Daftar Penerima Anugerah Merdeka Belajar
Sumber :
Lebih dari 2.000 perwakilan pemerintah pusat dan daerah hadir secara daring dan luring, di antaranya sekretaris kementerian/lembaga, kepala biro perencanaan, bupati, wali kota, kepala badan perencanaan pembangunan daerah, serta generasi muda, baik ASN maupun perwakilan masyarakat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 dan Peluncuran Proyeksi Penduduk 2020-2050 yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta Convention Center, Selasa (16/5/2023).
Sebagai RKP tahun terakhir dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, RKP 2024 mengusung tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dan fokus pada penyelesaian target-target pembangunan. RKP 2024 dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN), yakni PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
Dalam pelaksanaannya, RKP 2024 memiliki pedoman 8 Arah Kebijakan, yaitu: 1) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; 3) Penguatan Daya Saing Usaha; 4) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan; 5) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi; 6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas; 7) Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan 8) Pelaksanaan Pemilu 2024.
Sebagai bagian dari Musrenbangnas RKP 2024, turut dilaksanakan Peluncuran Proyeksi Penduduk 2020-2050 yang mempersiapkan penduduk Indonesia di 2045, melalui lima strategi. Pertama, Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang: Menyusun Kebijakan Keluarga Berencana Era Baru. Kedua, Mendorong Perpindahan Penduduk yang Merata: Transmigrasi Era Baru. Ketiga, Menunjang Penuaan Penduduk: Menyiapkan Lansia Mandiri. Keempat, Menutup Kesenjangan SDM melalui Persiapan Lebih Dini dan Afirmatif. Kelima, Pembangunan Wilayah yang Seimbang Antara Perdesaan dan Perkotaan.
Dalam Musrenbangnas RKP 2024, Kementerian PPN/Bappenas juga memberikan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2023 bagi daerah yang menyusun perencanaan berkualitas dan mencapai target-target pembangunan daerah. Selamat untuk daerah peraih PPD 2023 berikut ini!
Kategori Perencanaan dan Pencapaian Terbaik
Tingkat Provinsi:
1. Provinsi Jawa Tengah
2. Provinsi Sumatera Selatan
3. Provinsi Jawa Barat
Kategori Perencanaan dan Pencapaian Terbaik
Tingkat Kabupaten:
1. Kabupaten Temanggung
2. Kabupaten Aceh Barat
3. Kabupaten Garut
Kategori Perencanaan dan Pencapaian Terbaik
Tingkat Kota:
1. Kota Sukabumi
2. Kota Palu
3. Kota Semarang
Kategori Khusus Bidang Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon
Provinsi Riau
Kategori Khusus Bagi Provinsi yang Memulai Inisiasi Awal Sirkular Ekonomi
Provinsi Jawa Tengah
Kategori Khusus Inovasi Pembiayaan Alternatif KPBU untuk Penyediaan Infrastruktur
Kabupaten Madiun
Amanat Presiden Republik Indonesia menyampaikan keadilan dan pemerataan, harus dipadukan dengan kesejahteraan. Itulah yang ingin diwujudkan melalui reformasi struktural, peningkatan SDM dan hilirisasi industri. “Kita ingin kekayaan alam negeri ini bermanfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Kita ingin mengolahnya dulu di dalam negeri untuk buka lapangan kerja dan dapatkan nilai tambah,” ucap Velix.
Velix menyampaikan ideologi Pancasila yang mengajarkan sikap toleran, keberanian dan menghargai perbedaan, telah membuat kepemimpinan Indonesia diterima dan diakui dunia. “Presidensi G20 telah sukses kita laksanakan, negara yang berseteru, bahkan yang sedang berperang, bisa duduk bersama untuk mencari solusi damai, Keketuaan Indonesia di ASEAN juga akan kita manfaatkan untuk membuat ASEAN semakin kokoh, bersatu dan terus menjadi jangkar perdamaian dan kemakmuran Kawasan, ini adalah bukti bahwa Pancasila bukan hanya untuk Indonesia tetapi juga relevan untuk dunia,” ucap Velix.
Terakhir, Presiden mengajak rakyat Indonesia untuk bergerak bersama, menolak ekstrimisme, menolak politisasi identitas dan agama, serta menolak segala bentuk provokasi. “Mari kita sambut pesta demokrasi dengan kedewasaan dan suka cita dengan memegang teguh Pancasila, mari perjuangkan visi Indonesia 2045 menjadi Indonesia maju, naik kelas dari negara berkembang menjadi negara maju yang adil, sejahtera dan merata serta berwibawa dalam percaturan pergaulan dunia” tutup Velix membacakan amanat Presiden Republik Indoensia. (ART/YLI- Humas Kemensetneg)
Senin (29/5), Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM), Agussalim melantik enam Pejabat Fungsional di lingkungan Kemensetneg sesuai Keputusan Menteri Sekretaris Negara (Kepmensesneg) Nomor 95 Tahun 2023 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Perpustakaan, Gedung I Lantai 3 Kemensetneg.
Keenam Pejabat Fungsional yang diambil sumpahnya yaitu Ricka Rosita sebagai Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda; Sudiyana sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda; Randy Adisaputra Djohar sebagai Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama; Raksa Firdani sebagai Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama; Wulan Nawangsari sebagai Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama; dan Asprilla Wahyu Dona Dony sebagai Pranata Hubungan Masyarakat Terampil.
Dalam sambutannya, Agussalim menjelaskan bahwa sesuai dengan Keputusan Mensesneg, para pejabat fungsional tersebut harus memiliki etika dan integritas yang baik. "Sesuai dengan Kepmensesneg yang dibacakan, integritas dan etika perlu menjadi catatan bagi pejabat terlantik dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Hal itu diperlukan agar tidak terjadi hal-hal yang mencederai Kemensetneg, terutama isu-isu di masyarakat," ujar Agussalim.
Agussalim juga menyampaikan pentingnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, yang memiliki hubungan terkait Penilaian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi Pejabat Fungsional. Dalam Permen PANRB tersebut juga diterangkan cara-cara penilaian terhadap kinerja yang mengalami perubahan, terutama Objective and Key Result (OKR) yang akan dikonversi menjadi nilai.
Sebelum memberikan ucapan selamat bagi pejabat yang dilantik, Agussalim mengingatkan bahwa Jabatan Fungsional masih memiliki “pekerjaan rumah” yang banyak, terutama penilaian yang harus diselesaikan pada bulan Juni mendatang. Ia berharap para pejabat fungsional yang baru dapat menyelesaikan SKP secepatnya dan tentunya meningkatkan kinerja baik bagi individu maupun bagi Kemensetneg. (TSP/DEW-Humas Kemensetneg)