BBPPMPV Bispar Gelar Program Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri bagi Guru SMK

 

Jakarta, Kemendikbudristek—Menghadapi perubahan teknologi yang masif dan peningkatan otomatisasi dalam dunia industri, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Bidang Bisnis dan Pariwisata menyelenggarakan Program Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri Guru Sekolah Menengah Kejuruan Kompetensi Keahlian Bisnis dan Pariwisata.
 
Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong para guru SMK untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan metode ajar dalam merespons kebutuhan pasar kerja di masa depan. Dengan demikian, upaya pembaruan pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik dan kependidikan perlu disiapkan.
 
Sebagaimana yang disampaikan Kepala BBPPMPV Bispar, Sabli. “Tujuan kegiatan ini adalah agar para guru dapat meningkatkan kemampuan profesionalnya secara komprehensif, di mana peserta akan mendapatkan penguatan industri, serta meningkatkan kompetensi teknis,” ucapnya dalam penutupan Program Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri bagi Guru SMK Bidang Bisnis dan Pariwisata Tahun 2023 Gelombang 1 yang berlangsung pada Selasa (27/6/2023).
 
Selain itu, menurut Sabli, peserta juga akan mendapatkan pengalaman langsung terkait dengan magang industri, baik proses maupun budaya industri, serta memiliki kesempatan untuk mengikuti sertifikasi dan penyelarasan industri.
 
Kegiatan ini secara nyata memberikan kesan yang mendalam bagi seluruh peserta. Dalam testimoninya, peserta diklat keahlian tata boga dari PB SMKN 5 Denpasar, Ni Luh Ernawati, menyampaikan apresiasi. “Saya mendapatkan ilmu baru di dunia industri, meliputi produk-produk baru dan tren saat ini. Saya harap, ilmu yang didapat, dapat diaplikasikan pada pembelajaran teori dan praktek di sekolah, sehingga materi pembelajaran yang disampaikan akan relevan dan selaras dengan dunia industri,” tutur Ni Luh.
 
Sementara itu, Meyvita Puluhulawa, salah satu guru produktif keahlian Administrasi Profesional, memandang program ini menjadi kesempatan baginya untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dalam memenuhi tuntutan di dunia industri atau dunia kerja. Selain itu juga menurut Meyvita kegiatan ini menambah informasi tentang peluang kerja di dunia industri dan menambah wawasan dan keterampilan yang bisa diterapkan di dunia pendidikan.
 
Pada kesempatan yang sama, salah satu pihak industri yang hadir yakni Executive Chef Best Western Premier La Grande Hotel Bandung, Saryono turut menyampaikan apresiasinya. “Program ini sangat luar biasa karena para guru SMK dapat menambah pengetahuan yang up to date dan bersinergi dengan dunia industri sehingga bisa memberikan pengalaman ini kepada siswa,” jelasnya.
 
Senada dengan hal tersebut, Pengurus Gedung Pusat Panti Aisyiyah Surakarta, Agus Setyawan selaku pembimbing industri dari keahlian caregiver menyampaikan bahwa peserta yang hadir antusias dan proaktif dalam mengikuti kegiatan. “Peserta cukup responsible, cukup inovatif kaitannya dengan pendekatan-pendekatan dengan lansia. Saya harap, BBPPMPV Bispar dapat terus bekerja sama dan berkolaborasi dalam pelaksanaan magang bagi guru,” jelas Agus.
 
Program ini dilaksanakan dalam empat gelombang mulai Maret s.d. Agustus 2023. Total target sasaran sebanyak 2440 orang guru SMK bidang bisnis dan pariwisata. Pada setiap gelombang, peserta mengikuti tahapan kegiatan yang terdiri atas Diklat Daring, Pengutan Industri, Magang Industri, Sertifikat Industri, serta Penyelarasan Industri. Total kepesertaan mencapai 600 orang peserta. BBPPMPV Bispar bekerja sama dengan 25 SMK Pusat Belajar dan 120 mitra industri yang membantu dalam proses pelaksanaan diklat.

Sumber : https://www.kemdikbud.go.id/

Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2023/2024

 

Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu dalam kegiatan belajar mengajar selama satu tahun ajaran. Kalender pendidikan mencakup permulaan tahun ajaran baru, waktu pembelajaran efektif, minggu efektif belajar, dan juga hari libur.

Pada umumnya, fungsi kalender pendidikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran di sekolah maupun perguruan tinggi. Selain itu, kalender pendidikan bisa menjadi acuan untuk menyelaraskan hari efektif dengan hari libur sekolah.

Secara lebih khusus, Kalender Pendidikan bagi guru digunakan untuk pedoman dalam penyusunan Program Tahunan (Prota), Program Semester (Promes), Silabus, dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Tentunya kalender pendidikan sekolah tidak lepas dari kalender pendidikan nasional dan program tahunan sekolah. Kalender pendidikan seyogyanya dibuat setiap awal tahun ajaran dan dibuat bersama sama guru, dan kepala sekolah.

Tidak peduli apa jenis kalender yang Anda berikan, fungsi kalender yang sangat penting, yaitu sebagai pengingat waktu, akan sangat membantu orang. Kalender adalah penunjuk waktu yang dapat digunakan hingga satu tahun lamanya.

Dengan adanya kalender, setiap orang dapat dengan mudah menandai waktu mulai dari tanggal hingga hari untuk berbagai kegiatan mereka. Kalender cetak yang biasa ada di meja kerja atau meja belajar akan membuatmu mudah melingkari sebagai pengingat. Berikut Kalender Pendidikan di beberapa Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia :

DISDIKBUD KOTA BANDUNG SILAHKAN DOWNLOAD DISINI 

DISDIKBUD PROVINSI JAWA TIMUR SILAHKAN DOWNLOAD DISINI 

DISDIKBUD PROVINSI BALI SILAHKAN DOWNLOAD DISINI 

DISDIKBUD KABUPATEN KENDAL SILAHKAN DOWNLOAD DISINI 

DISDIKBUD PROVINSI JAWA TENGAH DOWNLOAD DISINI 

Semoga bermanfaat bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Tahun Ajaran Baru

 Sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran, Kurikulum Merdeka (yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototipe) dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Karakteristik utama dari kurikulum ini yang mendukung pemulihan pembelajaran adalah:

• Pembelajaran berbasis projek untuk pengembangan soft skills dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila.
• Fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi.
• Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal.

Prinsip Pembelajaran Dalam Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka mencakup tiga tipe kegiatan pembelajaran sebagai berikut:

1. Pembelajaran intrakurikuler yang dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Hal ini juga memberikan keleluasaan bagi guru untuk memilih perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didiknya.
2. Pembelajaran kokurikuler berupa projek penguatan Profil Pelajar Pancasila,  berprinsip pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum.
3. Pembelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidik.

Alokasi jam pelajaran pada struktur kurikulum dituliskan secara total dalam satu tahun dan dilengkapi dengan saran alokasi jam pelajaran jika disampaikan secara reguler/mingguan.

Pelaksanaan pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka merupakan siklus yang melalui tiga tahapan berikut:

1. Asesmen diagnostik

Guru melakukan asesmen awal untuk mengenali potensi, karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan, dan tahap pencapaian pembelajaran murid. Asesmen umumnya dilaksanakan pada awal tahun pembelajaran, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk melakukan perencanaan lebih lanjut terkait metode pembelajaran yang sebaiknya digunakan.

2. Perencanaan

Guru menyusun proses pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik, serta melakukan pengelompokan murid berdasarkan tingkat kemampuan.

3. Pembelajaran

4. Selama proses pembelajaran, guru akan mengadakan asesmen formatif secara berkala, untuk mengetahui progres pembelajaran murid dan melakukan penyesuaian metode pembelajaran, jika diperlukan. Pada akhir proses pembelajaran, guru juga bisa melakukan asesmen sumatif sebagai ​​proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran.

   Kebijakan Pemerintah Terkait Kurikulum Merdeka

   Implementasi Kurikulum Merdeka untuk pemulihan pembelajaran dilakukan berdasarkan kebijakan-kebijakan berikut ini: 

   1. Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022:

   Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. SKL menjadi acuan untuk Kurikulum 2013, Kurikulum darurat dan Kurikulum Merdeka.

   2. Permendikbudristek No. 7 Tahun 2022:

   Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Standar isi dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Ruang lingkup materi merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan: 1) muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) konsep keilmuan; dan 3) jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Standar isi menjadi acuan untuk Kurikulum 2013, Kurikulum darurat dan Kurikulum Merdeka.

   3. Permendikbudristek No. 56 Tahun 2022: 

   Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran. Memuat tiga opsi kurikulum yang dapat digunakan di satuan pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran beserta struktur Kurikulum Merdeka, aturan terkait pembelajaran dan asesmen, serta beban kerja guru. 

   4. Keputusan Kepala BSKAP No.008/H/KR/2022 Tahun 2022: 

   Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, pada Kurikulum Merdeka. Memuat Capaian Pembelajaran untuk semua jenjang dan mata pelajaran dalam struktur Kurikulum Merdeka. 

   5. Keputusan Kepala BSKAP No.009/H/KR/2022 Tahun 2022: 

   Dimensi, Elemen, dan Sub Elemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka. Memuat penjelasan dan tahap-tahap perkembangan profil pelajar Pancasila yang dapat digunakan terutama untuk projek penguatan pelajar Pancasila.

   Satuan pendidikan dapat mengimplementasikan Kurikulum Merdeka secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing. 

   • Sejak Tahun Ajaran 2021/2022 Kurikulum Merdeka telah diimplementasikan di hampir 2500 sekolah yang mengikuti Program Sekolah Penggerak (PSP) dan 901 SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) sebagai bagian dari pembelajaran dengan paradigma baru. Kurikulum ini diterapkan mulai dari TK-B, SD & SDLB kelas I dan IV, SMP & SMPLB kelas VII, SMA & SMALB dan SMK kelas X. 
   • Mulai Tahun Ajaran 2022/2023 satuan pendidikan dapat memilih untuk mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kesiapan masing-masing mulai TK-B kelas I, IV, VII, dan X. Pemerintah menyiapkan angket untuk membantu satuan pendidikan menilai tahap kesiapan dirinya untuk menggunakan Kurikulum Merdeka. 
   • Tiga pilihan yang dapat diputuskan satuan pendidikan tentang Implementasi Kurikulum Merdeka pada Tahun Ajaran 2022/2023:
   1. Menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan.
   2. Menerapkan Kurikulum Merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan.
   3. Menerapkan Kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar.
   Sumber : https://naikpangkat.com/

Gelar Youth Marine Camp, Bappenas Ajak Pemuda Lestarikan Geopark

 

Kementerian PPN/Bappenas menekankan pentingnya peran pemuda untuk merealisasikan aksi nyata menjaga dan melaksanakan konservasi lingkungan hidup, salah satunya melalui UNESCO Global Geoparks (UGGp) Youth Marine Camp yang digelar pada 2-5 Juli 2023 di Pulau Kepayang, Belitung. Mengusung tema The Way of Water: Designing the Future of Island Geoparks through Youth Initiatives, agenda tersebut diikuti 87 delegasi dari berbagai latar belakang, termasuk pelajar serta pemuda dari 14 geopark yang berasal dari Thailand, Filipina, dan Indonesia. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Taufik Hanafi mengatakan, peran pemuda sangat sentral untuk turut menjaga lingkungan. “Sangat penting dan strategis peran pemuda ini. keterlibatan dan partisipasi anak muda sangat nyata. Untuk itu, saya memberikan apresiasi atas adanya UGGp Youth Camp ini,” tutur Sesmen Taufik.

Sesmen Taufik mengatakan, pemuda memegang peranan penting untuk menjadi pemimpin yang akan mengambil keputusan penting untuk berbagai isu krusial dunia, seperti perubahan iklim, globalisasi, hingga urbanisasi, juga memastikan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan dunia. Di tanah air, upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan salah satunya tercermin melalui geopark atau taman bumi yang harus dilestarikan.

“Tujuh dari sepuluh UNESCO Global Geopark yang ada di Indonesia, berada di wilayah kepulauan dan pesisir. Itu menyebabkan geopark tersebut rentan dengan adanya perubahan iklim. Tapi, di sisi lain, geopark tersebut juga memiliki potensi untuk mengembangkan ekonomi biru,” imbuh Sesmen Taufik.

Ekonomi biru menjadi prioritas pembahasan dalam UGGp Youth Marine Camp yang juga diselenggarakan untuk berbagi pengetahuan tentang pelestarian lingkungan laut dan geopark. Salah satu sasaran yang dibidik adalah menjadikan pemuda, masyarakat umum, hingga pemangku kepentingan dari berbagai negara anggota ASEAN untuk berkumpul dan mendeklarasikan komitmen pelaksanaan ekonomi biru seiring dengan pembangunan geopark yang berkelanjutan.

Dalam ASEAN Blue Economy Forum yang digelar bersamaan, konsep pembangunan dan pemberdayaan ekonomi biru bagi masyarakat turut menjadi fokus diskusi, mengingat upaya mewujudkan blue economy di kawasan ASEAN harus dilaksanakan melalui kuatnya kolaborasi dari seluruh negara anggota. "Salah satu contoh tindak lanjutnya, tadi juga disampaikan, bisa dengan mengembangkan arrangement mengenai sister island,” imbuh Sesmen Taufik.

Usai menghadiri UGGp Youth Camp,  delegasi ASEAN Blue Economy Forum mengikuti Beach Clean Up di Pulau Lengkuas. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Vivi Yulaswati mengatakan upaya beach clean up patut dimaknai sebagai langkah konkret menjaga dan melestarikan lingkungan. “Penting bagi kita untuk sadar, bahwa masalah sampah plastik dan polusi sudah mencapai level mengkhawatirkan. Melalui Beach Clean Up di Pulau Lengkuas ini, kita bisa menunjukkan ke dunia bahwa kita memiliki perhatian khusus kepada lingkungan dan pembangunan keberlanjutan. Dengan aksi kecil, membersihkan pantai hari ini, kita bisa memberikan dampak baik yang panjang,” ucap Deputi Vivi.

Sebelumnya, untuk wilayah Juru Seberang, Kementerian PPN/Bappenas bersama Pemerintah Jerman melalui GIZ menghibahkan mesin pirolisis untuk pengolahan sampah. Isu ini menjadi salah satu isu penting akibat penuhnya Tempat Pembuangan Akhir Gunung Sadai. Kementerian PPN/Bappenas juga menyelenggarakan Showcasing Teknologi Pengolahan Sampah Pirolisis dalam rangkaian agenda ASEAN Blue Economy Forum 2023 pada Selasa (4/7), untuk memperkenalkan alternatif teknologi waste to fuel dengan pirolisis demi meningkatkan pengelolaan sampah yang baik.

Sebagai pre-event ASEAN Blue Economy Forum 2023, Kementerian PPN/Bappenas  menyelenggarakan Running into the Blue: Oceanic Geoventure pada Sabtu (2/7) dengan kategori Geo Run 5K, 10K, serta 30K yang diikuti delegasi negara-negara ASEAN. Oceanic Geoventure diharapkan mampu untuk meningkatkan pemahaman para delegasi ASEAN tentang komitmen Indonesia untuk melaksanakan pariwisata Belitung yang tetap mengusung prinsip inklusif dan berkelanjutan.

Sumber : https://www.bappenas.go.id/

Menkeu Sri Mulyani Hadiri Rapat Paripurna DPR, Bahas RAPBN 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati hadir dalam Rapat Paripurna ke-28 Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023 yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (04/07).

Rapat Paripurna kali ini beragendakan penyampaian laporan hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 oleh Badan Anggaran DPR RI.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah dan para anggota dewan perwakilan rakyat (DPR) pun menyepakati angka-angka asumsi makro dan postur awal kebijakan fiskal untuk dijadikan acuan dalam penyusunan RAPBN 2024.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memaparkan kisaran indikator ekonomi makro dalam RAPBN 2024 sebagai berikut:

• Pertumbuhan ekonomi 5,1-5,7%
• Laju inflasi 1,5-3,5%
• Nilai tukar Rupiah Rp 14.700-15.200/USD
• Tingkat Bunga SBN 10 tahun 6,49-6,91%
• Asumsi harga minyak mentah Indonesia 75-80 USD/barel
• Lifting minyak bumi sebesar 615-640 ribu barel/hari
• Lifting gas sebesar 1.030-1.036 ribu barel setara minyak/hari.

Ia juga menjabarkan kesepakatan postur makro fiskal yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN 2024 (dalam % terhadap PDB):

• Pendapatan negara 11,88-12,38%
• Perpajakan 9,95-10,20%
• PNBP 1,92-2,16%
• Hibah 0,01-0,02%
• Belanja negara 14,03-15,01%
• Belanja pemerintah pusat 10,49-11,36%
• Transfer ke daerah 3,55-3,65%
• Keseimbangan primer 0,0035-(0,428)%
• Defisit (2,16)-(2,64)%
• Pembiayaan 2,16-2,64%
• Utang netto 2,46-3,41%
• Investasi netto (0,3)-(0,67)%
• Rasio utang 38,07-38,97

Menutup Rapat Paripurna, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang bertindak sebagai pimpinan rapat mengatakan bahwa laporan hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2024 yang telah dibahas di Banggar dan Komisi XI DPR tersebut akan menjadi acuan untuk penyusunan RAPBN 2024. (dm/hpy)

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/

Menkeu Sebut Upaya Pemerintah Indonesia Perkuat Reformasi Bidang Pendidikan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus memperkuat reformasi berdasarkan daya saing dan produktivitas. Dalam hal ini, termasuk melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diimplementasikan melalui strategi kebijakan yang komprehensif di bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. 

“Pada tahun 2023, pemerintah Indonesia menempatkan anggaran pendidikan sebesar Rp 612 triliun atau sekitar 40 miliar USD. Porsi anggaran pendidikan yang besar dialokasikan untuk mendukung pendidikan dasar hingga sekolah menengah, karena komposisi demografi Indonesia yang masih dominan pada usia muda,” terang Menteri Keuangan pada acara Inclusive Lifelong Learning Conference (ILLC) di Bali, Rabu (05/07).

Selanjutnya dikatakan Menkeu, dalam 20 tahun terakhir, prioritas pendidikan Indonesia telah banyak mengalami kemajuan, diantaranya melalui perluasan gedung sekolah, peningkatan akses pendidikan di seluruh pelosok Indonesia, peningkatan sarana dan prasarana termasuk sarana multimedia untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, memberikan beasiswa melalui program Indonesia Pintar, serta menerapkan program belajar mandiri atau merdeka belajar.

“Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk pembelajaran sepanjang hidup atau lifelong learning bagi semua umur melalui kontak dan berbagai modalitas. Pemerintah juga bekerja sama dengan industri dan dunia usaha. Kita perlu memastikan angkatan kerja muda di Indonesia bisa mendapatkan pekerjaan atau bahkan menciptakan lapangan kerja. Hal ini selaras dengan prioritas pemerintah untuk terus melakukan reformasi dan restrukturisasi serta penguatan industri, baik di bidang manufaktur maupun jasa,” terangnya.

Upaya lain yang juga dilakukan pemerintah yaitu dengan meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan terus mendukung transisi melalui digitalisasi, otomatisasi, dan transisi hijau ini dengan memastikan bahwa pendidikan relevan dengan pergeseran dan perubahan ekonomi dan industri yang terus berlanjut, salah satunya melalui inovasi yang sangat penting berupa Kartu Prakerja. Dengan Kartu Prakerja, pemerintah berupaya mengembangkan kompetensi kerja dan kewirausahaan masyarakat agar dapat lebih produktif, dan berdaya saing.

Menteri Keuangan juga menyebut, Indonesia tengah berjuang untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045. Untuk itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas. Menkeu berharap, program Kartu Prakerja tidak hanya dapat memberikan bantuan keuangan kepada warga negara atau tenaga kerja Indonesia melalui kursus pelatihan, melainkan program ini juga dapat mengajak masyarakat untuk terus belajar sepanjang hidup dan tidak mengenal batas usia.

“Program ini telah membentuk ekosistem kolaboratif dan terintegrasi yang berkembang pesat dan mencakup platform digital lembaga pelatihan, mitra pembayaran, dan lembaga pendidikan,” ungkap Menkeu.

Maka, dengan terselenggaranya kegiatan ini Menteri Keuangan menyampaikan apresiasinya, serta berharap bahwa kegiatan ini akan dapat memberi banyak kesempatan untuk saling belajar dan bertukar pengalaman antara Indonesia dengan negara lain.

“Kami berharap dapat mendengar berita serta wawasan dan pengalaman Anda yang tentunya diharapkan dapat memberikan diskusi yang produktif, sehingga dunia bersama-sama dapat menerapkan komitmen belajar sepanjang hidup dan juga memastikan bahwa setiap orang di dunia akan memiliki kemampuan untuk terus meningkatkan keterampilan mereka, pengetahuan mereka dan martabat mereka,” tukasnya (feb/hpy)

Sumber : https://www.kemenkeu.go.id/

Kemenkes Perbanyak Beasiswa Dokter Spesialis, Simak Persyaratannya

 

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyiapkan lebih dari 2000 beasiswa untuk program pendidikan dokter spesialis (PPDS), subspesialis, dan kedokteran keluarga layanan primer (KKLP) pada tahun 2023. Beasiswa ini bertujuan untuk memenuhi kekurangan dokter spesialis di Indonesia.

Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan Kemenkes Oos Fatimah mengatakan saat ini untuk melayani 277 juta rakyat Indonesia, baru tersedia 46.200 dokter spesialis, masih kekurangan sekitar 31.481 dokter spesialis.

Berdasarkan target rasio per 1.000 penduduk saat ini rasio dokter belum terpenuhi di Indonesia, termasuk juga untuk pemenuhan dokter spesialis. Dokter spesialis jantung baru 5 provinsi, dokter spesialis anak 3 provinsi, dokter spesialis penyakit dalam 6 provinsi, dokter spesialis obgyn 11 provinsi, dokter spesialis bedah 6 provinsi, dokter anestesi 4 provinsi, dokter patologi klinik 7 Provinsi, radiologi 1 provinsi, dokter spesialis patologi anatomi belum ada, dokter spesialis bedah toraks, kardiak, dan vascular (BTKV) 1 provinsi, dokter spesialis paru 1 provinsi, dokter spesialis urologi 3 Provinsi, dokter spesialis saraf 7 provinsi, dokter spesialis bedah saraf 3 provinsi, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi 3 provinsi.

Kalau dilihat secara rinci, lanjut Oos, ada tiga provinsi yang dokter spesialisnya memadai bahkan berlebih, yakni Jakarta, Bali, dan DIY. Sedangkan provinsi yang hampir semua jenis spesialisnya tidak ada yaitu NTT, Papua, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat.

''Kalau kita rata-ratakan maka sekitar 30 provinsi di Indonesia masih kekurangan dokter spesialis. Artinya kita menghadapi permasalahan bukan hanya dari segi jumlah atau kekurangan tapi kita juga menghadapi permasalahan dari distribusi,'' ujarnya pada konferensi pers secara virtual, Senin (26/6).

Jika mengerucut ke 7 jenis spesialis dasar yang harus ada yaitu dokter spesialis anak, obgyn, bedah, penyakit dalam, anestesi, radiologi, dan patologi klinik, saat ini masih ada 266 dari 681 RSUD kabupaten/kota yang belum lengkap.

Untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis tersebut, Kemenkes melakukan transformasi SDM Kesehatan. Transformasi ini dilakukan di antaranya dengan memperbanyak kuota beasiswa untuk PPDS, subspesialis, dan KKLP.

Sejak 2021 Kemenkes hanya menyediakan 600 beasiswa dokter spesialis, pada 2022 kuota beasiswa meningkat tajam menjadi 1.676 beasiswa yang terdiri dari beasiswa Kemenjes dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), kemudian naik lagi pada 2023 menjadi 2.170 beasiswa dari Kemenkes dan LPDP. Kuota beasiswa akan meningkat lagi di 2024.

Kemenkes sudah melaksanakan penerimaan beasiswa PPDS, subspesialis, dan KKLP periode pertama. Ada 583 beasiswa sudah diberikan dan peserta sudah mulai kuliah, dan sekarang di periode kedua bertambah lagi 417 beasiswa untuk PPDS, subspesialis, dan KKLP.

Untuk beasiswa LPDP, pada periode 1 pemerintah telah menyalurkan 401 beasiswa, dan periode 2 sudah 599 beasiswa.

Pendaftaran Beasiswa

Pendaftaran beasiswa PPDS, subspesialis, dan KKLP dapat dilakukan melalui link pendaftaran: http://sibk.kemkes.go.id/. Pendaftaran dibuka mulai dari 23 Juni hingga 12 Juli 2023. Dana pendidikan ini meliputi dana SPP, dana pembangunan, biaya buku, biaya hidup, biaya seminar, biaya ujian, dan biaya penelitian.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620 dan alamat email kontak[at]kemkes[dot]go[dot]id (D2).

Sumber : https://www.kemkes.go.id/