Plt. Kepala BKN: Renstra Diperlukan Untuk Menjaga Konsistensi Substansi Arah Pembangunan Nasional

 Humas BKN, Penyusunan perencanaan yang berkelanjutan atas tindakan strategis yang akan dilakukan pada pembangunan jangka (Renstra) merupakan salah satu dokumen perencanaan yang harus disiapkan sebagai respon atas tuntutan kinerja pembangunan yang dihadapi. Hal ini disampaikan dalam acara Forum Diskusi Terpumpun Penyusunan Kajian Pendahuluan Rencana Strategis (Renstra) BKN Tahun 2024-2029 yang diselenggarakan pada Kamis (30/11/2023) di Aula Kantor BKN Pusat.

Lebih lanjut Haryomo menyampaikan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah merupakan upaya menjaga konsistensi substansi dan kesinambungan arah pembangunan nasional secara terencana dan sistematis yang adaptif terhadap perubahan dengan memperhatikan kesesuaian mandat tugas dan fungsi yang dijalankan. “BKN perlu menyiapkan perencanaan yang membutuhkan penyiapan, penghimpunan, dan telaah-telaah berbagai data sebagai sebuah sistem informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan strategis,” ujarnya.

Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah mengatakan kegiatan ini merupakan langkah awal dari BKN untuk mengkonsolidasikan kembali hal-hal yang bersifat strategis yang kita perlukan bersama dalam pelaksanaan tugas BKN di bidang pembinaan pelaksanaan Manajemen ASN dalam periode Renstra 5 tahun ke depan. “Saya berharap BKN dapat menindaklanjuti hasil temuan lapangan baik dari pilar pelayanan, pembinaan, pengawasan, maupun pengelolaan,” ucap Imas.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Prof. Eko Prasojo, dan Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Direktur Eksekutif Center for Study of Governance and Administrative Reform – Universitas Indonesia (CSGAR-UI) Zuliansyah Putra Zulkarnain.

Sumber : https://www.bkn.go.id/

Sesma BKN: 91.455 PNS Telah Terpetakan, Pengelola Kepegawaian Semakin Paham Manfaat Manajemen Talenta

 Humas BKN, Selain untuk pengembangan karier dan kompetensi pegawai, manfaat dari implementasi manajemen talenta adalah membangun kelompok rencana suksesi pada instansi yang selanjutnya menjadikan instansi menuju sistem merit. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah dalam Rapat Evaluasi Pemetaan/Penilaian Kompetensi dan Penilaian Potensi bagi PNS pada Instansi Pusat dengan Metode CACT BKN Tahun 2023, Jumat (1/12/2023) di Azana Suite Hotel Antasari, Jakarta.

“Pelaksanaan manajemen talenta semakin giat dilakukan instansi pusat atau daerah, para Pejabat Pengelola Kepegawaian telah menyadari betul manfaat dari implementasi manajemen talenta. Tahun 2023 ini sebanyak 91.455 PNS yang terpetakan termasuk pegawai pusat yang ada di daerah dan ini belum termasuk instansi daerah (provinsi/kabupaten/kota) sebanyak 16.677 PNS,” tutur Imas.

Sementara itu, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN, Bajoe Loedi, mengungkapkan data pemetaan/penilaian yang sudah masuk, melebihi target yang diamanatkan oleh Bappenas, yaitu 60.000 PNS. “Jadi, tahun depan diharapkan dukungan dari kementerian dan Lembaga untuk terus melakukan pemetaan/penilaian kompetensi dan potensi PNS karena diharapkan mampu menyajikan data talent pool, baik dari sisi nasional maupun institusional,” jelasnya.

Turut hadir sejumlah narasumber dari instansi kementerian pusat, yaitu Kementerian Sosial (Kemensos), KLHK, dan Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Hukum dan HAM, yang memberikan testimoni seputar pemetaan/penilaian potensi dan kompetensi dengan CACT BKN. Asesor SDM Aparatur Ahli Utama Kementerian Sosial, Tati Nugrahati menyatakan dibutuhkan komitmen dari pimpinan untuk mendukung program prioritas pemerintah.

“Pimpinan berharap ingin menempatkan sosok SDM yang ada di lingkungan Kementerian Sosial betul-betul yang potensinya sesuai dengan standardisasi. Untuk itu, kami langsung melakukan penilaian kompetensi di seluruh UPT, satuan kerja kami. Saat ini sudah 94,59% pegawai yang telah ikut pemetaan dan 5,41% belum mengikuti karena salah satunya adalah pegawai disabilitas. Kami berharap tahun depan kelengkapan tes untuk pegawai disabilitas dapat segera terpenuhi,” pungkasnya.

Sumber : https://www.bkn.go.id/

Launching Layanan Perorangan MyASN, Layanan Helpdesk Dan Monitoring Layanan SIASN

 

[SIARAN PERS]

Nomor: 015/RILIS/BKN/X/2023

Launching Layanan Perorangan MyASN, Layanan Helpdesk Dan Monitoring Layanan SIASN

Dalam upaya untuk membangun integritas, profesionalitas, dan peningkatan layanan kepegawaian yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi serta menjadi salah satu amanat Presiden terkait Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), Badan Kepegawaian Negara (BKN) diberikan kewenangan atribusi sesuai dengan tugas fungsinya dalam menyusun peraturan perundang-undangan untuk mengakomodasi fungsi BKN sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 yaitu penyimpanan informasi pegawai ASN yang telah dimuktahirkan oleh instansi pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).

Launching layanan perorangan MyASN merupakan rebranding dari MySAPK yang dilakukan seiring dengan selesainya migrasi SAPK ke SIASN dan adanya pengayaan fitur-fitur layanan yang dapat dimanfaatkan oleh setiap Aparatur Sipil Negara (ASN). Rebranding ini adalah dalam rangka memberikan hak yang sama kepada seluruh ASN untuk mengakses informasi dan profil data ASN. Selain itu, dengan di launching-nya Helpdesk dan Monitoring Layanan (Mola) SIASN dapat mempercepat layanan kepegawaian baik di BKN maupun di Instansi karena setiap usulan dapat dimonitor oleh setiap ASN dan diperkuat dengan adanya mekanisme bantuan penyelesaian masalah-masalah kepegawaian secara teknis dan non-teknis melalui sistem.

Plt. Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto menyampaikan sebagai perwujudan transparansi dan kontrol ASN terhadap pengelola kepegawaian terkait, yang sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 Tahun 2018 maka setiap ASN dapat memonitor tahapan layanan kepegawaian yang telah mereka usulkan dokumen/persyaratannya melalui gadget masing-masing.

Lebih lanjut Haryomo menyampaikan bahwa selama ini layanan-layanan kepegawaian yang memanfaatkan SIASN sudah berjalan dengan baik, khususnya pada layanan prioritas seperti Kenaikan Pangkat, Pensiun dan Pindah Instansi. “Untuk percepatan digitalisasi manajmen ASN, layanan-layanan semakin dilengkapi baik untuk pelayanan kepegawaian seperti perencanaan kebutuhan, penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP), status dan kedudukan kepegawaian, kinerja dan layanan kepegawaian lainnya serta layanan pendukung seperti Single Sign On, Digital Signature, Dashboard Monitoring, Document Management System dan referensi”, terangnya.

Kedepan, harapannya setiap pengelola kepegawaian di masing-masing instansi menjadi semakin berintegritas dan professional dalam melayani ASN. Karena dengan peluncuran MyASN, setiap ASN memiliki priviledge dan kemudahan untuk dapat memonitor layanan kepegawaian yang dilakukan oleh pengelola kepegawaian di masing-masing instansi. Layanan monitoring SIASN berbasis Whatsapp Mesenger sehingga notifikasi dari usulan SIASN akan didapatkan oleh masing-masing ASN secara real time.

Selain itu, layanan Helpdesk BKN dapat dimanfaatkan oleh seorang ASN apabila menemukan kendala dalam pelayanan kepegawaiannya tanpa perlu membuat akun baru karena telah terintegrasi dengan akun MyASN. Bagi masyarakat umum dpat juga menggunakan layanan Helpdesk BKN setelah mereka mengisi formulir registrasi untuk mendapatkan akun pengguna, sehingga masyarakat umum dapat menanyakan hal-hal teknis terkait kepegawaian, seleksi dan sebagainya

Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat,
Hukum, dan Kerja Sama            
Badan Kepegawaian Negara         

 

 

Format pdf siaran pers ini dapat diunduh pada tautan berikut.

Sumber : https://www.bkn.go.id/

Mulai 09 November, 1.853.617 Pelamar CASN 2023 Berkompetisi Pada SKD dan Seleksi Kompetensi

 

[SIARAN PERS]

Nomor: 016/RILIS/BKN/XI/2023

Mulai 09 November, 1.853.617 Pelamar CASN 2023 Berkompetisi Pada SKD dan Seleksi Kompetensi 

Setelah tahap seleksi administrasi berakhir, para pelamar seleksi CASN 2023 yang dinyatakan lulus atau Memenuhi Syarat (MS) akan melanjutkan kompetisi tahap berikutnya, yakni Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bagi pelamar CPNS mulai 09 November 2023 dan Seleksi Kompetensi bagi pelamar PPPK mulai 10 November 2023. Terhitung 1.853.617 pelamar CASN berhasil melaju ke tahapan selanjutnya, meliputi 725.589 pelamar CPNS lanjut ke tahap SKD dan 1.128.028 pelamar PPPK lanjut ke tahap Seleksi Kompetensi.

Tahapan pelaksanaan SKD CPNS dan Seleksi Kompetensi PPPK akan dilaksanakan dengan berbasis Computer Assisted Test atau CAT BKN di 304 titik lokasi atau Tilok dalam negeri dan 62 Tilok luar negeri. Sesuai jadwal yang ditetapkan Panselnas, pelaksanaan SKD bagi pelamar CPNS akan berlangsung hingga 18 November 2023. Sementara pelaksanaan Seleksi Kompetensi bagi pelamar PPPK hingga 04 Desember 2023 mendatang.

Pelaksanaan ujian dengan metode CAT BKN akan memungkinkan masyarakat umum dapat melihat secara langsung perolehan nilai atau skor saat mengerjakan ujian selama pelaksanaan SKD dan Seleksi Kompetensi sebagai bentuk keterbukaan informasi publik BKN. Dengan begitu masyarakat luas dapat menyaksikan nilai peserta yang sedang mengikuti ujian secara langsung melalui laman youtube Official CAT BKN.

Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto selaku Wakil Ketua Pengarah Panselnas CASN 2023 memastikan aspek keamanan demi kenyamanan seluruh peserta seleksi. “BKN bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berkolaborasi untuk mengawal keamanan pelaksanaan seleksi, khususnya dari aspek teknologi informasi. Selain itu, sebagai antisipasi terhadap oknum yang tidak diinginkan, BKN juga sudah meningkatkan seluruh aspek keamanannya,” terangnya, Kamis (09/11/2023).

Terkait itu, Haryomo juga tetap mengimbau para pelamar seleksi agar tidak sekali-kali berkompromi apalagi bertransaksi dengan oknum yang mengklaim bisa meluluskan pelamar tanpa tahapan seleksi. “Tindakan oknum dapat dicegah selama pelamar tidak tergiur tawaran oknum termasuk yang mengatasnamakan instansi pemerintah tertentu dengan syarat sejumlah uang. Budaya buruk seperti ini dapat dicegah mulai dari masing-masing pelamar,” pesannya.

Sebagai tambahan informasi, bagi pelamar CPNS yang sudah mengikuti SKD dan pelamar PPPK yang sudah mengikuti Seleksi Kompetensi dapat mengunduh sertifikatnya melalui sertificat.bkn.go.id.

Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat,
Hukum, dan Kerja Sama            
Badan Kepegawaian Negara         

 

 

Format pdf siaran pers ini dapat diunduh pada tautan berikut.

Sumber : https://www.bkn.go.id/

Ujian Dimulai, Pelamar CASN Dapat Memantau Nilai CAT Secara Langsung

 

Humas BKN, Perhelatan Seleksi calon ASN 2023 yang kini memasuki tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bagi pelamar CPNS dan Seleksi Kompetensi bagi pelamar PPPK ditempatkan di berbagai titik lokasi atau tilok, yakni 304 tilok dalam negeri yang dijadwalkan berlangsung mulai 09 November s.d 05 Desember 2023. Sementara pelaksanaan ujian di luar negeri ditempatkan pada 61 tilok di berbagai negara mulai 14 s.d 15 November 2023.

Banyaknya tilok ujian yang disediakan lantaran animo masyarakat yang mengikuti seleksi CASN tahun ini terbilang tinggi. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah pelamar yang membuat akun pendaftaran di portal SSCASN BKN mencapai 2.944.856. Dari angka tersebut, pelamar yang menyelesaiakan pendaftaran/submit sebanyak 2.411.520. Angka itu kemudian menyisahkan 1.853.617 pelamar yang dinyatakan Memenuhi Syarat atau MS pada tahapan seleksi administrasi.

Adapun 1.853.617 pelamar MS tersebut berhak melaju ke tahapan SKD dan Seleksi Kompetensi, yakni meliputi 725.589 pelamar CPNS; 426.776 pelamar PPPK Guru; 328.219 pelamar PPPK Tenaga Kesehatan; dan 373.033 pelamar PPPK Tenaga Teknis. Pelamar yang lanjut ke tahap selanjutnya akan kembali diuji lewat ujian berbasis Computer Assisted Test (CAT). Pelaksanaan ujian CAT ini akan merujuk pada mekanisme dan prosedur CAT BKN, yakni di antaranya ujian dibagi ke dalam 4 sesi/hari untuk pelamar CPNS dan 3 sesi/hari untuk pelamar PPPK. Sementara khusus hari Jumat, keduanya hanya berlangsung 2 sesi/hari. Waktu pengerjaan ujian CAT BKN akan berlangsung selama 100 menit untuk SKD CPNS dan 130 menit untuk Seleksi Kompetensi CPPPK.

Selama ujian berlangsung, Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menyebutkan bahwa masyarakat dapat memantau berjalannya perolehan hasil peserta ujian secara langsung yang disediakan lewat tayangan layar di tilok. Bahkan Ia mengingatkan kalau masyarakat tidak perlu repot harus menyaksikan layar di tilok karena tayangan nilai yang berjalan dapat disaksikan di manapun dan kapan pun lewat kanal youtube yang disediakan BKN, yakni Official CAT untuk instansi pusat dan youtube channel masing-masing Kantor Regional BKN seluruh Indonesia.

Haryomo meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ujian di lapangan, termasuk panitia instansi untuk mengikuti standar prosedur CAT BKN. Begitu juga dengan tim BKN yang turun ke lapangan mengawal pelaksanaan ujian diminta untuk tetap tegak lurus terhadap ketentuan dan menegakkan aturan di lokasi ujian.

Tidak hanya itu, Ia juga mengingatkan para pelamar agar mengikuti tahapan seleksi yang disediakan pemerintah dan tidak berkompromi apalagi bertransaksi dengan oknum yang menjanjikan kelulusan lewat sejumlah uang. Hal itu senada dengan pernyataan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat meninjau pelaksanaan hari pertama SKD di tilok BKN Pusat, Kamis (09/11/2023). Menurutnya pelamar harus lebih waspada terhadap praktik penipuan oleh oknum yang mengiming-imingi kelulusan tanpa melalui tahapan seleksi dan praktik kecurangan lainnya yang dapat merugikan peserta itu sendiri.

Sumber : https://www.bkn.go.id/

Pedoman Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2023

 

Unduh file Pedoman Peringatan Hari Guru Nasional 2023 di sini
Unduh file Panduan Penggunaan Logo di sini
Unduh file Logo HGN (Ikon)  di sini
Unduh file Logo HGN (Horizontal)  di sini
Unduh file Logo HGN (Vertikal)  di sini
Unduh file Logo HGN (.pdf)  di sini
Sumber : https://www.kemdikbud.go.id/

Rakor Balai TIKP 2023: Sinergitas Dorong Penguatan Ekosistem Digital Pendidikan

 

Sejalan dengan misi penguatan ekosistem digital pendidikan yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) lewat Balai Layanan Platform Teknologi (BLPT), unit teknis Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek menghelat Rapat Koordinasi (Rakor) Balai Teknologi Informasi, Komunikasi (TIK) Pendidikan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2023.
 
Rakor ini dihadiri oleh Kepala Balai TIK Pendidikan dari 22 provinsi di Indonesia, yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan.
 
Dalam rapat ini, tema yang diusung adalah "Bersama Menguatkan Ekosistem Digital Pendidikan", yang menekankan pentingnya kerjasama antara Pusdatin, BLPT, dan Balai TIK Pendidikan dalam menciptakan ekosistem digital yang kuat untuk pendidikan.
 
Selain itu, Rakor ini menjadi ajang untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan upaya dalam memperkuat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di sektor pendidikan.
 
Disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikbudristek, Suharti saat acara pembukaan Rakor, “Saat ini transformasi digital berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi bagian paling penting dalam mewujudkan penerapan reformasi birokrasi pemerintah.”
 
Sesjen Suharti juga turut memberikan apresiasi atas peran yang telah dilakukan Pusdatin dalam pengelolaan capaian evaluasi SPBE hingga mendapatkan predikat sangat baik dengan indeks 3,86. “Hal ini menunjukan Kemendikbudristek berkomitmen untuk menghadirkan layanan yang berkualitas, efisien, efektif dan akuntabel bagi masyarakat dan bagian dari reformasi birokrasi,” urai Suharti.
 
Senada dengan itu, Kepala Pusdatin, Hasan Chabibie juga mengungkapkan dalam mendukung arah kebijakan dan strategi nasional, SPBE berperan sebagai pondasi yang kuat dalam konsep Government as a Platform (GaaP).
 
“Konsep ini mengacu pada ekosistem digital yang memungkinkan pemerintah untuk memberikan layanan publik yang berkualitas, sambil menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, netral, profesional, dan berdasarkan hukum,” urai Hasan.
 
Hasan juga menegaskan komitmen layanan yang akan terus dikembangkan oleh Pusdatin dalam mendorong penguatan ekosistem digital pendidikan di Indonesia. “Lewat akronim PRIMA (Peduli, Responsibility, Inovasi, Melayani, Akuntabel), Pusdatin akan terus menciptakan inovasi teknologi pembelajaran dengan didukung kolaborasi Bersama BLPT dan Balai TIKP Provinsi se-Indonesia.”
 
Pada kesempatan yang sama, Kepala BLPT, Wibowo Mukti, menyampaikan dalam laporan kegiatan bahwa di dalam Rakor yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo dan perwakilan Balai Tekkomdik dari 22 provinsi akan membahas 2 agenda utama.
 
 
 
“Di dalam Rakor akan didiskusikan terkait manajemen Pusdatin dan BLPT serta menciptakan sinergi antara Pusdatin, BLPT, dan Balai TIK Pendidikan,” urai Wibowo.
 
Selain itu, Rakor ini juga memberikan kesempatan kepada para peserta untuk berdiskusi dan bertukar ide mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses belajar mengajar.
 
Di akhir Rakor, juga telah terpilih secara aklamasi Kepala Balai TIK Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Firman Oktora sebagai Ketua Forum Komunikasi BTIKP se-Indonesia periode 2023 – 2025.
 
Adapun Forum Komunikasi BTIKP se-Indonesia berkomitmen untuk melakukan program transformasi digital pendidikan di masing-masing wilayah dan senantiasa sinergis serta mendukung setiap program yang berkenaan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan yang dilakukan oleh Pusdatin dan BLPT Kemendikbudristek di wilayah masing-masing.
 
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dan strategis dalam menciptakan ekosistem digital yang kuat untuk pendidikan di Indonesia, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh peserta didik dan tenaga pendidik di tanah air.
[Penulis: Andrew Fangidae, Editor: Stephanie/Denty A./Seno Hartono]
Sumber : https://www.kemdikbud.go.id/