Mendikbudristek Luncurkan Merdeka Belajar Episode Ke-26

 Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim hari ini meluncurkan Merdeka Belajar Episode Ke-26 yang bertajuk Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi.

Peluncuran ini menandakan bahwa sejak dihadirkannya berbagai kebijakan Merdeka Belajar pada tahun 2019, 10 dari 26 episode Merdeka Belajar berfokus kepada transformasi pendidikan tinggi.

“Pendidikan tinggi memiliki peran penting sebagai pendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, persiapan SDM unggul, dan sebagai tulang punggung inovasi. Selain itu, pendidikan tinggi adalah jenjang yang paling dekat dengan dunia kerja dan masyarakat; lulusan perguruan tinggi dituntut untuk dapat berkontribusi dengan baik. Itu mengapa kami meletakkan titik berat pada transformasi jenjang pendidikan tinggi, ” jelas Mendikbudristek.

Episode Merdeka Belajar kali ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

“Ada dua hal fundamental dari kebijakan ini yang memungkinkan transformasi pendidikan tinggi melaju lebih cepat lagi. Pertama, Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang lebih memerdekakan, di mana Standar Nasional kini berfungsi sebagai pengaturan framework dan tidak lagi bersifat preskriptif dan detail, diantaranya terkait pengaturan tugas akhir mahasiswa. Kedua, sistem akreditasi pendidikan tinggi yang meringankan beban administrasi dan finansial perguruan tinggi,” terang Mendikbudristek.

Transformasi yang Ditunggu Warga Pendidikan Tinggi

Merdeka Belajar Episode Ke-26 memudahkan perguruan tinggi untuk lebih fokus dalam meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat.

Sebelumnya, Standar Nasional Pendidikan Tinggi bersifat kaku dan rinci sehingga perguruan tinggi kurang leluasa merancang proses dan bentuk pembelajaran sesuai kebutuhan keilmuan dan perkembangan teknologi. Misalnya saja, syarat kelulusan yang tidak relevan dengan zaman dan alokasi waktu yang diatur sampai per menit per minggu dalam satu satuan kredit semester (sks).

Contoh transformasi terkait Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang lebih memerdekakan dijabarkan Menteri Nadiem pada acara peluncuran. Salah satunya terkait standar penelitian dan standar pengabdian.

“Beberapa perubahan adalah penyederhanaan lingkup standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat dari delapan standar menjadi tiga standar; penyederhanaan pada standar kompetensi lulusan; dan penyederhanaan pada standar proses pembelajaran dan penilaian,” kata Mendikbudristek.

Lebih lanjut Mendikbudristek mencontohkan transformasi terkait  Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi. “Beberapa pokok perubahan terkait sistem akreditasi pendidikan tinggi adalah status akreditasi yang disederhanakan; biaya akreditasi wajib sekarang ditanggung pemerintah; dan proses akreditasi dapat dilakukan pada tingkat unit pengelola program studi,” terangnya.

Menutup pemaparannya, Mendikbudristek menyampaikan ajakan untuk bergotong royong. “Perubahan tidak dapat dilakukan tanpa kolaborasi seluruh pihak, Kemendikbudristek bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan transformasi pendidikan tinggi yang menyeluruh dan berdampak positif,” tutup Mendikbudristek.

Informasi lengkap soal Merdeka Belajar Episode Ke-26: Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi terdapat pada laman https://merdekabelajar.kemdikbud.go.id/episode_26/web.  

Tayangan Peluncuran Merdeka Belajar Eps. 26: Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi https://www.youtube.com/watch?v=vNTmG4OIQZ4

Unduh Paparan Mendikbudristek tentang Merdeka Belajar 26 di sini. 

Unduh Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 di sini. 

Unduh Buku Saku Soal Sering Ditanya tentang Merdeka Belajar 26 di sini. 

Unduh Infografik Merdeka Belajar 26 di sini. 







Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
 
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id
Dapatkan informasi lengkap tentang Merdeka Belajar melalui: http://merdekabelajar.kemdikbud.go.id

#MerdekaBelajar
#StandarNasionaldanAkreditasiDikti
Sumber : Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 418/sipers/A6/VIII/2023

Sebentar Lagi Pendaftaran CASN Dibuka, Menteri PANRB: Cermati Tahapan dan Persyaratannya

 

Ilustrasi suasana pelaksanaan seleksi CASN.

Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2023 akan diadakan dalam waktu dekat. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengimbau masyarakat yang berminat menjadi abdi negara agar menyiapkan diri serta memperhatikan syarat-syaratnya.

Sebelum mendaftar tentunya calon pelamar harus mencermati syarat pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara umum, misalnya terkait batas usia pelamar, jabatan, kualifikasi pendidikan, dan lain-lain. “Calon pelamar harus mengetahui formasi jabatan yang akan dilamar secara spesifik. Apakah jabatan tersebut dibuka untuk menjadi CPNS atau PPPK,” ujar Menteri Anas di Jakarta, Rabu (30/08).

Anas menegaskan calon pelamar harus aktif mencari informasi di laman atau media sosial resmi instansi pemerintah terkait seleksi CASN. “Seperti tahun-tahun sebelumnya, seluruh syarat dan ketentuan akan diinformasikan secara terbuka,” tuturnya.

Dokumen-dokumen yang sekiranya dibutuhkan juga dapat dipersiapkan terlebih dahulu, seperti ijazah, transkrip nilai, KTP, akta kelahiran, daftar riwayat hidup, dan dokumen lain yang nantinya akan diumumkan dalam pengumuman. “Setiap instansi punya persyaratan khusus masing-masing. Cermati dokumen yang dibutuhkan untuk melamar karena calon pelamar. Jangan sampai ini menjadi kendala saat melamar,” tegasnya.

Berdasarkan Surat Kepala BKN No. 8229/B-KS.04.01/SD/K/2023 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN tahun 2023, pengumuman seleksi dilakukan oleh setiap instansi pemerintah pada 16-30 September 2023. Sementara untuk pendaftarannya, dimulai sejak 17 September hingga 6 Oktober 2023. Jadwal seleksi ini dapat diunduh melalui https://www.bkn.go.id/unggahan/2023/08/S-Jadwal-Seleksi-CASN-2023-DS.pdf

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas 

 

Masyarakat diimbau agar tidak percaya kepada oknum yang menjanjikan kelulusan. Pelaksanaan seleksi CASN mengedepankan sistem yang terbuka dan akuntabel. Computer Assisted Test (CAT) tetap digunakan, sehingga nilai peserta bisa terlihat secara real-time.

Anas mengimbau masyarakat agar cermat mengenali modus penipuan yang dilakukan oknum yang menjanjikan kelulusan pada seleksi CASN dengan meminta imbalan tertentu. “Harap berhati-hati terhadap oknum yang menjanjikan kelulusan dan meminta imbalan, karena sudah dapat dipastikan penipuan. Persiapkan diri semaksimal mungkin untuk dapat mengikuti rangkaian seleksi CASN,” ujarnya.

Arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, yakni guru dan tenaga kesehatan. “Untuk rincian formasi apa yang akan dibuka, nanti tunggu pengumumannya,” ujar Anas.

Mantan Kepala LKPP ini juga mengingatkan bagi calon pelamar yang tertarik untuk bergabung menjadi CPNS maupun PPPK bahwa harus siap ditugaskan/ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia dan bersedia menerima gaji yang telah ditetapkan sesuai aturan yang ada. “Perlu komitmen yang tinggi bagi setiap individu yang mengabdikan dirinya untuk negara. Harus bersedia ditempatkan dimanapun termasuk daerah terpencil,” pungkas Anas. (HUMAS MENPANRB)

Seleksi Pengisian PNS dalam Jabatan Administrasi dan Fungsional di Kemendikbudristek

 

Unduh Dokumen Pengumuman SPPNS di sini. 
Sumber : https://www.kemdikbud.go.id/

Menteri Sosial Tri Risma Optimis Hasil CACT BKN Mampu Tebas “Faktor Kedekatan” Dalam Pengisian Jabatan

 Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui unit Pusat Penilaian Kompetensi atau Puspenkom ASN berkolaborasi dengan Biro SDM Kementerian Sosial (Kemensos) dalam penyelenggaraan penilaian potensi dan kompetensi ASN menggunakan metode Computer Assisted Competency Test (CACT BKN). Pemetaan ini bertujuan untuk mempercepat penyediaan data potensi dan kompetensi ASN sekaligus sebagai bentuk dukungan Kemensos terhadap program prioritas nasional, khususnya implementasi sistem merit dalam pembentukan manajemen talenta yang menjadi domain BKN.

Dukungan tersebut juga tercermin dari pernyataan Menteri Sosial Tri Risma Harini yang menekankan urgensi pemanfaatan pemetaan kompetensi dan potensi dalam pengisian jabatan sehingga tidak lagi berorientasi pada faktor kedekatan atau sekadar like-dislike. Ia juga sekaligus memberikan apresiasi kepada BKN selaku Instansi Pemerintah yang dimandatkan dalam penyusunan profil kompetensi ASN se-Indonesia yang telah menghasilkan instrumen pemetaan kompetensi melalui CACT BKN.

“Kami berterima kasih kepada BKN telah memberikan ruang bagi Kementerian Sosial untuk memetakan calon-calon pemimpin yang bisa dinilai bukan berdasarkan dengan kedekatan tetapi berdasarkan profesionalisme dan kompetensi,” tuturnya dalam pembukaan Pemetaan Kompetensi Pegawai ASN Kemensos secara daring, Senin (28/8/2023). Pelaksanaan pemetaan ini serentak di tiga Kantor Regional BKN, yakni Kantor Regional III BKN Bandung, Kantor Regional X BKN Denpasar, dan Kantor Regional XIII Aceh.

Menanggapi optimisme Menteri Sosial terhadap manfaat pemetaan kompetensi ASN di lingkungannya, Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah mengungkapkan metode pengembangan alat ukur kompetensi menggunakan CACT ini akan terus dikembangkan agar mampu mengakomodir kebutuhan seluruh instansi pemerintah untuk mengetahui potensi dan kompetensi pegawainya,” terangnya. Hal ini juga menurutnya lantaran pemetaan penilaian potensi dan kompetensi ASN seluruh Indonesia merupakan program prioritas nasional BKN tahun 2023.

Ia juga memastikan bahwa BKN secara terus-menerus melakukan pengembangan alat ukur secara komprehensif. Salah satunya dengan melibatkan sejumlah praktisi di bidangnya dan kerja sama dengan jajaran universitas, seperti Universitas Padjajaran dan Universitas Indonesia.

Senada dengan Menteri Sosial, Plt. Sekretaris Jendral Kementrian Sosial, Bapak Robben Rico juga mengakui bahwa pemetaan melalui CACT BKN memberikan kesempatan bagi Kementerian Sosial untuk memiliki data potensi dan kompetansi seluruh ASN di lingkungannya. Menurutnya ini merupakan suatu kehormatan bagi Kementerian Sosial menjadi yang instansi pemerintah pertama yang melakukan pemetaan seluruh pegawai ASN-nya sekaligus dengan menggunakan CACT BKN. “Harapannya kami akan menikmati hasil dari pemeteaan kompetensi ASN ini untuk promosi dan mutasi kepegawaian,” pungkasnya.

Selain dihadiri Menteri Sosial Tri Risma Harini, Plt. Sekretaris Jendral Kementerian Sosial Robben Rico bersama Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah, pembukaan pemetaan kompetensi seluruh pegawai ASN di Kemensos ini juga berkesempatan dihadiri oleh Plt. Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bapennas Maliki.

Penulis: wil/ali/KanregIIIBandung
Editor: des

Menteri Anas Dorong Taspen Transformasi Layanan

 

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas membuka Rakernas Taspen 2023, Selasa (29/08).

 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mendorong agar PT Taspen dapat melakukan transformasi pelayanan bagi masyarakat dan stakeholder dalam hal ini para Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya hal tersebut perlu dilakukan mengingat tantangan kedepan yang semakin dinamis, sehingga transformasi digital perlu dilakukan.

“Kedepan inovasi dan trobosan perlu diwujudkan karena tantangan kedepan yng dinamis. Direktur Utama dan kepala cabang bisa tentukan skala prioritas terlebih dulu,” katanya saat membuka acara Rakernas Taspen 2023, Selasa (29/08).

Dikatakan jika sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bertugas menyelenggarakan program asuransi dana pensiun bagi ASN, Taspen dapat melakukan pelayanan jemput bola bagi para pengguna. Dengan demikian keberadaan Taspen dapat lebih berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat.

 

 

Dalam kesempatan tersebut dirinya juga meminta Taspen agar dapat berkolaborasi antar unit kerja yang ada di Taspen untuk dapat mengintegrasikan segala jenis layanan. Dengan hal tersebut diyakini dapat mengurangi jumlah aplikasi yang berujung membawa kemudahan masyarakat dalam memperoleh layanan Taspen.

Lebih lanjut dia pun mengajak agar Taspen dapat memanfaatkan Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam upaya memberikan serta mendekatkan pelayanan. MPP sendiri merupakan tempat yang menyatukan berbagai jenis layanan dari instansi pemerintah maupun swasta.

“Taspen dapat bergabung dengan MPP yang ada di berbagai daerah. Dengan demikian diharapkan dapat memberi kemudahan masyarakt agar dapat memperoleh layanan dalam satu tempat,” ucapnya.

 

 

Direktur Utama PT Taspen A.N.S Kosasih menyampaikan bahwa Rakernas yang diselenggarakan menjadi momentum untuk saling bertukar ide dan pemikiran. Kemudian juga untuk membangun kekompakan antar pegawai baik tingkat pusat maupun daerah.

Pihaknya juga akan terus membuat terobosan guna memberi kemudahan bagi ASN dan masyarakat, seperti yang menjadi arahan Menteri PANRB. Oleh sebab itu dirinya mengajak para jajaran direksi dan pegawai untuk dapat bersinergi sebagai upaya mewujudkan pelayanan yang mudah dan cepat. (byu/HUMAS MENPANRB)