Hasil Pendataan Non-ASN Tahap Prafinalisasi Tahun 2022

Tenaga Non-ASN yang telah melakukan pengisian pendataan non-ASN di portal BKN, dapat melihat hasil rekapitulasi inventarisasi pendataan tenaga non-ASN tahap prafinalisasi pada https://pengumuman-nonasn.bkn.go.id/pengumuman

Untuk memastikan validitas data dan akuntabilitas pendataan, masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah juga wajib melakukan verifikasi dan validasi kembali dan mengumumkannya melalui kanal informasi instansi secara resmi. Perlu diingat #SobatBKN bahwa pendataan ini bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, bukan untuk pengangkatan secara langsung. 

Semoga bermanfaat sahabat gtkpaudkotabkl.

Akhir Pendataan Tenaga Non-ASN, Kementerian PANRB Imbau Instansi Pemerintah Verifikasi dan Validasi Data

 Pemerintah telah menghimpun data tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN) sebanyak 2.113.158 per 30 September 2022 pukul 07.10 WIB melalui portal https://pendataan-nonasn.bkn.go.id Badan Kepegawaian Negara. Data tenaga non-ASN tersebut berasal dari 66 instansi pusat dan 522 instansi daerah.

”Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pejabat pembina kepegawaian kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang telah melakukan pendataan tenaga non-ASN yang berada di lingkungan instansi masing-masing,” tulis surat Menteri PANRB Nomor B/1917/M/SM/01/00/2022 tentang Tindak Lanjut Pendataan Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, tertanggal 30 September 2022.

Berdasarkan surat tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meminta kepada seluruh instansi untuk melakukan verifikasi dan validasi kembali terhadap data tenaga non-ASN.

“Bagi instansi yang belum melakukan input data tenaga non-ASN agar melakukan verifikasi dan validasi data sebelum data tersebut diinput ke dalam aplikasi pendataan BKN,” tulis Surat Menteri PANRB terbaru. (https://www.menpan.go.id/site/publikasi/unduh-dokumen/surat/file/6654-surat-menteri-panrb-perihal-tindak-lanjut-pendataan-tenaga-non-asn-di-lingkungan-instansi-pemerintah-jakarta-30-september-2022)

Untuk menjaga validitas dan akuntabilitas data tenaga non-ASN yang telah diajukan, Kementerian PANRB mewajibkan semua instansi pemerintah memublikasikan secara luas kepada masyarakat melalui portal resmi instansi atau papan pengumuman selama lima hari kalender. Paling lambat, data tenaga non-ASN tersebut harus diumumkan pada 8 Oktober 2022 untuk mendapatkan tanggapan atau umpan balik dari masyarakat sebagai dasar untuk perbaikan data.

“Perbaikan data terhadap hasil umpan balik masyarakat wajib dilakukan dalam jangka waktu 10 hari kalender atau paling lambat tanggal 22 Oktober 2022 pukul 17.00 WIB melalui aplikasi pendataan tenaga non-ASN milik BKN,” jelas surat tersebut.

Surat tersebut menegaskan, data final hasil verifikasi dan validasi wajib disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). “Apabila data final tersebut tidak disertai dengan SPTJM, tidak akan dimasukkan dalam data dasar tenaga non-ASN,” demikian isi surat tersebut.

Dalam hal PPK memerlukan SPTJM dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan, demikian tulis surat tersebut, maka dapat dilakukan secara internal di lingkungan instansi masing-masing. Apabila di kemudian hari terdapat data yang tidak sesuai dengan Surat Menteri PANRB yang berlaku, akan berdampak pada pertanggungjawaban hukum, baik bagi pimpinan unit kerja maupun bagi PPK.

Surat tersebut juga menyampaikan bahwa pendataan tenaga non-ASN bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN tanpa tes, tetapi bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah sebagai data dasar tenaga non-ASN.

Menteri Anas sudah berkonsolidasi dengan banyak pihak untuk menyelesaikan masalah tenaga non-ASN. Kolaborasi bersama dilakukan guna memastikan keputusan diambil dengan memperhitungkan banyak aspek.

”Kami telah rapat dengan DPR RI dan DPD RI. Kementerian PANRB juga intens membahas bersama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), berbagai forum tenaga honorer dan organisasi guru serta berbagai _stakeholder_ lainnya,” ujar Anas.

”Pemerintah sangat terbuka menerima masukan, dan kami terus dalami semua opsi langkah terkait tenaga non-ASN ini, termasuk dari sisi kemampuan fiskal pemerintah,” imbuh Anas.

 

Berikut terlampir link Surat Menteri PANRB Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 :

https://www.menpan.go.id/site/publikasi/unduh-dokumen/surat/file/6631-surat-menteri-panrb-hal-pendataan-tenaga-non-asn-di-lingkungan-instansi-pemerintah-jakarta-22-juli-2022

Eksplor Inovasi Pelayanan Publik, Kementerian PANRB Dukung Kompetisi WiNNER

Sebagai pembina pelayanan publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendukung Kompetisi Wirausaha Sosial Untuk Negeri atau WiNNER. Kompetisi yang diselenggarakan atas kolaborasi USAID-ERAT bersama LSM ANGIN ini merupakan salah satu upaya untuk mengeksplorasi inovasi pelayanan publik.

“Kompetisi ini juga dapat menjadi salah satu upaya untuk mengeksplorasi inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada pemerintah daerah,” ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, pada Kick Off Meeting Kompetisi Wirausaha Sosial Untuk Negeri (WiNNER), secara virtual, Rabu (05/10).

Menurut Diah, kolaborasi dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk mempermudah penyelenggaraan dan mempercepat akses pelayanan publik. “Masyarakat sebagai mitra sekaligus obyek pelayanan publik di daerah perlu digerakkan dan diberdayakan agar selalu aktif, kreatif, inovatif dan kompetitif,” imbuhnya.

Terdapat tiga tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan Kompetisi WiNNER itu, diantaranya yaitu pertama mendorong tercapainya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, serta pelayanan publik yang efektif di daerah. Kedua, menghubungkan para pemain bisnis dengan stakeholders strategis yang berpotensi untuk mengembangkan usahanya. Ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui peningkatan kapasitas para pelaku usaha untuk memiliki daya saing dan bisnis yang berkelanjutan.

Direncanakan, Kompetisi WiNNER akan dilaksanakan pada Oktober tahun 2022 hingga September tahun 2023, dengan terbagi dalam dua tahap. Dijelaskan, tahap 1 akan dilaksanakan di dua provinsi, yaitu Provinsi Banten dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Selanjutnya, tahap 2 akan dilaksanakan di Provinsi Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Lebih lanjut Diah menjelaskan, pelaksanaan Kompetisi Winner ini juga sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif, terutama pada pemerintah daerah. Menurutnya, kolaborasi dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk mempermudah penyelenggaraan dan mempercepat akses pelayanan publik.

“Masyarakat sebagai mitra sekaligus obyek pelayanan publik di daerah perlu digerakkan dan diberdayakan agar selalu aktif, kreatif, inovatif dan kompetitif,” ungkapnya.

Diah berharap, program kompetisi ini dapat membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan pelayanan publik. Ia juga menambahkan, kegiatan ini diharapkan dapat memacu semangat dan membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik pada pemerintah daerah terutama pada enam provinsi yang ditargetkan menjadi peserta kompetisi.

“Dengan semangat berkolaborasi, diharapkan upaya yang akan kita lakukan akan mendapatkan hasil yang positif,” tutur Diah.

Adapun pelaksanaan kick off meeting tersebut merupakan pertemuan koordinasi, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan oleh Kementerian PANRB dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Pemerintah Daerah, Program USAID ERAT, dan LSM ANGIN, untuk mendapatkan pemahaman yang sama dalam melaksanakan Kompetisi WiNNER.

Dalam kesempatan tersebut, salah satu Tim USAID-ERAT, Senior Technical Component Lead Ihsan Haerudin menyampaikan bahwa beberapa masalah kritis disektor publik dapat dibantu dengan adanya inovasi dan juga keterlibatan pelaku usaha yang lebih baik. Senada dengan Deputi Diah, ia berharap Kompetisi WiNNER beserta pembelajarannya nantinya dapat membantu melahirkan inovasi-inovasi baru, serta keterlibatan swasta yang lebih bermanfaat untuk meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan oleh para pelaku usaha.

“Sehingga dengan dukungan dari Kementerian PANRB, Kompetisi WiNNER dapat menjadi instrumen yang tepat untuk mendorong dan mempromosikan social entrepreneurship terutama pada peningkatan pelayanan publik,” pungkasnya.

Semoga bermanfaat sahabat gtkpaudkotabkl.

Pengumuman Tentang Uji Publik Hasil Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Kementerian PANRB Tahun Anggaran 2022 | Jakarta, 4 Oktober 2022

Pengumuman Uji Publik Hasil Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Kementerian PAN RB

DOWNLOAD DISINI 

Instansi pemerintah tengah melakukan pendataan tenaga non-ASN di organisasinya masing-masing. Tak terkecuali, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) turut melakukan hal tersebut dan telah menyelesaikan proses evaluasi dan verifikasi.

Proses tersebut merupakan tindak lanjut Surat Menteri PANRB No. B/1917/M.SM.01.00/2022 tanggal 30 September 2022 lalu. Pendataan tenaga non-ASN ini dilakukan melalui Aplikasi Pendataan Tenaga Non-ASN Tahun 2022 pada link https://pendataan-nonasn.bkn.go.id/

Hasilnya, tercatat sebanyak 52 orang pegawai yang terdata sebagai tenaga non-ASN di Kementerian PANRB. Hal tersebut disampaikan dalam Surat Pengumuman No. B/72/S.KP.01.00/2022 tentang Uji Publik Hasil Pendataan Negara Non-ASN di Lingkungan Kementerian PANRB Tahun Anggaran 2022.

Di dalamnya, juga ditegaskan bahwa pendataan ini bukan untuk mengangkat nama-nama yang masuk ke dalamnya sebagai aparatur sipil negara (ASN). "Tujuan pendataan ini adalah untuk pemetaan jumlah tenaga non-ASN di lingkungan Kementerian PANRB, bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN," bunyi surat tersebut.

Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses uji publik ini. Adapun proses ini dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat terkait hasil pendataan tenaga non-ASN di lingkungan Kementerian PANRB.

Jika terdapat penyimpangan dengan hasil tersebut, masyarakat dapat menyampaikannya melalui surat resmi yang ditandatangani di atas materai Rp10.000 dengan melampirkan bukti. Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum (SDMOH) Kementerian PANRB paling lambat pada 9 Oktober 2022. 

2022

BKN – KemenPANRB Sepakat Penyederhanaan Layanan Manajemen ASN Jadi Prioritas

 

Humas BKN, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana bersama sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi di unit Kedeputian BKN menerima kunjungan kerja Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas dan jajarannya untuk membahas terkait digitalisasi kepegawaian dan transformasi ASN serta reformasi birokrasi di Kantor Pusat BKN Jakarta, Selasa (04/10/2022).

 

 

 

Penyederhanaan layanan manajemen ASN, mulai dari aspek proses bisnis sampai dengan digitalisasi pelayanan kepegawaian menjadi poin utama dialog kerja kedua instansi, terutama untuk menjawab arahan Presiden yang menargetkan birokrasi yang cepat dan lincah. Terkait hal itu, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Suharmen menyampaikan bahwa BKN telah memulai upaya penyederhanaan layanan manajemen ASN melalui proses digitalisasi layanan kepegawaian, yakni lewat pembangunan Sistem Kepegawaian Nasional atau Simpegnas.

Menurutnya sistem informasi kepegawaian ASN di Indonesia cukup hanya membutuhkan 1 (satu) sistem yang kemudian akan digunakan oleh seluruh instansi pemerintah. Hal itu juga menjadi bagian tindak lanjut arahan Pemerintah dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, di mana salah satunya memuat Pasal 66 ayat (4), yakni Kementerian PANRB ditugaskan untuk mengkoordinasikan pembangunan sistem informasi kepegawaian.

Suharmen menyebutkan bahwa BKN selaku instansi yang ditugaskan UU ASN untuk membangun dan mengelola sistem informasi ASN juga telah melaksanakan arahan Perpres terkait SPBE. “Sistem informasi kepegawaian berbagai pakai yang telah disiapkan BKN ditujukan untuk menyederhanakan proses bisnis layanan, seperti formasi, Kenaikan Pangkat, Pensiun, Mutasi, Kinerja, sampai dengan Disiplin yang cukup terintegrasi pada satu sistem,” terang Suharmen.

Di samping itu Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas juga menyampaikan 5 (lima) prioritas kerja yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo periode 2019-2024. Dua di antaranya berhubungan dengan KemenPANRB dan BKN, yaitu terkait tentang pengembangan SDM dan penyederhanaan birokrasi.

Jadikan Nilai Pancasila sebagai Petunjuk dan Tujuan Hidup

 

Memperingati Hari Kesaktian Pancasila (Hapsak) tahun 2022 merupakan sebuah kebanggaan dan kebahagiaan bagi bangsa Indonesia, karena Indonesia mampu pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat dari krisis global pandemi Covid-19. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim dalam pidatonya mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai petunjuk dan tujuan hidup sehari-hari rakyat Indonesia.

“Saktinya Pancasila terletak pada bagaimana kita menjadikan nilai-nilai di dalamnya sebagai petunjuk dan tujuan hidup kita sehari-hari sebagai bangsa Indonesia. Kita perlu bergotong royong untuk mewujudkan satuan pendidikan dan ruang-ruang kebudayaan yang aman dan nyaman, yang mengedepankan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, serta bebas dari kekerasan,” disampaikan Mendikbudristek dalam pidato Hapsak Tahun 2022 yang ditayangkan di kanal YouTube KEMENDIKBUD RI, pada Jumat malam (30/9/2022).

Mendikbudristek juga mengatakan, saktinya Pancasila terletak pada komitmen bersama bangsa Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan yang sebenar-benarnya. “Merdeka bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk belajar dan untuk berkarya,” tuturnya.

Untuk itu, lanjut Mendikbudristek, Kemendikbudristek telah berkomitmen untuk terus menghadirkan transformasi yang selalu sejalan dengan pesan Bung Karno dalam pidato Lahirnya Pancasila. “Di atas kelima dasar Pancasila kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi,” ujarnya.

Di dalam forum-forum Internasional seperti G20 dan Transforming Education Summit dan MONDIACULT yang diselenggarakan PBB, kata Mendikbudristek, Indonesia telah memperkenalkan nilai-nilai luhur yang menjadi identitas bangsa Indonesia, seperti gotong royong, Bhinneka Tunggal Ika, serta Pancasila.

“Nilai-nilai luhur yang menjadi keunggulan kita di panggung global ini terus kita gerakan melalui gerakan Merdeka Belajar dan Merdeka Berbudaya, yang terus kita dorong dan kuatkan bersama,” ungkapnya.

Melalui terobosan Kurikulum Merdeka yang mengedepankan pembelajaran berbasis projek termasuk projek penguatan profil Pelajar Pancasila, lanjut Mendikbudristek, anak-anak Indonesia didorong menjadi pembelajar sepanjang hayat yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

Di samping itu, para seniman dan budayawan bangsa Indonesia saat ini semakin tergerak untuk berkarya dalam semangat gotong royong dengan terobosan dana abadi kebudayaan dan kanal budaya pertama di Indonesia. Ruang ekspresi dan apresiasi semakin terbuka lebar dengan menguatnya komunitas, serta lembaga dan organisasi seni dan budaya.

“Untuk itu, di atas kelima dasar Pancasila, mari kita terus bergerak serentak mewujudkan Merdeka Belajar dan Merdeka Berbudaya, membawa Indonesia melompat ke masa depan,” ajaknya.

Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2022

Masih di tengah pandemi Covid-19, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila (Hapsak) Tahun 2022 digelar secara hybrid dan khidmat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran Covid-19 di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, pada Sabtu pagi (1/10/2022).

Tahun ini, sebanyak 137 peserta didik berasal dari empat sekolah di Jakarta yaitu 34 siswa dari SDN Lubang Buaya 13, 34 siswa dari SMPN 49 Jakarta, 34 siswa dari SMAN 48 Jakarta, dan 35 siswa SMAN 113 Jakarta turut menjadi peserta upacara Hapsak 2022. Tema peringatan Hapsak tahun ini adalah Bangkit Bergerak Bersama Pancasila.

Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2022 dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo sebagai Inspektur Upacara, dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo sebagai pembaca teks Pancasila, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, La Nyalla Mattalitti sebagai pembaca Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Ketua Dewan Perwakillan Rakyat (DPR), Puan Maharani sebagai pembaca dan penandatanganan Ikrar Kesetiaan pada Pancasila, serta Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas sebagai pembaca doa.

Turut hadir secara luring pada upacara Hapsak 2022 yaitu sebanyak 216 pejabat yang terdiri dari para menteri dan pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, wakil ketua MPR RI, wakil ketua DPR RI, wakil ketua DPD RI, Ketua Komisi/Badan DPR RI, Ketua Komite DPD RI, PATI TNI, POLRI Bintang 3, serta keluarga pahlawan.

Selepas upacara, Presiden bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan para pimpinan lembaga tinggi negara yang hadir di lokasi sejenak mengunjungi Monumen Pancasila Sakti dilanjutkan menyaksikan paduan dan orkestra dari para pelajar SMK Negeri 2 Cibinong, Bogor.  

Kemendikbudristek Menyerahkan 13.809 Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru ke 72 LPTK

 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) menyerahkan 13.809 mahasiswa program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan gelombang 1 ke 72 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Proses penyerahan mahasiswa PPG ini dilakukan secara daring oleh Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani dalam kegiatan orientasi Perkuliahan PPG Prajabatan, pada Kamis (29/9/2022).

Dalam sambutannya di hadapan peserta PPG, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim mengatakan bahwa sistem pendidikan dan guru-guru di Indonesia saat ini harus bertransformasi. “Kita butuh guru yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan kini dan masa depan. Kita butuh guru yang bisa mendorong para pelajar untuk memaksimalkan potensi, bakat, dan minatnya agar menjadi pemimpin perubahan di masa mendatang,” ujar Menteri Nadiem.

Menurut Mendikbudristek, transformasi pendidikan dan guru akan segera terwujud, salah satunya melalui pembaruan model perkuliahan PPG Prajabatan Tahun 2022. “Melalui model perkuliahan PPG Prajabatan yang baru, para calon guru akan memperoleh materi pembelajaran yang berorientasi pada pengalaman praktik di lapangan, mengedepankan metode inkuiri, serta membiasakan guru melakukan refleksi. Selain itu, kami juga mendesain model perkuliahan yang lebih terintegrasi dengan sekolah, kampus, dan masyarakat melalui sistem digital,” ungkapnya.

Mendikbudristek meyakini bahwa metode pembaruan perkuliahan PPG Prajabatan Tahun 2022 akan berdampak besar pada peningkatan kualitas guru. “Program ini akan melahirkan pendidik sejati yang profesional, adaptif, fleksibel, terus memprioritaskan kebutuhan para peserta didik, dan menjadi teladan pembelajar sepanjang hayat,” tutur Mendikbudristek optimistis.

Sementara itu, Nunuk menyampaikan bahwa Program PPG Prajabatan Tahun 2022 dirancang dengan arah model baru mulai dari perencanaan, seleksi, pembelajaran, relevansi praktik lapangan, induksi, sampai kelulusan. “Jika pada proses perencanaan PPG Prajabatan sebelumnya dilakukan tanpa mempertimbangkan kebutuhan guru, maka pada PPG Prajabatan model baru ini perencanaannya dilakukan berdasarkan kebutuhan guru,” ujar Nunuk dalam sambutannya.

Proses seleksi yang komprehensif, terang Nunuk, juga menjadi salah satu wujud transformasi yang dilakukan Kemendikbudristek dalam proses pelaksanaan PPG Prajabatan Tahun 2022. “Kita semua ingin mendapatkan calon-calon guru profesional yang memiliki motivasi dan kecintaan yang kuat untuk menjadi guru. Calon-calon guru yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan kemauan yang kuat untuk terus belajar agar mendukung pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan murid,” ucapnya.

Nunuk juga menerangkan, penyelenggaraan PPG Prajabatan tahun ini akan berorientasi pada praktik belajar mengajar melalui praktik pengalaman lapangan yang fokus pada pengamatan siswa, proyek inovasi, dan proyek studi kasus siswa. Selain itu, selama perkuliahan, para mahasiswa PPG Prajabatan akan mendapatkan materi perkuliahan yang dirancang dengan metode pengajaran dan asesmen efektif, pembelajaran sosial-emosional, praktik pengalaman pembelajaran yang berorientasi utama kepada peserta didik, dan didorong untuk menjadi teladan dan pembelajar sepanjang hayat, serta memiliki dasar-dasar kepemimpinan.

Turut hadir secara langsung pada kegiatan orientasi perkuliahan dan penyerahan mahasiswa ini, Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Pendidikan Profesi Guru, Temu Ismail; perwakilan Pimpinan Perguruan Tinggi Penyelenggara PPG Prajabatan, Ganefri; serta para direktur di lingkungan Ditjen GTK.