Surat Edaran Sesjen tentang Kegiatan Wisuda pada Satuan Pendidikan

 

Unduh SE Sesjen No 14 Tahun 2023 di sini.
Sumber : https://www.kemdikbud.go.id/

Link Lembaga Pemerntahan Republik Indonesia

 LINK LEMBAGA  NEGARA

Nama Instansi	Link Instansi	Jenis Instansi
Majelis Permusyawaratan Rakyat	http://www.mpr.go.id/	Lembaga Negara
Dewan Perwakilan Rakyat	http://www.dpr.go.id/	Lembaga Negara
Mahkamah Konstitusi	http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/	Lembaga Negara
Mahkamah Agung	http://www.ma-ri.go.id/	Lembaga Negara
Badan Pemeriksa Keuangan	http://www.bpk.go.id/	Lembaga Negara
Bank Indonesia	http://www.bi.go.id	Lembaga Negara
Komisi Pemberantasan Korupsi	http://www.kpk.go.id/	Komisi Negara
Komisi Pemilihan Umum	http://www.kpu.go.id/	Komisi Negara
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	http://www.komnasham.go.id/	Komisi Negara
Komisi Ombudsman	http://www.ombudsman.or.id/	Komisi Negara
Sekretariat Negara	http://www.setneg.or.id/	Kementrian
Kementrian Dalam Negeri	http://www.depdagri.or.id/	Kementrian
Kementrian Luar Negeri	http://www.deplu.or.id/	Kementrian
Kementrian Keuangan	http://www.depkeu.or.id/	Kementrian
Kementrian Perdagangan	http://www.depdag.or.id/	Kementrian
Kementrian Kesehatan	http://www.depkes.or.id/	Kementrian
Kementrian Agama	http://www.depag.or.id/	Kementrian
Markas Besar Tentara Nasional Indonesia	http://www.tni.mil.id/	TNI
Markas Besar Kepolisian Negara	http://www.polri.go.id/	POLRI
Arsip Nasional Republik Indonesia	http://www.anri.go.id	Lembaga Pemerintah Non Kementrian
Badan Akuntansi Keuangan Negara	http://www.bakun.go.id/	Lembaga Pemerintah Non Kementrian
Badan Kepegawaian Negara	http://www.bkn.go.id	Lembaga Pemerintah Non Kementrian
Badan Koordinasi Penanaman Modal	http://www.bkpm.go.id/	Lembaga Pemerintah Non Kementrian
Badan Pusat Statistik	http://www.bps.go.id/	Lembaga Pemerintah Non Kementrian
Lembaga Administrasi Negara	http://www.lan.go.id/	Lembaga Pemerintah Non Kementrian
Lembaga Informasi Nasional	http://www.lin.go.id/	Lembaga Pemerintah Non Kementrian
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	http://www.pnri.go.id/	Lembaga Pemerintah Non Kementrian
Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam	http://www.nad.go.id/	Pemerintah Propinsi
Propinsi Kepulauan Riau	http://www.batam.go.id/	Pemerintah Propinsi
Propinsi Banten	http://www.banten.go.id/	Pemerintah Propinsi
Propinsi Propinsi DKI Jakarta	http://www.dki.go.id/	Pemerintah Propinsi
Propinsi Jawa Barat	http://jabar.go.id/	Pemerintah Propinsi
Propinsi Kalimantan Tengah	http://www.kalteng.go.id/	Pemerintah Propinsi
Propinsi Bali	http://www.bali.go.id/	Pemerintah Propinsi
Propinsi Sulawesi Tengah	http://sulteng.go.id/	Pemerintah Propinsi
Propinsi Gorontalo	http://propinsi.gorontalo.net/	Pemerintah Propinsi
Propinsi Maluku	http://www.malukuprov.go.id/	Pemerintah Propinsi
Propinsi Maluku	http://propinsi.gorontalo.net/	Pemerintah Propinsi
Propinsi Maluku Utara	http://www.maluku-utara.go.id/	Pemerintah Propinsi
Propinsi Papua	http://www.papua.go.id/	Pemerintah Propinsi Sumber : https://setkab.go.id/

Presiden Ingatkan Jajaran Tetap Waspada Terhadap Potensi Krisis

Presiden Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna mengenai Laporan Semester I Pelaksanaan APBN Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (03/07/2023). Dalam pengantarnya, Presiden mengingatkan seluruh jajarannya untuk tetap waspada dalam menghadapi situasi global yang masih tidak stabil.

“Berbagai lembaga internasional memprediksi perlambatan ekonomi global. Ini juga harus betul-betul kita lihat IMF memberikan angka 2,8 persen, World Bank memberi angka 2,1 persen, dan OECD 2,6 persen. Dan juga kenaikan tingkat suku bunga global ini hati-hati, inflasi global juga masih relatif tinggi,” ujar Presiden.

Kepala Negara mengingatkan seluruh jajarannya untuk waspada terhadap potensi krisis dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan nasional. Presiden pun mengimbau untuk dapat mengantisipasi dan memproyeksikan agar pendapatan negara tidak terganggu.

“Kalau kita lihat penerimaan pajak tidak setinggi tahun lalu, penerimaan kepabeanan dan PNBP juga terpengaruh karena harga komoditas yang tidak setinggi tahun lalu. Oleh sebab itu kita agar faham risiko dan semuanya harus kita kelola sebaik mungkin,” tutur Kepala Negara.

Selanjutnya, Kepala Negara mengingatkan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tumbuh positif di semester kedua. Selain itu, Presiden menekankan untuk terus menjaga inflasi di daerah dan pastikan capaian investasi sesuai target.

“Jaga inflasi di daerah dan pastikan capaian investasi sesuai target, ini kunci. Kemudian untuk pangan pastikan ketersediaan pupuk tepat sasaran. Dan jaga stabilitas moneter dan stabilitas sektor perbankan ini juga sangat penting,” tuturnya.

Setelah itu, Presiden mengimbau untuk memaksimalkan realisasi belanja APBN dan APBD tahun 2023 untuk diprioritaskan dalam produk dalam negeri. Presiden pun mengingatkan agar tetap fokus dalam hilirisasi industri dan pembangunan infrastruktur energi terbarukan.

“Hilirisasi industri, infrastruktur energi terbarukan hingga ekonomi hijau jangan kehilangan fokus di bidang ini. Lihat dan kaji program yang dalam APBN belum berjalan, apa penyebab dan bagaimana kelanjutannya. Dan yang paling penting ini perlu saya tekankan hati-hati untuk pembelian barang-barang,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden pun mengingatkan untuk mengantisipasi potensi musim kemarau panjang dengan memastikan pasokan air di embung dan bendungan terkelola dengan baik.

“Meskipun riil kita sudah membangun ribuan, lebih dari 5 ribu embung, bendungan juga sudah selesai 38, akan selesai lagi jadi 61 tahun depan. Tapi tetap ini harus urusan pasokan air di embung dan bendungan yang telah dibangun harus betul-betul dikelola dengan baik,” ucap Presiden.

Terakhir, Kepala Negara mengingatkan untuk tetap menjaga stabilitas politik dan keamanan masyarakat dalam sejumlah hal di Tanah Air.

“Tetap jaga stabilitas politik dan keamanan masyarakat dalam tahapan pemilu 2024 agar pemilu berjalan dengan baik, dan kawal terus penyelesaian nonyudisial pelanggaran HAM berat masa lalu, dan lakukan pemulihan keamanan di Papua secepat-cepatnya khususnya di Kabupaten Nduga di Intan Jaya, dan di kabupaten-kabupaten yang lainnya,” tutur Presiden.

Sumber : https://www.kominfo.go.id/

Menteri Mahfud MD Ajak Media Ciptakan Ekosistem Pemilu 2024 yang Berkualitas

 

Siaran Pers No.124/HM/KOMINFO/07/2023

Senin, 3 Juli 2023

tentang

Menteri Mahfud MD Ajak Media Ciptakan Ekosistem Pemilu 2024 yang Berkualitas

Pemillihan Umum Serentak Tahun 2024 memiliki arti penting bagi perjalanan bangsa Indonesia menuju masa depan. Pelaksana Tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD menyatakan, kolaborasi ekosistem diperlukan untuk mewujudkan sistem demokrasi berintegritas, berkualitas, dan bermartabat.

“Sekarang ini Pemilu sudah kurang dari tujuh bulan. Peran serta media penting untuk berkampanye agar Pemilu sehat, berintegritas dan berkualitas. (Hal itu) dibangun bersama-sama untuk Pemilu tahun 2024. (Untuk) memilih pemimpin dan wakil, dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju masa depan,” ungkapnya dalam acara Media Gathering Sosialisasi Pemilu 2024 bersama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), di Jakarta Pusat, Senin (03/07/2023).

Menteri Mahfud MD juga mendorong instansi pemerintah, penyelenggara pemilu, penegak hukum, dan pekerja media berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem yang memungkinkan masyarakat memilih pemimpin dan wakil serta pemimpin yang tepat.

“Jangan sampai ada intervensi diantara aparat penyelenggara dan tumpang tindih. Mari kita kuatkan rasa cinta kita terhadap bangsa ini untuk menjadi lebih baik dalam menyelenggarakan demokrasi dan pemilu yang bermartabat. Hal itu sangat penting untuk disuarakan oleh media massa,” ajaknya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata menegaskan, upaya KPK bersama penyelenggara dan kontestan Pemilu untuk meningkatkan integritas pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

“Pemilu yang sehat memiliki kriteria seperti penyelenggara pemilu yang berkualitas, calon dan pemilih yang berintegritas. Kami di KPK misalnya, berkoordinasi dengan KPU dan BAWASLU bagaimana mereka menjadi penyelenggara pemilu yang berintegitas. Bahkan, KPK juga mengadakan Pendidikan Politik Cerdas dan Berintegritas bekerja sama dengan 20 partai politik peserta pemilu,” jelasnya.

Menurut Wakil Ketua KPK integritas menjadi kata kunci agar Pemilu berlangsung dengan demokratis. Menurutnya, komitmen penyelenggara dan partai politik sebagai kontestan perlu diimbangi dengan komitmen dari masyarakat Indonesia sebagai pemilih.

“Penyelenggara berinteigritas, para calon berintegritas, dan pemilihnya berintegritas. Kami mengajak masyarakat makin sadar untuk tidak dijadikan serangan fajar untuk beli suara,” tegasnya.

Gencarkan Sosialiasasi

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo menyatakan untuk mewujudkan pemilu yang damai, jujur, adil, transparan, dan demokratis, Kementerian Kominfo bekrja sama dengan KPK melakukan sosialisasi dan diseminasi informasi kepada masyarakat.

“Kominfo memiliki tugas dalam mensosialisasikan kepada masyarakat, mendiseminasi informasi untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Di sisi lain, KPK juga punya kepentingan bagaimana pemilu berlangsung jujur, adil, dan tanpa politik uang. Karena kepentingan yang sama bertemu, maka kita bersepakat untuk bekerja sama dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu,” jelasnya.

Menurut Dirjen Usman Kansong, Media Gathering Sosialisasi Pemilu 2024 bersama Instansi Pemerintah, Penyelenggara Pemilu, LPP dan LPS ini dilaksanakan dengan tujuan untuk melibatkan partisipasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat pada Pemilihan Umum mendatang.

“Kami harapkan parisipasi seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang ideal seperti yang kita inginkan. Karena itu kita adakan acara ini, Mudah-mudahan kita semua dapat berpartisipasi dalam mewujudkan pemilu yang damai, jujur, adil, transparan, dan demokratis,” ungkapnya.

Dalam acara itu Plt Menkominfo Mahfud MD juga didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, Mira Tayyiba dan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Wayan Toni Suprianto. Hadir pula perwakilan dari Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Komisi Pemberantasan Korupsi serta sejumlah pemimpin redaksi dari LPP dan LPS serta Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.

Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Faks : 021-3504024
Twitter @kemkominfo
FB: @kemkominfo
IG: @kemenkominfo
website: www.kominfo.go.id

Fasilitasi Pimpinan Daerah Kuasai Teknologi untuk Terapkan Satu Data

 

Siaran Pers No.122/HM/KOMINFO/06/2023

Selasa, 27 Juni 2023

tentang

Fasilitasi Pimpinan Daerah Kuasai Teknologi untuk Terapkan Satu Data

Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menerapkan satu data guna menciptakan kebijakan yang tepat sasaran.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo, Hary Budiarto menyatakan arti penting satu data karena dapat membantu merumuskan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran dalam menyelesaikan permasalahan di daerah.

"Kabupaten Sumedang, itu membuat satu data untuk pengentasan stunting yang menggunakan aplikasi, termasuk Mojokerto, tidak hanya menyelesaikan urusan stunting tetapi bisa mencegah," ujarnya dalam acara Penutupan Pelatihan Digital Leadership Academy (DLA) Smart Digital Leader Gorontalo Beradat di BPSDM Provinsi Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Selasa (27/06/2023).

Menurut Hary Budiarto, Pelatihan DLA untuk jajaran pejabat eselon II atau pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo merupakan bagian dari upaya mendorong jajaran pimpinan pemerintah daerah untuk cerdas dalam memanfaatkan teknologi.

"Menjadi seorang pemimpin yang smart, yang cerdas  jadi tidak hanya paham tentang teknologi tetapi juga cerdas untuk bisa menggunakan teknologi tadi," tandasnya.

Kabalitbang SDM Kementerian Kominfo menjelaskan dalam pelatihan itu, peserta diminta membuat rencana aksi yang akan dilaksanakan dalam periode empat bulan ke depan.

“Melalui berbagai kegiatan untuk mewujudkan satu data di wilayahnya masing-masing. Setelah menyelesaikan kegiatan sesuai rencana aksi, para peserta akan kembali diminta untuk mempresentasikan kegiatan yang telah dilaksanakan,” ujarnya.

Hary Budiarto berharap pelatihan DLA dapat meningkatkan wawasan para peserta dan mampu mengimplementasikan ilmu yang didapat untuk menyelesaikan permasalahan di lingkungan pemerintah daerah masing-masing.

Kabalitbang SDM Kementerian Kominfo menambahkan peserta terbaik akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program visitasi ke negara-negara yang telah berhasil melaksakan transformasi digital.

"Yang terbaik kita jadikan nominasi untuk bisa mengikuti program selanjutnya yaitu visitasi, ini adalah apresiasi kami kepada bapak dan ibu yang sudah melaksanakan, mengimplementasikan rencana aksi di dalam Digital Leadership Academy," katanya.

Sebelum Penutupan DLA Smart Digital Leader Gorontalo Beradat,  peserta yang terbagi dalam enam kelompok sesuai dengan wilayah pemerintahan yaitu Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pahuwato memaparkan rencana aksi di hadapan tim penguji.

Tim penguji terdiri dari Widyaiswara Ahli Utama Kementerian Kominfo Rosarita Niken Widiastuti, Manajer Tata Kelola Sekretariat Satu Data Indonesia Bappenas Wahyu Andrianto, dan Widyaiswara Ahli Utama Lembaga Administrasi Negara Makhdum Priyatno.

Acara ini juga dihadiri Plt. Kepala Pusdiklat Kementerian Kominfo Baso Saleh, Kepala Pokja DLA Sadjan, serta jajaran pimpinan daerah di wilayah Provinsi Gorontalo.

Biro Humas Kementerian Kominfo
e-mail: humas@mail.kominfo.go.id
Telp/Faks : 021-3504024
Twitter @kemkominfo
FB: @kemkominfo
IG: @kemenkominfo
website: www.kominfo.go.id

Presiden Serahkan Bonus Apresiasi bagi Atlet ASEAN Paragames 2023

 

Kominfo - Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan dan apresiasi atas prestasi para atlet Indonesia yang berlaga di ajang ASEAN Paragames 2023. Presiden menyatakan masyarakat Indonesia sangat bangga atas capaian para atlet yang dapat meraih juara umum ketiga kalinya di ajang tersebut.

“Bangsa, negara, dan rakyat sangat bangga dengan Bapak, Ibu dan Saudara-Saudara sekalian yang berhasil meraih juara umum di ASEAN Paragames 2023. Ini adalah yang ketiga kalinya secara berturut-turut, sekali lagi terima kasih,” ujar Presiden dalam sambutannya di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (03/07/2023). 

Dalam ajang olahraga tersebut, kontingen Indonesia berhasil menjadi juara umum dengan perolehan medali yang terdiri atas 158 medali emas, 148 medali perak, dan 95 medali perunggu. Atas kerja keras para atlet tersebut, pemerintah memberikan bonus apresiasi dengan total sebesar Rp320,5 miliar.

“Untuk itu pemerintah akan memberikan bonus untuk para atlet, pelatih, dan asisten pelatih. Anggarannya siap Bu Menteri? Siap? Karena ini yang harus disiapkan tidak kecil Bu Menteri, Rp320 miliar 500 juta. Bu Menteri sudah begini berarti sudah siap. Dengan nominal ini emas Rp525 juta, perak Rp315 juta, perunggu Rp157,5 juta,” ucap Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyerahkan bonus apresiasi secara simbolis kepada perwakilan atlet peraih medali, yaitu:

1. Peraih medali terbanyak (Rp525 juta) kepada Maulana Rifky Yavianda, cabor para-renang;
2. Peraih medali emas termuda (Rp367,5 juta) kepada Nia Ramadani, cabor para-voli duduk;
3. Peraih medali perak termuda (Rp315 juta) kepada Sholahuddin Al Ayubi, cabor para-atletik;
4. Peraih medali emas tunggal (Rp525 juta) kepada Siti Mahmudah, cabor para-angkat berat;
5. Peraih medali emas ganda (Rp420 juta) kepada Subhan dan Rina Marlina, cabor para-bulutangkis;
6. Peraih medali emas beregu (Rp367,5 juta) kepada Fajar Pambudi, cabor judo tunanetra;
7. Peraih medali perak tunggal (Rp315 juta) kepada Marinus Melanus Yowei, cabor para-renang;
8. Peraih medali perak ganda (Rp252 juta) kepada Osrita Muslim dan Ida Yani, cabor para-tenis meja;
9. Peraih medali perak beregu (Rp220,5 juta) kepada Felix Ardi Yudha, cabor boccia;
10. Peraih medali perunggu tunggal (157,5 juta) kepada Ryan Arda Diarta, cabor para-atletik;
11. Peraih medali perunggu ganda (Rp126 juta) kepada Aman Suratman, cabor para-tenis meja; dan
12. Peraih medali perunggu beregu (Rp110,25 juta) kepada Lilis Herna Yulia, cabor para-catur.

Selain itu, bonus apresiasi secara simbolis juga diserahkan kepada perwakilan pelatih yaitu Bangun Sugito dari cabor tenis meja, Matsuro dari cabor para-catur, dan Eko Supriyanto dari cabor angkat berat, masing-masing sebesar Rp210 juta.

Kepala Negara berpesan agar para atlet dapat memanfaatkan bonus apresiasi tersebut untuk meningkatkan prestasi. Presiden pun mengingatkan agar bonus tersebut dapat dipergunakan untuk membeli barang-barang investasi jangka panjang.

“Saya ingin sedikit berpesan, betul-betul manfaatkan bonus yang ada ini untuk tetap berlatih dan memacu prestasi. Jangan dibelikan barang-barang mewah. Belikan barang-barang yang untuk investasi jangka panjang karena ini duitnya gede banget, emasnya Rp525 juta itu bukan duit kecil, apalagi yang dapat medali sampai banyak seperti yang saya lihat di depan saya tadi,” tutur Presiden.

Menurut Presiden, capaian prestasi para atlet dalam ajang tersebut menjadi bukti nyata kegigihan dan kerja keras untuk mengharumkan nama bangsa.

“Sekali lagi terima kasih telah menjadi bukti nyata bahwa kegigihan bahwa kerja keras dalam mencetak prestasi itu betul-betul inilah mengharumkan nama bangsa dan negara,” ujar Kepala Negara.

Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua National Paralympic Committee (NPC) Indonesia Senny Marbun, dan Chef de Mission Kontingen Indonesia di ASEAN Paragames 2023 Andi Herman.

Sumber : https://www.kominfo.go.id/

Optimalkan Realisasi APBD, Sekjen Kemendagri Minta Daerah Cermati Arahan Presiden

 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta pemerintah daerah (Pemda) agar mencermati arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Upaya itu dilakukan agar realisasi pendapatan dan belanja APBD dapat lebih optimal.

“Bapak Presiden kemarin menyampaikan dan tentu kawan-kawan sudah membacanya. Banyak (realisasi) APBD kita yang belum optimal, belanja daerah harus berorientasi hasil,” terang Suhajar mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Puat Kemendagri, Senin (26/6/2023).

Suhajar menambahkan, sebagaimana arahan Presiden Jokowi, realisasi belanja pendukung tidak boleh lebih besar dari belanja utama. Dalam konteks ini, sekretaris daerah (Sekda) dan inspektorat daerah didorong mencermati kembali kondisi tersebut agar realisasi APBD dapat lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan, 

“Kita tidak mengubah kegiatan, tapi efisiensikan, sehingga di dalamnya bisa kita revisi untuk kegiatan utamanya kegiatan pokoknya alokasinya menjadi besar,” tambahnya. 

Dia menambahkan, Pemda terus dipacu untuk dapat memaksimalkan realisasi belanja APBD. Pasalnya, dengan realisasi yang maksimal akan mendorong pergerakan perekonomian di lingkungan masyarakat. Terlebih, saat ini telah sampai pada pertengahan tahun sehingga realisasi perlu terus dioptimalkan.

Dalam kesempatan itu, Suhajar mengapresiasi sejumlah daerah yang telah melakukan realisasi belanja di atas rata-rata. Daerah tersebut seperti Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Bengkulu, Jawa Tengah, dan Kalimantan Barat. Daerah lainnya yang masih rendah diminta untuk bisa melakukan realisasi belanja lebih masif.

“Jadi ini saya yakin dan percaya kawan-kawan sangat paham tentang kerja kita ini dan saya minta ini (optimalisasi realisasi belanja APBD) menjadi perhatian kita,” tambahnya.

Di lain sisi, untuk daerah dengan realisasi belanja rendah, Suhajar meminta secara khusus kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri untuk memetakan situasi yang terjadi. Hal yang sama juga diminta dapat dilakukan Pusat Fasilitasi Kerja Sama (Fasker) Kemendagri untuk memetakan daerah dengan realisasi APBD rendah.

“Saya minta nanti kawan-kawan di Fasker (daerah) yang serapan rendah ini dipetakan dan saya larang ke luar negeri, kecuali yang sangat penting. Jadi izin-izin ke luar negeri agar dilihat semua dulu untuk daerah-daerah yang serapan anggarannya masih rendah,” tandas Suhajar.

Sumber : https://www.kemendagri.go.id/