Kemendikbudristek Lepas 358 Penerima Beasiswa Indonesia Maju Luar Negeri Angkatan II

 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) secara resmi melepas keberangkatan 358 mahasiswa penerima Beasiswa Indonesia Maju (BIM) Luar Negeri Angkatan II. Mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikan tinggi untuk program S1 dan S2 tersebut, resmi dilepas setelah melalui kegiatan pembekalan keberangkatan yang berlangsung pada tanggal 13 s.d. 19 Agustus 2023 di Jakarta.

“Dengan beasiswa ini, kalian memiliki tanggung jawab besar untuk mengoptimalkan peluang yang diberikan dan kembali ke tanah air dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang lebih tinggi. Selamat berpetualang dalam perjalanan akademis dan profesional kalian yang baru. Terus melaju untuk Indonesia Maju,” ucap pelaksana tugas (Plt.) Kepala Puspresnas, Hendarman, dalam sambutannya pada acara pelepasan penerima BIM di Jakarta, Jumat (18/8).
 
Hendarman berpesan kepada para penerima BIM untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya selama menempuh studi di luar negeri dan kembali ke tanah air membawa ilmu dan pengetahuan untuk kemajuan Indonesia.

“Jalinlah hubungan dengan sesama mahasiswa dari berbagai belahan dunia, dan pelajari budaya serta pengetahuan baru. Kalian adalah agen perubahan yang akan membantu Indonesia berkembang dan bersaing di panggung global. Teruslah berusaha untuk menginspirasi, berinovasi, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan negara kita,” terang Hendarman.

Sebelumnya, para penerima BIM mendapatkan pembekalan keberangkatan selama tujuh hari yang diselenggarakan secara hybrid (daring dan luring). Pembekalan ini bertujuan untuk mempersiapkan mereka sebelum berangkat studi ke luar negeri.

Salah satu mahasiswa penerima BIM, Rivka Abrianna Napitupulu, dari SMAN 2 Tangerang Selatan, berkesempatan menyampaikan caranya berkontribusi untuk Indonesia ketika nantinya kembali ke Indonesia. “Saya fokus di bidang structural transportation and development. Saya ingin menyerap ilmu-ilmu yang saya peroleh nantinya dan membagikannya langsung kepada Indonesia supaya lebih maju,” kata Rivka yang diterima di University of California.

Senada dengan Rivka, Trevor Wade Orlando, dari SMAN Pradita Dirgantara, mengutarakan cita-citanya berkontribusi memajukan Indonesia. “Saya ingin berkontribusi untuk Indonesia melalui riset yang saya temukan dan kembangkan di bidang Engineering Science lalu memberikannya kepada tanah air saya, Indonesia. Dengan begitu Indonesia bisa lebih maju dari negara-negara lainnya,” jelasnya.

Perlu diketahui, peserta didik penerima BIM S1 Luar Negeri Reguler yang merupakan alumni BIM Program Persiapan S1 Luar Negeri akan melanjutkan program studinya di 31 perguruan tinggi dari 11 negara. Selanjutnya, penerima BIM S1 Luar Negeri Mandiri yang tanpa melalui program persiapan akan melanjutkan program studinya di 21 perguruan tinggi dari 7 negara. Sementara itu, BIM S2 Luar Negeri akan melanjutkan program studinya di 14 perguruan tinggi dari 4 negara.

Adapun lima perguruan tinggi teratas tujuan penerima BIM S1 Luar Negeri Reguler, yaitu University of Toronto sebanyak 47 orang, University of British Columbia sebanyak 41 orang, Nanyang Technological University sebanyak 35 orang, Monash University sebanyak 28, orang, dan University of New South Wales (UNSW) sebanyak  22 orang.

Selanjutnya lima perguruan tinggi teratas tujuan penerima BIM S1 dan S2 Luar Negeri Mandiri, yaitu Monash University sebanyak 13 orang, University of British Columbia sebanyak 11 orang, University of Toronto sebanyak  9 orang, University of New South Wales (UNSW) sebanyak 5 orang, dan Nanyang Technological University sebanyak 4 orang. (Tim Publikasi Puspresnas, Editor: Febri)
 






Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
 
Laman: kemdikbud.go.id
Twitter: twitter.com/Kemdikbud_RI
Instagram: instagram.com/kemdikbud.ri
Facebook: facebook.com/kemdikbud.ri
Youtube: KEMENDIKBUD RI
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemdikbud.go.id
Sumber : Siaran Pers Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 398/sipres/A6/VIII/2023

SEAQIL Gelar SGTS sebagai Wadah Penguatan Kebahasaan Keberkelanjutan

 

SEAMEO QITEP in Language (SEAQIL) bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Dili, Timor-Leste telah menyelenggarakan lokakarya ‘SEAQIL Goes to Schools (SGTS): Compilation of Language Teaching Technique from Timor-Leste’ pada tanggal 2—3 Agustus 2023 bertempat di Pusat Budaya Indonesia (PBI) Dili, Timor-Leste.
 
Di acara penutupan lokakarya, Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Dili, Ikhfan Haris, mengajak para peserta untuk memanfaatkan lokakarya ini dengan sebaik mungkin. “Ini kesempatan emas, tentunya jika dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Ilmu yang didapat akan memperkuat kemampuan peserta dalam mengajar Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA). Dengan membagikan praktik baik, kita membuka wawasan lebih jauh lagi,” ujar Ikhfan pada Kamis, 3 Agustus 2023.
 
Selanjutnya, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) Indonesia untuk Timor-Leste, Okto Dorinus Manik menyampaikan bahwa pelaksanaan lokakarya ini dapat memberi kesempatan untuk para pendidik mengembangkan kemampuannya. “Dengan kesempatan ini, pendidik dapat mengembangkan kemampuannya melalui berbagai cara seperti melalui lokakarya SGTS,” ucapnya.
 
Dubes Okto juga menegaskan bahwa menjadi guru merupakan tugas yang mulia. Oleh karena itu, guru harus terus bersemangat mengembangkan ilmunya seiring dengan perkembangan zaman dan bahasa yang terus berkembang. “Kesempatan ini kiranya dapat dijadikan sebagai wahana meningkatkan kapasitas diri karena peran guru sangat penting bagi pengembangan SDM suatu bangsa,” jelas Dubes Okto.
 
Sejalan dengan pernyataan Atdikbud KBRI Dili, Pelaksana tugas (Plt.) Direktur SEAQIL, R. Dian Dia-an Muniroh, menyampaikan bahwa SGTS menjadi wadah untuk bertukar pengalaman, berbagi praktik baik antarguru bahasa Indonesia, serta memperkuat jaringan dan solidaritas para guru tersebut di Kawasan Asia Tenggara, khususnya di Timor-Leste.
 
“SGTS merupakan salah satu program prioritas SEAQIL. Dalam kegiatan ini, kami mengumpulkan praktik baik pembelajaran bahasa. Untuk konteks Dili, Timor-Leste, kami mengumpulkan praktik baik pembelajaran BIPA, bahasa Inggris, dan bahasa Tetun,” ungkap Dian.
 
Direktur Dian juga menekankan, melalui SGTS, pihaknya berkomitmen untuk menghargai keanekaragaman bahasa di Asia Tenggara. “Kami juga mendorong pemeliharaan bahasa lokal sebagai identitas budaya yang kaya dan bernilai. Kami menyadari pentingnya inovasi dalam pembelajaran bahasa yang dapat mendukung munculnya metode-metode baru dalam proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan,” jelasnya.
 
Dian juga menegaskan bahwa program lokakarya ini merupakan salah satu upaya untuk memajukan dan menginternasionalkan bahasa Indonesia. “Kegiatan ini merupakan representasi dari pemerintah Indonesia dalam memperkenalkan bahasa Indonesia kepada dunia,” tutur Dian.
 
Kemudian, penanggung jawab program SGTS, Deputi Direktur Program SEAQIL, Esra Nelvi M. Siagian, menyampaikan bahwa kumpulan praktik baik yang dilakukan oleh guru-guru nantinya akan dibukukan dengan harapan buku tersebut dapat menjadi contoh baik bagi guru lain. “Praktik baik harus menyenangkan dan bermakna,” tegasnya.
Esra juga menguraikan bahwa SGTS sudah dilakukan sejak tahun 2014 dimulai dengan SGTS di Indonesia dan dilanjutkan ke negara Asia Tenggara lainnya, yakni Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Vietnam.
 
Kegiatan lokakarya SGTS ini diikuti oleh 19 guru Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), 2 guru bahasa Tetun, dan 2 guru bahasa Inggris yang ada di Timor-Leste. Sebanyak 23 tulisan praktik baik dari guru-guru tersebut akan disempurnakan pada lokakarya ini. Adapun fokus keterampilan dari tulisan praktik baik yang dihasilkan yaitu keterampilan reseptif sebanyak 9 praktik baik dan keterampilan produktif sebanyak 14 praktik baik. Buku versi cetak dan digital SGTS Indonesia dapat diunduh melalui www.qiteplanguage.org. (Tim Publikasi SEAMEO SEAQIL, Editor: Andrew Fangidae/Denty Anugrahmawaty/Seno Hartono)
Sumber : https://www.kemdikbud.go.id/

Lantik 30 PPPK Teknis, Settama BKN: PPPK Isi Kekosongan Jabatan Fungsional

Humas BKN, Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Imas Sukmariah secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 30 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis tahun anggaran 2022 pada Jumat (18/8/2023). Acara tersebut berlangsung secara luring dan daring.

Imas dalam arahannya menyampaikan, PPPK direkrut untuk mengisi kekosongan Jabatan Fungsional yang belum terpenuhi secara jumlah maupun kompetensi yang ada di BKN. Imas mengimbau PPPK yang dilantik untuk mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang ada. “Tumbuhkan kedisiplinan dan etos kerja yang tinggi,” ucapnya.

Terakhir Imas berpesan agar PPPK yang dilantik untuk menahan diri dari mengikuti politik praktis dalam menghadapi tahun politik ke depan. “Jalankan tugas dengan berintegritas dan profesional serta selalu menjaga martabat instansi BKN,” pungkasnya.

Daftar nama PPPK Tenaga Teknis BKN TA 2022 yang dilantik dapat diunduh pada tautan berikut.

Penulis: ratna

Survei Budaya Kerja ASN Kembali Digelar di Tahun 2023

 

Sebagai wujud pemantauan dan evaluasi budaya kerja BerAKHLAK secara berkesinambungan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali menggelar Survei Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun 2023. Survei tersebut antara lain Survei Indeks BerAKHLAK, Survei Employee Engagement, dan Survei Employer Branding.

Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Damayani Tyastianti mengatakan sama seperti tahun sebelumnya, pelaksanaan survei di tahun 2023 seluruhnya akan digelar secara online (daring). Survei dilakukan pada website Survei Budaya Kerja ASN 2023 melalui tautan https://surveibudker.menpan.go.id/

“Bapak/Ibu tidak perlu menyiapkan data dukung apapun karena survei ini akan tercerminkan dari aktivitas terapan BerAKHLAK yang sehari-hari Bapak/Ibu sudah lakukan,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Survei Budaya Kerja ASN 2023, secara virtual, Jumat (18/08).

Damayani mengungkapkan, di tahun 2022 telah dilakukan Survei Indeks BerAKHLAK yang hasilnya dijadikan baseline pengukuran di tahun 2023. Hasil survei menunjukkan rata-rata indeks implementasi ASN BerAKHLAK di 442 instansi pemerintah yang memenuhi syarat minimum responden adalah 60,9 persen atau di kategori B yaitu Cukup Sehat.

Namun nilai Adaptif masih menjadi catatan bersama karena hampir di seluruh instansi pemerintah nilainya masih merah atau nilainya masih di bawah 50. “Harapan kami di tahun 2023 nilai Adaptif sudah menjadi lebih baik dan tidak ada lagi nilai merah di tiap indikator Survei BerAKHLAK,” jelas Damayani.

Masih sama dengan tahun 2022, Survei Indeks BerAKHLAK dan Survei Employee Engagement menyasar instansi pemerintah pusat dan daerah dengan target responden ASN (PNS/PPPK) di seluruh instansi pemerintah. Sementara target responden Survei Employer Branding adalah non-ASN yang merupakan talenta terbaik, yang terdiri dari mahasiswa (perguruan tinggi negeri dan swasta terbaik), pegawai (pegawai swasta, BUMN, dan BUMD terbaik), serta diaspora/ WNI di luar negeri (mahasiswa dan pegawai profesional).

Survei Budaya Kerja ASN dilakukan mulai 21 Agustus hingga 15 Oktober 2023 secara bertahap berdasarkan kelompok wilayah. Kelompok 1 dengan peserta survei Pemda Wilayah Indonesia Barat digelar pada 21 Agustus – 3 September 2023. Pada Kelompok 2 dengan peserta Pemda Wilayah Indonesia Tengah survei dilaksanakan pada 4-17 September 2023.

Untuk Pemda Wilayah Indonesia Timur yang masuk ke dalam Kelompok 3 dapat mengikuti survei mulai 18 September – 1 Oktober 2023. Sementara Instansi Pemerintah Pusat menjadi kelompok terakhir yang mengikuti survei pada 2-15 Oktober 2023. (del/HUMAS MENPANRB)

Perkuat Kelembagaan, Kementerian PANRB Dorong BP2MI Berikan Pelayanan Berdampak

 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerima usulan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang ingin memperkuat kelembagaan, sebagai upaya menangani masalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di lapangan agar lebih responsif. Menanggapi hal tersebut Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati menyampaikan perlunya mitigasi resiko terhadap perubahan kelembagaan BP2MI sehingga berdampak pada pelayanan penempatan dan pelindungan PMI ke depan.

“Penguatan kelembagaan di lingkup BP2MI harus berorientasi pada hasil atau membawa dampak nyata ke masyarakat dan pekerja migran, tidak sekadar prosedur semata. Fungsi yang sama bisa disatukan sehingga tidak ter-fragmented. Ini akan mempermudah koordinasi internal dan eksternal,” katanya dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Kelembagan BP2MI, di Jakarta, Jumat (18/08).

Nanik mengatakan PMI adalah salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional, sehingga melakukan revisi Perpres No. 90/2019 dengan penajaman fungsi sebagai arah reformasi birokrasi demi memberikan pelayanan yang lebih konkret dan berdampak, penting untuk dilakukan. Hal tersebut juga selaras dengan prioritas Presiden dalam nawacita, yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

Lebih lanjut disampaikan setelah empat tahun dengan pendekatan kewilayahan, pihaknya memberikan apresiasi dan menyambut baik upaya penguatan kelembagaan di tubuh BP2MI. Selanjutnya bersama-sama akan dilakukan reviu kembali. Dirinya juga berterima kasih atas komitmen BP2MI untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui sinergisitas dan kolaborasi antarlembaga.

Sementara itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani menjelaskan semangat perubahan yang tengah dilakukan adalah agar kerja semua unit kerja lebih fokus, lincah, dan cepat dalam merespon problem di lapangan dan memberikan dampak yang lebih signifikan.
 
“BP2MI mendorong perubahan dan penguatan kelembagaan sehingga lebih responsif menangani masalah Pekerja Migran Indonesia di lapangan seiring dengan situasi yang sangat dinamis dan kompleks. Semua masalah Pekerja Migran Indonesia, kami ingin ditangani secara holistik dan integratif,” jelasnya.

Terdapat enam fungsi yang diajukan dalam revisi Perpres No. 90/2019 tersebut, yakni fungsi promosi dan hubungan antarlembaga, penempatan, pelindungan, pemberdayaan, yang di dukung dukung oleh dua kelompok fungsi manajemen Sekretariat Utama dan fungsi pengendalian atau quality qontrol yakni Inspektorat. (byu/HUMAS MENPANRB)

Sukseskan KTT ASEAN, Menteri PANRB Lakukan Penyesuaian Sistem Kerja ASN DKI Jakarta

 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengeluarkan Surat Edaran No.17/2023 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Berkantor di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Selama Masa Persiapan dan Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Tahun 2023 Ke-43. Surat tersebut ditandatangani Menteri PANRB di Jakarta, Rabu (16/08).

Surat edaran tersebut dikeluarkan dalam rangka mendukung kelancaran persiapan dan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 yang berlangsung pada tanggal 5-7 September 2023 di Jakarta. Adapun hari dan jam kerja yang diberlakukan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah.

"SE ini perlu kami keluarkan menindaklanjuti arahan Bapak Presiden untuk mendukung kelancaran persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN yang berlangsung pada tanggal 5-7 September 2023 di Jakarta dengan mendorong pelaksanaan hybrid working atau kombinasi pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (work from office/WFO) dan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (work from home/WFH)," jelas Anas.

Surat edaran tersebut mengimbau agar Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berlokasi di wilayah DKI Jakarta untuk dapat melakukan penyesuaian sistem kerja pegawai ASN selama masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN mulai tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023. Ketentuan persentase pembagian Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan baik WFH maupun WFO tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran tersebut.

Pada lampiran surat edaran disebutkan bahwa persentase WFH paling banyak 50 persen dan presentasi WFO sama dengan atau lebih dari 50 persen  untuk layanan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan. Sementara itu untuk layanan pemerintahan yang berhubungan langsung dengan layanan masyarakat seperti kesehatan, keamanan dan ketertiban, logistik, penanganan bencana, dan lainnya diberlakukan WFO 100 persen.

"Saya meminta PPK agar memastikan Pegawai ASN bekerja sesuai dengan domisili tempat tinggal bagi yang melaksanakan tugas di rumah (WFH)," kata Anas.

Pada surat edaran tersebut juga disebutkan terdapat empat hal yang perlu diperhatikan agar pelaksanaan penyesuaian sistem kerja tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pertama yaitu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi. Kedua, menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan melalui media publikasi. Ketiga yaitu membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan. Terakhir atau keempat yaitu memastikan bahwa output dari pelayanan yang dilakukan secara daring/online maupun luring/offline sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. (HUMAS MENPANRB)

Surat Edaran Menteri PANRB No.17/2023 dapat diunduh pada link berikut: https://jdih.menpan.go.id/dokumen-hukum/SE/jenis/1746?SURAT%20EDARAN

Sumber : https://menpan.go.id/site