi Kunci Penataan ASN
Humas BKN, Saat menghadiri Kuliah Umum dan Penutupan Pelatihan Kepemimpinan Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota/ Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan, membawakan isu penataan ASN. Ia menekankan tata kelola ASN harus bertumpu pada manajemen talenta, kepemimpinan berempati, dan reformasi layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat. “Paradigma ASN terbaik tidak dapat lagi dilihat dari nilai atau predikat semata, tetapi harus diukur dari kecocokan kompetensi dengan kebutuhan jabatan,” imbuhnya di Aula Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (10/12/2025).
Setiap aparatur, jelas Prof. Zudan, memiliki kekuatan unik, dan tugas organisasi adalah menempatkan talenta pada posisi yang tepat agar kinerja ASN bisa optimal. Ia menekankan bahwa talent mapping dan the right man on the right job harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar jargon.
Prof. Zudan juga menyoroti karakter dasar kepemimpinan ASN, yakni empati dan integritas. Pemimpin, menurutnya, harus mampu merasakan kebutuhan publik dan berani menyampaikan ketidakbenaran, termasuk ketika itu tidak populer. Kedua nilai ini, menurutnya, dipandang sebagai inti dari nilai ASN BerAKHLAK.
Pada aspek pelayanan, Kepala BKN mengingatkan bahwa reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada dokumen atau rutinitas evaluasi, melainkan harus berwujud dalam pelayanan yang cepat, sederhana, pasti, dan ramah pengguna. Ia mencontohkan transformasi industri keuangan yang bergerak dari wesel pos menuju layanan digital. Menurutnya, ini sebuah lompatan yang harus dicontoh birokrasi agar tetap relevan di era masa kini.
Ia juga menegaskan bahwa pelayanan publik yang baik tidak selalu membutuhkan anggaran besar. Hal-hal sederhana seperti ruang layanan yang nyaman, keramahan petugas, dan bahkan kebersihan toilet kantor juga membentuk pengalaman masyarakat dan menentukan tingkat kepercayaan publik.
Pernyataan Kepala BKN ini mendapat respons positif dari para peserta, terutama terkait kapasitas kepemimpinan. Para peserta yang hadir menilai pernyataan Kepala BKN memberikan arah yang jelas, bahwa aparatur harus hadir sebagai pelayan publik yang terpercaya, berorientasi kinerja, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
Oleh karena itu, Wakil Gubernur Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kepala BKN yang memberikan penguatan langsung kepada peserta. Materi yang disampaikan dinilai memberikan inspirasi dan dorongan bagi pejabat administrator maupun pengawas untuk menerapkan kepemimpinan yang empatik, responsif, dan berintegritas di unit kerja masing-masing.
Sumber : bkn.go.id
Kebijakan BKN ProASN Patahkan Persepsi “Naik Jabatan Karena Kedekatan”
Humas BKN, Untuk melihat secara langsung pelaksanaan Profiling ASN atau ProASN di daerah, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan meninjau prosesnya di lapangan, dimana kali ini diikuti oleh ratusan pegawai ASN di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan, berlokasi di UPT BKN Ternate, Maluku Utara. Tinjauan langsung Kepala BKN ini tidak hanya memastikan kelancaran proses pelaksanaan ProASN, tetapi juga memperkuat optimisme para ASN daerah terhadap masa depan karier yang lebih transparan, objektif, dan berbasis kompetensi melalui tata kelola manajemen ASN berbasis sistem merit.
Para peserta ProASN di Pemkab Halmahera menyampaikan antusiasmenya terhadap penerapan sistem merit. Salah satunya, Balgis Assagaf, pegawai ASN RSUD Labuha, yang mengungkapkan bahwa hadirnya Kepala BKN dalam pelaksanaan ProASN ini memberi dorongan moral, sekaligus keyakinan bahwa komitmen pemerintah pusat menerapkan sistem merit sungguh-sungguh, dan merata sampai ke daerah. “Kami mendukung penerapan manajemen talenta karena berdampak terhadap mekanisme penempatan, dan promosi jabatan sesuai dengan kompetensi dan potensi para ASN-nya. Dengan ProASN, saya menyakini pengembangan karier jauh lebih terbuka dan bebas dari lobi-lobi politik,” ujarnya, Kamis (11/12/2025) di UPT BKN Ternate.
Dukungan terhadap penguatan sistem merit juga datang dari Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan. Bustami Soleman, Asisten I Setda bidang Pemerintahan, yang mewakili Bupati Pemkab Halmahera Selatan, menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Kepala BKN. “Dukungan BKN melalui ProASN sangat konkret. Kami berkomitmen penuh mempercepat reformasi birokrasi dan menciptakan ASN yang kompeten serta berintegritas,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Zudan menegaskan bahwa Pro ASN menghadirkan perubahan mendasar dalam manajemen SDM aparatur. Sistem ini memungkinkan pemerintah memetakan potensi, kompetensi digital, dan kesiapan talenta ASN sehingga penempatan dan promosi dapat dilakukan dengan lebih akurat. “Manfaat Pro ASN sangat strategis. Tidak hanya bagi ASN, tetapi juga bagi masyarakat. Dengan sistem ini, pengembangan karier menjadi lebih tepat sasaran, dan talenta terbaik bisa memimpin berdasarkan kapabilitas, bukan kedekatan,” tegasnya didampingi Kepala Kantor Regional XI BKN Manado, Akhmad Syauki.
Ia juga menyakini dampak strategis penerapan manajemen talenta nasional. Dengan penguatan data talenta ASN di seluruh Indonesia, pemerintah akan memasuki tahapan mobilitas talenta, yaitu kemampuan menempatkan ASN terbaik di posisi yang paling membutuhkan kompetensinya, lintas daerah dan lintas instansi. Oleh karena itu, Prof. Zudan optimis data profiling yang komprehensif akan menjadi titik balik dalam tata kelola SDM aparatur. “Penempatan ASN tidak lagi subjektif. Dengan data yang solid, prinsip the right man in the right place dapat diwujudkan. Jika manajemen talenta berjalan nasional, Indonesia akan memasuki era mobilitas talenta yang memungkinkan penempatan ASN terbaik di seluruh wilayah,” jelasnya.
Keberhasilan pelaksanaan ProASN terhadap 296 pegawai ASN Pemkab Halmahrea Selatan di UPT BKN Ternate ini menjadi bukti bahwa penguatan ASN berbasis merit dapat diimplementasikan secara konsisten hingga ke wilayah terdepan Indonesia. Hal ini sekaligus membuktikan upaya BKN yang terus berkomitmen menghadirkan pengembangan karier ASN yang adil, objektif, dan prospektif bagi seluruh ASN, termasuk di daerah kepulauan sekalipun.
Sumber : bkn.go.id
Kamis, 11 Desember 2025
Mendikdasmen Salurkan Langsung Bantuan ke Sekolah Terdampak Banjir di Aceh Tamiang
Dua pekan pasca terjadinya bencana alam yang melanda Provinsi Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus bergerak memulihkan serta membantu warga satuan pendidikan yang terdampak bencana. Kali ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, mengunjungi para korban di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
Setelah menempuh perjalanan darat selama kurang lebih 3 jam dari Kabupaten Langkat, akhirnya rombongan Kemendikdasmen sampai di Kabupaten Aceh Tamiang. Sepanjang perjalanan, yang terlihat adalah rumah yang rusak dan barisan kendaraan tak bertuan dengan berbagai ukuran di kiri kanan jalan. Meski akses jalan utama sudah bisa dilalui, namun kendaraan harus tetap melaju dengan hati-hati karena aspal masih licin dan berlumpur.
Di sana, Menteri Mu'ti berdialog dengan sejumlah kepala sekolah mulai dari jenjang TK hingga SMA/SMK. Dalam suasana penuh haru, Menteri Mu'ti menyemangati dan memotivasi para kepala sekolah dan korban banjir agar tegar menjalani masa pemulihan pasca bencana. Guna meringankan beban masyarakat, Mendikdasmen juga memberikan bantuan mutu pendidikan.
"Hari ini Kemendikdasmen hadir di Kabupaten Aceh Tamiang memberikan bantuan moril dan mutu pendidikan untuk semua jenjang sekolah. Untuk TK kami berikan 10 juta, SD 15 juta, SMP 20 juta, dan SMA/SMK 25 juta," ungkap Mendikdasmen, Abdul Mu'ti, di Kabupaten Aceh Tamiang, Selasa (9/12).
Di sela-sela dialog, Menteri Mu'ti juga menegaskan keberpihakan kementeriannya atas situasi yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumbar, dan Sumut. Terkait dengan Ujian Akhir Semester (UAS) yang saat ini sedang berlangsung di berbagai wilayah maka khusus untuk tiga provinsi yang terdampak bencana, Mendikdasmen memberikan solusi keringanan penilaian. “Mengingat situasi dan kondisi di Kabupaten Aceh Tamiang yang belum memungkinkan melakukan ujian, kami mendorong kepada para guru untuk memberikan penilaian berdasarkan nilai-nilai harian dari para murid. Yang terpenting anak-anak tetap semangat dan memiliki motivasi tinggi untuk belajar," papar Menteri Mu'ti.
Salah satu penerima manfaat bantuan mutu pendidikan, Abdul Jalil, Kepala SMP Negeri 1 Kualasimpang, sangat terharu atas bantuan yang diterimanya. Dengan berlinang air mata, ia bercerita bahwa fasilitas ruang kelas dan laboratorium sekolahnya hanyut terbawa arus banjir.
"Akhirnya Kemendikdasmen hadir membersamai kami di Aceh Tamiang. Terima kasih untuk semua bantuan yang diberikan, sungguh sangat berguna untuk kami kembali menata ulang sekolah," ucap Djalil.
Selanjutnya, Kepala SD Negeri Babo, Ahmad, menuturkan bahwa sekolahnya kini telah hancur total dan berharap untuk dapat direlokasi. Ia menyebut bahwa saat ini ia bersama para guru sangat membutuhkan bantuan tenda darurat untuk menyelenggarakan proses pembelajaran.
"Kami sangat berterima kasih Pak Menteri mau hadir di Aceh Tamiang walau berada di wilayah pelosok negeri. Tentunya, bantuan ini sangat berharga bagi kami untuk ke depannya menata kembali proses pembelajaran serta membeli peralatan penunjang sekolah," terang Ahmad.
Terakhir, Wardiana, Kepala SMK Negeri 3 Kuala Simpang, turut mengucap syukur atas kehadiran Menteri Mu'ti di tengah korban bencana banjir Aceh Tamiang. "Kami sangat senang pemerintah pusat menaruh perhatian lebih melalui bantuan mutu pendidikan ini. Semoga bantuan ini menjadi penyemangat dan membangun motivasi di sekolah kami untuk segera bangkit," tutup Wardiana.
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Laman: kemendikdasmen.go.id
Transformasi Pendidikan Vokasi PKPLK Berdampak Nyata, Mendikdasmen Tekankan Integritas Menuju 2026
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa capaian transformasi pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus sepanjang tahun 2025 harus dimaknai sebagai modal intelektual, manajerial, dan etika untuk melangkah lebih berkualitas ke tahun 2026. Menurutnya, keberhasilan kebijakan pendidikan bukan hanya terlihat dari bangunan fisik atau penyerapan anggaran, tetapi dari kontribusinya terhadap peningkatan mutu dan pemerataan layanan pendidikan di Indonesia.
Pesan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kebijakan dan Program Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) Tahun 2026 di Jakarta, Senin malam (8/9), yang dihadiri kepala dinas pendidikan, pejabat daerah, serta 806 peserta dari seluruh Indonesia. Rakor ini menjadi forum strategis untuk memotret hasil transformasi satu tahun terakhir sekaligus merancang arah kebijakan menuju 2026.
Dalam sambutannya, Mendikdasmen menekankan bahwa keberhasilan tahun 2025 hanya memiliki arti jika berdampak pada mutu pembelajaran, iklim belajar yang aman, serta terciptanya ekosistem pendidikan yang inklusif. Oleh karena itu, ia mendorong agar kebijakan ke depan tidak lagi berorientasi pada pemenuhan sarana semata, melainkan membangun relevansi pendidikan dengan kebutuhan masa depan. “Tantangan kita bukan hanya membangun gedung atau menyalurkan alat, tetapi memastikan bagaimana semua itu menggerakkan peningkatan mutu pendidikan,” tegasnya.
Menteri Mu’ti juga menegaskan pentingnya tata kelola pendidikan yang bersih dan akuntabel. Ia mengingatkan adanya praktik oknum yang mengatasnamakan kementerian dalam penyaluran bantuan dengan imbalan tertentu. Ia menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi pembangunan pendidikan yang berkelanjutan. “Dana pendidikan adalah amanah publik dan tidak boleh diselewengkan,” ujar Mu’ti.
Selain itu, ia menyoroti perlunya penyelarasan data pendidikan yang akurat, karena kegagalan data akan menyebabkan kebijakan salah sasaran. Pembenahan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan sistem perencanaan berbasis bukti dipandang sebagai syarat mutlak bagi pengambilan kebijakan yang tepat dan efektif.
Menteri Mu’ti juga mengingatkan bahwa tantangan pemerataan pendidikan masih cukup besar. Kondisi geografis, faktor ekonomi, budaya menikah dini, dan fenomena anak putus sekolah masih menjadi hambatan serius. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk menjadi lebih adaptif melalui model pembelajaran fleksibel, pendidikan jarak jauh, serta kemitraan lintas sektor.
Menurutnya, orientasi pendidikan ke depan harus lebih holistik. Ia menyebut bahwa pendidikan bukan hanya menyiapkan anak masuk dunia kerja, melainkan mendorong peserta didik untuk mampu menciptakan lapangan kerja dan menjawab kebutuhan masa depan.
Transformasi Kebijakan Mulai Berbuah: Dampak Mulai Terlihat
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi PKPLK, Tatang Muttaqin, dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakor tahun ini didesain sebagai forum kerja intensif, bukan sekadar sosialisasi. Tujuannya adalah meningkatkan sinkronisasi pemahaman, memverifikasi data, menetapkan calon revitalisasi satuan pendidikan pada 2026, serta memperkuat koordinasi pusat dan daerah.
Ia memaparkan berbagai capaian kebijakan yang mulai memperlihatkan hasil nyata. Sebanyak 2.026 satuan pendidikan direvitalisasi, menjadikan ruang belajar lebih aman, ramah anak, sehat, dan efektif bagi pembelajaran—terutama bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
Selain itu, 17.057 lembaga menerima perangkat digital, yang berkontribusi mengurangi ketimpangan digital antardaerah dan membuka akses pembelajaran yang lebih interaktif. “Kualitas pendidikan di daerah terpencil mulai mengejar daerah maju. Ini menjadi modal penting bagi generasi yang lebih adaptif menghadapi transformasi teknologi menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Tatang.
Pada sisi pendidikan vokasi, 1.100 SMK telah bertransformasi menjadi SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) dengan dukungan Rp390 miliar, sementara 450 SMK menerima bantuan Teaching Factory (Tefa) senilai lebih dari Rp150 miliar. Upaya ini membuat lulusan SMK semakin relevan dengan kebutuhan industri melalui pengalaman praktik yang menyerupai standar kerja.
Di sisi lain, 13.637 orang mengikuti program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan 9.154 orang mengikuti program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) yang dilayani Direktorat Kursus dan Pelatihan. “Hal ini membuktikan, Program Kursus memberikan dampak besar pada peningkatan keterampilan dan peluang ekonomi masyarakat,” tambah Dirjen Tatang.
Tatang juga menegaskan bahwa akses pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas mengalami kemajuan signifikan. Saat ini 62.075 satuan pendidikan melayani 203.415 peserta didik berkebutuhan khusus, dengan dukungan 493 Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang pendidikan di berbagai daerah. Menurutnya, ini bukan sekadar ekspansi layanan, tetapi wujud perlindungan hak belajar bagi semua anak.
Masih menurut Tatang, program Relawan Pendidikan yang berfokus untuk menjangkau anak usia sekolah tidak sekolah (ATS) juga telah menjadi gerakan sosial besar di masyarakat dan menjembatani antara komunitas lokal dengan ekosistem pendidikan. Hal ini penting dalam rangka menentukan intervensi yang tepat di masa mendatang terhadap ribuan anak-anak Indonesia yang belum bisa mengakses pendidikan.
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Laman: kemendikdasmen.go.id
X: x.com/Kemdikdasmen
Instagram: instagram.com/kemendikdasmen
Facebook: facebook.com/kemendikdasmen
YouTube: KEMDIKDASMEN
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemendikdasmen.go.id
Siaran Pers Kemendikdasmen: kemendikdasmen.go.id/pencarian/siaran-pers
Langganan:
Komentar (Atom)
